<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah memastikan produk daftar obat sirop anak yang aman terhadap risiko cemaran Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG). Jaminan itu diberikan BPOM agar kasus gangguan ginjal akut pada anak tak terulang seperti pada tahun 2022.  Kini, data Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mencatat ada sebanyak 340 obat sirop yang dinyatakan aman beredar. Sebagian di antaranya juga merupakan obat sirop berbahan tradisional dan herbal.  Sejak 2 November, Kementerian Kesehatan menegaskan tak ada lagi kasus gangguan ginjal akut pada anak. Hingga 13 Desember 2022 tercatat 324 kasus AKI/GGAPA dengan 200 kasus meninggal dunia.  Menurut data GPFI per 15 Desember 2022, dari sekitar 2.400 item obat sirup yang diuji, 340 item obat sirup telah dinyatakan oleh BPOM aman dan layak konsumsi.  Berdasarkan fakta belum adanya panduan metode pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi, maka GPFI mendukung agar Kemenkes berkolaborasi dengan BPOM dapat membuat farmakope panduan pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi.  &nbsp;  Obat Sirop Tradisional Aman  &nbsp;  Salah satu produsen farmasi, PT. SOHO Industri Pharmasi yang memproduksi obat sirop tradisional dan suplemen kesehatan seperti Imboost Force, Imboost, Curcuma Plus, Curvit, juga telah menjalankan verifikasi data pengujian pada bahan baku dan produk yang dipandu oleh BPOM. Hasilnya adalah produk-produk obat tradisional dan suplemen kesehatan SOHO Industri Pharmasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan aman untuk digunakan sepanjang sesuai aturan pakai yang ditentukan.  Berdasarkan surat BPOM No. B-PW.02.04.4.43.12.22.995 yang diterbitkan pada 26 Desember 2022 dan surat BPOM No. No. B-PW.02.04.4.43.01.23.06 yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Reni Indriani, terdapat verifikasi terhadap keseluruhan produk sirup obat tradisional dan suplemen kesehatan tersebut aman dikonsimsi.  Surat izin edar tersebut diperoleh usai BPOM melakukan verifikasi terhadap hasil pengujian bahan baku, produk jadi sirup atau cairan obat dalam, serta informasi terkait lainnya yang diperlukan untuk pemastian pemenuhan standar, mutu, keamanan, dan khasiat obat tradisional atau suplemen kesehatan secara konsisten oleh pelaku usaha. Dalam surat BPOM tersebut, disebutkan bahwa verifikasi dilakukan berdasarkan pemenuhan beberapa kriteria, antara lain kualifikasi pemasok, pengujian bahan baku, serta metode pengujian yang mengikuti standar atau Farmakope terkini.  "Semua proses Quality Control (QC) yang dilakukan SOHO telah memenuhi standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang ditetapkan BPOM untuk industri yang memproduksi produk-produk obat, suplemen kesehatan, dan obat tradisional," tegas Direktur PT SOHO Industri Pharmasi dan Vice President Research &amp; Development, Regulatory, and Medical Affairs SOHO Global Health Tbk., Raphael Aswin Susilo Widodo, kepada wartawan, Jumat (13/1).  Pihajnya juga sudah melakukan pengujian mandiri terhadap cemaran EG atau DEG pada bahan baku dan semua produk jadi. Dan hasilnya memenuhi batas aman yang dipersyaratkan oleh BPOM.  “Kami juga secara regular dan konsisten melakukan audit ke sarana vendor dan supplier dari bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan untuk produksi produk-produk kami,” lanjutnya.  Pihaknya melakukan pemeriksaan in process control dan pengujian QC, yang bertujuan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Konsumen juga diminta lebih detail mematuhi aturan pakai obat dan dosisnya.

Obat Sirop dari Bahan Herbal Tradisional Aman dari Cemaran EG dan DEG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/obat-sirup.jpg" alt="CARI OBAT: Pengunjung memilih obat di salah satu apotek di kawasan Surabaya Barat, Rabu (19/10). Apotek tidak lagi menyediakan obat sirup setelah Kemenkes resmi memberikan surat edaran penarikan obat sirup yang mengandung ethylene glycol terkait munculnya" width="100%">
<figcaption>CARI OBAT: Pengunjung memilih obat di salah satu apotek di kawasan Surabaya Barat, Rabu (19/10). Apotek tidak lagi menyediakan obat sirup setelah Kemenkes resmi memberikan surat edaran penarikan obat sirup yang mengandung ethylene glycol terkait munculnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus gangguan ginjal akut pada anak akibat cemaran Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG) pada pelarut obat sirop, saat ini berangsur selesai. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) memastikan sebanyak 340 obat sirop yang sudah dinyatakan aman setelah uji ulang di ranah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebanyak 340 dari ribuan obat sirop sudah kembali beredar dan dijual di pasaran.  Selama 3 bulan sejak mencuatnya kasus cemaran terhadap obat sirup yang diduga menjadi penyebab acute kidney injury (AKI) atau gagal ginjal akut pada anak (GGAPA) di Indonesia, kali ini masyarakat sudah lebih lega. Sebab sejak 2 November, Kementerian Kesehatan menegaskan tak ada lagi kasus gangguan ginjal akut pada anak.  Hingga 13 Desember 2022 tercatat 324 kasus AKI/GGAPA dengan 200 kasus meninggal dunia. Ketua GPFI Tirto Koesnadi mengatakan cemaran obat sirup merupakan kejadian yang belum pernah terjadi dalam Industri Farmasi (IF) Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Industri farmasi nasional memproduksi 90 persen dari total volume obat nasional dengan berbagai jenis tablet, sirop, injeksi, kapsul, inhalasi dan berbagai produk obat lainnya.  "Namun, kasus pencemaran ini hanya terjadi pada spesfik sirop saja, dan tidak terjadi pada semua jenis produk obat dari industri farmasi lainnya. Hal ini menunjukkan mayoritas sistem kualitas produksi industri farmasi dan sistem pengawasan dan pembinaan BPOM sudah mayoritas berjalan baik, namun ada penyebab spesifik yang menyebabkan hanya sirop yang bermasalah," tegasnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (20/12).  Menurut data per 15 Desember 2022, dari sekitar 2.400 item obat sirup yang diuji, 340 item obat sirop telah dinyatakan oleh BPOM aman dan layak konsumsi. Berdasarkan fakta belum adanya panduan metode pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi, maka GPFI mendukung agar Kemenkes berkolaborasi dengan BPOM dapat membuat farmakope panduan pemeriksaan EG dan DEG pada produk jadi.  "Harapannya bisa menjadi panduan pertama di dunia sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," jelasnya.  Sanksi Hukum  Sejauh ini BPOM sudah mencabut izin 6 perusahaan farmasi yang terbukti lalai dalam memeriksa pelarut yang mereka gunakan dari cemaran. Direktur Eksekutif GPFI Elfiano Rizaldi, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mendorong aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menindak dengan tegas agar memberikan efek jera kepada oknum pemasok yang menipu dan memalsukan bahan baku penolong kepada industri farmasi. Selain itu mendorong otoritas kesehatan atau obat untuk melakukan pembinaan kepada industri farmasi yang melakukan kelalaian atau ketidakdisiplinan dalam proses produksi obat sirop.  Untuk obat sirop bisa diedarkan kembali, berdasarkan persyaratan ketat dari BPOM, ada 12 aspek pemeriksaan mutu dan keamanan yang wajb diperiksa Industri Farmasi dan diverifikasi detail oleh BPOM. Aspek tersebut mencakup verifikasi alur supplier bahan kimia, pemeriksaan kualitas dan keamanan semua bahan baku pelarut, proses produksi dan kualitas produk jadinya. Setelah melalui proses ketat tersebut, BPOM mengumumkan daftar produk aman yang layak dikonsumsi masyarakat.  Hingga saat ini sudah ada 340 jenis obat sirop yang telah dijamin keamananannya dan layak dikonsumsi masyarakat. Semua produk obat sirop yang telah diumumkan oleh BPOM dan telah tersedia di apotek dan toko obat berizin di seluruh Indonesia adalah obat sirop yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

Dijamin Aman Tanpa Cemaran EG dan DEG, 340 Obat Sirop Kembali Beredar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/D1E7A58B-D66E-470D-A868-A7DC889D19CB.jpg" alt="Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM RI Penny K. Lukito. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Update terbaru kasus gagal ginjal akut pada anak akibat obat sirop yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahkan obat produksi PT Ciubros Farma, Senin (12/12). Obat sirop itu mengandung EG dan DEG sangat tinggi yakni 246 kali lipat.  BPOM menyebutkan obat sirop produksi PT Ciubros Farma itu terbukti mengandung cemaran EG dan DEG sebesar 58,45 mg/mL atau 246,12 kali di atas ambang batas aman. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menjelaskan obat sirop yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut membuat BPOM menarik produk dari peredaran di seluruh Indonesia. BPOM juga memerintahkan untuk dilakukan pemusnahan terhadap seluruh bets produk sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas.  “Pada 7 November 2022 telah dilakukan pencabutan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) fasilitas sediaan cairan oral non-betalaktam dan dilakukan pencabutan Nomor Izin Edar seluruh produk sirup obat PT Ciubros Farma,” lanjut Penny kepada wartawan, Senin (12/12). <h3>Apa saja merek obat sirop tersebut?</h3> Produk obat PT Ciubros Farma yang diperintahkan untuk ditarik dan dimusnahkan, antara lain Citomol Sirup, Citoprim Suspensi, Floradryl Sirup, Obat Batuk Popalex Sirup, Citophenicol Suspensi, dan Citocetin Suspensi. Pemusnahan tahap awal dilakukan pada Citomol Sirup sejumlah 134.274 botol dan Citoprim Suspensi sejumlah 57.933 botol.  PT Ciubros Farma masih berproses untuk melakukan penarikan produk-produk obatnya yang TMS dari peredaran. Sisa stok produk obat dan hasil penarikan dari peredaran yang akan dimusnahkan sejumlah total 549.064 botol, berdasarkan data laporan PT Ciubros Farma per tanggal 29 November 2022.  “Untuk menjamin produk tersebut tidak beredar lagi di masyarakat, pemusnahan dilakukan terhadap semua produk sirup obat hasil penarikan dari peredaran maupun yang masih dalam persediaan, termasuk bahan baku pelarut yang tidak memenuhi syarat,” kata Penny.  Proses pemusnahan tahap awal ini dilakukan di PT Wastec International, Semarang dengan metode yang tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia dan tidak mencemari lingkungan. Proses pemusnahan disaksikan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.  “Kami imbau masyarakat untuk tidak membeli obat karena tergiur dari harga, tetapi belilah obat dari fasilitas pelayanan kefarmasian legal, seperti apotek dan toko obat. Jika masyarakat ingin membeli obat secara online, pembelian hanya dilakukan melalui platform Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah,” tutupnya.

Mengandung EG dan DEG 246 Kali Lipat, Obat Sirop Merek Ini Dimusnahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-galon-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana melabelisasi Air Minum Dalam Kemasan Galon Guna Ulang. Berkaca dari cemaran Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG) sebaiknya BPOM diminta tidak hanya melabelisasi satu kemasan plastik dengan BPA (bisphenol A) saja, tetapi perlu juga semua kemasan plastik.  &nbsp;  Apa itu BPA?   Adalah zat yang terdapat dalam kemasan, biasanya kaleng atau plastik. Fungsinya untuk memperkuat daya tahan kemasan sehingga bisa digunakan ulang. Komposisi BPA dalam wadah atau kaleng ini sangat kecil, dan tidak mudah untuk terurai.  Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Edy Halim, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak hanya melabeli satu jenis kemasan plastik saja, tapi harus dilakukan terhadap semua kemasan. Hal itu menurut dia, karena semua kemasan plastik itu mengandung zat-zat kimia berbahaya.  "Jadi, jika BPOM ingin mewacanakan pelabelan, ya semua harus dilabeli. Karena semua plastik itu sama-sama berbahaya bagi kesehatan," ujarnya dalam diskusi di Jakarta.  Menurutnya, jika BPOM mau buat pelabelan BPA, hal itu terkait dengan isu lingkungan di mana banyak sampah plastik yang menumpuk. Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan (Fateta) IPB dan Peneliti Senior SEAFAST IPB Prof Purwiyatno Hariyadi menyampaikan bahwa upaya pelabelan itu sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang pengendalian risiko dari senyawa kimia yang digunakan pada kemasan pangan yaitu ada di Peraturan BPOM 20/2019.  ’’Kalau memang sudah melewati ambang batas, ditarik tidak perlu dilabel. PP Pangan kita menyatakan bahwa semua regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pengawasan pangan harus melakukan kajian risiko. Nah ini yang harus dikomunikasikan," ujar Prof Purwiyatno.  Hal yang sama juga disampaikan oleh Pakar Polimer Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmad Zainal Abidin. Ia merasa labelisasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Galon Guna Ulang (GGU) tidak perlu lagi karena sebenarnya Peraturan BPOM 20/2019 itu sudah cukup. ’’Di aturan PBOM 20/2019 itu semua sudah dituliskan. Itu lebih accepted dan produk yang diedarkan juga sudah disertifikasi oleh BPOM,”  katanya.  Menurutnya, migrasi BPA dari galon guna ulang ke produk air di dalamnya itu masih seperseratus dari kadar maksimum yang diizinkan. Termasuk sampel galon yang terjemur sinar matahari, meski memang ditemukan adanya kandungan migrasi yang lebih tinggi dari yang ditempatkan di tempat yang tidak terkena matahari, namun kadarnya juga masih jauh di bawah batas maksimum yang diizinkan.  Dari sisi ilmiah, kata Zainal, semua zat kimia itu pasti berbahaya. Tidak hanya BPA, zat-zat prekursor yang digunakan untuk membuat botol atau galon plastik PET (polyethylene terephthalate) atau sekali pakai juga sama-sama ada bahayanya. Salah satunya termasuk EG dan DEG.  ’’Etilen glikol yang menjadi salah satu prekursor yang digunakan untuk membuat botol atau galon plastik PET atau sekali pakai itu sangat beracun dan bisa menyerang sistem saraf pusat, jantung dan ginjal serta dapat bersifat fatal jika tidak segera ditangani,” kata Zainal. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Berkaca dari EG-DEG, BPOM Diminta Labelisasi Semua Kemasan Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya memastikan obat-obat sirop dan cari dari tiga industri farmasi terbukti menggunakan pelarut obat Propilena Glikol yang tercemar Etilena Glikol dan Dietilena Glikol (EG dan DEG). Kedua cemaran senyawa itu memicu risiko gangguan ginjal akut pada anak.  Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dari hasil penelusuran sampel obat sirop dari Kementerian Kesehatan, BPOM menemukan tiga industri farmasi terbukti menggunakan bahan baku yang tercemar senyawa berbahaya tersebut. Penny menyebutkan ketiga industri itu.  "Dari hasil penelusuran, ada dua industri farmasi yakni PT Yarindo Farmatama dengan alamat Serang, Banten, dan PT Universal Pharmaceutical Industries di Medan, Sumatera Utara," kata Penny kepada wartawan secara virtual, Senin (13/10).  "Lalu dari daftar 102 obat yang diberikan Kemenkes, terbaru dari PT Afifarma (di Kediri) melebihi standar. Bahan baku melebihi standar, kami hold dulu sediaan cair. Jadi total ada 3 farmasi," tegas Penny.  Obat yang mengandung cemaran tersebut adalah obat cair bernama Flurin produksi PT Yarindo Farmatama. Lalu obat cair atau sirup bernama Unibebi dari PT Universal Pharmaceutical Industries. Dan Paracetamol sirup dari PT Afi Pharma.  "Ketiganya mendapatkan bahan baku yang tercemar EG dan DEG," tegas Penny.  Penny menambahkan penindakan ini merupakan sikap pemerintah bahwa kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan. Ia menyebut kematian anak-anak akibat indikasi obat yang tercemar adalah sesuatu yang menyedihkan.  "Gagal ginjal pada anak menelan kematian pada anak. Ada indikasi ada kaitannya disebabkan oleh sumber konsumsi obat sirop anak konsentrasi tinggi EG dan DEG, didapatkan dari pelarut yang digunakan," jelas Penny.  Sanksi untuk Industri  Penny menegaskan BPOM sudah menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan merespons permasalahan yang ada. Selain menetapkan sanksi administrasi, kata dia, dan juga ada indikasi aspek kejahatan atau pidana.  "Kami tindaklanjuti dengan aspek pidana. Pengawasan sampling terbukti bahwa perusahaan atau produsen dengan bahan baku pelarut mengandung pencemar EG dan DEG di atas ambang batas," ungkap Penny.  Hasil pemeriksaan, kata dia, BPOM menemukan bukti bahwa industri farmasi mengubah bahan baku dan juga melakukan perubahan pada pemasoknya tanpa melalui proses izin perubahan bahan baku. Seharusnya izin perubahan bahan baku harus dilakukan oleh para produsen tersebut.  "Apabila perubahan harus melaporkan ke BPOM. BPOM berikan sanksi berupa penghentian produksi, pemusnahan, penarikan. Terjadi pelanggaran sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan seluruh izin edar dari industri dicabut," katanya.  "Kesimpulannya, patut diduga telah terjadi tindak pidana memproduksi dan mengedarkan obat-obatan yang tak memenuhi syarat dan mutu tentang kesehatan. Ancaman pidana paling lama 10 tahun denda Rp 1 miliar. Belum lagi jika ada kaitannya dengan kematian akan ada ancaman lain ya," katanya.

Obat Sirop 3 Farmasi Nakal ini Terbukti Mengandung EG-DEG Lebihi Batas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/desak-polres-makota-komnas-perlindungan-anak-ikut-laporkan-oknum-guru_m_.jpg" alt="Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait saat memediasi massa aksi di depan Mapolres Makota, Senin (18/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait saat memediasi massa aksi di depan Mapolres Makota, Senin (18/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Munculnya isu senyawa Etilen Glikol (EG) pada obat sirop banyak yang mencoba mengaitkan pada kemasan lain. Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait yang selama ini fokus memperjuangkan pelabelan pada galon guna ulang mendapat banyak pertanyaan.  Pada kesempatan ini, Arist secara tegas menyampaikan bahwa langkah BPOM sudah tepat untuk menarik peredaran pada obat sirop yang mengandung EG dan akan mempidanakan dua industri yang mengedarkan produk dengan cemaran EG melebihi ambang batas. Pasalnya, cemaran bahan ini diduga menjadi pemicu ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak Indonesia.  Arist Merdeka Sirait tak ingin isu EG ini justru mengaburkan perjuangan utama pelabelan galon guna ulang yang mengandung bisphenol A (BPA). "Langkah BPOM sudah tepat dengan memberi label pada galon guna ulang yang mengandung BPA. Banyak jurnal dan penelitian bahaya BPA bagi anak-anak, sehingga sudah banyak pula negara negara maju melarangnya. Dengan pengesahan Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM No 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, BPOM telah melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi kesehatan anak-anak sejak dini" tutur Arist Merdeka Sirait.  Dia menambahkan, sebenarnya EG senyawa polimer ini terdapat pada obat sirop sebagai bahan pelarut, hanya saja ada suatu hal yang salah dan tidak sesuai dengan standar keamanan obat yang telah ditetapkan oleh BPOM.  Adapun ada pihak yang mencoba mengaitkan dengan kemasan AMDK botol dan galon beebahan PET terlalu dipaksakan.  Lebih jauh Arist menjelaskan bahwa kemasan yang terbuat dari polikarbonat sudah jelas dilarang di negara negara maju dan menjadi point of concern WHO untuk tidak lagi menggunakan polikarbonat akan tetapi diganti dengan PET. PET justru jadi jalan keluar kemasan yang lebih aman dan direkomendasikan untuk digunakan.  Sementara itu, menurut Prof Chalid, Pakar Polymer dan Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) menyampaikan secara gamblang bahwa jika dalam obat sirop Etilen Glikol dicampurkan dalam bentuk cair dan ikut diminum, berbeda dengan penggunaan EG sebagai senyawa pengikat dalam plastik PET yang sulit untuk luruh.  Pada obat, kandungan EG dianggap berbahaya karena digunakan untuk melarutkan bahan-bahan obat dan masuk ke tubuh karena ikut diminum.  ’’Sedangkan untuk PET senyawa ini sekedar dipakai sebagai aditif untuk mengikat polimer, dan hanya bermigrasi jika kondisi ekstrem, yakni terpapar panas yang mencapai 200 derajat Celsius,’’ urainya.  Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina juga mengaku mendapat banyak pertanyaan seputar EG. Menurut Arzeti, yang perlu diperhatikan adalah ambang batasnya, dan ini sudah diatur secara khusus oleh BPOM mengenai keamanan pada kemasan pangan. "Masyarakat tidak perlu panik dan khawatir mengaitkan EG yang ada di obat sirop dengan EG pada kemasan pangan," papar Arzeti. (*)

Ketua Komnas PA Apresiasi BPOM Beri Label Galon Mengandung BPA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eg