<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kantor-bupati-bekasi.jpg" alt="PUSAT RODA PEMERINTAHAN: Suasana kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi (15/7). Kabupaten Bekasi masih dipimpin plh bupati. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PUSAT RODA PEMERINTAHAN: Suasana kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi (15/7). Kabupaten Bekasi masih dipimpin plh bupati. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Pandemi, tapi Plh Bupati Tak Berwenang Ambil Kebijakan Strategis</h3> Bupati Bekasi yang dulunya menjabat wakil bupati meninggal ketika Sekda-nya sudah pensiun dan belum ada penggantinya. Wakil bupati terpilih sampai sekarang tak kunjung dilantik.  SUGIH MULYONO, Bekasi-FOLLY AKBAR, Jakarta, Jawa Pos  ---  DI tengah kondisi sesulit sekarang akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Bekasi justru bagai ayam kehilangan induk. Satu-satunya kabupaten di tanah air yang sekarang tak memiliki bupati, wakil bupati, sekaligus Sekda (sekretaris daerah).  Semua bermula saat Bupati Neneng Hasanah Yasin divonis bersalah dalam kasus korupsi perizinan Meikarta dan dijebloskan penjara pada 2019. Wakilnya, Eka Supria Atmaja, lantas dilantik sebagai bupati definitif. Namun, posisi wakil yang ditinggalkan Eka belum diisi sampai sekarang.  Nah, pada Minggu (11/7), Eka wafat setelah sempat terpapar Covid-19. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi juga tak memiliki Sekda definitif setelah H Uju memasuki masa pensiun pada 30 Juni 2021.  Bisa jadi, sepanjang sejarah Indonesia modern, Kabupaten Bekasi adalah kabupaten pertama yang tak memiliki tiga pimpinan tertinggi dalam waktu bersamaan. Memang, pada 12 Juli lalu, Herman Hanafi ditabalkan sebagai Plh Sekda Kabupaten Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Namun, wewenang Plh jelas sangat terbatas. Tak bisa mengambil kebijakan strategis.  ”Padahal, saat pandemi seperti sekarang kan, ada berbagai kebijakan yang harus diambil segera. Bansos, misalnya,” kata Gunawan, pemerhati kebijakan publik yang juga warga kabupaten berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa tersebut, kepada Jawa Pos.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh tak mempermasalahkan figur Herman Hanafi yang sebelumnya menjabat Plh Sekda Kabupaten Bekasi. Namun, pihaknya mempertanyakan pedoman aturannya. ”Nah, itu yang kemarin kami kritisi dan sementara Biro Hukum Jabar belum bisa menjawab. Setahu kami, dari Sekda menjadi Plh bupati oke, tidak ada masalah. Tapi, kalau dari Plh Sekda lompat menjadi Plh bupati ini kayak apa?” katanya.  Persoalannya mungkin tak akan serumit sekarang seandainya wakil bupati yang terpilih lewat proses di DPRD, Ahmad Marzuki, sudah dilantik. Nuh menceritakan bahwa pangkal persoalan yang mengganjal Marzuki adalah tak ada permintaan atau surat pernyataan dari bupati yang meminta wakil bupati. ”Sementara, dari Sekda Jabar, kami diminta mengisi kekosongan wakil bupati,” ujarnya.  Bupati yang dimaksud Nur adalah Bupati Eka. Padahal, lanjut Nuh, Eka selalu hadir dalam semua tahapan pemilihan wakil bupati yang berujung pada terpilihnya Marzuki. Bahkan, dalam rapat paripurna, Eka hadir. Karena itu, pihaknya sejak awal meyakini bahwa bupati mendukung calon yang terpilih. Namun, ternyata tetap dibutuhkan pernyataan tertulis. Dan, itu yang tak didapat DPRD sampai Eka meninggal. ”Kami menyayangkan mengapa dalam semua tahapan beliau hadir, tapi tiba-tiba beliau tidak setuju,” ujarnya.  Seandainya sudah dilantik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Marzuki otomatis akan dilantik sebagai bupati definitif sampai 2023. Sekda dapat dipilih melalui seleksi terbuka.  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan memastikan tak ada kekosongan pimpinan di Kabupaten Bekasi. Jika kepala daerah dan wakilnya berhalangan tetap, lanjut dia, UU Pemda menyebut Sekda sebagai pemegang kekuasaan sementara. Dalam kasus Kabupaten Bekasi, meski tak ada Sekda definitif, sekarang ada Plh bupati yang sebelumnya Plh Sekda.  Kasus agak mirip pernah terjadi di Provinsi Papua pada Mei lalu. Saat Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani pengobatan di Singapura, wakilnya, Klemen Tinal, wafat. Kemendagri kemudian menunjuk Sekda sebagai Plh kepala daerah.  Benny menyatakan, mekanisme seperti itu tak permanen. Sementara, untuk selanjutnya, ada kans pengangkatan pejabat sementara (Pjs) jika Plh kepala daerah dirasa tak cukup efektif.  Nuh meminta pengisian posisi Plh bupati itu dikaji dari segi hukum. Terlebih, sebelumnya, pihaknya memang sempat dikritisi soal wakil bupati terpilih meski hanya ada kesalahan kecil. Namun, akhirnya, hingga saat ini, setelah 18 bulan berlalu, persoalan tersebut belum tuntas.  Padahal, lanjut Nuh, saat itu pihaknya memilih wakil bupati berdasar surat dari Sekda Jabar yang meminta segera diproses kekosongan wakil bupati di Kabupaten Bekasi. Pihaknya pun memiliki dasar ketika melangkah meski kemudian terjadilah beberapa perbedaan pendapat. ”Tapi, seandainya perbedaan-perbedaan itu bisa dilewati dengan baik, manfaatnya sebenarnya besar. Tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan seperti sekarang,” jelasnya.  Plh Bupati Bekasi Herman Hanafi saat dihubungi untuk dimintai tanggapan dan komentarnya tak memberikan respons. Hanya, Kepala Sub-bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Ramdhan Nurul Ikhsan mengakui bahwa saat ini memang belum ada kejelasan soal kepemimpinan di Pemkab Bekasi. ”Jadi, saat ini belum banyak yang bisa disampaikan. Kayaknya lebih pas timing-nya kalau memang sudah jelas penetapan Plt bupati/Pj bupatinya,” katanya.  Di mata Nuh, Herman Hanafi sebagai sosok senior punya kelebihan pada kemampuan berkoordinasi. ”Manajemen Pak Herman Hanafi itu bagus dan tegas. Secara personal, saya suka,” tegasnya.  Gunawan mendorong DPRD Kabupaten Bekasi melakukan rapat paripurna untuk pengusulan pemberhentian bupati. Sebab, bagaimanapun, salah satu syarat untuk mengisi kekosongan jabatan terkait dengan bupati yang meninggal atau berhalangan tetap adalah harus diberhentikan dahulu.  ”Tapi, paripurna pengusulan pemberhentian bupati saja berlarut-larut. Kalau ini tidak segera dilakukan, ya akan berimplikasi lama juga untuk mengisi kekosongan jabatan dan korbannya kan masyarakat lagi,” jelasnya.  Nuh berharap produk yang telah dibuat DPRD Kabupaten Bekasi tak diabaikan. Yakni, wakil bupati terpilih yang belum terlantik. ”Memang ada hal yang belum kami lakukan, PTUN (pengadilan tata usaha negara). Tapi, sebenarnya kami tidak menginginkan itu karena bagaimanapun kami menginginkan pemerintah berjalan dengan baik,” terangnya.  Mengenai kursi Sekda, Nuh menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya memanggil panitia seleksi. ”Karena kan sudah beredar dari 14 orang (kandidat) menjadi tujuh orang dan kemudian tiga orang. Tapi, kami belum menerima itu yang mana-mana saja orangnya,” ungkapnya.  Karena belum jelas kapan wakil bupati atau Sekda definitif didapat, roda pemerintahan kabupaten yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta itu pun harus bergantung kepada Plh bupati. Tentu dengan waktu dan kewenangan yang serba terbatas.

Kabupaten Bekasi yang tanpa Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Definitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/6f447e5b-77d6-4369-a2cb-340424514270.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pelantikan Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu pagi (12/6/19). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pelantikan Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu pagi (12/6/19). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eka Supria Atmaja resmi mengemban tugas barunya sebagai Bupati Bekasi. Dia akan memimpin Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu (12/6). Eka sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Bekasi mendampingi Neneng Hasanah Yasin yang yang tersandung kasus korupsi suap perizinan Meikarta.  Dalam amanatnya kepada Eka, Ridwan Kamil menuturkan bahwa pelantikan tersebut sudah menjadi garis tangan dan takdir Allah SWT. “Ini adalah ujian bukan rezeki. Karena tidak semua lulus dalam ujian, Jadi saya doakan Bapak (Eka Supriatmaja, red) selamat dunia akhirat, khusnul hotimah, dan lulus ujian dari Allah dalam menerima kekuasaan,” ujar Emil, sapaan akrabnya, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya.  Emil juga mengingatkan Eka agar bisa menjalani jabatannya ini melalui tiga nilai, yaitu integritas, melayani dengan hati, dan profesional. Tiga nilai ini menjadi syarat agar lulus dalam ujian mengemban amanah jabatan kekuasaan. “Kenapa (jabatan) ujian? Karena harus dilalui dengan kehati-hatian dan tidak semuanya lulus. Syaratnya agar lulus ujian, jaga benteng integritas. Jangan sampai kejadian lagi (kasus korupsi), karena Bekasi ini proyeknya banyak, industrinya banyak, pasti godaan dari pihak ketiga banyak,” pesannya.  Terkait nilai melayani dengan hati, Emil meminta agar masalah pelayanan publik bisa menjadi perhatian terutama terkait infrastruktur jalan dan pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Bekasi. Padahal Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdiri kawasan indusri. “Ketiganya masalah profesionalisme harus ditingkatkan. Karena nanti yang namanya 4.0 itu justru di Bekasi 'panggungnya'. Karena industri kebanyakan ngumpul di sana (Bekasi),” ungkapnya.  Pada kesempatan ini, Emil juga mengingatkan agar dalam pemilihan wakil bupati mengedepankan musyawarah mufakat, sesuai dengan sila keempat Pancasila. “Masalah wakil bupati silakan musyawarahkan, jangan bertengkar dan kita tunjukkan sila keempat (Pancasila). Musyawarah mufakat itu harus jadi suatu pegangan dalam memutuskan masalah politik dan kekuasaan,” kata Emil.  Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengaku akan fokus terhadap masalah kebutuhan dasar warga. Mengenai pesan yang disampaikan Emil juga akan dijadikan sebagai catatab penting. “Pesan Pak Gubernur menjadi masukan penting dan berharga buat saya, Insya Allah saya akan laksanakan sebaik mungkin,” tutur Eka.  Eka juga mengungkapkan beberapa fokus yang akan segera dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya hingga 2022 mendatang. Tentunya tetap mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, di antaranya, masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif.  “Kita akan fokus dalam beberapa hal. Masalah kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, tadi juga terkait dengan ketenagakerjaan. Terus untuk selanjutnya ekonomi kreatif, termasuk infrastruktur,” ujar Eka usai acara pelantikan.  Terkait pendidikan, Eka mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat agar peserta didik untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat dapat digratiskan. Selain itu, akan ada upaya juga untuk membangun dan memperbaiki beberapa gedung sekolah. “Pendidikan, kita rencananya bagaimana agar SMA/sederajat kita upayakan ke depan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Jawa Barat) untuk bagaimana menggratiskan,” katanya.  Eka juga berkomitmen agar pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal, sehingga akan ada dalam pengawasannya langsung. “Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan publik juga menjadi prioritas, fokus saya saat ini. Kita ingin semuanya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat harus maksimal dan saya akan terjun langsung untuk mengontrolnya,” akunya.  Selain itu, Eka juga menyatakan banyaknya warga lokal di Bekasi yang menganggur menjadi catatan dan pekerjaan rumah yang sangat penting untuk diselesaikan. Pihaknya akan segera berkordinasi dengan jajaran terkait termasuk Provinsi Jawa Barat untuk membuat kebijakan yang nantinya akan memprioritaskan warga lokal untuk dapat bekerja di industri-industri yang ada di Kabupaten Bekasi.  Eka mengaku akan menerapkan aturan yang mewajibkan industri untuk menerima warga lokal sebanyak 30 persen dari kebutuhan tenaga kerjanya. Selain itu untuk mengurangi pengangguran di daerahnya, Pemkab Bekasi akan menggelar berbagai pelatihan kerja.  “Ada regulasi juga di kita (Pemkab Bekasi), bahwa ada kewajiban bagi pengusaha terkait dengan izin juga nanti untuk berpartisipasi 30 persen bisa menerima tenaga lokal. Kalau memang (tenaga kerja lokal) belum mampu nanti diharapakan bisa dilatih biar mampu,” tandasnya.

Usai Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Eka Beberkan Program Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wabup-bekasi-digarap-kpk-ngomong-begini-soal-neneng_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menjadi tersangka kasus suap izin Meikarta. Kini politikus perempuan Golkar itu mendekam di rutan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menjadi tersangka kasus suap izin Meikarta. Kini politikus perempuan Golkar itu mendekam di rutan KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sudah menjalani proses pemeriksaan terkait kasus suap proyek Meikarta yang membelit Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Ketika hendak meninggalkan gedung KPK, dia sempat berkomentar terkait pemeriksaan yang telah dijalaninya. Eka mengaku tak tahu sama sekali perihal proyek Meikarta. Dia juga mengaku dirinya tak pernah mendapat arahan dari Neneng Hassanah Yasin mengenai proyek yang digarap Lippo Grup tersebut. "Tidak ada. Kalau saya sih tidak tahu apa-apa terkait dengan Meikarta," ucap Eka usai diperiksa di Gedung KPK,  Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/11). Selain itu, dia juga menegaskan dirinya belum pernah bertemu denga pihak Lippo Group terkait proyek Meikarta. Bahkan, diakui Eka, saat di dalam penyidik mencecar mengenai sepengetahuannya sebagai Wakil Bupati terkait proyek Meikarta ini. "Saya tidak tahu. Kebetulan saya di organisasi pemerintah daerah barangkali saya wakil bupati yang kebetulan diminta keterangannya sebagai saksi," tandasnya. Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Eka memang ditanyai terkait perizinan proyek Meikarta. Sekaligus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro. Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.  KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

Wabup Bekasi Digarap KPK, Ngomong Begini Soal Neneng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-yang-didalami-kpk-dari-wakil-bupati-bekasi-eka-supria-atmaja_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, pemeriksaan Wakil Bupati Bekasi guna mendalami soal proses perizinan proyek tersebut. "Kalau posisinya dulu kan wakil bupati, sekarang Plt Bupati Bekasi. Tentu saja kami memandang yang bersangkutan mengetahui beberapa bagian dari rangkaian proses perizinan," ucapnya di Gedung Penunjang KPK, Rabu (21/11). Lebih lanjut, dia menyebut proses perizinan yang didalami pihaknya berupa sejumlah rekomendasi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam proyek Meikarta. "Yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi sebelum IMB terbit. Itu yang kami perlu dalami," ujarnya. Selain itu, mantan aktivis ICW ini menduga ada masalah mendasar terkait penerbitan IMB Meikarta. Untuk itu, dia kembali mengingatkan pihak Pemkab Bekasi atau Pemprov Jawa Barat bisa melakukan review atas perizinan proyek Meikarta. "Kami duga ada masalah yang cukup mendasar sejak awal sampai proses rekomendasi sebelum IMB diterbitkan karena ini adalah rangkaian, maka ada dugaan persoalan juga dalam proses penerbitan IMB tersebut. Inilah yang perlu diselesaikan dengan dua cara secara pararel," papar dia. Kendati demikian, Febri mengakui pihaknya tentu akan fokus lebih dahulu pada penanganan kasus korupsinya. Kemudian, secara pararel akan dilakukan review atau tindakan administratif kepada pihak pemkab atau pemprov jika terjadi pelanggaran hukum. "Secara pararel dimungkinkan dilakukan review atau tindakan administratif kalau ada pelanggaran tentu dilakukan penegakan hukum secara administratif oleh pihak pemkab atau pemprov agar persoalan yang lebih besar terkait proyek Meikarta tidak terjadi ke depan," jelasnya. Sekadar informasi, KPK menetapkan 9 orang tersangka termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga merima suap Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee fase pertama senilai Rp 13 miliar.

Ini yang Didalami KPK dari Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-kena-ott-eka-supria-atmaja-ditunjuk-jadi-plt_m_.jpg" alt="Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi." width="100%">
<figcaption>Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Plt Bupati Bekasi. Prosesi penyerahan surat tugaspun dilakukan di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/10). Wakil Gubernur Jawa Barat,Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan surat tugas tersebut yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa. Juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Uu mengatakan agenda tersebut adalah kegiatan kedinasan yakni memberikan surat penugasan atau menegaskan bahwa pimpinan Kabupaten Bekasi diganti oleh Eka Supria Atmaja. Sebab, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditangkap KPK, Minggu (14/10) lalu. "Dalam undang-undangnya, mempertegas bahwa ini surat dari Mendagri dan Pak Plt Bupati bisa melaksanakam tugasnya dengan baik," ujar Uu, Kamis (18/10). Dengan banyaknya pemimpin di Jawa Barat yang tekena OTT karena korupsi, berharap ini adalah kasus yang terakhir. Dirinya berharap agar Plt Bupati pun bisa bekerja dengan profesional. Sementara seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih hati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang menjerat hukum atau pidana. "Harapan kami, tidak ada lagi (pemimpin korupsi). Kami akan lebih hati-hati terhadap yang sudah dilakukan, semakin waspada, hati-hati dan tidak melakukan hal itu lagi," ungkapnya. Mantan Bupati Tasikmalaya ini pun, menitipkan tiga pesan kepada Plt Bupati Bekasi. Pertama harus mampu menjaga kebersamaan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Pasalnya tugas seorang Bupati ada tiga macam diantaranya pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan. "Dan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang ada," ucapnya. Kedua harus membangun komunikasi yang baik dengan lapisan masyarakat. Termasuk ulama, anak muda, wartawan dan lainnya. Pada dasarnya, komunikasi ini tersumbat karena satu dan lain hal, tetapi dengan berani berkorban dalam membangun komunikasi maka akan menghasilkan suatu hal yang baik. Ketiga pesan meninggalkan korupsi. Bahkan itu sudah ada dalam aturan tinggal pelaksanaannya. "Kita harus melaksanakan kegiatan secara legalitas, ada payung hukumnya. Aturan itu untuk membebaskan kita (dari penyimpangan)," pungkasnya.

Bupati Kena OTT, Eka Supria Atmaja Ditunjuk Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-yang-terima-duit-meikarta-itu-ditahan-kpk-saat-sedang-hamil_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat dijemput penyidik KPK terkait kasus suap perizinan Meikarta" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat dijemput penyidik KPK terkait kasus suap perizinan Meikarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terpaksa harus menjalani masa kehamilannya di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Ibu tiga anak itu ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proses perizinan Meikarta. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (15/10) malam. Kabar kehamilan itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Eka Supria Atmaja. Ia mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Neneng yang sedang mengandung anak ke empat. &ldquo;Karena kan posisi bupati sedang hamil dan segala macam,&rdquo; kata Eka, Selasa (16/10). Eka mengaku mengetahui kabar bupatinya dijemput penyidik KPK&nbsp; saat dirinya berada di Bogor, Jawa Barat. &ldquo;Saya kebetulan kemarin ini dapat disposisi. Pagi-pagi saya ada acara TMMD. Siang harinya saya juga baru sampai Cabangbungin. Saya langsung menghadiri Porda di Bogor. Di sana baru mendapatkan kabar bahwa terjadi ini,&rdquo; katanya. Neneng ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga kepala dinas, yakni Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor dan Kepala Dinas PMPTSP Dewi Tisnawati. Sedangkan pejabat lainnya yang juga menjadi tersangka yaitu Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan pada Dinas PMPTSP Sukmawatty, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Asep Buchori dan staf Dinas PMPTSP Kasimin. Satu orang lainnya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini yakni mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto. Sementara dari pihak swasta yang ditetapkan tersangka yakni, Konsultan Lippo Grup Taryudi, pegawai Lippo Grup Fitra Djaja Purnama dan Henry Jasmen, serta Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro. Pada kasus suap ini, Neneng diduga menerima uang dari pihak Meikarta sebesar Rp 7 miliar, dari komitmen fee sebesar Rp 13 miliar. Pemberian uang dilakukan pada April, Mei dan Juni 2018.

Bupati yang Terima Duit Meikarta itu Ditahan KPK Saat Sedang Hamil