<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar. Realisasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berada di bawah perkiraan. Jika tidak ada perubahan, visi Indonesia Emas 2045 bukan tidak mungkin hanya sekadar angan. Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menilai, realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 terbilang mengecewakan. Bahkan lebih rendah dibanding 2023. Tren pertumbuhan ekonomi 5 persenan masih akan berlangsung tahun ini. Lebih tinggi dari outlook International Monetary Fund (IMF) yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3 persen. "Kalau kita hanya tumbuh 5 persenan, fix 2045, wassalam Indonesia Emas 2045. Kita tumbuh 5,03 persen di atas pertumbuhan ekonomi global. Jangan senang dulu. Kebutuhan kita untuk lepas dari middle income trap nggak segitu," tegas Eko dalam diskusi publik Kamis (6/2). Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyatakan, saat ini Indonesia berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Dengan kontraksi pada sisi fiskal dan moneter. Di sisi lain, pemerintah berusaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Upaya yang ditempuh dengan menggenjot belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk untuk program-program prioritas seperti&nbsp;makan bergizi gratis (MBG). "Pemerintah dengan keterbatasan ruang fiskalnya, mau tidak mau menaikkan tarif pajaknya secara drastis. Nah, tentunya kebijakan tersebut akan membebani rakyat. Yang kemudian memperlemah daya beli dari masyarakat," ucap Esther. Ditambah, pemangkasan anggaran setiap kementerian/lembaga (K/L)&nbsp;yang juga akan membuat perekonomian makin terkontraksi. "Padahal di&nbsp;salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi adalah didorong&nbsp;dengan belanja pemerintah. Ketika belanja pemerintah dipangkas ya saya mengestimasi&nbsp;bahwa ini akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," tandasnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar.

Ekonomi Hanya Tumbuh 5 Persen, Indonesia Emas 2045 Wassalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/JKT_AKSI-PALESTINA_MIFTAHUL-HAYAT-03-2527153961.jpeg" alt="Massa bela Palestina saat menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Massa bela Palestina saat menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Aksi boikot terhadap produk-produk yang diduga pro Israel bisa menjadi bola liar. Selain rawan salah sasaran, pemerintah Indonesia disarankan mulai antisipasi kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan pemilik produk atau merek yang terkena dampak negatif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel memang memiliki dua sisi. &rdquo;Satu sisi saya melihat aksi boikot ini gerakan moral yang harapannya memaksimalkan atau mengefektifkan tekanan terhadap Israel,&rdquo; ucapnya, kepada wartawan, Rabu (13/12). Pada saat yang sama, di sisi lain, aksi ini juga berdampak terhadap perekonomian yang dalam hal ini adalah perekonomian Indonesia. &rdquo;Kita mesti meminimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia sendiri,&rdquo; terusnya. Hal ini perlu disikapi serius terlebih daftar produk atau merek yang beredar untuk diboikot belum tentu benar-benar sesuai dugaan yaitu terafiliasi dengan Israel. &rdquo;Karena kita tahu, list produknya berasal dari medsos yang bisa jadi kebenarannya tidak valid,&rdquo; Faisal mengingatkan. Salah sasaran atas aksi boikot akan mengurangi makna solidaritas terhadap Palestina dan tekanan kepada Israel. Lebih memprihatinkan lagi, karena ternyata dampak aksi boikot ini telah nyata terhadap pengurangan produksi dan penjualan dari produk-produk serta merek yang sejauh ini telah menjadi sasaran. &rdquo;Terhadap produk jadi sasaran boikot, memang ada dampaknya.&rdquo; Maka Faisal menyarankan Pemerintah perlu mengantisipasi khusus. Meskipun dengan program yang sudah ada. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013489955/realisasi-investasi-pma-dan-pmdn-surabaya-capai-rp-17230-triliun">Realisasi Investasi PMA dan PMDN Surabaya Capai Rp 17,230 Triliun</a> &rdquo;Misalnya terjadi PHK gara-gara penurunan permintaan, ini kan sebetulnya pada saat pandemi sudah ada program-program untuk menolong mereka yang terkena PHK. Ini bisa jadi consider kalau dampaknya meluas,&rdquo; sarannya. Dampak terhadap ketenagakerjaan itu lah, menurut Faisal, menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini. Perlu diantisipasi secara lebih dini seiring dengan dampak nyata yang terjadi dari aksi boikot ini. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan hal yang sama. &rdquo;Iya produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) memang cukup terkena dampak mengingat produk-produk ini lekat dengan keseharian masyarakat Indonesia dan perputarannya cepat,&rdquo; ungkapnya. Sehingga, kata Eko, begitu aksi boikot dijalankan masyarakat maka dampaknya langsung terlihat pada penurunan pendapatan secara signifikan. &rdquo;Berdasarkan beberapa informasi pengusaha, penurunan omzet bisa 30%,&rdquo; ujarnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) melaporkan penurunan untuk produk fast moving consumer goods (FMCG) mengalami penurunan sekitar 40 persen. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey membenarkan bahwa produk seperti susu bayi, susu anak, susu lansia dengan merek-merek tertentu yang disebarluaskan di media sosial untuk diboikot sudah mengalami penurunan omzet sedikitnya 20 persen. &rdquo;Ini tentunya kita tidak berharap menjadi keberlanjutan karena kita kan juga maunya menjaga keutuhan ekonomi,&rdquo; katanya. Roy meyakini aksi boikot ini bisa berdampak terhadap angka pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023. Dia memproyeksikan, laju ekonomi sepanjang tahun ini bisa di bawah lima persen. &rdquo;Kuartal III kita sudah turun jadi 4,9&nbsp;persen padahal ketika kuartal II masih tumbuh 5,17&nbsp;persen. Kemungkinan besar kuartal empat ini kita juga turun,&rdquo;&nbsp;imbuhnya.

Aksi boikot terhadap produk-produk yang diduga pro Israel bisa menjadi bola liar karena rawan salah sasaran.

Marak Aksi Boikot, Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak ke Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TREN pergerakan inflasi diperkirakan lebih meningkat hingga akhir tahun. Peningkatan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tren-tren tahun sebelumnya. Alasan pertama, tentu ada kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi.  Yang kedua, walau sudah tidak mencapai peak-nya, harga pangan memang cukup tinggi.  Apalagi kalau dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Faktor-faktor itu yang membuat inflasi hingga akhir tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu.  Baru-baru ini Presiden Jokowi menyentil lima kabupaten/kota dengan inflasi tinggi di atas 7 persen. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong daerah-daerah agar bisa menekan inflasi hingga di bawah 5 persen. Namun, menurut saya, harapan inflasi di bawah 5 persen itu sulit terwujud tahun ini.  Memang ada kompensasi yang diberikan pemerintah, baik itu bansos maupun dana insentif bagi daerah yang bisa menanggulangi inflasi. Namun, dampak kenaikan harga BBM memang signifikan. Menurunkan kembali inflasi tidak bisa dilakukan seketika. Diperlukan waktu beberapa bulan. Efeknya baru netral biasanya sekitar tiga atau empat bulan dari sekarang. Jadi, sampai akhir tahun inflasi akan tinggi.  Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi sepanjang tahun berada di kisaran 5,2 persen. Dugaan saya, inflasi justru bisa lebih tinggi dari itu. Bisa tembus 6 persen. First row-nya bisa di September ini tembus 7 persen, lalu Oktober second row dengan masih adanya kenaikan harga pangan.  Berikutnya, ketika efek kenaikan harga BBM sudah melandai, pada saat yang bersamaan kita akan bertemu dengan libur Natal dan tahun baru (Nataru). Biasanya, inflasi akan terkerek lagi. Jadi, itulah gambarannya. Dengan demikian, kalau pemerintah menargetkan inflasi di bawah 5 persen, target itu akan sangat sulit tercapai.  Bagaimana dengan tahun depan? Ini akan agak berbeda. Melihat situasi global 2023, mungkin ada negara-negara yang mengalami resesi. World Bank pun sudah memperkirakannya. Kalau ada resesi di eksternal, ada pengaruhnya ke Indonesia.  Inflasi pada 2023 akan lebih rendah. Memang, hingga Desember 2022 inflasi tinggi. Namun, bila pada 2023 ekonomi global lebih suram, pasti permintaan akan turun. Bukan inflasi yang akan terjadi, melainkan deflasi. Meski, saya menduga tidak sampai deflasi. Tetap inflasi, tetapi tidak setinggi 2022.  Kondisi inflasi tinggi yang terjadi saat ini membuat pemerintah dan regulator terus bekerja keras menurunkan inflasi, terutama melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Dilihat secara kelembagaan, TPID cukup strategis. Anggotanya lintas kementerian dan lembaga. Dalam konteks kelembagaan, organisasi itu powerful dalam mengendalikan harga.  Namun, problem di daerah kadang lebih banyak terjadi karena supply and demand tidak imbang. Ada daerah-daerah tertentu yang defisit pada produk-produk tertentu. Meski ada TPID yang secara kelembagaan bagus dan berjalan, ujung dari problem di daerah sebetulnya terkait dengan kecukupan produk terkait. Problem itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan koordinasi melalui TPID.  Problem seperti itu biasanya hanya bisa diselesaikan dengan mendatangkan pedagang atau produsen yang bisa menyuplai secara cukup. Sementara, sejauh ini mekanisme TPID hanya diterapkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan pemerintah sehingga peran pedagang atau pelaku usaha minim. Saat ini tantangan TPID ada di situ.  <hr />  *) EKO LISTIYANTO, Wakil direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Sulit Kendalikan Inflasi di Bawah 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONDISI ekonomi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satu kondisi yang kini paling diwaspadai adalah ramalan resesi di Amerika Serikat (AS). Bahkan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah menyebut resesi AS bukan lagi wacana, melainkan akan terjadi lebih cepat, bisa 2022 atau 2023.  Lantas, apa korelasi resesi AS dan dampaknya bagi Indonesia? Indonesia sebagai negara emerging market tentu akan mengalami implikasi yang tidak ringan. Jangankan resesi, Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) baru menaikkan suku bunga saja, nilai tukar rupiah kita masih tren terdepresiasi. Ini adalah gambaran dari nilai tukar yang tentu tidak mudah.  Dari sisi perdagangan, ada juga dampaknya. AS dan Tiongkok adalah dua negara mitra dagang utama kita. Tujuan ekspor kita besar ke dua negara itu. Kalau mereka mengalami resesi, meski ada kenaikan harga komoditas saat ini, tetap saja permintaannya menurun. Kalau permintaan dari mereka turun, penerimaan ke APBN kita akan terganggu.  Saat harga komoditas naik seperti saat ini, APBN kan surplus juga karena windfall harga komoditas. Nah, saat AS resesi tentu kan ekonominya lesu, maka permintaannya turun. Padahal, ’’jualan” RI ini kan komoditas. Maka, tentu stabilitas penerimaan APBN akan terganggu.  Pertumbuhan ekonomi sudah pasti akan terdampak. Memang harapannya, ekonomi RI masih bisa tumbuh 5 persen, tapi kan tone-nya sudah beda, beberapa kali Bu Menkeu juga sudah menyebut angka 4,8 persen.  Menurut saya, ada bagusnya Bu Menkeu menyampaikan kewaspadaan terhadap ekonomi global ini di awal seperti saat ini. Artinya, ini sinyal untuk para stakeholder bahwa di depan ini sudah ada tantangan yang harus diantisipasi dengan baik. Ini early warning agar semuanya bisa berhati-hati.  Dengan kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan masyarakat? Kondisi saat ini mirip dengan awal-awal pandemi saat belum ditemukan. Apa yang harus dilakukan? Ya, masyarakat harus berhemat.  Berhemat ini dalam konteks agar kita mulai mengendalikan konsumsi. Memang risikonya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi ya hal itu adalah konsekuensi situasi yang tidak pasti di depan kita saat ini.  Di level rumah tangga maupun swasta, upaya berjaga-jaga dengan dana darurat itu harus dilakukan. Sebetulnya pemulihan ekonomi di RI terbilang cukup kuat, tapi bagaimanapun masih banyak sektor yang saat ini dalam fase ’’baru mau pulih”. Pada saat yang sama, sudah ada tantangan baru.  Aspek kehati-hatian dalam investasi dan konsumsi harus dipikirkan. Level rumah tangga bisa menyiapkan tabungan untuk mengurangi risiko-risiko ke depan. Nanti risiko bukan lagi soal kesehatan seperti di awal pandemi. Melainkan akan lebih menitikberatkan pada lonjakan harga pangan atau harga energi. Sampai saat ini, kita juga belum tahu harga minyak dunia akan berhenti di level berapa.  *) EKO LISTIYANTO, Wakil Direktur Indonesia for Development of Economics Finance (Indef)  **) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

AS Terancam Resesi, Saatnya Semua Berhemat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MOMEN mudik Lebaran selalu memberi dampak pada perekonomian domestik. Apalagi, tahun ini pemerintah memperbolehkan mudik setelah dua tahun dilarang karena pandemi. Dampak mudik tahun ini pada ekonomi sangat besar. Terutama bagi daerah-daerah tujuan mudik dan kota-kota besar. Sebab, ada peningkatan konsumsi masyarakat, bahkan sebelum momen mudik terjadi.  Antusiasme mudik tahun ini sangat tinggi. Bahkan sampai memecahkan rekor. Yang lewat jalur darat malah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan gambaran itu, tentu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar.  Saat perjalanan mudik, ada konsumsi energi. Itu berkontribusi positif pada sektor transportasi. Konsumsi pulsa yang tinggi saat Lebaran juga berdampak pada kinerja sektor telekomunikasi. Begitu pula sektor makanan dan minuman. Dampak lainnya pada sektor pariwisata. Terutama pariwisata yang berbasis hiburan keluarga. Hal ini bisa menjadi momentum titik balik sektor pariwisata. Dengan catatan, tidak ada lonjakan kasus Covid-19.  Jika tidak ada lonjakan kasus, situasi ke depan berangsur normal. Orang-orang menjadi tidak takut datang ke titik keramaian lagi. Itu adalah cerminan bahwa aktivitas ekonomi juga kembali pulih. Konsumsi lebih stabil dan kontinu.  Sumbangan aktivitas mudik pada pertumbuhan ekonomi cukup besar. Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai sekitar Rp 176 triliun untuk kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Katakanlah ada Rp 200 triliun uang yang berputar di daerah, tentu efek ke pertumbuhan ekonomi cukup besar. Dari hitungan kasar itu, diperkirakan ada 1–1,5 persen dorongan ke pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini.  Dengan kondisi itu, sangat mungkin pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 yang dirilis BPS hari ini (9/5) bisa lebih tinggi daripada kuartal I 2022. Sebab, pada kuartal I tidak ada momen-momen berarti yang bisa mendongkrak.  Namun, ada catatan lagi. Masih ada kekhawatiran kenaikan harga-harga energi. Sudah bukan rahasia bahwa Pertamina harus menanggung subsidi energi yang sangat besar. Kalau kabar kenaikan harga-harga energi terjadi dalam waktu dekat, itu akan menggerus lagi daya beli masyarakat. Dampak Lebaran yang sudah positif menjadi tergerus karena harga-harga naik.  Ke depan, ada dua hal yang harus diwaspadai. Pertama, kenaikan harga komoditas yang terus tinggi. Itu akan menekan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.  Kedua, agresivitas kenaikan suku bunga bank sentral AS The Fed juga harus dicermati. Memang capital outflow yang akan terjadi tidak akan sebesar dulu. Sebab, capital outflow yang cukup besar sudah terjadi pada awal pandemi. Tetapi, karena adanya tren kenaikan suku bunga di level global, itu akan mendorong bank-bank di dalam negeri untuk menaikkan bunga.  Kondisi itu akan menjadi tantangan, terutama bagi pemerintah dan regulator. Di tengah situasi tren suku bunga global yang naik, pemerintah dan regulator harus menjaga kebijakan yang masih pro-growth.  *) Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Menjaga Momen Dampak Positif Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bapake_1.jpg" alt="Tangkapan layar Siboen Natural. (M ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Siboen Natural. (M ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>KERINGAT Siswanto tercurah untuk ikut memperbaiki taraf ekonomi penduduk Desa Kasegeran. Sejauh ini tidak ada bantuan dari pemerintah setempat bagi para naravlog YouTube seperti dirinya. Kendati demikian, sebagai warga negara yang baik, pemilik Bengkel Siboen Baru itu menyatakan siap membayar pajak penghasilan (PPh).  ”Mau dipajakin atau tidak, terserah. Toh, tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Siswanto pada Rabu (8/9). Saat ini dia menerima penghasilan sekitar Rp 125 juta dari YouTube. Pemilik 10 kanal dengan 1,2 juta subscriber di Siboen Chanel itu memang tidak pernah menutup-nutupi pendapatannya. Dia juga tidak gentar dipajaki.  Kejujuran Siswanto itu menuai perhatian Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Dia juga mengapresiasi kegigihan Siswanto alias Siboen dalam memberdayakan desanya. Menurut dia, menjadi YouTuber adalah terobosan positif di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19. Menurut Eko, Siswanto berhasil melakukan digitalisasi di desanya. Padahal, langkah itu tidak mudah. ”Bisa jadi, internet di desa terbatas. Listrik juga terbatas. Atau, ada kendala lain,” paparnya.  Kegigihan yang berbuah kesuksesan itu, kata Eko, seharusnya diganjar dukungan. Insentif, misalnya. Apalagi, pada masa-masa sulit mereka saat berjuang, pemerintah setempat tidak pernah hadir. ”Sebelum dipajakin, seharusnya mereka menerima insentif,” terangnya kemarin (11/9).  Insentif pemerintah bisa diwujudkan dalam bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki jaringan internet, mengajarkan manajemen keuangan, dan memberikan asuransi. ”Peningkatan kapasitas mungkin bisa dilakukan dengan menggandeng YouTuber profesional untuk mengajar,” jelasnya.  Manajemen keuangan, menurut Eko, juga penting. Apalagi, pendapatan yang berkaitan dengan dunia digital tidaklah menentu selama pandemi. Naravlog YouTube bisa sangat terkenal tahun ini. Namun, pamor mereka bisa lindap tahun depan. ”Nah, tentu pemerintah bisa membantu lewat manajemen keuangan atau memperkenalkan asuransi biar mereka tetap sejahtera,” ujar Eko.

Sebelum Kenai Pajak, Beri Insentif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INDIKATOR-INDIKATOR makroekonomi Indonesia masih tertekan sejak krisis akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tumbuh negatif untuk kali keempat sejak pandemi Covid-19 merebak. Triwulan I 2021 lalu, output nasional turun 0,74 persen (YoY) yang menyebabkan tekanan pengangguran dan kemiskinan.  Padahal, sebelum pandemi, angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mencapai level. Sementara itu, angka inflasi cenderung menurun, tetapi lebih disebabkan penurunan konsumsi. Koreksi inflasi mengonfirmasi bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor tenaga kerja, baik pekerja formal maupun informal.  Tingkat keparahan dari pengaruh Covid-19 pada suatu perekonomian tidak hanya bergantung pada jumlah pasien positif, tetapi juga seberapa jauh virus tersebut meluluhlantakkan fondasi-fondasi ekonomi. Ketika yang terkena merupakan sektor-sektor ekonomi vital seperti usaha ultramikro serta mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemulihan ekonomi dari krisis Covid-19 diprediksi lama. Hal ini karena UMKM menjadi jantung perekonomian dunia, termasuk di Indonesia.  SME Finance Forum (2021) mencatat 9 dari 10 bisnis di dunia merupakan UMKM. UMKM berperan separo dari output global dan dua pertiga penyerapan tenaga kerja. Angka-angka tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Lebih dari 50 persen output nasional didonasikan sektor UMKM, sedangkan penyerapan tenaga kerja hingga 95 persen.  Pemerintah, otoritas moneter, hingga otoritas perbankan sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar UMKM segera pulih. Dari sisi pemerintah, dukungan terhadap pemulihan UMKM diramu lewat kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Tahun lalu anggaran PEN mencapai Rp 695 triliun (realisasi 83 persen). Sedangkan pada 2021 mencapai Rp 699 triliun. Alokasi anggaran PEN UMKM 2020 mencapai Rp 116 triliun, sedangkan pada 2021 mencapai Rp 187 triliun (tergabung dalam pembiayaan korporasi dan penyertaan modal negara).  Dari otoritas moneter, Bank Indonesia membantu UMKM lewat digitalisasi ekonomi dan keuangan digital. Tahun ini BI menargetkan 12 juta UMKM dapat teregistrasi secara nasional dalam menggunakan quick response indonesia standard (QRIS). Sementara itu, stimulus dari sektor perbankan terekam dari program restrukturisasi kredit UMKM. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga awal Maret 2021, restrukturisasi kredit perbankan mencapai Rp 999,7 triliun dari 7,97 juta debitur. Sebanyak 6,17 juta debitur merupakan kelompok UMKM dengan nilai restrukturisasi hingga Rp 392,2 triliun.  Kekuatan dan Tantangan  Perlu ditegaskan kembali bahwa ketika pemerintah memacu agar ekonomi cepat pulih dari pandemi, fokus pada pemulihan UMKM tidak bisa ditawar lagi. Langkah pembentukan holding BUMN ultramikro untuk mendukung pelaku ekonomi ultramikro menjadi pilihan kebijakan strategis yang diambil pemerintah.  Hadirnya ekosistem ultramikro diharapkan dapat menumbuhkembangkan UMKM agar naik kelas dan semakin kontributif bagi perekonomian, baik dari sisi mikro maupun makro. Dari sisi ukuran mikro, UMKM menjadi sumber kehidupan pelaku usahanya/perajin. Usaha-usaha tersebut biasanya sudah berusia sangat lama karena warisan keluarga secara turun-temurun. Karena itu, kegiatan UMKM tidak hanya berkutat pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek historis, sejarah, dan budaya.  Tentu, UMKM, khususnya usaha ultramikro, yang dimiliki Indonesia saat ini diharapkan tidak hanya hadir dalam skala rumahan, tetapi bisa naik kelas dan menjadi penopang ekonomi ke depan. Berpijak dari hal tersebut, UMKM menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi lewat integrasinya dengan industri pariwisata.  Dari sisi makro, kontribusi UMKM sudah jamak disampaikan dalam berbagai kajian seperti peranannya terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor nonmigas, hingga investasi. Namun, manfaat makro tersebut dapat dirasakan jika sisi mikro kukuh dan berdaya saing sehingga tidak rentan terhadap goncangan. Pembentukan holding BUMN ultramikro harus dapat merawat pelaku usaha di sektor ultramikro sehingga peranan mikro dan makro bisa dimaksimalkan.  Meski demikian, upaya memaksimalkan peranan mikro dan makro lewat pembentukan ekosistem ultramikro masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masalah regulasi dan birokrasi. Jamak terjadi bahwa regulasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya dapat dijalankan di lapangan. Situasi tersebut semakin rumit karena regulasi bersifat top-bottom. Inisiasi holding ultramikro menjadi terobosan penting agar pelaku usaha ultramikro memiliki arah dan tujuan serta target usaha yang tentunya didukung sinergi holding BUMN. Yang terpenting dari hal tersebut adalah bagaimana pembentukan holding tidak terhambat regulasi dan birokrasi.  Kedua, tantangan berikutnya bersumber dari sisi internal BUMN, yang terlihat dalam holding ultramikro. Sebagaimana diketahui, holding tersebut mungkin saja menimbulkan kegelisahan bagi karyawan karena terkadang suatu holding diikuti dengan pengetatan tali pinggang lewat pengurangan karyawan. Hal itu semakin mengkhawatirkan di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang belum berujung. Faktor inilah yang harus dijaga dan diperhatikan pemerintah dan stakeholder terkait agar semangat holding tersebut tidak mendapat penolakan dari internal. Tanpa kekuatan sumber daya manusia, program ini tidak akan berjalan.  Ketiga, langkah konkret memacu kinerja ultramikro, yang salah satunya lewat platform digital. Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UMKM) menjelaskan hanya sekitar 9,4 juta UMKM (15 persen dari 60 juta) yang terintegrasi ke platform digital. Sementara itu, survei BPS (2020) menyimpulkan bahwa perusahaan yang sudah melakukan pemasaran online sebelum pandemi memiliki pendapatan lebih tinggi 1,14 kali dibanding yang baru online saat pandemi. Tanpa integrasi ke digital, permintaan terhadap produk UMKM sulit untuk meningkat pesat.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-dunia/16/06/2021/penolong-nyawa-christian-eriksen-pernah-mengalahkan-taufik-hidayat/">Penolong Nyawa Christian Eriksen, Pernah Mengalahkan Taufik Hidayat</a>  Pembentukan holding BUMN untuk mendukung penguatan ultramikro menjadi sangat penting di saat ekonomi terpuruk dan upaya untuk segera pulih dari pandemi Covid-19. Pada cakupan yang lebih jauh, holding BUMN dan ekosistem ultramikro ini menjadi prasyarat agar ekonomi nasional bisa mencapai pertumbuhan inklusif. Lewat pertumbuhan inklusif tersebut, persoalan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. (*)  <hr />  *) Eko Listiyanto, Wakil direktur Institute for Development of Economics and Finance

Urgensi Pembentukan Ekosistem Ultramikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PENGANGKATAN sosok Abdee Slank di jajaran komisaris BUMN tentu mengundang banyak pertanyaan,  Secara umum, jabatan komisaris berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap kinerja BUMN. Idealnya, mereka yang duduk di kursi komisaris harus tahu background BUMN tersebut.  Kalau BUMN telekomunikasi, ya harus tahu juga situasi industri itu dan aspek-aspek governance. Paling tidak, harus tahu dinamika bisnisnya. Akan lebih komplet kalau yang bersangkutan juga tahu aspek teknisnya. Misalnya, bagaimana membaca laporan keuangan sehingga direction yang diberikan akan sesuai untuk penguatan BUMN-nya.  Namun, yang terjadi saat ini tidak begitu. Kecenderungannya, kini sebagian komisaris diisi oleh profesional dan sebagian lain adalah representasi bagi-bagi (kursi) atau balas jasa karena sudah mendukung pada pemilihan presiden. Kenyataannya memang begitu. Mau ditutupi atau dibahasakan sehalus mungkin juga kenyataannya seperti itu.  Apakah itu salah? Secara legal, tidak. Bagi pemerintah yang notabene menguasai saham BUMN, siapa saja yang dipercaya secara legal tidak bisa digugat. Namun, secara norma, idealnya tidak begitu. Penunjukan figur Abdee, menurut saya, tidak ideal. Dilihat secara kriteria, tidak ideal. Tapi, apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja.  Jika penunjukan Abdee diharapkan bisa mendorong Telkom agar lebih kreatif dan inovatif, kenapa tidak sekalian ke jajaran direksi saja? Biar tune in sekalian. Sebab, sebagai komisaris, kewajiban rapat dalam sebulan saja hanya dua kali. Kalau hanya jadi komisaris, tidak banyak menolong.  Penunjukan figur-figur yang dekat dengan lingkaran istana itu tentu membawa sentimen negatif. Pada akhirnya, publik tidak bisa menerima hadirnya orang-orang itu. Bisa jadi, kinerja BUMN kita yang hari-hari ini jeblok disebabkan banyaknya posisi yang ditukarkan karena balas jasa itu sendiri.  Sebetulnya, ini agak ambigu dengan strategi Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut mengedepankan akhlak. Akhlak itu juga terkait profesionalisme. Mari berkaca pada 2015 saat Sukardi Rinakit menolak didapuk sebagai komisaris Bank BTN. Alasannya, beliau menyebut sektor perbankan bukan kapasitasnya.  Nah, penolakan itu cerminan akhlak yang sebenarnya. Meski dekat dengan presiden, beliau menolak jabatan komisaris dengan alasan mendasar. Bahwa memang perbankan bukan kompetensinya. Sayang, contoh seperti beliau sangat jarang.  Fenomena menaruh orang lingkaran istana di kursi BUMN bukanlah hal baru. Seharusnya ada beberapa perbaikan pada kriteria atau standar yang baku dan spesifik. Dengan begitu, diharapkan jabatan itu bukan ajang bancakan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/05/2021/lumrah-penunjukan-komisaris-bumn-diwarnai-kepentingan-politik/">Lumrah Penunjukan Komisaris BUMN Diwarnai Kepentingan Politik</a>  Lalu, kalau perusahaannya sudah berstatus Tbk, tentu akan ada reward and punishment. Dalam jangka pendek, saham TLKM tidak akan terkoreksi juga karena kondisi pandemi membuat kinerja sektor telekomunikasi justru mendapat angin segar. Pilihan pasar juga masih sedikit. Namun, ke depan akan ada punishment dengan sendirinya. Pasar akan mudah memberi punishment dengan banyaknya pilihan saham sektor lain. Saat memasukkan orang yang tepat, tentu sahamnya positif. Begitu pula sebaliknya.  *) EKO LISTIYANTO, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  **) Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Bukan Isu Baru, Perlu Perbaikan Kriteria yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah tekanan pandemi, kesehatan sektor perbankan tanah air belakangan menjadi perhatian. Apalagi, setelah adanya kabar bank yang bermasalah, meski kemudian ditepis otoritas terkait.  Jika dilihat lebih jauh, kesehatan dan ketahanan sektor perbankan di Indonesia memang masih cukup kuat.  Dilihat dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang mencapai 22,13 per April 2020, memang masih terbilang tinggi. Tapi, kalau dikaitkan dengan dampak Covid-19, bisa saja perbankan terkena dampaknya. Hal itu lantaran sektor riil yang nge-drop. Padahal, sektor keuangan itu sangat bergantung dengan dinamika di sektor riil.  Nah, saat ini ada ribuan nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit. Artinya, ia menunda untuk mencicil pokok atau bunganya. Jangan sampai bunga atau bagi hasilnya yang ditunda. Kalau seluruhnya ditunda, cash flow di perbankan akan bermasalah.  Yang paling tahu kondisi perbankan saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) atau yang ada di forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tapi, kalau dibaca dari respons KSSK dalam menyiapkan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu di perbankan, saya bisa memberikan statement bahwa saat ini tidak semua bank di Indonesia baik-baik saja.  Kalau melihat situasinya, yang paling terkena dampak pertama memang bank-bank kecil. Permodalan mereka cekak. Memang, saat ini masyarakat sudah paham bahwa dana mereka cukup aman di perbankan. Namun, di sisi lain tetap saja kewaspadaannya harus ditingkatkan.  Salah satu upaya yang terlihat adalah OJK yang membuat bank jangkar. Itu salah satu cara menjaga likuiditas. Jadi, meski restrukturisasi diberikan, mereka memastikan bahwa likuiditas di perbankan tetap cukup.  Saat melakukan restrukturisasi, tentu uang di bank berkurang. Artinya, likuiditas berkurang. Maka, neraca akan jadi gonjang-ganjing. Yang diinginkan OJK, melalui bank jangkar itu, yang melakukan restrukturisasi akan ”diganti” likuiditasnya. Sumber dananya dari anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Tapi, kita tahu bahwa yang menjadi bank jangkar adalah bank-bank besar. Dengan demikian, kebijakan yang ada selama ini lebih memperhatikan bank-bank besar. Kenapa begitu? Karena OJK lebih melihat dari sisi risiko sistemik. Kalau bank besar yang terjadi masalah tentu menyeret banyak pihak. Akhirnya, atas dasar itu, kebijakan yang dibuat lebih banyak memihak ke bank-bank besar.  Padahal, perlu ada mekanisme yang sama yang dilakukan untuk bank-bank kecil. Memang bank kecil tidak berdampak sistemik. Tapi, persoalannya ada pada aspek keadilan karena semua bank ini membayar iuran juga ke OJK. Artinya, semua perlu diselamatkan. Pada perppu pun memungkinkan semua untuk diselamatkan. Tidak harus yang sistemik saja.  Itu sebabnya, OJK harus merespons dengan aturan bagaimana supaya berpihak ke bank-bank kecil juga. Selama ini bank kecil belum banyak diperhatikan. Padahal, yang perlu diingat, bank-bank kecil ini cenderung langsung terkoneksi dengan masyarakat dan UMKM.  Yang melayani kebutuhan kredit dalam jumlah kecil itu kan BPR. Bahkan, BRI yang fokus ke UMKM pun, plafon kredit terendahnya kan tidak ada yang katakanlah Rp 3 juta. Sehingga, narasinya juga penting untuk membela BPR maupun bank-bank kecil yang notabene berpengaruh signifikan pada masyarakat kecil.  Konsep penyelamatan jangan hanya ke bank-bank besar. Apa saja yang tidak terjangkau oleh bank besar kan di-grab oleh bank kecil. Jadi, walau tidak berdampak sistemik, bank kecil punya channeling dengan bank besar. Maka, konsep memberikan perlindungan perlu diberikan juga ke bank kecil.  *) Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Menjaga Kesehatan Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/eko-listiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DAMPAK ekonomi pemindahan ibu kota negara hingga kini masih dikaji. Beberapa pihak juga masih mempertanyakan pengaruh pemindahan ibu kota pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun secara nasional. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.  ---  Adakah dampak pemindahan ibu kota pada pertumbuhan ekonomi?  Indef sudah membuat kajian itu. Hasilnya, pemindahan ibu kota tidak banyak mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, yang lebih banyak diuntungkan ya Kaltimnya. Efek ekonominya tidak banyak berpengaruh, bahkan cenderung rendah. Padahal, pemerintah kan maunya bisa menyelesaikan ketimpangan dan membuat sumber pertumbuhan baru. Kaltim memang nanti akan naik. Tapi, sektor-sektor di luar Kaltim tidak banyak diuntungkan, hanya menguntungkan provinsi tujuan.  Mengapa begitu?  Sebab, hingga kini konektivitas antardaerah belum terbangun optimal. Saat ibu kota ada di Jakarta, kan sudah terbiasa dengan konektivitas yang bagus. Tapi, saat dipindah ke Kaltim, itu kan akan menambah cost. Ada potensi high-cost economy. Harus beli tiket pesawat dan lain-lain.  Lalu, dampak apa lagi yang berpotensi muncul dengan pemindahan ibu kota?  Potensi inflasi sangat besar. Pemicunya, nanti akan banyak orang yang ke sana, maka permintaan bakal bertambah. Tapi, pemenuhan kebutuhannya yang siap menyuplai ya dari Jawa. Penyebabnya ya karena konektivitas yang belum bagus sehingga harganya lebih mahal. Fenomena itu sama seperti saat ada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dulu. Inflasi di Aceh jadi besar, gaji lebih besar. Karena pada masa pembangunan memang diperlukan suplai.  Dengan bantuan beberapa BUMN yang sudah menyatakan dukungan dengan menggelontorkan puluhan triliun rupiah, apakah hal itu bisa berpengaruh pada pertumbuhan?  Tetap saja pertumbuhan ekonominya baru akan terasa beberapa tahun kemudian. Apalagi jika dana yang disiapkan masih puluhan triliun. Ekonomi kita itu gede banget. Dengan simulasi yang kita gunakan Rp 466 triliun saja, jumlah itu belum banyak berdampak, apalagi hanya puluhan triliun. Ya memang akan mendorong ekonomi Kaltim karena uang akan berputar di situ, tapi secara nasional tidak besar. Ada ongkos ekonomi yang dibutuhkan.  Berapa waktu ideal yang diperlukan hingga ada dampak ekonomi yang terasa?  Itu ada kaitannya dengan seberapa cepat wilayah tersebut bisa dibangun. Tapi, biasanya pola yang terjadi adalah lima tahun pertama itu fase pembangunan. Lalu lima tahun berikutnya masuk proses pengisian instansi atau bangunan infrastruktur itu. Lima tahun kemudian akan terlihat apakah ibu kota yang baru ini bisa menimbulkan geliat ekonomi.  Bagaimana dampaknya pada Jakarta? Apakah iklim investasi masih menarik?  Secara umum saya rasa Jakarta masih menarik untuk investasi. Sebab, infrastrukturnya sudah tersedia dengan cukup. Kota ini (Jakarta) sudah terbiasa dengan iklim investasi. Lalu Jakarta juga dekat dengan Singapura yang notabene adalah kutub pertumbuhan bisnis di ASEAN. Artinya, kalau menjadi pusat bisnis, ya Jakarta masih tetap menarik. Walaupun misalnya nanti akan diciptakan sepuluh kota metropolitan baru, Jakarta akan tetap leading dibanding kota-kota yang lain.

Eko Listiyanto: Geliat Ekonomi Baru Terasa 15 Tahun Kemudian

Eko Listiyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eko Listiyanto

Berita Terkini