<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) akan menjadi saksi kasus dugaan upaya makar dengan tersangka Eggi Sudjana. Aparat kepolisian pun berencana meminta keterangan UBN di Mapolda Metro Jaya pada Kamis (16/5) mendatang.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan rencana pemanggilan itu. Namun, dia tidak menjelaskan detail soal rencana pemanggilan tersebut. "Kita layangkan surat pemanggilan terhadap pak Bachtiar Nasir," kata Argo, Selasa (14/5).  Argo menambahkan status UBN dalam kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana masih saksi. Sehingga, pihaknya akan memintai keterangan UBN. "Masih saksi," singkat dia.  Dia pun menyebut penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. "Penahanan wewenang penyidik dan kemungkinan bisa terjadi," ujar dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 14 Mei 2019.  Eggi hari ini kembali menjalani pemeriksaan. Kata dia penyidik punya waktu 1X24 jam untuk menentukan apakah Eggi akan ditahan atau tidak. "Penyidik mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan apakah tsk (tersangka) ditahan atau tidak," katany  Dihubungi terpisah, kuasa hukum Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar membenarkan adanya pemanggilan kliennya sebagai saksi. Surat panggilan sendiri telah diterima. "Iya ada panggilan sebagai saksi untuk beliau," kata Aziz.  Ditangkap Polisi  Eggi Sudjana disebut tak bisa keluar dari ruang penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Bahkan, Eggi belum boleh meninggalkan Mapolda Metro Jaya, selama proses penyidikan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Dok JawaPos.com)  Diketahui, Eggi diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB. Hingga kini, dia masih berada di ruang penyidikan. Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  Eggi tidak boleh Meninggalkan Polda Metro Jaya selama 1×24 jam sejak hari ini. “Ditangkap 05.30 WIB,” kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (14/5).  Dia menyebut penangkapan tersebut janggal dan aneh. Sebab, bagaimana mungkin penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. “Kalau yang namanya penangkapan kan biasanya di luar daripada ruang penyidik. Ini gak ada yang mau lari, dia kooperatif, dia tidak pernah menghindar,” ujarnya.  Penangkapan yang dilakukan penyidik diruangannya sendiri menurutnya tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Ia merasa ini adalah bentuk penerapan hukum yang tidak adil.  “Terhadap penangkapan Eggi Sudjana sangat aneh. Saat ini beliau belum diperbolehkan pulang sejak dibacakan surat penangkapannya oleh petugas kepolisian,” pungkasnya.  Kriminalisasi  Sebelumnya, Eggi menjelaskan jika dirinya ditahan usai pemeriksaan hari ini maka polisi telah melakukan kriminalisasi. Presiden Jokowi disebutnya bisa mencegah dirinya ditahan. “Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi, Polri tidak promoter dan Jokowi bisa perintahkan ke Kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi yang bener,” kata Eggi di Polda Metro Jaya, Senin (13/5).  Eggi menolak anggapan bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Presiden, menurut Eggi, boleh mengintervensi karena menjabat sebagai pemimpin negara. “Jadi jangan lagi pakai alasan wah itu tidak boleh intervensi, Anda jangan lupa pemimpin di negeri ini, Anda itu pimpinan Kapolri, TNI dan semua angkatan perang, Anda panglimanya jadi bisa diperintah. Itu adalah instruksi,” tuturnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Ustad Bachtiar Nasir Akan Diperiksa Jadi Saksi Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-jokdri-wil-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum tersebut dilayangkan Eggi melalui tim kuasa hukumnya, Pitra Romadoni yang teregistrasi dengan Nomor: 51/Pid/Pra/2019/PNJKT.SEL.  "Hari ini kita telah resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya yang telah menetapkan klien kami Doktor Haji Eggi Sudjana sebagai tersangka atas dugaan makar atau ujaran kebencian, sebagaimana di maksud dalam laporan polisi saudara Supriyanto," kata Pitra usai melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/5).  Pitra menegaskan, bahwa politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak pernah melakukan dugaan makar, ujaran kebencian maupun berita bohong. Dia mengklaim apa yang disampaikan Eggi soal people power adalah sebagai tim advokasi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pengacara-eggi.jpg" alt="Tim kuasa hukum Eggi Sudjana melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan makar, Jumat (10/5). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim kuasa hukum Eggi Sudjana melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan makar, Jumat (10/5). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)  "Itu dibuktikan dengan SK BPN sebagai advokasi yang ditanda tangani oleh Djoko Santoso, bahwasanya Eggi Sudjana ini seorang advokat," tegas Pitra.  Sebagai tim kuasa hukum Eggi, Pitra mengaku sangat kecewa atas penetapan tersangka yang disematkan oleh Polda Metro Jaya. Bahkan laporan yang dilayangkan relawan Jokowi-Ma'ruf ke Bareskrim Polri bukan terkait pasal makar melainkan pasal 160 KUHP tentang menghasut atau penghasutan.  "Jadi konteksnya juga berbeda, kenapa sampai di Polda Metro Jaya dilimpahkan pasalnya berubah," sesal Pitra.  Siap Hadapi Praperadilan <div dir="auto">Polda Metro Jaya mengaku akan siap hadapi upaya hukum yang diajukan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. "Itu hak mereka, Silakan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (10/5).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Argo menyebut Eggi memiliki hak untuk mengajukan prapradilan. Pihaknya bersedia membuktikan di pengadilan terkait penetapan status tersangka yang bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. "Nanti kita hadapi di pengadilan," tegas Argo.</div> <div dir="auto"></div>  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana-640x377.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. (Wildan Ibnu Walid for JawaPos.com)  Argo mengatakan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti berupa video hingga berita-berita di media massa sudah cukup untuk meningkatkan status Eggi menjadi tersangka. Argo menuturkan, pada Rabu (8/5) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan Eggi sebagai tersangka terkait pernyataan 'people power'.  "Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik memaparkan keterangan saksi dan keterangan ahli dan barang bukti, gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa saksi terlapor Eggi Sudjana dinaikkan menjadi tersangka," beber Argo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-09-at-11.09.09-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat penetapan Eggi Sudjana sebagai tersangka. (Istimewa)  Oleh karena itu, Eggi Sudjana akan kembali diundang untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/5) mendatang. Namun jika penetapan status tersangka dirasa janggal, maka Eggi berhak mengutarakan kejanggalannya melalui jalur hukum. "Kalau keberatan ada aturan mekanismenya, silakan," tegas Argo.  Atas perbuatannya, Eggi Sudjana disangkakan melanggar Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana-640x377.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-jokdri-wil-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WhatsApp-Image-2019-05-09-at-11.09.09-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tak Terima Ditetapkan Tersangka, Eggi Sudjana Layangkan Gugatan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana.jpeg" alt="Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eggi Sudjana ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, sebagai tersangka kasus dugaan upaya pengerahan people power, menjurus makar. Saat dikonfirmasi, Eggi Sudjana mempertanyakan alasan pihak kepolisian menuduh dia melakukan upaya makar.  Menurutnya, unjuk rasa yang bakal dilakukannya hanya untuk mengkritisi perhelatan pemilu 2019. Eggi melihat banyak kecurangan dalam pesta demokrasi tahun ini.  "Ini upaya kami untuk mengkritisi kecurangan pemilu atau pemilu yang curang, bukan makar," ujar Eggi saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).  Eggi mengatakan, aksinya mengkritisi penyelenggaraan pemilu merupakan upaya mewujudkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Bunyi pasalnya yakni, 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.'  "Ini adalah wujud people power yang disahkan secara konstitusi," katanya.  Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partonan Daulay meminta ‎pihak kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dia khawatir penetapan tersangka Eggi Sudjana berdampak tidak baik.  "Misalnya masyakat bisa jadi merasa was-was dalam menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak salah, sangkaannya itu makar. Saya tidak melihat sosok Eggi Sudjana seperti itu," ujar Saleh kepada JawaPos.com, Kamis.  ‎Di matanya, Eggi Sudjana merupakan sosok aktivis yang Pancasilais. Eggi, menurutnya, juga selalu tampil dan berbicara dalam koridor konstitusi. Oleh sebab itu, dia heran tiba-tiba seorang Eggi Sudjana ditetapkan tersangka dugaan makar.  "PAN tentu akan senang memberikan bantuan hukum jika dibutuhkan. Teman-teman pengacara yang ada di DPP PAN diyakini akan senang jika bisa membantu," katanya.  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade juga turut mengkomentari kasus yang sedang dihadapi Eggi Sudjana. Andre mengaku prihatin dan mendoakan Eggi Sudjana tabah menjalani kasusnya ini.  "Ini ujian bagi Bang Eggi. Tetap tabah, sabar hadapi kasus ini," katanya.  Andre berharap agar Eggi bisa menjelaskan ke pihak kepolisian, bahwa dia tidak bermaksud untuk menggulingkan pemerintahan. Melainkan hanya mengkritisi kecurangan pemilu.  "Ya, people power yang dimaksud bukan makar pemerintah. Jadi, jelaskan saja ke pihak kepolisian," tuturnya.  Pendapat berbeda diutarakan oleh Partai Demokrat. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai, pernyataan Eggi Sudjana sudah menjurus ke makar.  Menurut Ferdinand, Eggi Sudjana ingin mengerahkan people power yang ingin mempercepat dilantiknya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelum bulan Oktober 2019.  "Artinya bisa diartikan memang ada penggulingan kekuasaan yang sah, dan ini bisa masuk kategori makar," ungkap Ferdinand.  Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Eggi Sudjana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar. Eggi bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu pada Senin (13/5) mendatang.

Demokrat Yakin Pengerahan 'People Power' Eggi Sudjana Menjurus Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tak-membela-elite-pan-ini-setuju-andi-arief-diproses-hukum_m_.jpg" alt="Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni merasa kecewa terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka kasus pernyataan 'people power' terhadap kliennya. Dia mengklaim, pernyataan konteks people power yang disampaikan Eggi tidak ada hubungannya dengan makar.  "Beliau ini adalah Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN). Konteks tentang people power adalah dia sedang menyatakan pendapat tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi. Pendapat itu kan sudah jelas diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat," kata Pitra saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).  "Kenapa sekarang pendapat bisa dipidanakan? People power dalam kitab UU acara pidana itu tidak ada, tidak ada bahasa people power. Yang ada bahasa makar," lanjutnya.  Soal penetapan tersangka terhadap Eggi, kata Pitra, dirinya bersama klien akan melakukan upaya hukum. Dia belum bisa memastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atau tidak.  "Saya akan koordinasikan dengan beliau terhadap penetapan tersangka tersebut. Yang jelas, kita akan melakukan upaya hukum atau tindakan hukum terhadap penetapan tersangka itu," tegas Pitra.  Upaya hukum yang dimaksud, lanjut Pitra, merupakan gelar perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Polisi dalam hal ini harus dapat menghadirkan saksi ahli untuk melihat konteks hukum yang dapat menetapkan Eggi sebagai tersangka.  "Saksi ahlinya dihadirkan dulu, ahli bahasa, ahli tata negara, ahli pidana. Kan belum dihadirkan saksi ahli, disitu saya kekecewaannya," ucap Pitra.  Kendati demikian, Pitra menghormati proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun dia menegaskan pernyataan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut bukan dalam konteks makar. "Kita tetap hormati proses hukum, tapi perlu digaris bawahi bahw pendapat itu tidak dapat dipidanakan," tukasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/surat-eggi-1-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat penetapan tersangka Eggi Sudjana oleh aparat kepolisian. (Istimewa)  Sebelumnya, Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka kasus pernyataan ‘people power‘. Eggi bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu pada Senin (13/5) mendatang.  “Betul (Eggi) ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).  Sebelumnya, polisi telah memanggil Eggi terkait pernyataan ‘people power‘ untuk kembali diperiksa pada Jumat (3/5), namun Enggi tidak dapat memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan itu atas laporan relawan dari Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Polri, yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.  Laporan Supriyanto teregister dengan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Selain oleh Supriyanto, Eggi dilaporkan oleh caleg PDIP Dewi Tanjung, yang melaporkan hal serupa.  Buntut atas pelaporan itu, Eggi melaporkan balik Supriyanto ke Bareskrim Polri pada Sabtu (20/4). Laporan Eggi teregister dengan nomor LP/B/0393/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 20 April 2019. Perkara yang dilaporkan adalah Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 220 KUHP Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/surat-eggi-1-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Pengacara: Pernyataan Eggi Sudjana Soal 'People Power' Bukan Konteks Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana.jpeg" alt="Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka kasus pernyataan 'people power'. Eggi bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus itu pada Senin (13/5) mendatang.  "Betul (Eggi) ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).  Dalam surat panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Eggi yang berstatus sebagai tersangka ini bakal siperiksa oleh penyidik pada Senin (13/5) mendatang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-penjambretan-salman-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (Salman Toyibi/Jawa Pos)  Pitra Romadoni, kuasa hukum Eggi Sudjana mempertanyakan soal penetapan tersangka kliennya. "Penetapan tersangka ini kita akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Saya akan mempertanyakan apa dasar mereka menetapkan Eggi sebagai tersangka. Kok statement dan pendapat ditetapkan sebagai tersangka," tutur Pitra.  Pitra menegaskan kliennya tak bisa dipidana karena saat menyerukan soal ‘people power’ kapasitas Eggi adalah sebagai anggota tim advokasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia menjelaskan seorang advokat tidak dapat dipidana atau digugat ketika menjalankan tugasnya.  "Jadi perlu dipertegas, Eggi itu tidak pernah melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalau makar ini kan ada upaya untuk membunuh pemerintah, ini kan tidak ada, dia hanya berpendapat jikalau terjadi kecurangan-kecurangan, dan dia berpendapat ini adalah sah secara hukum karena dia advokat dari BPN," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/surat-eggi-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat penetapan tersangka Eggi Sudjana. (Istimewa)  Sebelumnya, polisi telah memanggil Eggi terkait pernyataan 'people power' untuk kembali diperiksa pada Jumat (3/5), namun Enggi tidak dapat memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan itu atas laporan relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Polri, yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.  Laporan Supriyanto teregister dengan nomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Selain oleh Supriyanto, Eggi dilaporkan oleh caleg PDIP Dewi Tanjung, yang melaporkan hal serupa.  Buntut atas pelaporan itu, Eggi melaporkan balik Supriyanto ke Bareskrim Polri pada Sabtu (20/4). Laporan Eggi teregister dengan nomor LP/B/0393/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 20 April 2019. Perkara yang dilaporkan adalah Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 220 KUHP Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-penjambretan-salman-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/surat-eggi-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Kasus 'People Power', Polisi Tetapkan Eggi Sudjana Sebagai Tersangka