<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 ditetapkan paling lambat pada 31 Maret 2024. Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau <em>Electronic Filling Identity Number.</em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EFIN merupakan nomor identitias yang diterbitakan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling. Namun, jika lupa EFIN maka otomatis tidak dapat melanjutkan lapor SPT pajak maupun mengakses layanan perpajakan elektronik lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun tidak perlu panik, jika mengalami lupa EFIN. Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkannya kembali melalui layanan yang disediakan Ditjen Pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014458579/soroti-harga-tiket-pesawat-periode-mudik-lebaran-menko-pmk-belum-intervensi-maskapai">Soroti Harga Tiket Pesawat Periode Mudik Lebaran, Menko PMK Belum Intervensi Maskapai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi, menghubungi kantor pajak, melakukan pengecekan kotak masuk email, datang langsung ke kantor pajak terdekat, melakukan live chat pajak, kirim email, dan mengakses aplikasi M-Pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum mengakses layanan lupa EFIN, wajib pajak dapat menyiapkan sejumlah dokumen untuk dilakukan verifikasi dan proses konfirmasi data atau informasi. Berikut ini data yang harus Anda siapkan saat mengajukan kembali EFIN ketika lupa EFIN atau EFIN hilang:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kartu tanda Penduduk (KTP)</div> <div dir="auto">2. Nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)</div> <div dir="auto">3. Alamat rumah terdaftar pada saat registrasi EFIN sebelumnya</div> <div dir="auto">4. Alamat email atau nomor ponsel terdaftar pada saat registrasi EFIN sebelumnya</div> <div dir="auto">5. Tahun pajak SPT terakhir (misalnya, SPT terakhir yang dilaporkan adalah SPT Tahun Pajak 2022 yang disampaikan pada Maret 2023, maka jawabannya adalah 2022).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun layanan lupa EFIN yang disediakan DJP, sebagai berikut:</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>1. Hubungi KPP melalui telepon</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anda dapat menghubungi petugas pajak lewat saluran telepon melalui Kring Pajak 1500200 atau telepon resmi KPP. Perlu diperhatikan, satu panggilan telepon Wajip Pajak (WP) hanya untuk satu kali permohonan layanan lupa EFIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pastikan Anda sendiri yang melakukan panggilan (telepon). Sebab petugas nanti akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO). PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan penelepon merupakan pihak yang melakukan permohonan lupa EFIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, petugas akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang Anda diberikan dengan database DJP. Jika semua data sudah sesuai atau cocok, maka petugas akan membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF Terproteksi melalui email yang sudah Anda daftarkan sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satu email WP hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Dalam permohonan lupa EFIN yang diajukan lewat email, harus dilengkapi Proof of Record Ownership (PORO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anda juga harus mengirimkan swafoto atau selfie sambil memegang KTP dan kartu NPWP. Petugas nanti akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang Anda berikan dengan database DJP. Apabila semua data sudah sesuai, petugas akan membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF ke email Anda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Permohonan Melalui Live Chat</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menghubungi petugas pajak lewat telepon, Anda juga dapat mengajukan lupa EFIN atau EFIN hilang melalui layanan Live Chat DJP. Untuk pengajuan saat lupa EFIN atau hilang EFIN melalui Live Chat Pajak, silakan kunjungi laman situs&nbsp;<a href="http://pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1710914166035000&amp;usg=AOvVaw27Fu0mjMpwiJ_2MqqekbBT">pajak.go.id</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Setelah masuk ke laman utama DJP, pada bagian kanan bawah situs DJP akan muncul logo &ldquo;Tanya Fisko&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Selanjutnya, klik logo Live Chat Pajak tersebut, kemudian pilih identitas Anda (wajib pajak yang ber-NPWP/NIK atau Non-NPWP).</div> <div dir="auto">- Kemudian klik &ldquo;Selanjutnya&rdquo;, lalu isi data identitas Anda pada kolom yang tersedia (NPWP/NIK, Nama, Email, Telepon).</div> <div dir="auto">- Lalu pilih jenis pertanyaan yang akan diajukan, dan klik &ldquo;Mulai Percakapan&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Petugas resmi pajak akan melayani melalui fitur chat tersebut.</div> <div dir="auto">Sempaikan kepada petugas bahwa Anda lupa EFIN untuk lapor SPT online.</div> <div dir="auto">- Petugas pajak selanjutnya akan memberikan langkah-langkah kepada Anda untuk mendapatkan kembali nomor EFIN.</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>3. Mengajukan Melalui Email</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak orang pribadi dapat mengajukan permohonan lupa EFIN ke email:&nbsp;<a href="mailto:lupa.efin@pajak.go.id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lupa.efin@pajak.go.id</a>, dengan cara berikut:</div> <div dir="auto">- Gunakan email yang terdaftar, buat permohonan dengan subjek email: &ldquo;Lupa EFIN&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Cantumkan NPWP, Nama wajib pajak, Alamat terdaftar, Nomor telepon/handphone terdaftar. Juga melakukan afirmasi dengan mengetik: &ldquo;Saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses informasi yang diminta. Saya bersedia menanggung akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila di kemudian hari saya terbukti bukan pihak yang memiliki hak.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Melalui Aplikasi M-Pajak</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anda juga dapat menggunakan llayanan lupa EFIN melalui saluran M-Pajak DJP, caranya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Unduh dan install aplikasi M-Pajak di Google Play bagi pengguna Android, atau M-Pajak di App Store jika menggunakan iOS.</div> <div dir="auto">Setelah ter-install, buka aplikasi M-Pajak, pada halaman utama klik menu &ldquo;EFIN&rdquo;.</div> <div dir="auto">- Masukkan data yang diminta dengan benar.</div> <div dir="auto">Ikuti instruksi pengambilan swafoto dan lakukan konfirmasi data wajib pajak.</div> <div dir="auto">- Setelah foto wajib pajak tervalidasi, sistem akan mengirimkan EFIN ke alamat email Anda yang terdaftar.</div> <div dir="auto">- Apabila validasi foto diri tidak sesuai, sistem akan mengirim kode verifikasi ke nomor ponsel Anda yang terdaftar.</div> <div dir="auto">- Kemudian masukkan kode verifikasi tersebut, jika kode sesuai, sistem akan mengirimkan EFIN ke email terdaftar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>5. Datang ke Kantor Pajak Terdekat</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila Anda memilih untuk datang langung ke kantor pajak untuk mengurus lupa EFIN, berikut langkah-langkahnya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan.</div> <div dir="auto">- Cari alamat KPP terdekat dengan cek Unit Kerja DJP.</div> <div dir="auto">- Datang langsung ke kantor pajak terdekat.</div> <div dir="auto">- Lakukan pedaftaran layanan pada loket pelayanan terpadu.</div> <div dir="auto">- Serahkan berkas dan petugas akan memeriksanya.</div> <div dir="auto">- Jika data sudah lengkap dan benar, EFIN akan dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>6. Cara Lain jika Lupa EFIN</strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">Selain melalui layanan informasi di atas, masih ada beberapa cara lain yang bisa dicoba ketika Anda lupa EFIN pajak atau EFIN hilang, yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Bongkar kembali berkas-berkas perpajakan, mungkin saja kertas nomor EFIN WP terselip di sana.</div> <div dir="auto">2. Jika belum ketemu, silakan cek inbox email. Ketika kata kunci&nbsp; &ldquo;EFIN&rdquo; pada kolom pencarian (search), barangkali Anda belum menghapusnya email dari DJP.</div>

Jika mengalami lupa EFIN, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkannya kembali melalui layanan yang disediakan Ditjen Pajak.

6 Cara Jika Lupa EFIN untuk Lapor SPT Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, wajib pajak (WP) sudah bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023. Paling lambat SPT Tahunan dilaporkan pada 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajaknya ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Minggu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014050649/pasca-ott-kpk-tetapkan-kasubag-umum-dan-kepegawaian-bppd-sidoarjo-siska-wati-jadi-tersangka">Pasca OTT, KPK Tetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati Jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitias yang diterbitakan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, bagaimana jika lupa EFIN saat akan melakukan pelaporan SPT Tahunan? Begini 4 solusi untuk mengatasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Telepon nomor resmi KPP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi KPP. Nomor telepon resmi KPP tempat Anda terdaftar dapat dilihat pada link&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/unit-kerja" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id/unit-kerja&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw3oLhp4BwBCr1i2_WKHjUDy">www.pajak.go.id/unit-kerja</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang perlu diperhatikan, satu panggilan telepon/whatsapp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kode EFIN wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memastikan penelepon tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui surel, adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan mencegah penyalahgunaan data wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan lupa</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EFIN melalui surel resmi KPP. Satu surel wajib pajak hanya dapat digunakan untuk satu permohonan layanan lupa EFIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan wajib pajak lewat surel dilengkapi PORO (pengertian PORO sudah saya jelaskan di atas). Persyaratan yang harus dikirimkan yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Scan formulir permohonan EFIN, centang pada jenis permohonan cetak ulang. Formulirnya dapat diunduh di&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw1NzOD-OUjzVSsT9SScvF1N">www.pajak.go.id/id/formulir-<wbr />permohonan-EFIN</a>. Pastikan nomor telepon dan surel yang ditulis di formulir masih aktif.</div> <div dir="auto">- Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA)</div> <div dir="auto">- Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP</div> <div dir="auto">- Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui surel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Agen Kring Pajak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan informasi perpajakan berupa informasi lupa EFIN (dengan syarat EFIN sudah pernah diaktifkan) dapat diperoleh melalui saluran telepon 1500200, Twitter, @kring_pajak, dan live chat di&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw2sli6qfgDqcJh5Ob4f9yQ2">www.pajak.go.id</a>. Sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor telepon genggam, dan alamat surel (email) yang didaftarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk layanan Twitter, cukup mention satu kali untuk masuk ke dalam antrian layanan lupa EFIN dan silakan cek DM untuk ditindaklanjuti pada hari kerja berikutnya. Untuk layanan telepon dan live chat, dapat diakses mulai Senin - Jumat pukul 08.00 sd 16.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Direct Message (DM) akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DJP mengelola akun media sosialnya dengan sangat bagus. Media sosial DJP digunakan untuk menyebarkan informasi perpajakan di era digital seperti saat ini. Wajib pajak dapat menanyakan informasi terkait cara permohonan layanan lupa EFIN melalui akun media sosial KPP terdaftar. Bisa melalui twitter, facebook, atau instagram resmi KPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah mengirimkan DM ke akun media sosial KPP terdaftar, memang wajib pajak tidak langsung diberitahu kode EFIN Anda, mengingat adanya PORO tadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nanti setelah DM di media sosial KPP, wajib pajak akan mendapatkan informasi mengenai penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratannya apa saja, dan apa yang harus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, wajib pajak (WP) sudah bisa melakukan pelaporan SPT.

Mau Lapor SPT Tahunan Tapi Lupa EFIN? Cek 4 Solusi untuk Mengatasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, masyarakat sudah bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023. Paling lambat dilaporkan pada Maret 2024.</p> <p>"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Peribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret jika tahun pajak sama dengan tahun kalender," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Minggu (28/1).</p> <p>Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak (WP) yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajak pada tanggal 31 Maret 2025.</p> <p>"Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025," imbuhnya.</p> <p><strong>Lalu, bagaimana cara lapor SPT Tahunan secara online?</strong></p> <p>Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitias yang diterbitakan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.</p> <p>Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</p> <p><strong>Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahap dan cara lapor SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling:</strong></p> <p>1. Pastikan sudah memperoleh bukti potong dari perusahaan<br />2. Buka situs web DJP Online di https://djponline.pajak.go.id.<br />3. Masukkan NPWP beserta kata sandi. Kemudian isi kode keamanan dan klik &ldquo;login&rdquo;.<br />4. Klik &ldquo;Lapor&rdquo; dan pilih layanan &ldquo;E-Filing&rdquo;. Klik &ldquo;Buat SPT&rdquo;.<br />5. Akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab dengan tepat untuk mendapatkan formulir SPT tahunan 1770 SS. Jika benar, maka akan muncul kolom SPT 1770 SS.<br />6. Formulir akan muncul di layar. Isi kolom yang ada sesuai dengan bukti potong pajak.<br />7. Lalu isi formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT.<br />8. Isi data SPT.<br />9. Klik &ldquo;Berikutnya&rdquo;.<br />10. Akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik &ldquo;Di Sini&rdquo; untuk mengambil kode verifikasi. Setelah itu akan dikirim notifikasi kode verifikasi ke surel atau nomor ponsel.<br />11. Kemudian salin kode verifikasi pada kolom yang sudah disediakan dan klik &ldquo;Kirim SPT&rdquo;.<br />12. Setelah itu secara otomatis SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ditjen Pajak akan mendapat laporan SPT Tahunan Pribadi terbaru secara real-time.</p>

Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak pribadi tentu harus memastikan sudah memiliki EFIN.

Begini Cara Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi Paling Lambat 31 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/npwp/">NPWP</a>) diminta untuk melaporkan Surat Pemberian Tahunan (SPT). Adapun, untuk pelaporan SPT ini batas waktu yang ditentukan adalah 31 Maret 2022.<br /> <br /> Namun dalam pelaporan ini, tentu ada kendala yang biasanya dialami oleh wajib pajak. Salah satu kendala umum yang terjadi adalah lupa kode <em>Electronic Identification Number</em> atau EFIN.<br /> <br /> Kode EFIN ini merupakan nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada <a href="https://www.jawapos.com/tag/wajib-pajak/">wajib pajak</a> sebagai syarat melakukan pelaporan SPT melalui transaksi elektronik e-Filling. Kode ini juga bisa digunakan ketika hendak melakukan reset kata sandi dan e-mail.<br /> <br /> Jadi, apa yang perlu dilakukan wajib pajak apabila menemui kendala tersebut? Berdasarkan laman DJP, terdapat sejumlah cara yang dilakukan, antara lain:<br /> <br /> <strong>1. Menelepon atau WhatsApp nomor resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)</strong><br /> <br /> Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi <a href="https://www.jawapos.com/tag/kkp/">KPP</a>. Nomor telepon resmi KPP tempat Anda terdaftar dapat dilihat pada link www.pajak.go.id/unit-kerja. Yang perlu diperhatikan, satu panggilan telepon/WhatsApp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kode EFIN wajib pajak.<br /> <br /> Untuk memastikan penelepon tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan, petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data <em>Proof of Record Ownership</em> (PORO). Ini adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui surel adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan.<br /> <br /> <strong>2. Kirim melalui e-mail KPP</strong><br /> <br /> Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan lupa EFIN melalui surel resmi KPP. Satu surel wajib pajak hanya dapat digunakan untuk satu permohonan layanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lupa-efin/">lupa EFIN</a>. Permohonan wajib pajak lewat surel dilengkapi PORO (pengertian PORO sudah saya jelaskan di atas). Persyaratan yang harus dikirimkan yaitu:<br /> a) Scan formulir permohonan EFIN, centang pada jenis permohonan cetak ulang. Formulirnya dapat diunduh di www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN. Pastikan nomor telepon dan surel yang ditulis di formulir masih aktif.<br /> b) Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA)<br /> c) Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP<br /> d) Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP<br /> <br /> Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui surel.<br /> <br /> <strong>3. Agen Kring Pajak</strong><br /> <br /> Layanan informasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/perpajakan/">perpajakan</a> berupa informasi lupa EFIN (dengan syarat EFIN sudah pernah diaktifkan) dapat diperoleh melalui saluran telepon 1500200,<em> Twitter, @kring_pajak,</em> dan<em> live chat</em> di www.pajak.go.id.<br /> <br /> Sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor telepon genggam, dan alamat surel (email) yang didaftarkan. Untuk layanan <em>Twitter</em>, cukup <em>mention</em> satu kali untuk masuk ke dalam antrean layanan lupa EFIN dan silakan cek DM untuk ditindaklanjuti pada hari kerja berikutnya. Untuk layanan telepon dan<em> live chat,</em> dapat diakses mulai Senin - Jumat pukul 08.00 sd 16.00 WIB.<br /> <br /> <strong>4. Direct Message (DM) akun medsos KPP</strong><br /> <br /> DJP mengelola akun media sosialnya dengan sangat bagus. Media sosial DJP digunakan untuk menyebarkan informasi perpajakan di era digital seperti saat ini. Wajib pajak dapat menanyakan informasi terkait cara permohonan layanan lupa EFIN melalui akun <a href="https://www.jawapos.com/tag/media-sosial-kpp/">media sosial KPP</a> terdaftar. Bisa melalui <em>Twitter, Facebook,</em> atau <em>Instagram</em> resmi KPP.<br /> <br /> Format nama akun media sosial pajak sudah terseragam, nama akunnya <em>@pajak</em> (kemudian diikuti nama daerah), contohnya <em>@pajaktemanggung</em> untuk akun media sosial resmi KPP Pratama Temanggung atau <em>@pajakwonosobo</em> untuk akun resmi KP2KP Wonosobo.<br /> <br /> Setelah mengirimkan DM ke akun media sosial KPP terdaftar, memang wajib pajak tidak langsung diberitahu kode EFIN Anda, mengingat adanya PORO tadi. Nanti setelah DM di media sosial KPP, wajib pajak akan mendapatkan informasi mengenai penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratannya apa saja, dan apa yang harus dilakukan. Biasanya cara ini yang paling disenangi oleh milenial karena responsnya cepat.

Cara Mudah Dapatkan Kode EFIN Saat Hendak Isi SPT

efin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#efin

Berita Terkini

6 Cara Jika Lupa EFIN untuk Lapor SPT Tahunan

Mau Lapor SPT Tahunan Tapi Lupa EFIN? Cek 4 Solusi untuk Mengatasinya

Begini Cara Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi Paling Lambat 31 Maret 2024

Cara Mudah Dapatkan Kode EFIN Saat Hendak Isi SPT

Download Aplikasi JawaPos.com