<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/912af974-e53d-4cdd-a446-cb2c4c6121e1-960501658.jpg" alt="Eko Patrio (kiri) didampingi Pasha Ungu, meminta maaf setelah aksinya joget-joget saat pengumuman kenaikan gaji DPR menuai kritik dari publik. (Instagram ekopatriosuper)" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio (kiri) didampingi Pasha Ungu, meminta maaf setelah aksinya joget-joget saat pengumuman kenaikan gaji DPR menuai kritik dari publik. (Instagram ekopatriosuper)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan internal partai. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN. "DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Viva Yoga dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8). Viva Yoga menjelaskan, PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.&nbsp;Menurutnya, partai memiliki kewajiban untuk memastikan agar seluruh kader di legislatif mampu menjadi teladan yang menjunjung tinggi nilai reformasi. "PAN berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat langsung bagi rakyat," tegasnya. Lebih lanjut, ia menegaskan PAN di lembaga legislatif tetap akan menjaga fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap pemerintah. Dengan begitu, tata kelola negara dapat berjalan efektif, efisien, dan berdampak positif pada kemajuan serta kemakmuran bangsa. Selain itu, Viva Yoga juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sabar, dan memercayakan sepenuhnya penyelesaian persoalan ini kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Kami yakin pemerintah akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat," urainya. Lebih lanjut, Viva Yoga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas dinamika yang terjadi. "Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar PAN dapat menata kembali perjuangan di masa depan," tuturnya. Penonaktifan ini dilakukan setelah rumah Eko Patrio dan Uya dijarah massa, pada Sabtu malam (30/8). Eko Patrio menjadi sasaran amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral di media sosial. Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Meski Eko menyampaikan permintaan maaf, tidak lama setelah penjarahan menyasar rumah Ahmad Sahroni, rumah Eko yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan turut menjadi sasaran jarahan warga.&nbsp; Rumah mewah yang dikabarkan senilai Rp 150 miliar itu dijebol massa dan barang-barant di dalamnya di jarah. Mulai dari tas branded, pakaian mewah dan sejumlah barang elektronik seperti kulkas, dispenser hingga TV, ikut dibawa massa. Tak hanya itu, rumah presenter sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya telah menyampaikan klatifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial Instagram, terkait video dirinya yang kelihatan joge di Gedung DPR.&nbsp; Namun, klarifikasi itu tidak mampu menahan amukan massa, sehingga menjarah rumah Uya Kuya, yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu malam (30/8). Uya Kuya telah menyampaikan permintaan maaf, sebelum akhirnya rumah mewahnya dijarah massa. Banyak barang yang ada di rumah Uya Kuya dibawa. Kini, sebanyak tujuh pelaku penjarahan dikabarkan telah diamankan aparat Kepolisian.

Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN Resmi Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230330-WA0037.jpg" alt="Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang biasa disapa Eko Patrio saat memberikan keterangan pers di Kantor DPW PAN DKI Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2023). ANTARA/Syaiful Hakim" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau yang biasa disapa Eko Patrio saat memberikan keterangan pers di Kantor DPW PAN DKI Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2023). ANTARA/Syaiful Hakim</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawsPos.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eko Hendro Purnomo mengungkapkan 11 poin utama dalam pengambilan Keputusan tingkat I RUU tentang Perubahan UU BUMN. Dari sebelas poin tersebut, salah satunya menyebutkan perempuan dan penyandang disabilitas berpeluang untuk mendapatkan kedudukan strategis di BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Eko dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2). "Pengaturan sumber daya manusia yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat setempat, serta kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis," ujar Eko dalam kesempatan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 10 poin lainnya dalam pengambilan keputusan tersebut, di antaranya penyesuaian dan perluasan definisi BUMN agar lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; penambahan definisi terkait anak usaha BUMN yang sebelumnya tidak diatur dalam UU yang ada; pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anak Gata Nusantara (BPI Danantara), Holding Investasi, Holding Operasional, serta mekanisme restrukturisasi dan privatisasi BUMN; pengaturan terkait Business Judgment Rule; penegasan tentang pengelolaan aset BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pengaturan lebih rinci mengenai pembentukan anak perusahaan BUMN, dengan tujuan memastikan kontribusi besar terhadap BUMN dan negara; pengaturan tegas mengenai aksi korporasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, dan pemisahan BUMN untuk menciptakan BUMN yang kompetitif dan Tangguh; pengaturan privatisasi BUMN, termasuk kriteria dan mekanisme yang menjamin manfaat bagi kinerja BUMN, masyarakat, dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta, pengaturan mengenai Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit, dan komite lainnya; dan kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat, terutama yang berada di sekitar BUMN sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Supaya jeda waktu (pembahasannya) enggak terlalu lama, minta selesai hari ini. Rencana Paripurna (untuk pengesahan RUU BUMN) hari Selasa, Selasa (pekan) depan," pungkas Dasco.</div>

"Rencana Paripurna (untuk pengesahan RUU BUMN) hari Selasa, Selasa (pekan) depan," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Bakal Disahkan Selasa Besok, Revisi UU BUMN Akomodasi Perempuan dan Disibilitas Berpeluang Duduki Jabatan Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/eko-patrio.jpg" alt="Eko Patrio. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengerahkan jutaan kader dan simpatisannya untuk hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/4) pagi.  "Kami akan putihkan Jakarta pada kampanye akbar Prabowo-Sandi besok pagi. Insya Allah jutaan kader dan simpatisan PAN yang berasal Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) akan hadir," tegas Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo, Sabtu (6/4).  Lebih jauh, Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi DKI Jakarta ini yakin kampanye akbar besok akan diikuti jutaan massa. Pasalnya, selain akan dihadiri kader dan simpatisan partai koalisi pendukung 02, kampanye juga akan dihadiri elemen-elemen atau kelompok masyarakat yang sangat simpati terhadap perjuangan paslon penantang.  "Kader PAN wajib hadir dengan membawa semaksimal mungkin atribut PAN, baik bendera, umbul-umbul partai dan dress code PAN serta simbol-simbol paslon 02 . Ini adalah bagian dari gerakan militansi, partisipasi dan gerakan mandiri," tegasnya pria yang kondang dengan nama panggung Eko Patrio ini.  Meskipun ini bagian dari gerakan mandiri, Eko mengatakan, akan disediakan sejumlah bus untuk memudahkan pergerakan massa terutama Jabotabek. "Untuk membantu pergerakan massa kami akan sediakan ratusan bus. Dan kami sudah berkoordinasi dengan DPD, DPC, dan DPRt PAN Jabotabek. Kami akan pastikan jutaan kader PAN akan hadir di GBK besok," pungkasnya.

PAN Kerahkan Jutaan Massa Hadiri Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71155_90414_Eko-Patrio-jpnn.jpg" alt="Politikus PAN Eko Hendro Purnomo" width="100%">
<figcaption>Politikus PAN Eko Hendro Purnomo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo mangkir dari panggilan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) pada hari ini. Eko diduga memberikan komentar kepada salah satu media online, yang menyebut kasus bom Bekasi merupakan pengalihan isu, kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anggota Komisi III DPR Risa Mariska mengaku kecewa, karena Eko dipanggil atas kasus itu. Menurut dia, Eko yang juga menjadi anggota DPR memiliki kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya atau melakukan kritikan. "Jadi saya rasa tidak perlu untuk dipersoalkan," ujar Risa saat dihubungi, Kamis (15/12). Karenanya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar Eko tidak perlu datang pemanggilan Bareskrim itu. Apalagi pemanggilan anggota DPR harus dengan izin Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Saya rasa belum perlu (datang ke Bareskrim)," katanya. Sementara, Ketua DPP PAN Yandri Susanto, menegaskan bahwa koleganya Eko tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut baik di media sosial maupun media massa online.  Sehingga, menurutnya, Mabes Polri dinilai terlalu gegabah dan terburu -buru untuk memanggil seorang anggota DPR. Ia menjelaskan, polisi harus mengerti peraturan dan tidak serta merta dan sewenang-wenang menanggil anggota DPR untuk dimintai keterangan. Karena itu, pihaknya kini sedang menelusuri salah satu media online yang menyitir atau menyadur pernyataan Eko.(cr2/JPG)

Pernyataan Eko Patrio Tidak Perlu Dipersoalkan