<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/Dirjen-Pemdes-Terbaru-777267063.jpeg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sulut." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sulut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya keras meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan kerjasama Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank). Salah satu materi pelatihan yang diberikan adalah batas desa. Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Sulawesi Utara Tomy Bawulang mengatakan, pelatihan tematik ini penting karena penegasan peta batas desa dapat memberikan kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan dan kejelasan luas wilayah. Tomy mewakili Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Batch ke 3 di Provinsi Sulawesi Utara, (26/9). Selain itu, kata Tomy, batas desa juga akan memberi kejelasan administrasi pertanahan, pengaturan tata ruang, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih, serta terciptanya efektivitas pelayanan masyarakat. Ia menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur desa (Apdes) dalam penetapan batas desa menjadi prioritas dalam rangka percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Satu Peta. &ldquo;Di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini Bupati/Wali Kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim," katanya. Ia berharap, melalui pelatihan batas desa ini, aparatur desa dapat memahami banyak hal terkait batas desa sehingga penetapan penegasan batas desa ini bisa berjalan secara optimal dan dapat terakselerasi. Turut hadir dalam acara tersebut Assisten 3 Setda Provinsi Sulawesi Utara Frangky Manumpil, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara Darwin Muksin, dan beberapa Pejabat Struktural dari kabupaten Kota di Provinsi Sulwesi Utara.

peningkatan kapasitas aparatur desa (Apdes) dalam penetapan batas desa menjadi prioritas dalam rangka percepatan penyelesaian batas wilayah.

Selain Peningkatan Kapasitas Apdes, Dirjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Batas Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Pelatihan-Kemendagri-429782632.jpeg" alt="Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa." width="100%">
<figcaption>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di 33 provinsi. Pembukaan pelatihan dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Hotel El Royale, Kota Bandung, Kamis 21 September 2023. Dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tomsi mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa. &ldquo;Melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang sedang berlangsung ini, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memperoleh pengetahuan dan skil, yang akan menunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,&rdquo; ujar Tomsi. Tomsi berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa juga mampu mendorong kepala desa, perangkat desa, pengurus kelembagaan desa meningkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memiliki pemahaman manajemen leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan). &ldquo;Selain itu, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes (termasuk dana desa) dengan prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan,&rdquo; ujar Tomsi. &ldquo;Kiranya penting bagi kita semua untuk berkomitmen meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, bukan saja dari segi pembangunan infrastruktur tapi juga dari segi pembangunan kualitas sumber daya di desa, karena pada dasarnnya dengan SDM yang unggul akan dapat mengelola keterbatasan SDA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa,&rdquo; tambah Tomsi. Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan kegiatan pelatihan dilaksanakan 4 hari per sesi pelatihan, selama 8 minggu di 33 provinsi, mulai minggu ke III bulan September sampai dengan minggu ke II bulan November 2023. &ldquo;Dalam hal ini, untuk minggu ini kegiatan pelatihan dilaksanakan sejak 20 September 2023, dan akan berakhir pada Sabtu, 23 September 2023, tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan di di 33 provinsi, bertempat di hotel yang telah ditunjuk, dan pada angkatan pertama ini untuk Jawa Barat dilaksanakan di &eacute;L Hotel Royale Bandung,&rdquo; terang Eko. Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa/kepala urusan), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT) dengan total target sebanyak 33.458 desa. Untuk angkatan pertama sebanyak 13.498 orang (423 kelas) dari 3.298 desa di 33 provinsi, khususnya di Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa, dalam 12 kelas. &ldquo;Penceramah pada kegiatan pelatihan diarahkan untuk memberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan) berasal dari TNI/Polri; dinas yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas PMD, Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, hingga perbankan nasional dan daerah. Sedangkan untuk pelatih, seluruhnya adalah Aparatur Sipil Negara dari 33 provinsi yang telah mengikuti Training of Trainer (ToT) oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa,&rdquo; ungkap Eko.

Ditjen Pemdes menggelar pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa di 33 provinsi.

Gelar Pelatihan Tingkat Nasional, Kemendagri Dorong Kemampuan Aparatur Desa Terus Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Yusharto-Dagri-2862900739.jpeg" alt="Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) telah banyak memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank). Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, capaian-capaian P3PD yang ada saat ini perlu disyukuri. Program ini mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, 380 kabupaten/kota. Ini berarti mewakili sekitar 71 persen kabupaten/kota di Indonesia. Tak hanya itu, program ini juga mencakup 5628 atau 80 persen dari total kecamatan di Indonesia. "Kemudian desa- desanya juga demikian, desa-desanya dari 75.265 itu sekarang ini yang target P3PD ada kurang lebih 66.496 artinya 88% tersendiri," kata Eko, di Jakarta, Kamis (03/08/2023). Eko menambahkan, saat ini Kemendagri sudah berhasil menyelanggarakan Training of Trainer (ToT), sehingga umlah pelatih bertambah banyak. Selain itu, modul pelatihan juga telah selesai dibuat walaupun terus berproses, direview, dan sebagainya. "Kemudian, kita delegasi do pusat nanti kita harapkan ada server dan sebagainya yang bisa untuk mengambil data-data, peningkatan data-data profil desa dan kelurahan, terus kemudian di daerah kita mempunyai pelatihan-pelatihan yang sifatnya tematik dan dasar," paparnya. Menurut Eko, capaian-capaian ini merupakan sebuah legasi. Pengetahuan aparatur desa akan semakin berkembang karena mereka selain mendapatkan pelatihan dasar juga tematik. Mereka bisa saja mendapatkan pelatihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), posyandu, pengolahan keuangan desa, maupun penetapan batas desa, dan sebagainya. "Ini hal hal yang cukup signifikan bagi pembangunan desa di Indonesia," ujarnya. Kick off Rakornas P3PD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rakornas tersebut juga dihadiri, kepala daerah dari Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Capaian-capaian P3PD yang ada saat ini perlu disyukuri. Program ini mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia, 380 kabupaten/kota.

Dirjen Bina Pemdes: Banyak Warisan P3PD untuk Pemerintahan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/WhatsApp-Image-2023-07-27-at-1438001-1318329556.jpg" alt="Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyatakan, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang sedang dijalankan saat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa. Hal itu guna memperbaiki kualitas belanja desa yang lebih baik. Kualitas belanja itu pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan perdesaan.&nbsp; Eko menyampaikan, hal tersebut dalam kegiatan Dukungan Rapat Central Project Management Unit (CPMU) dan Project Implementing Unit (PIU) dalam rangka Penyusunan Panduan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2023, di Hotel Novotel, Kamis (27/7). Menurut Eko, kualitas belanja yang lebih baik adalah belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas kesehatan, pendidikan serta pendapatan yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan. Eko menjelaskan, pelaksanaan P3PD melibatkan empat kementerian, yang terdiri atas Kemendagri selaku CPMU (Central Project Manajemen Unit), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koordinator PMK, dan Bappenas selaku CPIU (Central Project Implementation Unit). Setiap pembiayaan P3PD yang menggunakan loan IBRD 8941-ID harus dianggarkan melalui mekanisme penganggaran Pemerintah Republik Indonesia dan dimasukkan APBN. Anggaran itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan menteri keuangan terkait dan sesuai loan agreement yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Untuk itu, perlu dibuat panduan dalam pertanggungjawaban dan laporan keuangan secara rinci dan sistematis untuk menjadi acuan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. &rdquo;Agar pelaksanaan kegiatan tersebut mencapai hasil yang maksimal dan untuk menjamin akuntabilitas pembiayaan, diperlukan panduan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan sebagai acuan daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut,&rdquo; kata Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Direktorat Jenderal Pemdes Kemendagri menyatakan, Program P3PD bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa

Dirjen Bina Pemdes Sebut Kualitas Belanja Desa Berkontribusi untuk Pengurangan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-223103-1287720050.jpg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, kemandirian desa terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana agar mampu meningkatkan pendapatan desa. Hal itu disampaikan Dirjen Eko ketika membawakan materi pengelolaan APBDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Denpasar, Bali, Jumat (21/7). Menurut dia, pengelolaan APBDes merupakan bagian dari penguatan pemerintahan Desa. &rdquo;Ada korelasi antara variabel persoalan keuangan desa yang sangat variatif. Untuk itu, semua harus fokus pada tujuan bagaimana mengelola APBDes dengan baik, termasuk bagaimana bisa menghasilkan pendapatan asli desa dalam berbagi program kegiatan,&rdquo; papar Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Hanya saja, lanjut Eko, persoalan sekarang adalah dana desa yang telah diberikan pusat sudah mencapai Rp 538 triliun. Tapi baru mendapatkan pendapatan asli desa (PADes) sebesar Rp 2,6 triliun. &rdquo;Artinya masih banyak desa dalam mengelola APBDes belum menghasilkan sesuatu yang produktif,&rdquo; kata Eko. Untuk itu, Eko menyatakan, perlu upaya semua pihak dalam mengelola APBDes, dengan melihat tahap, mulai dari perencanaan yang bagus. Hal itu bisa terjadi jika didukung data yang akurat. &rdquo;Kita memiliki Prodeskel, jika kita mengisi itu, kita dapat mudah mengambil suatu kebijakan,&rdquo; tutur Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Eko menjelaskan, pendapatan asli desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dari tujuh sumber pendapatan desa. Dia menekankan, perlunya menentukan skala prioritas, dalam perencanaan pembangunan desa. Eko berharap, dari contoh desa terbaik harus disebarkan kepada desa lain, sehingga bisa ditiru, diamati, dan modifikasi, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Sementara itu, Deputi kepesertaaan BPJS Muhidin mengatakan, perlu untuk berkolaborasi agar bersama-sama menghadapi tantangan. &rdquo;Harus ada contoh yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,&rdquo; ucap Muhidin. Dia berharap, agar semua bersama mendorong program yang ada, sehingga dapat terlaksana dan meng-cover lebih banyak masyarakat.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri menyatakan, kemandirian desa akan terwujud kalau pemerintah desa mampu mengelola dana untuk meningkatkan PADes

Dirjen Bina Pemdes Minta Dana Desa Dikelola untuk Tingkatkan Pendapatan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Eko-Pemdes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar vaksinasi booster untuk penyakit Covid-19 bagi seluruh pegawai di lingkup Ditjen Bina Pemdes Kemendagri pada 6 -7 Maret 2023.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro turut mengikuti pelaksanaan vaksinasi booster.  Dalam kesempatan tersebut Eko mengatakan, kegiatan vaksinasi ini merupakan bagian dari upaya dari Ditjen Bina Pemdes dalam meningkatkan kesehatan para pegawai  "Kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan bersama-sama dengan Klinik Ditjen Bina Pemdes dan Puskesmas Pasar Minggu dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas para pegawai," ujar Eko, Senin (06/03/2023).  Eko berharap, melalui vaksinasi booster ini para pegawai Ditjen Bina Pemdes dapat terlindungi dari berbagai penyakit dan tetap terjaga kesehatan mereka dengan baik.  "Dalam menjalankan tugas-tugasnya, para pegawai harus selalu sehat dan produktif. Oleh karena itu, kita harus terus memperhatikan kesehatan mereka. Kegiatan vaksinasi booster ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesehatan para pegawai," ujar Eko.  Program vaksinasi booster kesehatan ini mendapat dukungan penuh dari Kemendagri dan diharapkan memberikan manfaat besar bagi para pegawai Ditjen Bina Pemdes.

Ditjen Bina Pemdes Berikan Vaksinasi Booster untuk Para Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Dirjen-Bina-Pemdes.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memasuki usia sembilan tahun setelah disahkan menjadi UU. Sebagai peringatan sembilan tahun lahirnya UU Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Bina Pemdes Kemendagri) menyelanggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jakarta, Selasa (14/02/2023).  Dalam paparannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam membangun dan memajukan desa.  "Pemerintah dari pusat, daerah dan desa, pihak ketiga, akademisi, media massa dan masyarakat luas harus saling bersinergi untuk menjadikan desa maju, mandiri dan sejahtera," kata Eko saat menjadi Keynote Speaker dalam acara itu.  Rakornas yang digelar secara daring dan luring ini juga menghadirkan pembicara lainnya, yakni Direktur Evaluasi Perkembanfan Desa, Mohammad Noval, Direktur Penataan dan Administrasi Desa, Matheos Tan, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Murtono, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Lutfi, serta Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Chaerul Dwi Sapta.  Eko menjelaskan, sejauh ini Bina Pemdes Kemendagri telah melakukan kerja sama dengan berbagai kampus, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bersinergi membangun desa di Indonesia.  "Kita mengharapkan dapat menjalin kerja sama dengan kampus lain," katanya. Dia mengingatkan, keinginan untuk memajukan desa merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonedia 2045 seperti yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sejarah Desa  Pada kesempatan ini, Eko memaparkan secara singkat sejarah desa di Indonesia, baik sebelum masa kolonial maupun pada masa kolonial sampai Indonesia merdeka.  "Apakah desa-desa di Indonesia baru ada ketika masa kolonial? Tidak. Sejak zaman kerajaan-kerajaan sudah ada. Prasasti-prasasti sudah menyebut desa," katanya.  Bahkan, menurutnya, desa memiliki peran penting dalam setiap era. Oleh karena itu, setiap era mengeluarkan aturan yang mengatur tentang desa.  Eko menambahkan, setelah sembilan tahun menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014, ada banyak capain dan kemajuan yang dicapai desa. Pemberlakuan UU ini, juga menjadi dasar pengalokasian dana desa. Untuk itu, berbagai kemajuan yang dicapai harus terus diperbaiki untuk mencapai desa maju, mandiri dan sejahtera.  UU Nomor 6 Tahun 2014 disahkan pada 15 Januari 2014, setelah melalui proses panjang, atau membutuhkan waktu sekitar delapan tahun.  "Jadi sangat tidak mudah untuk membahas UU ini. Namun, dengan perjuangan bersama semua pihak, UU ini bisa direalisasikan," katanya.  Hingga saat ini, terdapat 75.266 desa dan 8.498 kelurahan, yang tersebar di 7.277 kecamatan, 416 kabupaten dan 98 kota di 38 provinsi di Indonesia.  Menurut Eko, untuk mempercepat kemajuan desa, maka desa-desa juara dalam lomba desa setiap tahun harus dijadikan model dalam pengembangan desa.  "Memang, meski menjadi desa juara, tidak berarti sudah sempurna, tetapi hal itu menjadi contoh untuk memajukan desa yang lebih baik dari waktu ke waktu," ujar Eko.  Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Paudah mengatakan, Rakornas ini diikuti seluruh Dinas PMD Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dan jajaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.  "Kegiatan ini sangat penting untuk memantapkan sinergisitas dari semua pihak yang terkait dengan pembangunan desa dari pusat, daerah dan desa, serta berbagai kelompok masyarakat di desa," kata Paudah.

9 Tahun UU Desa, Dirjen Bina Pemdes: Sinergi Kunci Majukan Desa