<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/FAISAL-05-766925436.jpg" alt="Momen terakhir kebersamaan Mantan Menkeu Chatib Basri dengan Faisal Basri saat menyambut ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). (Sumber foto: Akun X Chatib Basri)" width="100%">
<figcaption>Momen terakhir kebersamaan Mantan Menkeu Chatib Basri dengan Faisal Basri saat menyambut ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). (Sumber foto: Akun X Chatib Basri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri membagikan kenangan momen terakhir bersama Ekonom senior Faisal Basri. Ia juga menyampaikan duka mendalam dan menilai kepergian Faisal Basri sebagai kehilangan besar bagi negeri ini. Chatib juga mengaku telah banyak belajar dari Faisal Basri. Bahkan, tak hanya mengenai ekonomi, tetapi soal keteladanan, keteguhan sikap, komitmen pada demokrasi hingga keadilan. "Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah meninggal dunia kawan, senior dan guru saya Bang Faisal Basri. Kehilangan besar buat negeri ini. Saya banyak sekali belajar dari Bang Faisal, tidak hanya soal ekonomi, ia menjadi teladan soal integritas, soal keteguhan sikap, soal komitmen pada demokrasi, pada keadilan," kata Chatib Basri dalam akun X, @ChatibBasri, Kamis (5/9). Dalam foto yang diunggahnya lewat akun media sosial X, ia memperlihatkan kebersamaan terakhirnya dengan Faisal Basri saat menyambut ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Melalui cuitannya, Chatib pun mengakui bahwa Faisal Basri adalah salah satu ekonom terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Ia mengucapkan selamat jalan kepada senior sekaligus guru di dalam kehidupannya. "Ini foto terakhir saya bersama Bang Faisal ketika kami bersama sama berbicara untuk menyambut 900 mahasiswa FEB UI yg baru tanggal 16 Agustus. Selamat jalan Bang Faisal, selamat jalan kawan, senior dan guru.!," tuturnya. Sebelumnya, Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute For Development of Economics And Finance (INDEF), Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9). Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Ekonom dari INDEF, Abra Tallatov ketika dihubungi JawaPos.com pada Kamis (5/9). "Betul mba (Faisal Basri meninggal dunia)," ucap Abra singkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015055702/profil-singkat-ekonom-senior-faisal-basri-yang-meninggal-hari-ini">Profil Singkat Ekonom Senior Faisal Basri yang Meninggal Hari Ini</a> Sebelumnya, Abra juga terlihat membagikan kabar melalui WhatsApp story terkait kabar duka ini. "Telah berpulang ke rahmatullah, senior teladan tercinta kami, Pendiri INDEF, Bapak Faisal Basri... Mohon do'anya semua," ujar Abra. Untuk diketahui, Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9) pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Komplek Gudang Peluru Blok A 60 Jakarta Selatan. Adapun nantinya, jenazah akan diberangkatkan sekitar Ba&rsquo;da Ashar dari mesjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan untuk dimakamkan.

Mantan Menkeu Chatib Basri menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Faial Basri dan menilai sebagai kehilangan besar bagi Indonesia.

Kenang Momen Terakhir Bersama Faisal Basri, Mantan Menkeu Chatib Basri: Kehilangan Besar buat Negeri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/faisal-basri-berharap-tol-laut-tak-dicuekin-presiden-terpilih-2019_m_.jpg" alt="Pengamat ekonomi Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Pengamat ekonomi Faisal Basri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini menjadi perbincangan hangat. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai, langkah pemerintah untuk menghapus subsidi BBM secara bertahap demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa.  "Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan," kata Faisal dalam keterangannya, Senin (29/8).  Menurut Faisal, subsidi BBM diibaratkan candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Dia menilai, untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut memang sulit, namun bukan hal mustahil.  Dia tak memungkiri, dasar tujuan kebijakan subsidi BBM untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Justru kebijakan tersebut bukan yang paling efektif untuk memenuhi tujuan tersebut.  "Subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak, menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Faisal.  Dia menyebut, Indonesia menghadapi persoalan serius di sektor energi, terutama sektor minyak dan gas bumi. Faisal berujar, defisit minyak bumi semakin membengkak.  "Tanpa upaya luar biasa dan segera, defisit perdagangan energi bisa mencapai sekitar USD 80 miliar atau 3 persen PDB pada 2040," ujar Faisal.  Oleh karena itu, Faisal menyebut salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi, agar distribusi pendapatan menjadi lebih merata.  "Dengan menetapkan harga lebih murah barang yang disubsidi menjadi dapat dijangkau oleh masyarakat yang miskin sekalipun," pungkas Faisal.  &nbsp;

Faisal Basri: Subsidi BBM Bagai Candu yang Buat Masyarakat Terlena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/penjelasan-ekonom-soal-cara-cara-pembentukan-holding-bumn_m_163702.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang menyiapkan beberapa holding company berdasarkan sektor bisnis. Holding itu sendiri diharapkan rampung pada akhir tahun ini. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rofikoh Rokhim mengatakan, proses pembentukan holding company itu berbeda-beda tergantung kondisi BUMN apakah melalui functional holding, operasional holding, investment holding atau strategic holding. "Bisa juga melalui bentukan vertikal, horisontal atau konglomerasi," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10). Oleh karena itu perlu dipetakan masing-masing BUMN untuk pembentukan holding companynya. Harapannya, BUMN itu akan semakin kuat dalam finansial dan mampu melakukan ekspansi ke luar negeri. "Sudah ada success story pembentukan holding semen yang dimulai dari operasional holding dan sekarang menjadi investment dan strategic holding. Hasilnya industri semen kuat dan bahkan bisa mengembangkan pabrik di luar negeri. "Dapat juga dicontohkan holding parisiwata melalui Hotel Indonesia Group yang merupakan functional holding. Atau industri pupuk dan pertanian yang juga sudah terbentuk. Rofikoh mengatakan, bagaimanapun holding company akan menghasilkan value creation, efisiensi dan menambah kapasitas. Namun dalam pelaksanaannya memang membutuhkan proses dan waktu.

Penjelasan Ekonom Soal Cara-Cara Pembentukan Holding BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pemerintah-disarankan-hati-hati-bentuk-holding-bumn_m_163651.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Kementerian BUMN membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi perdebatan. Padahal, holding itu sendiri dilakukan guna memperkuat BUMN itu sendiri. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rofikoh Rokhim menyarankan agar pembentukan holding dilakukan secara hati-hati. Dirinya menilai Kementerian BUMN seharusnya melakukan perbaikan kinerja dari seluruh perusahaan-perusahaan plat merah. Perbaikan kinerja, lanjutnya, bisa dilakukan melalui identifikasi kegiatan usaha, keterlibatan pemerintah, dan sifat dari masing-masing BUMN. "Ada 118 BUMN di Indonesia dengan ratusan anak usaha. Itu semua punya masalahnya sendiri-sendiri, tidak bisa selesai hanya dengan membentuk holding per sektor. Kementerian BUMN seharusnya meneliti satu per satu BUMN lalu diputuskan mekanisme holdingnya," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10). Ditempat yang sama, Ekonom Faisal Basri menegaskan, pembentukan holding dianggap hanya akan membuat penerimaan pajak semakin kecil. "Semakin besar skala BUMN, maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya. Ini tesis yang baru saja saya persiapkan," terangnya. Selain itu, dirinya khawatir nantinya holding BUMN itu sendiri akan semakin terbeban dengan penugasan yang diberikan oleh Kementerian BUMN. Pasalnya, jauh sebelum holding dilakukan, pemerintah kerap memberi penugasan kepada perseroan. Sebagai contoh, PT PLN (Persero) belum lama ini diberikan tugas untuk membangun transmisi jaringan listrik yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM. Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditugaskan selain menjadi operator kereta light rail transit (LRT), mereka harus menyiapkan dana sebesar Rp 21 triliun untuk pembiayaannya. "Hingga akhirnya mencari pinjaman yang membuat labanya turun semua. Belum lagi Pertamina diminta menjual harga BBM yang sama rata di Indonesia, atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang dipaksa menjual gas USD6 per MMBTU akhirnya harus menanggung penugasan itu dari kas sendiri. Implikasinya, pembayaran pajak dan dividennya makin kecil," pungkasnya.&nbsp;

Pemerintah Disarankan Hati-Hati Bentuk Holding BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/mencari-langkah-alternatif-penyelamatan-perusahaan-bumn_m_163612.jpeg" alt="Para narasumber saat sedang berbincang bersama usai melakukan diskusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10)." width="100%">
<figcaption>Para narasumber saat sedang berbincang bersama usai melakukan diskusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi dan ekonom Indonesia. Pasalnya, rencana itu dinilai memiliki banyak kelemahan dan tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat dan negara. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rofikoh Rokhim menyarankan pemerintah sebaiknya tidak gegabah dalam membentuk holding BUMN. Menurut Opi, sapaan akrabnya, Kementerian BUMN seharusnya bisa memperbaiki kinerja seluruh perusahaan-perusahaan pelat merah yang dibinanya dengan melakukan kajian mendalam mengenai permasalahan dari setiap BUMN itu sendiri. Mulai dari identifikasi kegiatan usaha, keterlibatan pemerintah, dan sifat dari masing-masing BUMN. &ldquo;Ada 118 BUMN di Indonesia dengan ratusan anak usaha. Itu semua punya masalahnya sendiri-sendiri, tidak bisa selesai hanya dengan membentuk holding per sektor. Kementerian BUMN seharusnya meneliti satu per satu BUMN lalu diputuskan mekanisme holdingnya. Tetapi tidak bisa cepat karena ada kepentingan politik dari holding tersebut,&rdquo; ujar Rofikoh, dalam seminar &ldquo;Penyelamatan Pengelolaan BUMN Indonesia&rdquo; yang diselenggarakan Forum Kajian Wartawan Ekonomi (FKWE) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (19/10). Sementara itu, Ekonom Faisal Basri dengan tegas menyatakan bahwa diteruskannya wacana membentuk holding BUMN hanya akan memperkecil penerimaan pajak Indonesia. &ldquo;Semakin besar skala BUMN, maka akan semakin rendah pembayaran pajaknya. Ini tesis yang baru saja saya persiapkan,&rdquo; kata Faisal. Faisal mencatat, pemerintah sangat gemar memberikan penugasan kepada BUMN bahkan sebelum holding tersebut terbentuk. Jika holding sudah terbentuk, ia khawatir akan semakin banyak penugasan yang diberikan oleh negara. Ia mencontohkan, PT PLN (Persero) belum lama ini diberikan tugas untuk membangun transmisi jaringan listrik yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM. Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditugaskan selain menjadi operator kereta light rail transit (LRT) juga menyuntik pendanaan LRT Jakarta yang membutuhkan dana Rp 21 triliun. Dalam kacamata Faisal, perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut ditugaskan untuk investasi, padahal tidak memiliki uang. &ldquo;Hingga akhirnya mencari pinjaman yang membuat labanya turun semua. Belum lagi Pertamina diminta menjual harga BBM yang sama rata di Indonesia, atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang dipaksa menjual gas US$ 6 per MMBTU akhirnya harus menanggung penugasan itu dari kas sendiri. Implikasinya, pembayaran pajak dan dividennya makin kecil,&rdquo; jelas Faisal. Secara ekstrem, bekas Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Indonesia itu menyindir sebaiknya pemerintah menutup saja BUMN-BUMN tersebut dan menjadikannya pabrik rokok yang secara nyata menyumbang penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahun. &ldquo;Tahun lalu penerimaan cukai rokok Indonesia sekitar Rp 139,5 triliun. Sementara laba BUMN hanya Rp 34,2 triliun. Laba BUMN selalu turun karena terus-terusan diperkosa dan diinjak melalui penugasan pemerintah. Lebih baik tutup saja BUMN-nya dan jadikan pabrik rokok,&rdquo; ketusnya. Faisal menilai, holdingisasi BUMN berdasarkan sektor bisnis yang dijalankan tidak tepat dilakukan karena hanya akan mempersempit ruang kompetisi bagi perusahaan-perusahaan swasta. Menurutnya, suatu pemerintahan bisa disebut berhasil jika bisa memperbesar peran swasta dalam pembangunan dan bukan sebaliknya. &ldquo;Misal harga beras bisa stabil tanpa ada campur tangan pemerintah, itu artinya pemerintah sudah bisa membuat pilar persaingan bisnis yang sehat. Bukan dengan memperbesar BUMN melalui monopoli yang menciptakan kaidah bisnis yang tidak sehat. Negara ini kok malah menuju state capitalism seperti Uni Soviet tahun 1980-an?&rdquo; ungkapnya. Kusdhianto Setiawan, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomika &amp; Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) menambahkan, permasalahan utama BUMN di Indonesia terletak pada kelemahan manajemen dan intervensi pemerintah. &ldquo;BUMN yang berbentuk Persero itu tugasnya adalah berbisnis bukan menerima penugasan. Kalau untuk tugas khusus seperti itu kan ada BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang tidak mengedepankan profit,&rdquo; kata Kusdhianto.

Mencari Langkah Alternatif Penyelamatan Perusahaan BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sektor-pertanian-lesu-ekonom-salahkan-pemerintah_m_150498.jpeg" alt="Ekonom UI Faisal Basri" width="100%">
<figcaption>Ekonom UI Faisal Basri</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2017 tercatat sebear 5,01 persen. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri menyumbang pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017 terbesar, yakni 20,26 persen (yoy), disusul oleh sektor pertanian sebesar 13,92 persen (yoy), dan sektor perdagangan sebesar 13,03 persen (yoy). Kontribusi sektor pertanian nyatanya menjadi sorotan. Sebab, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi justru jauh dibawah sektor industri. Ekonom senior, Faisal Basri menyalahkan pemerintah atas rendahnya kontribusi tersebut. Sebab, ada beberapa kebijakan yang justru tidak diawasi dengan baik. Salah satu kebijakan tersebut adalah dana desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyalahkan dana desa yang sudah ditransfer ke daerah tidak dikeluarkan. "Jadi daerah yang disalahkan. Menurut saya, yang banyak salah itu pemerintah pusat. Subsidi pupuk 90 persen dinikmati tidak sampai 5 persen petani. subsidi salah arah," ujarnya di Jakarta, Sabtu (12/8). "Program bagi-bagi traktor nggak jelas. Benih dari pemerintah kualitasnya jelek. Pertumbuhan padinya ada yang tinggi ada yang rendah. Jadi banyak yang salah," sambungnya. Lebih parahnya lagi, pemerintah juga dianggap memaksakan para petani untuk menanam komoditas pertanian lebih cepat. Hal itu dilakukan agar terjadi peningkatan produksi yang signifikan. Namun kenyataannya, petani justru mengalami banyak kesulitan. Mulai dari cuaca yang tak mendukung, sampai kesulitan mendapatkan komponen bahan baku karena arah kebijakan pemerintah yang tidak jelas. "Jadi sumber masalahnya itu pemerintah," pungkasnya.

Sektor Pertanian Lesu, Ekonom Salahkan Pemerintah

ekonom ui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekonom ui