<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/wef-28-3297897712.jpg" alt="Konferensi Pers KKP Hasil Strategis dan Tindak Lanjut Partisipasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Konferensi Pers KKP Hasil Strategis dan Tindak Lanjut Partisipasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, tahun ini menjadi ruang penting bagi penguatan agenda kelautan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menjelaskan pertemuan yang dihadiri ribuan peserta dari ratusan negara, termasuk kepala negara, pemimpin politik, dan CEO global tersebut menjadi momentum krusial. Pasalnya, tahun ini isu air dan laut mendapat sorotan khusus melalui pendekatan yang dikenal sebagai Blue Davos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tema yang diangkat itu adalah Spirit of Dialogue, yang ini adalah menekankan untuk dialog lintas negara dan lintas sektor di tengah ketegangan geopolitik,&rdquo; ujar Hendra saat konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendra menjelaskan, dalam kerangka Blue Davos, isu air ditempatkan sebagai fondasi keberlanjutan global. Tekanan terhadap ekosistem perairan kian nyata, mulai dari peningkatan suhu laut, risiko banjir yang menjangkau miliaran penduduk dunia, hingga menyusutnya sumber air tawar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, nilai ekonomi ekosistem perairan dinilai sangat besar, namun investasi di sektor ini masih relatif kecil. Fokus tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga pilar utama, yakni pengelolaan dan akses air tawar, ketahanan pangan biru, serta perlindungan laut dan penguatan ekonomi biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017122093/eks-pelatih-timnas-futsal-indonesia-pasang-target-jepang-jadi-juara-piala-asia-futsal-2026">Eks Pelatih Timnas Futsal Indonesia Pasang Target Jepang jadi Juara Piala Asia Futsal 2026</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini juga kita harapkan nanti juga ada peningkatan apa namanya salah satu upaya untuk bagaimana investasi di bidang ekonomi biru juga lebih meningkat lebih tinggi gitu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanfaatkan forum ini untuk memperkuat diplomasi ekonomi biru. Delegasi Indonesia mengikuti sejumlah agenda utama, termasuk forum bertema percepatan ekonomi biru yang mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, hingga sektor keuangan global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, KKP juga menggelar kegiatan sampingan untuk memperkenalkan Ocean Impact Summit (OIS), forum internasional yang akan diselenggarakan di Bali pada Juni mendatang. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pertemuan lintas negara, sains, dan sektor swasta dalam membahas dampak serta peluang sektor kelautan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, menyebut OIS sebagai forum bertaraf internasional yang tengah dipersiapkan secara intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ocean Impact Summit ini karena ini adalah event bertaraf internasional nanti akan dihadiri oleh banyak kepala negara-kepala negara dari luar serta pejabat-pejabat dari NGO internasional dan sebagainya di Bali,&rdquo; kata Doni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sela rangkaian kegiatan WEF, KKP juga memanfaatkan Paviliun Indonesia untuk mempromosikan konsep pangan biru kepada audiens global. Literasi mengenai ragam sumber protein laut diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman tentang potensi kelautan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penguatan kerja sama internasional menjadi bagian penting dari langkah tersebut. Ketua Tim Kerja Sama Multilateral KKP, Desri Yanti, menjelaskan pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan WEF sebagai bentuk kolaborasi dalam penyelenggaraan OIS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan bekerja sama dengan World Economic Forum harapannya bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan Ocean Impact Summit ini dapat menggunakan partnership dengan WEF ini untuk meningkatkan kredibilitas kegiatan OIS ini secara global,&rdquo; ujar Desri.</div>

Tekanan terhadap ekosistem perairan kian nyata, mulai dari peningkatan suhu laut, risiko banjir, hingga menyusutnya sumber air tawar.

Indonesia Dorong Agenda Ekonomi Biru di Panggung Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/wilayah-konservasi-3907157754.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga kawasan konservasi perairan baru di Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. "Ketiga kawasan tersebut berada di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan total luasan mencapai hampir 300 ribu hektare," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Erawan Asikin, dikutip Sabtu (15/11). Asikin mengatakan, penetapan kawasan konservasi ini merupakan momentum penting bagi Maluku dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. "Tiga kawasan konservasi ini menjadi tonggak baru dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Maluku. Kami ingin memastikan bahwa kekayaan laut yang kita miliki dapat dimanfaatkan tanpa merusak keseimbangan alamnya," ujarnya. Ia mengungkapkan, penetapan tersebut dituangkan dalam tiga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen) yang diterbitkan pada 11 November 2025, yaitu Kepmen Nomor 69 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Buru&nbsp;seluas 57.594 hektare, dengan zona inti 608,91 hektare. Fokus konservasi mencakup perlindungan padang lamun, terumbu karang, dan habitat pantai peneluran penyu belimbing. Kemudian, Kepmen Nomor 70 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Buru Selatan&nbsp;dengan luas 51.115 hektare dan zona inti 813,48 hektare. Kawasan ini menitikberatkan pada perlindungan ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, serta habitat peneluran penyu. Selanjutnya, Kepmen Nomor 71 Tahun 2025 menetapkan&nbsp;Kawasan Konservasi di Perairan Seram Bagian Timur&nbsp;dengan total luas 189.875,65 hektare dan zona inti 2.922 hektare. Fokus konservasi di wilayah ini mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang sebagai habitat penting bagi biota laut. Erawan menjelaskan, penetapan kawasan konservasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah kabupaten terkait. Proses penetapan dilakukan melalui kajian ilmiah, survei lapangan, serta konsultasi dengan masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan lokal. "Pendekatan berbasis sains dan partisipatif menjadi kunci dalam menentukan batas dan fungsi kawasan konservasi. Kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki dan menjadi bagian dari upaya menjaga laut mereka sendiri," tambahnya. Lebih lanjut, Erawan menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses penetapan kawasan konservasi tersebut, termasuk lembaga riset, akademisi, dan komunitas lokal. Ia berharap langkah ini memperkuat posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berdaya saing dalam pengelolaan laut berkelanjutan. "Dengan adanya kawasan konservasi ini, kita tidak hanya melindungi ekosistem, tapi juga menciptakan ruang bagi pengembangan ekonomi biru, wisata bahari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," tutupnya.

Penetapan kawasan konservasi ini merupakan momentum penting bagi Maluku dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan.

KKP Tetapkan 3 Wilayah Konservasi Baru: Di Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, dan Kab. Seram Bag. Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/KKP-08-3451340680.jpg" alt="Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono di acara Blue Ocean Strategy Fellowship, Jakarta, Jumat (8/8). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono di acara Blue Ocean Strategy Fellowship, Jakarta, Jumat (8/8). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kawasan konservasi laut di Indonesia bisa diperluas mencapai 97,5 juta hektare pada tahun 2045. Hal ini guna mewujudkan program berbasis blue economy atau Ekonomi Biru.&nbsp; "Ini plotting ruang konservasi, yang kita harapkan di tahun 2045 harus bisa mencapai 30 persen luas wilayah Indonesia yang artinya sama dengan 97,5 juta hektare," kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono di acara Blue Ocean Strategy Fellowship, Jakarta, Jumat (8/8).&nbsp; Dia membeberkan, dengan perluasan wilayah konservasi laut nantinya kawasan tersebut l tidak boleh dilalui oleh kapal, tidak boleh diambil ikannya. Bahkan, harus dijaga dan tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun.&nbsp; Trenggono juga memberi contoh bagaimana asal muasal Teluk Cendrawasih di Papua dijadikan sebagai kawasan konservasi. Hal ini berkaitan dengan penyu yang makin langka karena hijrah ke wilayah California.&nbsp; "Kenapa teluk cenderawasih dijadikan kawasan konservasi? karena di California penyunya makin hilang tinggal sedikit. Ilmuwan-ilmuwan di sana mencari penyu ini dari mana asalnya, itu dari Teluk Cendrawasih," beber Trenggono.&nbsp; Padahal, secara alamiah, penyu sebelum masuk ke laut, kata Trenggono, akan berbalik badan dulu dan motret wilayah itu. Kemudian, penyu akan merekam ke dalam memori kawasan tersebut sebelum masuk ke laut sampai besar.&nbsp; Selanjutnya, lanjut Trenggono, saat penyu harus memijah, dia akan kembali lagi ke tempat itu. Namun sayang, oleh masyarakat di Teluk Cendrawasih telurnya diambil, dikonsumsi hingga berdampak pada kepunahan.&nbsp; "Itulah kenapa di Teluk Cendrawasih ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Jadi ruang konservasi juga tidak sembarangan kita bikin, tidak mudah. Itulah yang harus kita jaga, kita harus bisa mencapai 97,5 juta hektare," ungkapnya.&nbsp; Dia juga menyampaikan tiga hal penting dari kegiatan konservasi yang masuk dalam salah satu pilar Blue Economy. Pertama, sebagai tempat pemijahan biota lautan, terlebih laut adalah ekosistem yang saling terikat. Mulai dari biota kecil hibgga alga.&nbsp; "Lalu yang kedua, sebagai serapan CO2 carbon emisi. Yang ketiga adalah produksi karbon. Jadi tiga hal penting untuk kehidupan umat manusia," pungkasnya. &nbsp;

KKP menargetkan kawasan konservasi laut di Indonesia bisa diperluas mencapai 97,5 juta hektare pada tahun 2045.

KKP Targetkan Kawasan Konservasi Laut dikonservasi laut Indonesia Tembus 97,5 Juta Hektare pada Tahun 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/khofifah-nelayan-2919308202.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau hasil laut di Surabaya. (Humas Pemprov Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau hasil laut di Surabaya. (Humas Pemprov Jawa Timur)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya peran laut dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Di momen Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April, Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada para nelayan, sekaligus mengajak mereka untuk mulai menerapkan konsep ekonomi biru dalam aktivitas penangkapan dan pengelolaan hasil laut. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015851374/tiga-bek-kokoh-timnas-indonesia-ini-bisa-jadi-penentu-kemenangan-kontra-yaman-di-piala-asia-u-17-nova-arianto-tetap-fokus">Tiga Bek Kokoh Timnas Indonesia Ini Bisa Jadi Penentu Kemenangan Kontra Yaman di Piala Asia U-17, Nova Arianto: Tetap Fokus!</a> Menurut Khofifah, laut bukan sekadar sumber daya yang bisa dieksploitasi secara bebas, melainkan harus dikelola dengan bijak. "Konsep ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara optimal namun tetap menjaga keberlangsungan ekosistem. Kita ingin laut menghasilkan, tapi tidak rusak," ujarnya di Surabaya, Minggu (6/4). Ia menjelaskan bahwa hasil laut saat ini menjadi salah satu sumber protein hewani utama masyarakat, bahkan menjadi alternatif yang lebih sehat dibanding daging sapi dan ayam. Oleh karena itu, menjaga kestabilan produksi perikanan menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Gubernur Khofifah menyebut bahwa nelayan memegang peran strategis dalam menjaga rantai pasok pangan laut. Untuk itu, ia mendorong para nelayan di Jawa Timur agar tidak hanya fokus pada hasil tangkapan, tetapi juga memperhatikan cara pengelolaannya agar tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. &ldquo;Dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, kita bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga laut kita tetap lestari. Inilah cara kita membangun ketahanan pangan jangka panjang yang sehat dan berkelanjutan,&rdquo; tambahnya. Ia pun optimistis bahwa Jawa Timur punya potensi besar dalam mewujudkan hal tersebut, mengingat wilayah pesisir yang luas serta jumlah nelayan yang mencapai ratusan ribu orang. Selain itu, dukungan infrastruktur pengolahan hasil laut juga menjadi kekuatan tersendiri dalam mendorong pertumbuhan sektor kelautan. "Selamat Hari Nelayan Nasional untuk seluruh nelayan hebat Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyediakan pangan laut untuk bangsa," ucapnya penuh semangat. Khofifah berharap nelayan Indonesia, khususnya di Jawa Timur, terus berkembang dan semakin sejahtera. &ldquo;Semoga ekonomi biru bisa menjadi jalan bagi kemajuan nelayan dan keberlanjutan laut kita ke depan,&rdquo; tuturnya. (*)

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya ekonomi biru bagi nelayan dan ketahanan pangan di Hari Nelayan Nasional.

Gubernur Khofifah Ajak Nelayan Terapkan Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan Nasional di Hari Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/konservasi-laut-3296708654.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah dua kawasan konservasi laut. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah dua kawasan konservasi laut. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga ekosistem laut dengan menambah dua kawasan konservasi baru di Perairan Bintan II, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan bahwa penetapan dua kawasan konservasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 dan 88 Tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa hal itu sejalan dengan Asta Cita ke-2 yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru. &ldquo;Kawasan konservasi berperan penting dalam menjaga ekosistem laut termasuk termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove sekaligus mendukung perikanan dan pariwisata berkelanjutan,&rdquo; kata Victor dikutip Jumat (14/2). Kawasan Konservasi di Perairan Bintan II ditetapkan sebagai taman perairan seluas 843.609,30 hektare (Ha) yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona rehabilitasi. Perairan ini memiliki keunikan ekosistem yang mendukung habitat penyu serta berbagai biota laut lainnya. Sedangkan kawasan konservasi di Perairan Kota Bitung seluas 9.659,39&nbsp;Ha&nbsp;memiliki tiga zona pengelolaan, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang serta mendorong aktivitas perikanan dan wisata bahari yang bertanggung jawab. Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP Firdaus Agung mengungkapkan, sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Menteri, pengelolaan kawasan konservasi tersebut akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Lebih lanjut Firdaus menambahkan, dengan penambahan kawasan konservasi ini maka total luas kawasan konservasi perairan di Indonesia sudah lebih dari 30 juta Ha, mendekati target nasional sebesar 32,5 juta&nbsp;Ha pada 2030. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi serta mendorong peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.&nbsp; "Hal ini sesuai dengan kebijakan Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru melalui penambahan luas kawasan konservasi laut," katanya.

Kawasan konservasi berperan penting dalam menjaga ekosistem laut termasuk termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

Tambah Dua Kawasan Konservasi Laut untuk Ekonomi Biru, di Bintan dan Bitung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/KKP-09-1108072007.jpg" alt="Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jalan Medan Merdeka Timur , Gambir, Jakarta Pusat. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jalan Medan Merdeka Timur , Gambir, Jakarta Pusat. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Pada 8 November kemarin, terbit Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengutip isi Perpres 193/2024, struktur organisasi KKP kini diperluas menjadi 10 dari sebelumnya sembilan unit kerja eselon 1. Pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan unit kerja eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang. Penguatan struktur organisasi di tubuh kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini diyakini untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sendiri sudah menjadi bagian dari Astacita pemerintahan Prabowo Subianto tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021, yakni perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL). Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600 persen, berkat transformasi kinerja penataan ruang laut. Merinci tugas dan fungsinya, pada Pasal 12 dan 13 Pepres 193/2024 disebutkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut. Sedangkan fungsinya merumuskan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Lalu pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sementara Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Beserta tiga staf ahli, masing-masing Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kini memiliki 10 unit kerja eselon 1.

Dorong Ekonomi Biru, Prabowo Perkuat Struktur Organisasi KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-101048-890545743.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer (OceanXplorer). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer (OceanXplorer). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang juga Ketua Kaukus Air DPR RI, Putu Supadma Rudana mengunjungi kapal OceanX, Ocean Explorer (OceanXplorer), atas undangan dari organisasi OceanX di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung kajian dan studi kelautan di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Putu Rudana bersama delegasi menerima penjelasan dari Kapten Peter dan krunya yang berjumlah 30 hingga 70 orang. Kapal Ocean Explorer adalah sebuah vessel yang dilengkapi fasilitas canggih untuk melakukan penelitian kelautan, termasuk dua kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman tertentu untuk mempelajari keanekaragaman hayati laut Indonesia. "Kapal ini bisa kita lihat, mereka bisa sampai turun. Mereka punya dua kapal selam. Itu bisa turun sampai cukup dalam dan melihat Bio Diversity, Marine Bio Diversity yang ada di lautan Indonesia," kata Putu melalui keterangannya, dikutip Minggu (14/7). Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki. Makanya, Putu menilai langkah ini sangat positif karena Indonesia merupakan negara maritim dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut. Oleh karena itu, sangat penting melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap laut. "Kita harus menjaga dan melindungi laut kita. Kapal ini sangat bermanfaat karena bisa digunakan untuk kajian, studi, dan melihat berbagai potensi kelautan, khususnya di Indonesia," jelas Legislator asal Bali ini. Menurut dia, kapal ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penelitian ilmiah saja, tetapi juga untuk media. Salah satu tujuan dari kerja sama ini adalah mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui berbagai media, termasuk video dan film. OceanX juga bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood, James Cameron, untuk menggabungkan seni dan sains dalam menceritakan keindahan dan pentingnya laut. "Ini merupakan mempertemukan antara art dan sains. Sains-nya bagaimana kajian atau mapping nya begitu penting. Tapi, di sisi lain juga menyampaikan kepada publik, baik dalam bentuk video, youtube ataupun nanti kedepan harapannya ada satu film, yang menceritakan tentang laut, itu menjadi hal keniscayaan," jelas Putu. Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini juga menyoroti pentingnya teknologi canggih yang ada di kapal OceanX, karena mampu memantau dan memetakan kondisi laut, termasuk mendeteksi potensi bencana seperti pertemuan lempeng yang bisa memicu tsunami.&nbsp;"Dulu, untuk melihat ikan di berbagai perairan, kita harus langsung melihat ikannya. Tapi sekarang, dengan teknologi DNA air, kita bisa mengetahui kondisi laut dan jenis ikan yang ada di sana tanpa harus melihat langsung," katanya. "Dengan memetakan permukaan lautan dan mendeteksi lempeng di laut, kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih efektif. Teknologi ini sangat penting untuk perencanaan dan mitigasi bencana di masa depan," ungkapnya. Di samping itu, Putu mengatakan teknologi yang digunakan kapal OceanX juga sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Sebagai negara maritim, kata dia, sumber protein Indonesia banyak berasal dari laut. Sehingga, ia mengatakan dengan teknologi pemetaan yang canggih dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem.&nbsp;"Kita ingin memastikan bahwa kerja sama dengan OceanX Explorer ini dapat mendukung keberlanjutan dan keamanan pangan kita, khususnya hasil laut," kata Putu. "Kita menyebut kekayaan ini sebagai Marine Mega Biodiversity. Dan kerja sama antara Indonesia dan organisasi internasional ini baik untuk kepentingan pariwisata, diving, maupun keberlanjutan lingkungan laut," jelas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014842552/terlengkap-se-indonesia-kebun-raya-mangrove-surabaya-miliki-59-jenis-koleksi-tanaman">Terlengkap Se-Indonesia, Kebun Raya Mangrove Surabaya Miliki 59 Jenis Koleksi Tanaman</a> Maka dari itu, ia menyebut kunjungan kapal ini memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan kajian dan pemetaan laut dengan lebih efisien. Makanya, ia mendorong kunjungan ini banyak kolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan. "Bayangkan, betapa kayanya lautan Indonesia dan semua berkolaborasi antara ilmuwan, seniman, dan pemerintah dalam upaya melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut Indonesia dari Aceh hingga Papua, termasuk kawasan indah seperti Kepulauan Komodo, Raja Ampat, dan Selat Banda," jelas dia. Selanjutnya, Putu juga menyoroti pentingnya Blue Carbon dan mitigasi bencana di perairan Indonesia. Menurutnya, Blue Carbon adalah konsep untuk mengelola karbon yang tersimpan di ekosistem laut seperti rumput laut (Sea Grass Meadows) dan pohon bakau (mangrove). "Laut memberikan kontribusi besar dalam perubahan iklim dengan meng-capture karbon atau emisi gas rumah kaca. Sea Grass Meadows dan mangrove mampu mengcapture karbon 35 kali lebih banyak dibanding hutan biasa," kata Putu. Selanjutnya, Putu menegaskan pentingnya keberlanjutan laut untuk generasi mendatang. Dengan adanya sinergi ini, Putu ingin memastikan laut di Indonesia tetap lestari dan terlindungi dari eksploitasi berlebihan, seperti fishing yang ekstrem atau penggunaan bahan peledak. "Makanya, regulasi harus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan laut kita," tegas Putu. Tak hanya itu, Putu juga menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menjadi superpower kelautan dan karbon. Dalam kunjungan tersebut, Putu menyoroti potensi besar laut Indonesia dalam kontribusinya terhadap carbon capture dan mitigasi bencana. Menurut dia, bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar dalam carbon capture melalui Seagrass Meadows dan mangrove. "Seagrass Meadows dan mangrove kita mampu meng-capture karbon 35 kali lebih efektif daripada hutan di darat. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita manfaatkan dalam upaya carbon trading," kata Anggota Komisi VI DPR RI ini. Untuk itu, Putu mengatakan kerja sama dengan OceanX dalam mengatasi tantangan kelautan, termasuk overfishing dan pencemaran sampah di laut sangat penting guna memitigasi kerusakan laut. Dengan begitu, kata dia, perlu ada strategi jangka panjang dan komitmen dari pemerintah untuk menjaga kelestarian laut Indonesia. "Kita perlu memastikan bahwa laut kita bersih dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Kita perlu roadmap yang jelas dan komprehensif untuk mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung upaya ini dan memastikan bahwa Indonesia menjadi superpower dalam bidang kelautan," kata dia. Oleh karenanya, Putu berharap agar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil peran strategis dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. "BRIN harus terlibat aktif dalam penelitian ini. Kita perlu belajar dari teknologi yang dimiliki oleh OceanX dan memastikan kita bisa melakukan hal yang sama di masa depan," pungkasnya.

Putu mengatakan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan studi dan kajian terhadap potensi kelautan yang dimiliki.

Dukung Studi Kelautan Indonesia, BKSAP DPR RI Kunjungi Kapal OceanXplorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-111231-2330391636.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan gandeng US Agency for International Development (USAID) dorong peran perempuan dan disabilitas ambil bagian dalam implementasi program ekonomi biru." width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan gandeng US Agency for International Development (USAID) dorong peran perempuan dan disabilitas ambil bagian dalam implementasi program ekonomi biru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Peran perempuan dan disabilitas didorong mengambil bagian dalam implementasi program ekonomi biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menggandeng US Agency for International Development (USAID) guna mendorong hal tersebut. &rdquo;Pengarusutamaan gender menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru yang inklusif,&rdquo; ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Iklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). Pertemuan bertema Inspiring Inclusion itu mempertemukan pejabat pemerintah, pemangku kepentingan perikanan, dan mitra pembangunan, untuk membahas strategi pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal di sektor kelautan dan perikanan. Trenggono menjelaskan, program ekonomi biru KKP meliputi perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut pesisir, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipatif nelayan.&nbsp; &rdquo;Saat ini, jumlah perempuan yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan baik nelayan, pemasar antar pelabuhan, pemasar ikan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam, sebanyak 148.221 orang dari total pelaku usaha perikanan sebanyak 1.449.681 orang,&rdquo; terang Sakti Wahyu Trenggono. Dia menjelaskan, KKP mengambil sejumlah langkah, mulai dari penetapan kebijakan, program kerja, hingga peningkatan anggaran untuk kegiatan pengarusutamaan gender. Penetapan kebijakan di antaranya menerbitkan Permen KP No. 51 Tahun 2016, Permen KP No 43 Tahun 2023, dan Kepmen KP No. 84 Tahun 2020. Kemudian melibatkan perempuan dan disabilitas dalam program pembangunan kampung nelayan modern dan kampung perikanan budi daya, memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak pelaku utama perikanan seperti nelayan, pembudi daya, dan petambak garam, pengolah, dan pemasar. Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, KKP juga memberikan pelatihan penangkapan ikan, budi daya ikan dan pengolahan ikan bagi kelompok disabilitas dan kelompok perempuan. Lalu memfasilitasi kemudahan akses permodalan, hingga bantuan sarana budi daya, penangkapan ikan, dan pengolahan hasil perikanan. &rdquo;KKP telah mengalokasikan anggaran pengarusutamaan gender yang terus meningkat setiap tahun dari Rp 288 miliar pada 2021 menjadi Rp 662 miliar pada 2024,&rdquo; ucap Sakti Wahyu Trenggono. Sementara itu, Wakil Direktur USAID Indonesia Erin Nicholson mengatakan, partisipasi ekonomi perempuan merupakan bagian utama untuk mencapai keamanan dan stabilitas yang lebih besar di seluruh dunia. USAID Indonesia, melalui USAID Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN), memberdayakan perempuan untuk menjadi agen peningkatan ekonomi dan pendukung perikanan berkelanjutan. USAID Ber-IKAN mengintegrasikan pendekatan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) ke dalam kebijakan perikanan, memfasilitasi pendampingan tatap muka bersama KKP. Sehingga dapat mendorong terbentuknya para agen perubahan kesetaraan gender di tingkat akar rumput, serta membantu perempuan dan kelompok marginal untuk memanfaatkan kesempatan dalam menyuarakan perspektif mereka di komite pengelolaan bersama perikanan. &rdquo;Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai seruan untuk bertindak, katalis untuk perubahan, dan titik balik menuju masa depan perikanan dan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; kata Erin Nicholson.

KKP gandeng USAID mendorong perempuan dan disabilitas mengambil bagian dalam implementasi program ekonomi biru

KKP-USAID Dorong Pelibatan Perempuan dan Disabilitas Wujudkan Inklusivitas Ekonomi Biru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/DISKUSI-3-4284924827.jpg" alt="Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) turut berperan aktif dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). FGD ini dilaksanakan untuk merumuskan strategi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia berbasis ekonomi biru. Strategi ini melibatkan aspek standardisasi, inovasi produk dan nilai tambah, penerapan ketertelusuran dan rantai dingin, pengelolaan logistik ikan, pemberdayaan usaha, akses pembiayaan dan investasi, serta promosi dan akses pemasaran. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, menyatakan dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (27/12/2023), bahwa salah satu fokus strategi adalah menciptakan produk berkualitas tinggi dan inovatif yang memenuhi standar pasar internasional, dengan tujuan menguasai pasar dalam negeri. Budi optimistis bahwa target pemasaran produk perikanan Indonesia telah mengacu pada kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri, dengan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan ditargetkan mencapai USD 8,5 miliar dan nilai perdagangan dalam negeri sebesar Rp 796,93 triliun pada tahun 2029. Strategi lain yang diusung oleh KKP, seperti dijelaskan oleh Budi, adalah pemanfaatan teknologi pengolahan ramah lingkungan dengan dukungan pemenuhan bahan baku sesuai standar, harga stabil dan wajar, serta penerapan sistem rantai dingin dan logistik ikan yang efisien, koneksitas, dan kompetitif. &ldquo;Pemenuhan bahan baku berkualitas adalah salah satu bagian dari penerapan sistem logistik dan rantai dingin dalam satu sistem yang bergerak bersama,&rdquo; terang Budi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/DISKUSI-1-1035579957.jpg" alt="Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).</figcaption>
</figure> Pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan pada 20 Desember 2023 di Jakarta, LPMUKP bersama Ditjen PDSPKP dan 300 stakeholders terkait dibagi menjadi beberapa tema diskusi pendalaman. Termasuk diantaranya logistik, komoditas ikan hias dan mutiara, komoditas udang, komoditas rumput laut, dan komoditas tuna. Budi juga mengajak para pemangku kepentingan, seperti asosiasi dan pengusaha, untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk menjaga kebersihan laut dari sampah plastik. Dalam konteks ini, Budi menekankan bahwa keberlanjutan bisnis kelautan dan perikanan terkait erat dengan proses bisnis dari hulu hingga hilir, termasuk pemasaran, logistik, dan pembiayaan usaha. Dalam FGD tersebut, hadir beberapa asosiasi pelaku usaha perikanan, termasuk asosiasi pengolahan hasil perikanan, asosiasi logistik, asosiasi perikanan tangkap, asosiasi perikanan budi daya, asosiasi rumput laut, hingga asosiasi ikan hias dan Mutiara. Di akhir kegiatan Budi menyampaikan keinginannya untuk memperkuat wadah komunikasi antara jajarannya dengan para pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar forum bulanan diadakan secara rutin untuk menjaga soliditas sekaligus memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan.

KKP mengajak para pemangku kepentingan, seperti asosiasi dan pengusaha bersama-sama menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

LPMUKP Sokong Strategi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/ekonomi-biru-AIS-1151568903.jpeg" alt="Archipelagic and Island States (AIS) Forum mengadakan pelatihan wirausaha ekonomi biru di Papua Nugini." width="100%">
<figcaption>Archipelagic and Island States (AIS) Forum mengadakan pelatihan wirausaha ekonomi biru di Papua Nugini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Archipelagic and Island States (AIS) Forum mengadakan pelatihan wirausaha. Pelatihan yang berlangsung di Papua Nugini ini digelar sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pengembangan kewirausahaan di sektor ekonomi biru bagi masyarakat kepulauan.&nbsp; Asisten Deputi di Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenkomarves, Radian Nurcahyo mengatakan, pelatihan ini hadir karena adanya kolaborasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Papua Nugini.&nbsp; "Kami di Kemenkomarves bekerjasama dengan Sekretariat AIS Forum, AIDAN Limited, dan the National Capital District Commission (NCDC) Papua Nugini, serta&nbsp; didukung oleh PT Pertamina Hulu Energi. &nbsp; Program pelatihan ini merupakan langkah awal dari upaya AIS Forum dalam menjalin kerjasama untuk peningkatan kapabilitas masyarakat di Papua Nugini melalui berbagai kegiatan dan pemberdayaan. Asisten Deputi di Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim Kemenkomarves, Radian Nurcahyo mengatakan, pelatihan ini menjadi medium untuk menguatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam upaya memajukan sektor kewirausahaan biru yang menjadi sektor potensial masyarakat pesisir.&nbsp; &ldquo;Kami sadar bahwa masyarakat pesisir terdiri dari banyak komunitas penyokong dengan banyak sekali potensi, utamanya di sektor ekonomi biru. Karena itu, AIS Forum hadir sebagai wadah untuk berinovasi dan mengembangkan dirinya, salah satunya adalah melalui pelatihan seperti ini,&rdquo; ujar Radian dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (18/12).&nbsp; Dihadiri oleh 30 bluepreneurs dari berbagai wilayah di Papua Nugini, pelatihan ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas.&nbsp; Menyasar kaum perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas sebagai peserta dalam pelatihan ini, AIS Forum memberikan ruang bagi para bluepreneurs di komunitas tersebut dalam berinovasi pada ekonomi biru.&nbsp; Hal ini didasarkan bahwa Papua Nugini, bersama dengan negara-negara lainnya di Pasifik memiliki banyak sekali sumber daya potensial, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.&nbsp; Berbagai contoh produk berhasil dikembangkan secara bersama - sama oleh para peserta sebagai luaran dari ide - ide yang muncul selama pelatihan berlangsung. Diharapkan setelah mendapatkan berbagai materi dan percontohan dari para pebisnis sektor ekonomi biru, para bluepreneurs dapat menerapkan dan mengimplementasikan kembali hasil pelatihan ini pada komunitasnya masing-masing.&nbsp; Harapan lebih besarnya adalah agar para peserta dapat membantu memajukan sektor ekonomi biru di komunitas wirausaha perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas, serta lebih besarnya lagi mampu menjadi dasar penyokong untuk memajukan sektor perdagangan di kawasan Papua Nugini dan sekitarnya.&nbsp;

Pelatihan yang berlangsung di Papua Nugini ini digelar sebagai bagian dari upaya pengembangan kewirausahaan di sektor ekonomi biru.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekonomi biru

Berita Terkini