<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ahmad-erani-yustika.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PADA awal 2008, pemerintah dibuat panik oleh kenaikan harga pangan dan energi (salah satunya dipicu oleh kenaikan harga pangan internasional) sehingga mendongkrak inflasi. Siklus yang sama sekarang terulang.  Setelah menikmati masa harga energi murah selama beberapa tahun terakhir, harga minyak mentah dan batu bara (juga nikel) sekarang melonjak.  Kenaikan harga batu bara menguntungkan Indonesia karena menjadi eksportir. Namun, kenaikan harga minyak mentah menimbulkan luka yang dalam karena Indonesia adalah importir minyak. Pemerintah tidak berdaya melawan keadaan sehingga terpaksa menaikkan harga minyak domestik, khususnya yang nonsubsidi.  Harga pangan mengalami nasib yang sama. Kelapa sawit (CPO), misalnya, harganya melambung. Indonesia mestinya bergembira karena menjadi eksportir terbesar dunia. Namun, tiba-tiba minyak goreng langka, hilang di pasaran. Konsumen kelimpungan karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok sehari-hari.  Hantu Inflasi  Kelangkaan minyak goreng utamanya dipicu dua hal. Pertama, kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi/HET dianggap melawan sistem pasar yang merugikan produsen. Terdapat celah besar antara harga eceran tersebut dan harga di pasar internasional. Akibatnya, produsen memilih melarikan barang ke luar negeri untuk mendapatkan laba yang lebih menggiurkan (kurang peduli lagi dengan kewajiban menjual barang ke pasar domestik/domestic market obligation).  Kedua, komoditas minyak goreng ditahan tidak diedarkan ke pasar untuk menanti pemerintah melakukan revisi kebijakan (di samping produksi memang agak tertahan semasa pandemi). Terbukti, begitu pemerintah menetapkan kebijakan baru, yang memberi kesempatan produsen menjual dengan harga pasar, komoditas minyak goreng langsung membanjiri pasar. Pada kasus ini, mesti diakui, pemerintah takluk melawan tekanan penguasa pasar (taipan).  Kenaikan harga itu tidak hanya terjadi untuk komoditas minyak goreng, tapi juga barang pangan lain seperti jagung, kedelai, dan gula. Demikian pula kenaikan harga minyak (BBM) juga akan meningkatkan biaya logistik karena minyak merupakan salah satu variabel pokok transportasi. Hal tersebut masih ditambah dengan kenaikan tarif tol seiring dengan penyesuaian biaya pemeliharaan dan operasionalisasi.  Jika dilihat secara saksama, kondisi itu layak dimitigasi secara serius karena bakal meruntuhkan daya tahan ekonomi rumah tangga.  Rezim inflasi rendah dipastikan akan berakhir tahun ini. Sejak 2015 Indonesia selalu menikmati inflasi di bawah 4 persen (bahkan beberapa kali di bawah 3 persen). Sebelum masa itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang sulit mengendalikan inflasi di bawah 5 persen. Salah satu sebabnya adalah ketidaksanggupan pemerintah mengelola urusan terkait harga energi dan pangan. Dua komoditas itu merupakan penyumbang tertinggi inflasi nasional.  Sekarang pemerintah juga sedang menimbang untuk menaikkan harga listrik agar jumlah subsidi tidak membengkak. Jika kebijakan itu diambil, hantu inflasi akan kian tidak terbendung.  Bantalan Sosial  Menyimak keadaan tersebut, pemerintah mesti bisa berselancar dari dua gelombang, yakni mengonsolidasikan fiskal (APBN) dan menjaga daya beli rakyat. Simulasi yang dibuat Kemenko Perekonomian (2022) menunjukkan, bila harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) USD 95 per barel, subsidi minyak akan membesar menjadi Rp 288,8 triliun. Jika ICP mencapai USD 110/barel, subsidi menjadi Rp 368,3 triliun. Dan, jika diasumsikan harga ICP melambung menjadi USD 125/barel, subsidi akan membengkak jadi Rp 447,8 triliun. Karena itu, menaikkan harga BBM jenis tertentu (yang dikonsumsi golongan menengah ke atas/pertamax) merupakan pilihan moderat. Di luar itu, pemerintah mesti menyisir aktivitas ekonomi yang selama ini kurang terjamah dari pembayaran pajak. Misalnya aktivitas ekonomi baru berbasis digital.  Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya menengah ke bawah? Sampai saat ini pemerintah memiliki skema bantuan sosial (bansos) yang tetap plus bantuan sosial pada masa pandemi. Antara lain bansos reguler, BLT desa, program kartu prakerja dan JKP, BLT pedagang kaki lima, serta bantuan warung dan nelayan.  Menghadapi situasi sekarang yang lebih pelik, pemerintah mengeluarkan skema bantalan sosial lagi. Yakni BLT minyak goreng, subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 3,5 juta/bulan, bantuan produktif usaha mikro (BPUM), penebalan bansos energi (padat karya, Mekaar, supermikro, dan lain-lain), serta program pemberdayaan dan kenaikan upah UMR. Selebihnya, agenda lama negara wajib dikejar, yaitu kemandirian pangan dan energi (khususnya yang terbarukan). Jika tak berhasil, ledakan soal ini akan terus berulang. (*)  *) Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FEB UB dan Ekonom Senior Indef

Ledakan Pangan dan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/harus-pintar-pintar-menahan-diri_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure>Ekonom: Sebut Anggaran Cekak, tapi Beli Senjata Rp 100 T  JawaPos.com – Alasan yang disampaikan para ketua umum (Ketum) partai pendukung pemerintah untuk menunda Pemilu 2024 dinilai tidak relevan. Bahkan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya.  Alasan yang disampaikan para Ketum setidaknya terdiri atas tiga garis besar. Yakni, situasi pandemi, kondisi ekonomi, dan kepuasan masyarakat kepada Presiden Jokowi yang diklaim tinggi.  Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyatakan, alasan kondisi ekonomi tidak dapat diterima.  Guru besar UI itu mengatakan, rutinitas pemilu merupakan agenda prinsip yang diatur konstitusi. Karena itu, kebutuhannya wajib dipenuhi. Dia justru menyayangkan kebijakan pemerintah yang terkesan menghamburkan dana untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Faisal mencontohkan rencana pemindahan ibu kota yang membutuhkan Rp 500 triliun. ”Yang lebih dari separonya dibiayai APBN,” ujarnya dalam diskusi kemarin (2/3).  Kebijakan lain yang disoroti Faisal adalah rencana pembelian senjata. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertahanan akan membeli 42 pesawat tempur Rafale pabrikan Prancis dengan kebutuhan anggaran di atas Rp 100 triliun. Hal itu, lanjut dia, menunjukkan negara jor-joran dalam penggunaan anggaran. Atas dasar itu, Faisal menilai alasan ekonomi untuk menunda pemilu tidak masuk akal. ”Alasan menguras anggaran ini seperti menepuk air di dulang tepercik muka sendiri,” imbuhnya.  Dia juga menyoroti klaim tingginya kepuasan untuk menambah masa jabatan. Sebab, jika ditilik dari situasi ekonomi, faktanya mayoritas masyarakat berada dalam kesulitan. Itu dibuktikan dengan data ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan rendah, tax ratio menurun, hingga beban utang yang kian besar. Satu-satunya angka yang baik, menurut dia, adalah keberhasilan menjaga inflasi. ”Tidak ada prestasi yang luar biasa,” jelasnya.  Faisal justru khawatir ada motif tertentu yang tengah diagendakan elite bersama para oligarki. Karena itu, perpanjangan masa jabatan dibutuhkan untuk memastikan agenda tersebut tidak terganjal suksesi kepemimpinan.  Cendekiawan Azyumardi Azra menyampaikan hal senada. Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu juga mengkritik sikap yang menjadikan pandemi sebagai alasan. Dia mengingatkan, pemerintah pernah ngotot menggelar pilkada saat puncak pandemi pada 2020. Saat itu penolakan dari masyarakat yang begitu besar tidak dipertimbangkan. ”Sekarang malah dipaksakan ditunda. Ya, karena kepentingan itu,” imbuhnya.  Azyumardi mengajak masyarakat untuk terus mengawal isu tersebut. Dia menilai penundaan pemilu digulirkan secara serius untuk memenuhi agenda tertentu. Pria 66 tahun itu mengingatkan masyarakat untuk tidak terlena dengan penolakan yang disampaikan partai politik atau bahkan presiden.  Jika menilik rekam jejak, sikap elite bisa berubah mendadak apabila mendapatkan momentum. Itu terlihat saat revisi UU KPK dan pengesahan UU Cipta Kerja. ”Kuncinya itu, masyarakat harus waspada,” tegasnya.  Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas belasan organisasi juga menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Mereka, antara lain, Perludem, Kopel Indonesia, Puskapol LPPSP FISIP UI, Netgrit, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, ICW, dan Pusako FH Universitas Andalas.  Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai alasan memundurkan jadwal pemilu tidak masuk akal. Wacana itu juga jauh dari esensi demokrasi dan amanat konstitusi. ”Akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi,” kata Egi kemarin. Masyarakat sipil menilai stabilitas ekonomi sebagai alasan penundaan pemilu tidak relevan. Sebab, berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia triwulan II 2021 tumbuh 7,07 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Tahun ini pertumbuhan itu diprediksi naik. ”Jadi, tidak relevan pemilu ditunda karena alasan stabilitas ekonomi,” ujar Egi.  Pandemi Covid-19 juga tidak relevan sebagai alasan penundaan. Sebab, berkaca pada Pilkada Serentak 2020, peserta dan pemilih mampu menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tersebut mencapai 76,09 persen atau naik 7,03 persen jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.  Egi menambahkan, penundaan Pemilu 2024 akan mengancam proses demokrasi dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. Wacana itu juga mencederai amanat reformasi Indonesia dan memantik kemarahan publik. ”Jadi, kami mendesak partai politik yang setuju penundaan pemilu segera mencabut pernyataannya,” ungkapnya.

Alasan Penundaan Pemilu Tak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Daging-Sapi-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Pedagang saat menata daging sapi di Pasar Anyar. Kota Tangerang, Banten, Sabtu (20/11/2021). Harga bahan pokok disejumlah pasar tradisional naik sejak awal pekan ini, termasuk daging sapi. Data dari pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat menata daging sapi di Pasar Anyar. Kota Tangerang, Banten, Sabtu (20/11/2021). Harga bahan pokok disejumlah pasar tradisional naik sejak awal pekan ini, termasuk daging sapi. Data dari pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional</figcaption>
</figure>BEBERAPA waktu belakangan, masyarakat dipusingkan dengan persoalan kenaikan harga minyak goreng, kedelai, hingga daging. Untuk daging, dari data yang ada, terlihat bahwa kenaikan hanya terjadi di Jakarta. Kenaikannya bahkan mencapai Rp 11.650. Dari awalnya Rp 128.350 per kg menjadi Rp 140.000 per kg.  Kondisi itu mungkin dipicu adanya oknum yang sengaja bermain. Ini adalah kondisi yang perlu diusut oleh Satgas Pangan. Mengapa kenaikan harga hanya terjadi di Jakarta? Itu perlu ditelusuri.  Secara umum, banyak faktor yang memicu kenaikan harga. Yang paling mendasar adalah soal supply and demand.  Di Indonesia, ada juga kondisi bahwa demand bisa dinaikkan. Contohnya pada momen-momen Lebaran, puasa Ramadan, atau nyadran di mana banyak orang yang membeli daging. Kenaikan harga ini juga termasuk faktor seasonal saja.  Kemudian, ada kondisi bahwa kenaikan harga yang terjadi adalah ’’ongkos’’ dari biaya-biaya hidup lain. Misalnya, SPP sekolah naik, lalu harga komoditas lain naik. Padahal, tidak ada hubungannya.  Dari kondisi yang terjadi saat ini, fungsi dan tugas Satgas Pangan harus terus diperkuat. Pemerintah harus memberikan intervensi pada kenaikan harga yang terjadi. Pemerintah tidak boleh lengah. Mengingat, bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Momen bulan puasa tentu sering diiringi dengan banyaknya kebutuhan pokok yang harganya naik.  Dalam waktu dekat, pemerintah juga harus bisa memetakan mana-mana saja daerah yang mengalami kenaikan harga pangan. Sebab, tidak semua daerah mengalami kondisi yang sama. Ada yang naik, tapi ada juga yang justru turun harganya.  Kemudian, perlu ditelisik lagi apakah kenaikan harga yang terjadi masih dalam rentang wajar. Jika kenaikannya berkisar 10 persen, ya masih wajar. Tapi, kalau di atas itu, perlu dicermati apa sih yang sebenarnya terjadi.  Kenaikan harga juga sering dipicu kondisi global yang sedang memanas. Apalagi, barang impor juga masih banyak. Tapi, memang tidak bisa serta-merta naik, pasti ada leg terlebih dahulu. Pesan saya, pemerintah dalam hal ini Satgas Pangan harus lebih jeli.  Dari sisi impor, sebetulnya tidak terlalu masalah. Apalagi, jika barang-barang tersebut belum bisa dipenuhi dari produksi domestik, ya memang harus impor. Banyak sekali contohnya. Misalnya, gandum, gula, susu, dan bawang putih.  Namun, impor ini harus dilakukan dengan mementingkan kondisi petani lokal. Misalnya untuk komoditas jagung. Jangan sampai petani jagung kita sedang panen, tapi justru pemerintah mengambil kebijakan impor. Kasihan para petani yang baru panen.  Harus diantisipasi juga bahwa jangan sampai impor akhirnya menjatuhkan harga produk domestik. Kebijakan impor boleh saja, asal terukur. Kuncinya adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran.  Tetapi, kembali lagi, kondisi yang terjadi ini harus dicermati pemerintah, terutama Satgas Pangan. Perlu dicek lebih lanjut akar masalahnya di mana yang membuat komoditas-komoditas ini bisa jadi langka hingga bisa melambung tinggi harganya.  <hr />  *) Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Kenaikan Harga Pangan Harus Dipetakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>CAPAIAN pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2020 yang -2,19 persen year-on-year (yoy) atau -2,07 persen sepanjang tahun memberikan banyak catatan.  Salah satu yang disorot adalah konsumsi pemerintah. Mengingat, hampir semua komponen pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi masyarakat, kinerja ekspor-impor, dan investasi masih terkontraksi.  Artinya, hanya konsumsi pemerintah yang bisa menjadi andalan.  Sayangnya, realisasi konsumsi pemerintah di kuartal IV 2020 tidak sesuai harapan. Cuma tumbuh 1,94 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding kuartal III sebesar 9,8 persen. Itu tentu sangat anomali. Sebab, biasanya belanja pemerintah akan maksimal realisasinya ketika akhir tahun. Yang mestinya siklus anggaran tersebut bisa mendorong konsumsi pemerintah.  Sementara itu, investasi melalui pembentukan modal tetap bruto juga cukup mengkhawatirkan. Terpuruk dengan -4,95 persen. Jika dikaitkan dengan stimulus PEN, di mana keampuhannya? Padahal, di dalamnya ada bantuan untuk korporasi, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta keringanan pajak. Tapi nyatanya tidak terefleksikan.  Investasi, terutama swasta, sangat penting untuk mempertahankan penciptaan lapangan kerja. Begitu pula kontribusinya buat perpajakan. Selain itu, kinerja ekspor yang -7,7 persen dan impor -14,7 persen mencerminkan roda industri yang masih terpukul.  Realisasi anggaran PEN 2020 yang belum 100 persen juga merupakan salah satu faktor. Hingga 31 Desember hanya terealisasi 83,4 persen dari pagu. Atau senilai Rp 579,78 triliun dari Rp 695,2 triliun.  Soal data di lapangan yang berubah-ubah membuat bantuan tidak tepat sasaran. Ditambah ada skandal korupsi, itu sudah menjadi faktor penentu juga.  Sebaiknya, pada awal 2021, pemerintah pusat dan pemda segera melakukan pengadaan barang dan jasa lebih cepat. Selain itu, stimulus PEN seharusnya lebih besar dibanding tahun lalu. Terutama dari sisi permintaan.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-subsidi-upah/">Bantuan subsidi upah</a> (BSU) bagi pekerja ditambah. Bukan malah dihilangkan. Sebab, bantuan upah selama ini dianggap terlalu kecil. Selain itu, hanya terbatas pada pekerja sektor formal dan cuma yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih banyak pekerja formal yang tidak terdaftar. Apalagi pekerja informal. Pasti tidak akan ter-cover BSU.  Insentif untuk tenaga medis perlu ditambah. Seiring jumlah kasus yang masih meningkat di kisaran 10 ribu hingga 14 ribu kasus per hari. Belanja kesehatan jelas menjadi perhatian utama jika ingin sisi permintaan masyarakat cepat pulih.  Kebutuhan anggaran PEN, sebaiknya segera lakukan realokasi dengan memangkas belanja pegawai dan belanja barang. Selain itu, belanja infrastruktur, khususnya proyek yang belum financial closing atau masih berada dalam tahap perencanaan awal, harus dihentikan. Sehingga ruang fiskal bisa dialokasikan untuk stimulus lain yang lebih mendesak.  Padahal, kondisi saat ini juga tidak lebih baik daripada tahun lalu. Bahkan untuk perusahaan swasta sudah megap-megap. Siap-siap akan melakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemutusan-hubungan-kerja/">pemutusan hubungan kerja</a> (PHK) lagi. Dan itu akan memengaruhi konsumsi masyarakat tahun ini. Jika pemerintah tidak melakukan perubahan, kuartal I 2021 berpotensi akan lebih terkontraksi lagi.  Ketika kuartal I 2021 masih negatif, Indonesia rentan masuk dalam depresi ekonomi. Kondisi di mana resesi ekonomi yang berkelanjutan satu tahun atau lebih. Dampaknya bukan hanya pada pengangguran dan kemiskinan. Biaya pemulihan ekonomi juga relatif mahal. Di sisi lain, pola pemulihan menjadi U-shape atau bahkan L-shape jika kebijakan ekonomi kurang responsif.  Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih lebih lama dibanding prediksi pemerintah. Tahun 2024 mungkin baru akan pulih. Itu juga terkait Covid-19 yang persebarannya masih sangat tinggi dan vaksinasi yang masih jauh dari target.  Pemerintah menargetkan vaksinasi rampung Maret 2022. Namun, The Economist Intelligence Unit memperkirakan Indonesia baru bisa menyelesaikan vaksinasi di atas 60 persen dari populasi pada kuartal III 2023. Ini jelas tertinggal dibandingkan Singapura pada kuartal IV 2021 serta Vitenam, Thailand, dan Malaysia pada 2022. Hal itu akan menentukan kepercayaan investor. Semakin tinggi kasus dan vaksinasi yang lambat, otomatis akan terengah-engah juga untuk pulih.  Saya pikir <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-syariah/">ekonomi syariah</a> sangat relevan untuk mendorong PEN. Dari sisi perbankan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-syariah/">bank syariah</a> lebih resilient daripada bank konvensional di tengah pandemi. Dari sisi pembiayaan, bank syariah tumbuh 9,42 persen secara tahunan. Jauh lebih tinggi daripada bank konvensional yang hanya tumbuh 0,55 persen.  Selain mampu menjaga kinerja, ini menunjukkan bahwa masyarakat atau debitur masih memiliki optimisme. Sekaligus terbukti mampu mendukung penyaluran kredit dan sektor riil. Dengan adanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-syariah-indonesia/">Bank Syariah Indonesia</a> (BSI), harapannya bisa mengakselerasi pangsa pasar syariah di Indonesia. Setidaknya di atas 15 persen. Besarnya populasi muslim di Indonesia, khususnya kelompok milenial, menjadi modal penting untuk pertumbuhan bisnis BSI ke depan.  BSI juga harus memainkan perannya untuk mendukung pemulihan UMKM. Menaikkan kelas para pelaku usaha kecil kita. Baik dari sumbangan produk domestik bruto (PDB) maupun serapan tenaga kerja.  *Disarikan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Menguji Peran Ekonomi Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BHIMA-YUDHISTIRA-ADHINEGARA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA</figcaption>
</figure>IKLIM investasi akhir tahun ini sampai tahun depan sepertinya belum banyak terkerek. Realisasi investasi masih melambat. Khususnya pada investasi asing. Bisa jadi karena isu resesi ekonomi global.  Ada juga risiko harga komoditas yang rendah dan berdampak turunnya investasi di sektor perkebunan. Apalagi kalau daya saing dan kemudahan berbisnis tidak ada perkembangan. Tentu waktu kita untuk berkejaran dengan realisasi investasi itu tidak banyak. Pada intinya, tantangannya memang cukup berat.  Seperti diketahui, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia stagnan di angka 73 dari 190 negara, meski skornya naik 1,64 dari 67,96 menjadi 69,6. Dengan kondisi itu, pemerintah memang harus ekstrakeras menggeliatkan iklim investasi melalui berbagai kebijakan.  Menurut saya, langkah yang bisa dilakukan adalah membuat kebijakan insentif fiskal menjadi lebih spesifik. Artinya, lebih fokus ke sektoral. Sektor-sektor mana saja yang mau digenjot. Misalnya, industri manufaktur, ya harus dipikirkan industri manufaktur mana yang akan digenjot. Yang padat karya atau yang mana yang akan difokuskan. Karena sampai saat ini spesifikasinya belum detail. Intinya, insentif fiskal harus didetailkan.  Kemudian, ada bantuan-bantuan atau insentif tentang listrik, misalnya. Diskon tarif listrik diperluas. Lalu, bisa juga dari sisi pembebasan lahan. Karena kan banyak yang tumpang-tindih dalam persoalan lahan. Sehingga diharapkan regulasinya bisa lebih solutif.  Saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan omnibus law. Hal itu diutarakan Presiden Joko Widodo setelah melantik kabinetnya. Jokowi memandang omnibus law adalah kunci Indonesia maju. Sebelumnya, dia menyebut hal itu dalam pidato pelantikannya.  Memang, omnibus law dapat dianggap sebagai langkah jitu untuk mengganti beberapa norma hukum. Mekanisme itu dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses pembuatan dan revisi UU. Omnibus law memang sejauh ini direspons positif oleh investor. Tapi, tetap saja, yang paling penting sebetulnya adalah sinkronisasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah.  Omnibus law berpotensi menjadi tidak efektif seandainya tidak dibarengi dengan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan regulasi harus disertai dengan pemangkasan reformasi birokrasi. Keputusan investasi kan memang harus didesentralisasi ke daerah. Jadi, harus dibicarakan dengan daerah. Belum lagi, kebijakan omnibus law juga pasti perlu waktu adaptasi ke berbagai aspek. Kalau dilihat, kebijakan itu kira-kira membutuhkan waktu penyesuaian enam bulan hingga satu tahun.  <hr />  *) Ekonom Indef

Agar Efektif, Insentif Harus Detail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/AVILIANI-MUSTAFA-RAMLI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan pemerintah memberikan insentif perpajakan dinilai tepat guna mendorong investasi dan inovasi. Namun, akan lebih baik lagi jika cakupan industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini. Industri-industri yang bisa mendapatkan insentif saat ini dinilai belum mencakup dan mengakomodir keberadaan beragam industri inovatif yang tengah berkembang pesat.  Peneliti Senior INDEF, Aviliani mengatakan bahwa perluasan insentif perpajakan bisa mendorong investasi yang akhirnya akan membantu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pemerintah. Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan seperti tax allowance, tax holiday, atau aturan super deductible tax yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah sudah mengikuti tantangan yang dibutuhkan oleh industri.  “Hal ini akan mampu mendorong industri dalam melakukan investasi dan litbang untuk mendorong produk-produk yang inovatif, dan menuju industri 4.0,” ujar Aviliani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7).  Pada seminar nasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertemakan ‘Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang’ di Jakarta, Aviliani melihat insentif pajak yang diberikan saat ini hanya terbatas pada beberapa industri yang masuk dalam kategori industri pionir.  Padahal, katanya, jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya masih ada ruang untuk memperluas definisi industri pionir agar dapat mencakup produk-produk inovasi lain yang berdampak positif terhadap masyarakat serta berorientasi pada ekspor dan pengurangan impor.  Menurutnya, terdapat industri-industri lain yang harusnya bisa mendapat insentif fiskal, misalnya industri mobil listrik, energi terbarukan seperti biofuel dan tenaga matahari. “Ada juga produk alternatif pengganti plastik sekali pakai, makanan atau minuman sehat yang rendah gula, hingga produk-produk inovasi dari industri tembakau yang semua itu bisa berdampak lebih positif terhadap lingkungan dan masyarakat," jelasnya.  Dia juga menyoroti insentif yang diberikan oleh pemerintah saat ini hanya fokus pada pengurangan pajak penghasilan. Padahal, banyak sekali bentuk insentif lain yang dapat diberikan oleh pemerintah, mulai dari pengurangan tarif PPN, cukai, hingga penerapan regulasi non-fiskal yang dapat mendukung industri untuk tidak hanya tumbuh namun dapat berkembang.  Apalagi saat ini Indonesia telah mendapat investment grade dari berbagai lembaga pemeringkat dunia, mulai dari Moody’s, S&amp;P, Japan Credit Rating (JCR), Fitch, hingga Rating and Investment Information, Inc (R&amp;I). Sehingga, peluang untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri sangat besar. Begitupun tren suku bunga perbankan yang saat ini cenderung menurun yang dapat menjadi sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di berbagai industri dalam melakukan investasi.  Dengan berkembangnya produk-produk dari industri inovatif tersebut, negara dapat merasakan manfaatnya di masa yang akan datang, berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Sehingga sangat wajar apabila insentif pajak industri pionir diperluas dan mencakup industri inovatif.

Perluasan Insentif Pajak Bakal Dorong Pelaku Usaha Industri Inovatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/saran-ekonom-soal-rencana-jokowi-mau-tambah-dua-kementerian-katanya_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan pembentukan dua kementerian baru atau menambah menteri baru, yakni untuk investasi dan khusus ekspor. Pasalnya, perekonomian nasional selalu dihadapkan pada persoalan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menilai rencana tersebut justru hanya menyebabkan inefisiensi di pemerintahan. Akibatnya rencana itu justru berpotensi menghambat upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian. "Kalau dibikin lembaga baru ya nggak efisien," ujarnya saya ditemui di Jakarta, Kamis (14/3).&nbsp; Fadhil justru menyarankan agar Jokowi mengoptimalkan program-program yang sudah dijalankan pemerintah. Sebut saja salah satunya Online Single Submission (OSS).&nbsp; Menurut dia, program-program yang sudah dijalankan saat ini sudah baik. Hanya saja, perlu dijalankan dan diawasi secara tepat.&nbsp; Di sisi lain, peningkatan ekspor juga dapat dioptimalkan dengan melalui masuknya investasi ke dalam negeri. Nantinya, modal dari investor bisa dimanfaatkan untuk membangun industri yang bisa memenuhi pasar global.&nbsp; "Pendekatan jangan membentuk lembaga baru menurut saya. Iklim investasi di perbaiki. Insentif untuk ekspor benar-benar signifikan. Regulasi dihilangkan," tandasnya.

Saran Ekonom Soal Rencana Jokowi Mau Tambah Dua Kementerian, Katanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-negara-2018-capai-100-persen-ekonom-jangan-bangga-dulu_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak menjadi andalan penerimaan negara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak menjadi andalan penerimaan negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang dua hari terakhir keberhasilan pemerintah membukukan penerimaan 100 persen jadi santapan pemberitaan nasional. Ekonom INDEF Bhima Yudhistira meminta Kementerian Keuangan agar tidak lengah atas capaian tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena faktor sementara. "Pemerintah jangan bangga dulu penerimaan negara 100 persen itu karena durian runtuh harga minyak dan batubara sepanjang 2018 cukup tinggi. Tapi di luar harga komoditas sebenarnya kinerja penerimaan pajak sebenarnya biasa saja," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (2/1). Rasio pajak, kata Bhima, mengalami penurunan hingga mencapai persentase di bawah 11 persen. Kondisi itu seolah menandakan basis pajak Indonesia tidak mengalami perkembangan paska kebijakan Tax Amnesty. "Ini menandakan basis pajak usia diberlakukanya tax amnesty tidak bertambah signifikan. Pemerintah masih berburu di kebun binatang. Wajib pajaknya itu-itu saja," ungkapnya. Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan basis pajak di dalam negeri masih bisa diperbaiki pada tahun ini. Hanya saja, tantangannya tidak akan mudah. Di sisi lain, tantangan itu juga turut mempengaruhi upaya pemerintah dalam mempertahankan capaian penerimaan negara 100 persen. "Di 2019 tantangan makin kompleks. Harga minyak sekarang trennya turun karena oversupply pasokan di AS. Ada perang dagang penerimaan negara dari batubara bisa tergerus. Maka tidak ada jalan lain kecuali genjot penerimaan pajak dan otomatis naikan tax ratio," tuturnya. "Kuncinya ada di industri manufaktur yg berkontribusi 30 persen dari total pajak. Industri jangan loyo, beri banyak dukungan agar growth nya tinggi dan kontribusi ke pajak naik," pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan meninggalkan tahun 2018 dengan catatat positif. Instansi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu berhasil mencatatkan penerimaan negara sebesar 100 persen. Dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.220 triliun. Capaian itu membuat defisit keseimbangan primer (primary balance), atau selisih antara anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang, pada 2018 akan berada di bawah 2 persen. "Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100 persen, Belanja Negara mencapai 97 persen dan Defisit / Primary Balance di bawah 2 persen, sejak tahun 2012," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/1). (hap/hana)

Penerimaan Negara 2018 Capai 100 Persen, Ekonom: Jangan Bangga Dulu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonom-indef-yang-penting-digunakan-untuk-sektor-produktif_m_196457.jpeg" alt="Ilustrasi mata uang rupiah dan dollar AS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang rupiah dan dollar AS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri Indonesia yang meliputi pemerintah dan swasta mencapai USD 357,5 miliar, atau sekitar Rp Rp 4.897,7 triliun (kurs Rp 13.700) per Januari 2018. Dari total utang itu, sebesar USD 183,4 miliar merupakan utang pemerintah yang sebagian besar utang jangka panjang. Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan utang luar negeri tidak masalah sepanjang dikelola dengan baik dan digunakan untuk mendorong pengembangan sektor produktif. "Yang penting harus digunakan untuk sekto produktif, supaya tidak menimbulkan resiko fiskal ke depannya," kata Enny kepada JawaPos.com, Jumat (16/3). Dikatakan, utang yang digunakan untuk belanja di sektor produktif seperti membangun infrastruktur, akan berdampak pada peningkatan investasi. "Kalau ada investasi, akan ada kegiatan produktif dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya bisa memberikan tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak," katanya. Berkembangnya investasi akan mendorong penyerakan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan sehingga daya beli masyarakat bisa berkembang. "Dan yang terpenting berkmbangnya investasi juga akan meningkatkan daya saing, sehingga ekspor bisa terdorong," katanya. Pemerintah saat ini cukup masif melakukan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga. Infrastruktur yang baik diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendukung peningkatkan ekspor nasional. Sebelumnya BI melaporkan utang luar negeri Indonesia yang meliputi pemerintah dan swasta mencapai USD USD 357,5 miliar per Januari 2018. Porsi utang pemerintah mencapai USD 183,4 miliar, dan sisanya sebesar USD 174,2 miliar merupaka porsi swasta. Seluruh utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang. Tercatat, utang jangka panjang Indonesia sebesar 85,9 persen atau sekitar USD 307,2 miliar. Sementara utang jangka pendeknya mencapai USD 50,3 miliar atau 14,1 persen. Secara rasio, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/15/196323/utang-indonesia-nyaris-tembus-rp-5-ribu-triliun-begini-komposisinya" target="_blank">utang luar negeri Indonesia</a> dinilai masih dalam batas normal dan tercatat sebesar 34,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu masih lebih baik dibanding beberapa negara lainnya seperti Malaysia yang mencapai 68 persen.

Ekonom Indef: Yang Penting Digunakan Untuk Sektor Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rupiah-diprediksi-terus-terpuruk-ekonom-indef-jangan-bikin-takut_m_195999.jpeg" alt="Ilustrasi penukaran uang di sebuah money changer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran uang di sebuah money changer</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang Januari - Maret 2018, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi. Bahkan, rupiah sempat menyentuh Rp 13.800 per USD. Sejumlah analis pun menilai jika rupiah bisa saja menembus Rp 14 ribu per USD. Lebih parahnya, Lembaga pemeringkat internasioal Standard and Poor's (S&amp;P) Global Ratings menilai rupiah bisa tersungkur hingga Rp 15 ribu per USD. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai fluktuasi nilai tukar rupiah tidak perlu dikhawatirkan. "Janganlah ditakut-takutin. Karena itu akan memicu spekulasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/3). Enny menjelaskan, secara fundamental fluktuasi yang dialami oleh rupiah hanya bersifat sementara. Hal itu juga tercermin oleh kondisi cadangan devisa Indonesia yang tercatat cukup baik yakni USD 128,06 miliar. "Memang potensinya secara fundamental ini persoalan sementara, jadi jangka pendek. Karena ini disebabkan oleh faktor-faktor spekulan atau tekanan psikologis. Karena secara fundamental devisa kita cukup," jelas dia. Disamping itu, terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga disebabkan oleh defisitnya neraca perdagangan Indonesia. "Walaupun kita mengalami defisit perdagangan dan ke depan rasanya akan defisit (lagi). Tetapi ini yang namanya spekulan kekuatannya besar. Maksud saya jangan memicu tindakan spekulasi. Seperti saya katakan ini akan banyak tekanan karena neraca perdagangan defisit," pungkasnya. (Hap/Hana)

Rupiah Diprediksi Terus Terpuruk, Ekonom Indef: Jangan Bikin Takut!

ekonom indef

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekonom indef

Berita Terkini