<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/fOtu47FJFD2obSC7jr6EcSeXTZ3zYwCIDC56pTx9-4079915056.jpg" alt="ILUSTRASI. Kepolisian Sektor Serpong berhasil menggagalkan rencana tawuran di wilayah Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Sabtu (9/8). (Humas Polres Tangsel untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kepolisian Sektor Serpong berhasil menggagalkan rencana tawuran di wilayah Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Sabtu (9/8). (Humas Polres Tangsel untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana tawuran antar kelompok berhasil digagalkan jajaran Polsek Serpong, pada Sabtu (9/8) dini hari yakni sekitar pukul 03.00 WIB. Aksi pencegahan itu terjadi di wilayah Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) setelah polisi menerima laporan dari warga. Informasi awal disampaikan warga kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Cilenggang, Bripka Asep yang kemudian meneruskan laporan ke Polsek Serpong. Tindakan cepat langsung dilakukan oleh tim patroli yang dipimpin Perwira Pengawas. Saat tiba di lokasi, aparat mendapati puluhan remaja sedang berkumpul di area pemakaman, diduga kuat tengah menunggu kelompok lawan untuk melakukan tawuran. Meski sempat mencoba melarikan diri, sebanyak 54 orang berhasil diamankan.&nbsp; Mereka diketahui berasal dari berbagai wilayah, seperti Cisauk, Pagedangan, Pamulang, Serpong, Jombang-Ciputat, hingga Gunung Sindur. "Petugas juga mengamankan 6 bilah senjata tajam, 1 botol kaca berisi bensin, serta 25 sepeda motor dan 28 ponsel," ungkap Kapolsek Serpong Kompol Suhardono, saat dikonfirmasi,&nbsp;Minggu (10/8). Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa rencana tawuran tersebut diatur melalui media sosial. Identitas admin grup yang menjadi penggerak kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Setelah diberikan pembinaan dan edukasi, seluruh pemuda yang diamankan dipulangkan ke orang tua masing-masing, dengan syarat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. "Semua sudah dipulangkan, diberikan edukasi disertai keluarga membuat pernyataan dan jadi catatan kami. Jika mengulangi lagi, akan kami proses secara hukum, semua di bawah umur dan sajam juga masih kami amankan sebagai barang bukti," tegas Suhardono. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi Program CETAR (Cegah Tawuran Antar Pelajar) yang digagas oleh Polres Tangsel sebagai bentuk pencegahan dini terhadap aksi kekerasan jalanan yang melibatkan anak-anak muda. Agar tidak terjerumus dalam aksi tawuran. Suhardono menegaskan, bila mereka kembali terlibat tawuran, sanksi hukum akan diberlakukan. "Pastinya kalau memang nanti terbukti melakukan tindak pidana akan kami proses sesuai hukum yang berlaku, efek jera secara psikologis jelas, dan pengawasan keluarga orang tua pasti akan lebih ketat lagi," pungkasnya.&nbsp;

Polsek Serpong menggagalkan tawuran yang direncanakan oleh remaja di Tangerang Selatan, mengamankan 54 orang dan sejumlah barang bukti.

Beri Efek Jera, Remaja Pelaku Tawuran Bakal Diproses Hukum Jika Mengulangi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/WhatsApp-Image-2025-01-29-at-121342-PM-1203372195.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita. Abdullah menyoroti kurangnya pengawasan Satgas Pangan yang tidak bisa mengantisipasi pelanggaran distribusi minyak goreng subdisi tersebut, hingga beredar produk Minyakita yang tak sesuai takaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami minta agar pihak berwajib mengusut tuntas kecurangan yang dilakukan pihak produsen. Jadi telusuri dengan seksama jaringan-jaringan yang bermain dalam kasus pengurangan takaran MinyaKita. Karena ini sudah sangat membuat rugi masyarakat,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Jumat (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia menegaskan, Pemerintah bersama penegak hukum harus menindak tegas produsen yang terbukti curang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan sampai rakyat terus-terus dirugikan karena kita ketahui belakangan ada banyak terungkap praktik-praktik kecurangan, termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara negara,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih&nbsp; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah menyegel produsen penyunat takaran Minyakita, yakni PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Tindakan tegas sangat dibutuhkan agar membuat jera para pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus ada sanksi yang lebih berat bagi pelanggar, baik pencabutan izin usaha bagi produsen yang tidak mematuhi ketentuan maupun sanksi hukuman pidana atas kecurangan yang dilakukan,&rdquo; ucap Abdullah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015761459/pemalsu-minyakita-di-sampang-dan-surabaya-beroperasi-secara-independen-manfaatkan-lonjakan-permintaan-saat-ramadhaan">Pemalsu Minyakita di Sampang dan Surabaya Beroperasi secara Independen, Manfaatkan Lonjakan Permintaan saat Ramadhaan &nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Legislator PKB itu menyoroti kurangnya pengawasan terkait distribusi minyak goreng. Termasuk, peran Satgas Pangan yang salah satu tugasnya mengawasi agar tidak terjadi praktik kecurangan di pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harusnya pengawasan lebih ditingkatkan. Jangan setelah ramai karena temuan masyarakat, baru berbondong-bondong sidak di mana-mana. Antisipasi lebih baik dibandingkan mengatasi sehingga masyarakat tidak menjadi korban,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdullah berharap, Pemerintah dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Termasuk jaminan semua produk pangan terbebas dari segala bentuk kecurangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hak-hak konsumen harus dilindungi dengan baik. Terutama dalam mendorong penerapan hukum perlindungan konsumen yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi jika dirugikan oleh praktik curang,&rdquo; papar Abdullah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka terkait pelanggaran produsen Minyakita. Produsen yang melanggar aturan kebanyakan memproduksi Minyakita dalam bentuk kemasan botolan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, belakangan diketahui kemasan bantalan Minyakita juga ditemukan adanya pengurangan takaran.</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri pun mengungkap modus licik pabrik produksi minyak goreng MinyaKita kemasan 1 liter yang isinya ternyata sudah disunat menjadi 750-800 mililiter.</div>

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita.

DPR Minta Polri Usut Tuntas Jaringan Produsen Minyakita untuk Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/SMKN-2-SOLO-DEMO-LAGI-3193263476-2083198080.jpg" alt="Siswa SMKN 2 Solo gelar aksi demonstrasi karena terancam tak bisa daftar SNBP buntut kelalaian pihak sekolah, Senin (3/2/2025). (Fauziah Akmal/ Radar Solo)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMKN 2 Solo gelar aksi demonstrasi karena terancam tak bisa daftar SNBP buntut kelalaian pihak sekolah, Senin (3/2/2025). (Fauziah Akmal/ Radar Solo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kelalaian pihak sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) berujung polemik. Harapan banyak siswa eligible untuk mencoba peruntungan di SNBP 2025 pun terancam pupus. Aksi protes yang dilakukan para siswa di beberapa daerah, seperti SMK Negeri 2 Solo, SMA Negeri 4 Palembang, dan sejumlah sekolah lainnya, mewarnai jalannya SNBP 2025. Mereka mengungkapkan rasa kecewanya. Menanggapi fenomena yang sedang ramai diperbincangkan, Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih mengatakan, pihaknya akan mengikuti apapun keputusan yang diambil panitia SNPMB. "Kalau (perpanjangan) mau dibuka ya dibuka, kalau enggak ya monggo saja. Tetapi menurut saya, sesekali nggak perlu dibuka, kalau menurut kami ya," tutur Nasih seusai menghadiri Airlangga Education Expo 2025 di Kampus Unair C, Surabaya, Jumat (7/2). Sebab menurut Nasih, pihak sekolah yang lalai mengisi PDSS SNBP bukan sebuah fenomena baru. Bahkan setiap tahun pelaksanaan, ada saja peristiwa siswa tidak bisa mendaftar karena kesalahan pihak sekolah. "Jadi kita harus saklek untuk bisa memenuhi, karena sebenarnya waktu (yang diberikan) sudah dari lama, (pengisiannya mulai awal januari sampai akhir, dan mereka (pihak sekolah tertentu) tidak melakukan apa-apa," imbuhnya.&nbsp; Melansir dari jadwal yang tertera pada laman&nbsp;snpmb.bppp.kemdikbud.go.id, pihak sekolah diberikan kesempatan untuk mengisi PDSS sejak Senin, 6 Januari sampai Jumat, 31 Januari 2025. Dalam laman resmi tersebut, dijelaskan pula langkah-langkah untuk mengisi PDSS secara runut. Oleh karena itu, Nasih menilai tidak alasan untuk membenarkan atau membela pihak sekolah atas kejadian ini. "Ya pasti lah, keteledoran dari sekolahnya. Kita sudah umumkan (jauh-jauh hari), sosialisasi juga nggak henti-hentinya. Di koran, di televisi ada informasi itu, tetapi sekolahnya agak kurang perhatian nampaknya," tutur Nasih. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu berharap portal pengisian PDSS SNBP 2025 tidak lagi diperpanjang. Ini sebagai efek jera agar pihak sekolah tak mengulangi kesalahan yang sama pada penerimaan mahasiswa tahun selanjutnya. "Kalau menurut kami itu harus ada pelajarannya. Misalnya mohon maaf, tahun ini kita kasih kesempatan, tahun depan akan teledor lagi. (ada pikiran)&nbsp;nggak papa toh nanti akan dibuka lagi.&nbsp;Nah ini yang gak kami inginkan," tandas Nasih.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair itu berharap portal pengisian PDSS SNBP 2025 tidak lagi diperpanjang, sebagai efek jera.

Usulkan PDSS SNBP 2025 Tak Diperpanjang agar Ada Efek Jera untuk Sekolah, Rektor Unair M Nasih: Harus Ada Pelajarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/mobil-minibus-pelindo-1334276470.jpg" alt="Mobil minibus warna putih (kanan) yang dikendarai pelaku tertangkap layar kamera CCTV melawan arus satu jalur di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Jumat (5/5)." width="100%">
<figcaption>Mobil minibus warna putih (kanan) yang dikendarai pelaku tertangkap layar kamera CCTV melawan arus satu jalur di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Jumat (5/5).</figcaption>
</figure> Kuasa Hukum Korban Kasus Dugaan Pengeroyokan Sebut Siap Ikuti Proses Hukum JawaPos.com&ndash;PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 menginginkan setiap perusuh di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diproses secara hukum. Itu agar timbul rasa jera dan menjadi contoh agar tidak terulang kembali. Deputi Humas dan Umum Pelindo Regional 3 Rendy Fendy mengungkapkan, belum lama lalu melaporkan seorang anak berusia 19 tahun berinisial MAR ke Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. &rdquo;Karena melakukan pemukulan terhadap seorang petugas sekuriti kami hingga mengalami patah tulang hidung,&rdquo; kata Rendy Fendy seperti dilansir dari Antara. Kejadiannya Jumat (5/5), saat terjadi kemacetan arus balik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pelaku MAR bersama ayahnya Muhammad Fitrianto mengendarai minibus putih nomor polisi L 1241 AAF menghindari kemacetan dengan melawan arus di jalur satu arah saat mengantar penumpang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Bapak dan anak itu tidak terima saat ditegur petugas sekuriti Pelindo yang mengingatkan bahwa aksinya melawan arus di jalan satu arah dapat membahayakan pengendara dan penumpang lain. Usai menurunkan penumpang, lantas mendatangi petugas sekuriti tersebut. Sempat terjadi keributan, hingga akhirnya sang anak MAR mematahkan tulang hidung sekuriti M. Islahun Nuril Fauzi dengan tinju keras. Rendy memastikan akan mengawal proses hukum perkara itu untuk menjadi contoh agar sikap arogansi serupa oleh siapapun di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak terulang kembali. &rdquo;Kami sudah menyerahkan bukti-bukti. Di antaranya visum dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Lalu bukti CCTV juga sudah kami serahkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,&rdquo; tutur Rendy Fendy. Menurut dia, kondisi korban yang mengalami patah tulang hidung sampai saat ini belum bisa masuk kerja. &rdquo;Korban masih mengalami pusing, trauma, dan dijadwalkan menjalani operasi untuk memperbaiki tulang hidung,&rdquo; ucap Rendy Fendy. Pelaku MAR bersama ayahnya, sesaat sebelum melakukan pemukulan terhadap petugas sekuriti Pelindo, sempat menunjukkan arogansi bahwa keduanya adalah keluarga dari pegawai Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ibu MAR disebut bekerja sebagai staf Tata Usaha Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selain itu kakeknya juga pensiunan ASN Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Namun pihak Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membantahnya. &rdquo;Belum ada konfirmasinya sampai saat ini. Di Kantor Otoritas belum ada yang mengaku bahwa pelaku saudaranya siapa. Belum ada yang mengonfirmasi,&rdquo; kata Kepala Humas Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Adies Frianto. Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membenarkan sedang menangani perkara yang dilaporkan Pelindo Regional 3. Hanya saja Kapolres AKBP Herlina dan Kasatreskrim AKP Arief Ryzki Wicaksana belum bersedia membeberkan hasil penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Dwi Heri Mustika, kuasa hukum MAR menyatakan, pihaknya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan (pasal 170 KUHP) yang dialami korban/pelapor MAR, seorang pelajar SMA Swasta kelas XI di Surabaya. Dugaan pengeroyokan itu terjadi di kawasan Jamrud Tanjung Perak Surabaya, Jumat (5/5). Dia menjelaskan, berdasar keterangan kliennya, MAR dan Muhamad Fitriyanto (bapak dari MAR), pada Jumat (5/5), keduanya saat itu mengendarai mobil dengan nomor polisi L 1241 AAF. Mereka bersama 3 (tiga) calon penumpang kapal. &rdquo;Mobil disetiri Muhamad Fitriyanto dengan penumpang klien kami, dan 3 (tiga) penumpang. Mobilnya melaju di sebelah kanan tol gate Pelabuhan Jamrud, Tanjung Perak,&rdquo; terang Dwi Heri Mustika. Sesampai di depan Kantor Pelindo Ill, lanjut dia, kliennya diteriaki dengan kata goblok oleh oknum port security. Setelah menurunkan penumpang, kliennya mendatangi oknum port security untuk menanyakan apa maksud teriakan kata goblok tersebut. &rdquo;Klien kami menyesalkan teguran dengan cara yang kurang elok itu. Kemudian klien kami turun dari mobil dan terjadi adu mulut hingga saling dorong antara oknum port security dengan MAR,&rdquo; terang Dwi Heri Mustika. Dia menjelaskan, oknum port security mendorong MAR hingga hampir terjatuh. MAR kemudian secara refleks seketika membela diri. Suasana makin keruh, setelah beberapa orang oknum port security dan beberapa orang tidak dikenal menuju arah MAR dan Muhamad Fitriyanto. &rdquo;Lalu, MAR sempat diseret diaspal hingga jaketnya terkoyak robek. Korban/pelapor mengalami luka lebam di lengan tangan sebelah kiri, lecet di lutut kaki sebelah kanan,&rdquo; papar Dwi Heri Mustika. Atas kejadian itu, dia menambahkan, kemudian MAR dan Muhamad Fitriyanto melaporkan kejadian dugaan pengeroyokan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B/181/V/2023/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM. Dwi Heri Mustika menyatakan, pihak menunggu penyelesaian kasus tersebut. &rdquo;Kami siap mengikuti proses selanjutnya. Kalau ada upaya perdamaian silakan. Dilanjut sampai persidangan ya monggo. Kami siap,&rdquo; ucap Dwi Heri Mustika.

PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 ingin perusuh di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya diproses secara hukum agar timbul rasa jera

Pelindo Ingin Perusuh di Pelabuhan Tanjung Perak Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220727-WA0023-01.jpg" alt=" Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption> Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat menyatakan tiga pelaku perundungan disertai tindakan asusila terhadap bocah usia 11 tahun siswa SD di Kabupaten Tasikmalaya, harus diberi sanksi. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan tidak kembali melakukan perundungan.  ”Harus ada sanksi terhadap pelaku pembullyan. Tinggal jenis sanksi dan hukumannya itu yang harus dicarikan seadil-adilnya tapi jangan tidak diberi sanksi,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (27/7).  Ridwan Kamil menuturkan, jenis sanksi atau hukuman yang diberikan untuk pelaku bisa berupa dikeluarkan dari sekolah. ”Salah satu contoh kalau dari saya apakah dikeluarkan dari sekolah, diturunkan kelasnya, tetap harus ada efek jera walaupun dia anak-anak,” ujar Ridwan Kamil.  Dia menuturkan tahu pasti menjadi korban perundungan. Sebab saat bersekolah di SD dan SMP, dirinya merupakan korban perundungan yang dilakukan teman sekolahnya.  ”Kan saya juga mengalami SD-SMP, logikanya walaupun anak-anak, apalagi dengan kondisi sekarang. Saya juga korban bully saya sudah sampaikan ya zaman SMP, sampai saya jadi pengurus OSIS milihnya seksi perpustakaan, supaya pas istirahat nyumput (bersembunyi) ke perpustakaan, saking takutnya di-bully,” ucap Ridwan Kamil.  Kasus perundungan siswa SD di Tasikmalaya tersebut, menurut Ridwan Kamil, harus menjadi pembelajaran untuk para orang tua. ”Jadi saya mengapresiasi tinggal hukumannya saja yang harus. Tapi bahwa sudah jadi tersangka saya kira pembelajaran buat orang tua,” papar Ridwan Kami.  Gubernur juga berpesan kepada para orang tua bahwa saat anak berada di rumah atau sepulang sekolah peran orang tua adalah sebagai pengganti guru.  ”Saya ingatkan, orang tua kalau di rumah adalah pengganti guru, di rumah jadilah guru. Kalau pelajaran sekolah enggak bisa, ajarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika sesuai agama,” tutur Ridwan Kamil.  Dia menambahkan, guru adalah sosok pengganti orang tua di sekolah. Peran guru di sekolah bukan hanya mengurusi pelajaran. ”Pas istirahat jam-jam kritisnya bully itu harus turun melihat mengamati, berinteraksi, merangkul, sensitif, pulang sekolah diamati sampai radius tertentu gitu itu arahan saya,” ujar Ridwan Kamil.

Gubernur Minta Pelaku Perundungan Siswa di Tasikmalaya Diberi Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BPJS-KETENAGAKERJAAN-14.jpg" alt="Ilustrasi logo BPJS Ketenagakerjaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo BPJS Ketenagakerjaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ronal Efendi, pelaku klaim fiktif Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang ditangkap Kepolisian Resor (Polres) Gowa beberapa bulan lalu, kini telah resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Sungguminasa. Pria berusia 31 tahun tersebut terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan dirinya didakwa hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan.  Seperti yang diketahui, kasus ini berawal dari kecurigaan petugas BPJAMSOSTEK atas keabsahan dokumen yang digunakan oleh pelaku untuk mengajukan klaim atas nama seorang peserta. Setelah dilakukan investigasi di lapangan ternyata terbukti bahwa peserta belum meninggal dunia. Berdasarkan temuan tersebut, BPJAMSOSTEK melapor ke pihak kepolisian dan dalam waktu singkat pelaku dapat diamankan.  Adapun modus yang digunakan oleh pelaku yang diketahui berprofesi sebagai pengacara dan karyawan di sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut adalah dengan mendaftarkan beberapa warga di sebuah desa menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Kemudian secara terencana pelaku membuat surat kematian dan surat pengantar palsu dari Dinas Pencatatan Sipil (Discapil) Kabupaten Jeneponto, serta surat ahli waris palsu, dan mengajukan pembayaran jaminan kematian melalui kantor cabang BPJAMSOSTEK.  Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi komitmen pihak-pihak terkait mulai dari Polres Gowa, Kejaksaan Negeri Gowa, dan PN Sungguminasa yang telah melakukan proses hukum dengan cepat dan tepat. Dirinya juga mengatakan bahwa ini merupakan bukti keseriusan BPJAMSOSTEK dalam memberantas tindak kriminal maupun praktik percaloan.  “Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program mulia yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi dan menyejahterakan pekerja berserta keluarganya. Namun sangat disayangkan ada beberapa oknum yang berbuat curang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu kami mengambil langkah agar kejadian ini tidak terulang lagi,” seru Anggoro.  Anggoro melanjutkan bahwa BPJAMSOSTEK terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dana para peserta dengan melakukan verifikasi berlapis dan menggunakan teknologi biometrik guna memastikan seluruh manfaat dibayarkan kepada peserta maupun ahli waris yang tepat. Selain itu dirinya juga mengimbau agar tidak menggunakan jasa calo karena BPJAMSOSTEK telah melakukan simplifikasi prosedur dan persyaratan klaim JHT, sehingga peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim secara cepat, mudah dan aman.  Anggoro juga mendorong para peserta untuk melaporkan tindak kecurangan yang terjadi di lingkungan BPJAMSOSTEK, baik secara langsung atau melalui Whistle Blowing System yang dapat diakses di website resmi BPJAMSOSTEK.  “Semoga dengan adanya kolaborasi yang baik antara BPJAMSOSTEK, peserta dan seluruh penegak hukum, diharapkan segala bentuk tindak kriminal terkait klaim dapat dicegah sehingga dana pekerja dapat terus terjaga dengan aman,” pungkas Anggoro.

BPJS Ketenagakerjaan: Pelaku Klaim Fiktif Harus Dapat Efek Jera!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/com_JKT-1-EDHY-PRABOWO-USAI-SIDANG-PUTUSAN-FED-1.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual terkait kasus suap ekspor benur di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Hakim menghukum Edhy 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari lima tahun menjadi sembilan tahun penjara. Tetapi bagi ICW, hukuman itu belum cukup memberikan efek jera.  ”Mestinya pada tingkat banding, hukuman Edhy diubah menjadi 20 tahun penjara, dendanya dinaikkan menjadi Rp 1 miliar dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (12/11).  Kurni menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memenjerakan Edhy Prabowo selama 20 tahun. Pertama, Edhy Prabowo melakukan kejahatan korupsi saat menduduki posisi sebagai pejabat publik. Kedua, praktik korupsi suap ekspor benih lobster terjadi saat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19. Ketiga, hingga proses banding, Edhy Prabowo tidak kunjung mengakui perbuatannya.  Putusan banding itu, lanjut Kurnia, selain mengonfirmasi kekeliruan putusan tingkat pertama, juga menggambarkan betapa rendahnya tuntutan yang dilayangkan jaksa KPK terhadap Edhy Prabowo. Bagaimana tidak, pasal yang digunakan KPK sebenarnya memungkinkan untuk menjerat Edhy hingga hukuman maksimal, namun pada faktanya hanya 5 tahun penjara.  ”Ke depan, jika Edhy Prabowo mengajukan kasasi, penting bagi Komisi Yudisial mengawasi proses persidangan tersebut. Jangan sampai putusan kasasi nanti meringankan kembali hukuman Edhy Prabowo dengan alasan yang mengada-ada,” tegas Kurnia.  Sebelumnya, hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diperberat menjadi sembilan tahun penjara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Edhy Prabowo tetap dinilai terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 25,7 miliar dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster.  Edhy oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Sehingga hukuman pada tingkat banding, lebih berat dari putusan sebelumnya.  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA.  Putusan itu dibacakan pada 21 Oktober 2021. Disidangkan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Haryono, dengan anggota Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Anton R. Saragih, dan Reny Halida Ilham Malik.  Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga yang semula dijatuhkan hukuman tambahan selama dua tahun jika tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan USD 77.000, menjadi tiga tahun penjara. Hukuman diterapkan, jika Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti.  Edhy Prabowo pun tetap dijatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun. Hukuman itu diterapkan setelah Edhy Prabowo selesai menjalani pidana pokok.  Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.  Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 5 ayat 1 KUHP.

ICW Bilang Mestinya Eks Menteri Edhy Prabowo Dihukum 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-22-at-00.04.58.jpg" alt="Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ungkap jaringan peredaran narkoba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sebanyak 19 tersangka ditangkap dan dibawa ke Jakarta, Kamis (21/10). Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ungkap jaringan peredaran narkoba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sebanyak 19 tersangka ditangkap dan dibawa ke Jakarta, Kamis (21/10). Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H. Siregar mengatakan, kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana narkoba akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada bandar narkoba. Hal itu guna memberikan efek jera.  ”Sangat setuju bahwa terhadap bandar narkoba harus dikenakan TPPU supaya jera,” kata Krisno seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Krisno menjelaskan, latar belakang penerapan TPPU pada kasus narkoba dicetuskan dalam Konvensi PBB di Jenewa pada 1988. Pada konvensi tersebut dinyatakan bahwa penerapan TPPU untuk narkoba bukan tindak pidana lain. Namun, seiring waktu, penerapan TPPU dipakai untuk semua tindak pidana.  ”Jadi negara-negara di dunia sepakat bahwa memang penerapan TPPU untuk pemiskinan. Bagi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri uang adalah darahnya sindikat kejahatan terorganisir,” tutur Krisno.  Saat ini, kata Krisno, beberapa kasus pengungkapan narkoba yang ditangani direktoratnya akan dikenakan TPPU, seperti pabrik obat keras ilegal di D.I. Jogjakarta. ”Salah satu dari tersangka yang kita tangkap dikenakan TPPU. Ada bandar dan pengendalinya,” ucap Krisno.  Dalam penerapan TPPU pada kasus narkoba, tambah Krisno, pihaknya hanya menerapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai bandar atau pengendali. Sedangkan untuk kurir dan sebagainya dilihat dari perannya.  ”Kalau memang biasanya kurir dan sebagainya kami melihat perannya, kalau pengendali kurir dengan mengikuti follow the money, kami bisa mengetahui siapa sebenarnya master dari satu sindikat,” ujar Krisno.

Polri Terapkan TPPU pada Bandar Narkoba Agar Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas. KPK menegaskan, RUU tersebut bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, khususnya korupsi.  "KPK tentu menyambut baik usulan agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera menjadi RUU Prioritas Tahun 2021 di DPR RI. Dengan menjadi UU, maka akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya aset recovery dari hasil Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) maupun TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/2).  Ali menyampaikan, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara saja. Dia menyatakan, penegakan hukum tindak pidana korupsi akan lebih memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi, jika aset dan harta benda yang diperoleh dengan cara ilegal dirampas untuk kepentingan negara.  "Akan lebih memberikan efek jera bagi para pelaku Tipikor maupun TPPU apabila juga dilakukan perampasan aset hasil Tipikor yang dinikmati oleh para koruptor," tegas Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, setelah pelaku tindak pidana korupsi dirampas, aset-aset yang diperoleh melalui korupsi dan pencucian uang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.  "Perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat," pungkas Ali.  Sebelumnya, Ketua PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan, Indonesia saat ini memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset (asset recovery) yang merupakan hasil tindak pidana (proceed of crimes). Sehingga menjadi penting, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas).  Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, diperoleh informasi, bahwa upaya asset recovery atas hasil tindak pidana di Indonesia belum optimal. Khususnya perampasan terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya, termasuk diantaranya hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia.  “Permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan penetapan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU ini telah diinisiasi penyusunannya oleh PPATK sejak 2008 dengan mengadopsi ketentuan dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan konsep Non-Conviction Based Forfeiture dari negara-negara common law,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (15/2).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/zAu0QzWgWt0

KPK Sebut RUU Perampasan Aset Bakal Berikan Efek Jera Pada Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG20200707135937-1.jpg" alt="Tak ikut protokol kesehatan, warga dihukum beri makan ODGJ di Liponsos Keputih. Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tak ikut protokol kesehatan, warga dihukum beri makan ODGJ di Liponsos Keputih. Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya serius menangani masyarakat pelanggar Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan selama Covid-19. Warga yang tidak mengenakan masker dikenakan sanksi sosial untuk memberi makan dan melayani ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) di Liponsos Keputih Surabaya.  ”Sanksi yang diterapkan ini diharapkan mampu memberi efek jera bagi masyarakat,” ujar kepala UPTD Liponsos Keputih Sugianto.  Selama 24 jam, tim Satpol PP rutin memantau berbagai wilayah di Surabaya untuk menyosialisasikan penggunaan masker dan physical distancing. Dari sosialisasi itu, tim Satpol PP menemukan 18–20 warga yang tidak menggunakan masker. Mereka pun dibawa ke Liponsos Keputih untuk memberi makan siang kepada ODGJ.  Salah satu warga yang dibawa ke Liponsos Keputih adalah Muhammad Rudi. Penjual ikan berusia 16 tahun itu diperingatkan petugas satpol PP di Pasar Pabean. Rudi tidak menggunakan masker ketika sedang mengeluarkan motor.  ”Saya tadi baru saja mau keluar pasar habis jualan malam. Terus lagi parkir motor mau keluar jadi belum sempat pakai masker. Tiba-tiba pundakku ditepuk orang, ternyata satpol PP. Ditanyain kenapa kok aku nggak pakai masker. Ya aku jawab kalau belum sempat,” ucap Rudi pada tim.  Tim bernama Judge Bao dari satpol PP pun tetap membawa Rudi ke Liponsos Keputih. Rudi yang panik pun langsung meminta masker kepada kakaknya yang juga berjualan di Pasar Pabean. Kemudian dibawa menggunakan kendaraan satpol PP ke Liponsos.  ”Abis dapat sanksi sosial rasanya kapok banget. Aku nggak mau ngulangin lagi. Abis gini juga aku kasih tahu teman-teman kalau ngasih makan ODGJ itu nggak enak rasanya. Tapi juga kasihan sama ODGJ. Masa kita yang sehat dan bisa kerja nggak mau nurut anjuran pemerintah,” kata Rudi.  Rudi datang saat jam makan siang bersama 8 orang lain. Sebelumnya, 9 orang pelanggar diharuskan melayani ODGJ saat makan pagi. Mereka dibawa ke Liponsos Keputih dari berbagai tempat di wilayah Surabaya utara. Salah satunya Zubaidah. Penjual keliling di Jalan Ikan Mungsing.  Perempuan berusia 52 tahun itu merasa ketakutan ketika akan dibawa ke Liponsos Keputih. Tak heran, stigma masyarakat masih buruk bila berkaitan dengan dibawa satpol PP ke Liponsos. Zubaidah sempat menangis dalam perjalanan. ”Saya takut. Nggak pernah ke Liponsos soalnya,” ungkap Zubaidah.  Namun, setelah memberi makan ODGJ, dia merasa sedikit lega. ”Aku tadi ditangkap karena maskerku lagi dicuci. Nggak enak (kalau ditangkap). Sudah kapok,” ujar Zubaidah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pxYaQNxi_cA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=JRZr13RQsPU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=y31hhssA9DM

Dibawa ke Liponsos, Pelanggar Protokol Covid-19 Menangis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#efek jera

Berita Terkini