<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/JKT-2-PELUNCURAN-LOGO-MUKTAMAR-PKB-FED-3JPG-1288859644.jpg" alt="Dari kiri Sekretaris SC Syaiful Huda Sekjen PKB Hasanudin Wahid Ketua SC Faizol Riza Ketua OC Cucun Syamsul Rizal Sekretaris OC Zainul munasicin saat Rapat Panitia Muktamar PKB 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Sekretaris SC Syaiful Huda Sekjen PKB Hasanudin Wahid Ketua SC Faizol Riza Ketua OC Cucun Syamsul Rizal Sekretaris OC Zainul munasicin saat Rapat Panitia Muktamar PKB 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tidak akan mengundang beberapa tokoh yang terkait dengan PBNU hadir di Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Dalam agenda tersebut, peserta Muktamar terdiri dari pengurus DPP, utusan DPW, utusan DPC, pimpinan dan Anggota FPKB DPR RI, serta Ketua Badan Otonom dan lembaga tingkat pusat PKB.&nbsp; Selain itu, ada pula tamu undangan yang akan hadir atas undangan DPP PKB selaku penyelenggara muktamar. Termasuk di dalamnya pimpinan negara hingga pimpinan partai politik.&nbsp; Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri mengatakan, hanya peserta Muktamar dan tamu undangan yang diizinkan memasuki arena Muktamar di Bali. Di luar itu tidak diizinkan masuk.&nbsp; Tokoh yang tidak diundang adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, mantan Sekjen PKB Lukman Edy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hingga mantan politikus PKB Effendy Choirie. Mereka tidak diundang karena ada yang sudah jadi pengurus partai lain. Ada pula yang secara otomatis keanggotaannya gugur karena berkampanye untuk partai lain pada pemilu, atau menyerang dan merusak kehormatan PKB.&nbsp; "Pak Effendy Choirie ya pasti nggak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," kata Hanif di Jakarta, Selasa (20/8). Selain mengampanyekan partai lain, pihak yang tidak diundang tersebut juga dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di publik. Sehingga, para tokoh tersebut dinilai tidak loyal pada partai dan bahkan merusak partai.&nbsp; "PKB sudah sukses pada Pemilu lalu dengan penambahan kursi di legislatif di berbagai tingkatan. Nah, mereka ini tidak mendukung, bahkan menyerang kita (PKB) di ranah publik," tegasnya. "Jadi andai saja mereka istiqamah di PKB, mau bersama-sama membesarkan PKB, ya tentu dan pasti kami undang," tukas Hanif.

DPP PKB tak mengundang sejumlah tokoh ke Muktamar PKB di Bali, seperti Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hingga Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Ogah Undang Ketua Umum PBNU hingga Menag Yaqut di Muktamar PKB, Hanif Dhakiri: Mereka Menyerang Kita   

<div id="m#msg-f:1806791202092221374" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG-20240725-WA0017-3620641899.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menanggapi keras pernyataan Effendy Choirie. Hanif meminta Choirie tidak mencampuri urusan PKB, sebab dia adalah pengurus Partai NasDem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014953288/harga-emas-antam-stabil-pada-posisi-rp-1-399000-per-gram">Harga Emas Antam Stabil pada Posisi Rp 1 399.000 per Gram</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai NasDem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Gak etis itu!&nbsp; Bisa merusak hubungan antar partai," ujar Hanif kepada wartawan, Kamis (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hanif, perilaku Choirie yang mengobok-obok PKB bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab, tindakannya telah ikut campur kepada urusan internal PKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita laporkan ke Bang Suryo Paloh selaku Ketum Nasdem, biar dikenakan disiplin partai," jelas Hanif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan era Kabinet Kerja Presiden Jokowi itu juga mengamini pernyataan Effendy Choirie yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural. Karena kedua pihak merupakan entitas berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKB partai politik yang dipayungi UU partai politik, NU ormas yang dipayungi UU Ormas. Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri- Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati," kata Hanif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanif mengaku bingung melihat PBNU sekarang. Pasalnya, beberapa waktu terakhir banyak menyerang PKB tanpa alasan yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga tidak tahu, apa yg sebenarnya terjadi dengan PBNU di bawah pimpinan mereka berdua, hingga NU terbelit banyak masalah, lalu marwah dan citranya jatuh di mata publik," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Effendy Choirie mengatakan, PKB tidak akan pernah ada tanpa peranan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan PBNU. Menurutnya, ada partai di lingkungan NU yang gagal menjadi besar seperti PKU dan PNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada partai dari NU, dari kalangan PBNU yang tidak di-support&nbsp;oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri di lingkungan NU itu menjadi partai gurem," kata Choirie di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Choirie menilai, PKB bisa sebesar sekarang tak lepas dari peran Gus Dur dan PBNU. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menanggapi keras pernyataan Effendy Choirie. Hanif meminta Choirie tak ikut campur

Sebut PKB Besar karena Jasa Peran Gus Dur dan PBNU, Hanif Dhakiri ke Effenfy Choirie: Urus Saja Partaimu Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-4-1130902215.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana KPK memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tertunda kemarin. Sebab, ketua umum PKB yang baru mendeklarasikan diri sebagai bacawapres pendamping Anies Baswedan itu tidak hadir. Alasannya, Muhaimin sedang menghadiri acara di Kalimantan Selatan. &rdquo;Kami sudah menerima konfirmasi bahwa yang bersangkutan (Muhaimin, Red) tidak bisa hadir. Ada agenda lain,&rdquo; ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin. Muhaimin meminta agar pemeriksaan dirinya dilakukan pada Kamis (7/9). Namun, Ali Fikri justru menyatakan bahwa KPK akan memeriksa Muhaimin pekan depan dengan hari yang belum ditentukan. Alasannya, tim penyidik KPK sedang melakukan agenda lain. Yakni, pengumpulan bukti di beberapa daerah. Ali menampik bahwa kasus itu dituding bermuatan politis. Sebab, surat pemanggilan Muhaimin sebagai saksi dilayangkan sejak 31 Agustus. Sebelum deklarasi Muhaimin sebagai bacawapres. &rdquo;Ini sekaligus menegaskan tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut,&rdquo; paparnya. Senin (4/9) lalu KPK telah memeriksa mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Reyna Usman. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Namun, Senin lalu pemanggilannya sebagai saksi. &rdquo;Dia dikonfirmasi terkait dengan perencanaan pengadaan (sistem proteksi TKI) tersebut, kemudian pelaksanaan lelang dan sebagainya,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, satu-satunya cara agar KPK tidak dianggap berpolitik adalah bekerja secara cepat. KPK harus menangani kasus itu secepatnya sebelum Pilpres 2024. &rdquo;Harus gercep (gerak cepat, Red),&rdquo; ujarnya. Kasus tersebut harus sampai ke meja hijau. Dengan demikian, siapa pun yang dianggap terlibat bisa mendapatkan keadilan. Kalau ternyata Muhaimin terbukti tidak bersalah, namanya akan bersih. &rdquo;Saya kira Cak Imin juga menginginkan ini,&rdquo; paparnya. Saat hakim di persidangan memutuskan tidak bersalah, lanjut dia, tentu Muhaimin tidak memiliki beban untuk mengikuti pilpres. Dengan begitu, semuanya nyaman dalam menjalankan tugas masing-masing. &rdquo;Kan lebih plong kalau sudah pasti,&rdquo; tuturnya. Dia mengingatkan, jangan sampai kasus tersebut menggantung sampai Pilpres 2024. Hal itu justru akan menimbulkan penilaian bahwa ada tendensi politik dalam KPK. &rdquo;Padahal, hukum itu tidak ada hubungannya dengan politik,&rdquo; tegasnya. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Cak Imin belum bisa memenuhi panggilan KPK karena harus menghadiri agenda yang sudah lama dijadwalkan. Yaitu, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Cak Imin datang dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua DPR. Dia dijadwalkan secara resmi membuka perlombaan bertaraf internasional itu. Terkait kasus yang sedang ditangani KPK, Gus Jazil yang kemarin menemani Muhaimin ke Kalsel enggan mengomentari. Pada bagian lain, Partai Nasdem yang mengusung Muhaimin sebagai bacawapres juga merespons langkah KPK. Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi mengaku kaget saat kali pertama mendengar KPK akan memanggil Muhaimin. Sebab, kasus dugaan korupsi itu terjadi pada 2012 atau lebih dari 10 tahun lalu. Sepanjang itu pula tidak pernah terdengar ada perkembangan penanganan. &rdquo;Begitu Cak Imin dideklarasikan sebagai cawapres, tiba-tiba kasus ini muncul,&rdquo; kata Gus Choi di Nasdem Tower kemarin. Secara akal sehat, kata Gus Choi, rentetan tersebut sangat aneh. &rdquo;Ini betul proses hukum atau politik?&rdquo; imbuhnya bernada tanya. Gus Choi juga meminta siapa pun untuk tidak menyalahkan publik jika ada anggapan kriminalisasi. Menurut dia, anggapan tersebut sangat wajar dan bisa diterima secara akal. Dia pun meminta KPK untuk bekerja profesional dan independen. KPK harus bertindak atas dasar fakta hukum. &rdquo;Bukan atas dasar pesanan,&rdquo; tuturnya. Namun, Gus Choi menegaskan, apa pun keputusan KPK nanti, Nasdem tidak akan mengendurkan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pihaknya juga akan melakukan pembelaan hukum. &rdquo;Apa pun yang terjadi, kami semua akan membela sampai apa pun,&rdquo; terangnya. (elo/idr/lum/syn/far/lyn/c19/oni)

Rencana KPK memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tertunda kemarin.

KPK Tunda Pemeriksaan Muhaimin sebagai Saksi Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Tahun 2012

Effendy Choirie

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Effendy Choirie

Berita Terkini

Ogah Undang Ketua Umum PBNU hingga Menag Yaqut di Muktamar PKB, Hanif Dhakiri: Mereka Menyerang Kita

Sebut PKB Besar karena Jasa Peran Gus Dur dan PBNU, Hanif Dhakiri ke Effenfy Choirie: Urus Saja Partaimu Sendiri

KPK Tunda Pemeriksaan Muhaimin sebagai Saksi Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Tahun 2012

Download Aplikasi JawaPos.com