<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/ilham-safutra-jawapos-BW-3034322565.jpg" alt="ILHAM SAFUTRA" width="100%">
<figcaption>ILHAM SAFUTRA</figcaption>
</figure> PEMILIHAN umum (Pemilu) 2024 belum berakhir. Ada beberapa tahapan lagi yang mesti ditunggu. Baik ditunggu oleh para calon maupun pendukung. Pemilu tidak hanya bicara soal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), tetapi soal calon wakil rakyat. Kini para calon wakil rakyat sedang menanti proses penghitungan suara secara berjenjang. Mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan, panitia pemilihan kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota, KPU provinsi, maupun KPU pusat. Nasib mereka bergantung hasil rekapitulasi suara yang dihitung secara berjenjang itu. Jika penyelenggara pemilu keliru menuliskan hasil perolehan suara, bisa-bisa peluang kesempatan calon wakil rakyat alias calon legislatif (caleg) itu terbuang sia-sia. Makanya, para caleg sejak Rabu malam 14 Februari 2024 tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka mengawal suara yang dicobloskan pemilih tidak tertukar angka penulisannya. Tak ayal, ada yang mengirim saksi bahkan caleg itu turun sendiri. Biasanya ini caleg di tingkat DPRD kabupaten/kota. Kekhawatiran para caleg soal kehilangan suara akibat suara yang tertukar tidak hanya dengan partai rival, tetapi juga dengan caleg sesama partai di dapil serupa. Sebab, potensi setiap partai bisa mengantarkan calegnya di DPRD maupun DPR RI dari setiap daerah pemilihan (dapil) sangat jarang di atas dua kursi. Rata-rata satu hingga dua kursi. Kecuali parpol itu sangat dominan di sebuah daerah dan memiliki pemilih fanatik. Makanya saling intip dan jaga itu lebih cenderung terjadi setelah hari pencoblosan tidak hanya dengan partai sebelah tetapi dengan caleg sebelah yang sesama partai di dapil yang sama. Pemilu merupakan kompetisi ketokohan atau figur. Keterkenalan seorang sosok diuji dalam pemilihan umum. Sejauh mana tokoh itu dikenal, maka sejauh itu pula tokoh tersebut mendapat peluang dipilih. Ternyata, tokoh yang dikenal belum tentu menjadi pilihan. Masyarakat yang menjadi pemilih kini sudah pintar. Pemilih mencari calon wakil rakyatnya yang benar-benar memiliki pemikiran, visi, dan komitmen memperjuangkan daerah yang diwakilinya. Mengukur seseorang yang dianggap sebagai tokoh tidak dapat serta merta diukur seberapa sering dia muncul media sosial, media arus utama, atau media reklame luar ruang (billboard, spanduk, pamflet, stiker, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, seberapa tokoh itu berinteraksi secara langsung dengan pemilih di simpul-simpul basis pemilihannya. Kemudian dari segi investasi sosial. Era digital saat ini banyak caleg memanfaatkan media sosial sebagai medium interaksinya dengan masyarakat umum dan masyarakat pemilih. Namun perlu diingat, caleg yang hanya mengunggah kegiatan sehari-hari yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan masyarakat bakal dianggap sebagai selebgram biasa. Bisa dikenal bisa tidak. Caleg yang menghadirkan kegiatan kemasyarakatnnya di media sosial yang didukung penyampaian pemikirannya lewat media arus utama bakal memiliki peluang lebih dikenal dan dipertimbangkan masyarakat. Lalu, apakah cukup cara kerja caleg seperti itu mendapat potensi dipilih? Sepertinya tidak. Sebab, dari beberapa caleg yang hadir di tengah masyarakat saat ini banyak yang sudah hadir di tengah masyarakat tetapi tetap saja tidak mengantongi suara seperti yang diharapkan. Hal itu biasanya terjadi karena caleg itu dianggap tokoh baru. Kehadirannya belum mengena dengan masyarakat, atau masyarakat lebih apatis dengan tokoh itu. Ada juga masyarakat lebih memilih untuk memutuskan memberikan suara kepada caleg yang selama ini sudah sering berkontribusi secara sosial. Pemilu 2024 menghadirkan banyak kejutan. Seperti kejutan uhuy dari Alfiansyah Komeng. Calon senator dari dapil Jawa Barat itu mendulang banyak suara. Bahkan mengalahkan suara salah satu capres di Jawa Barat. Selama ini Komeng nyaris tidak pernah terdengar bakal maju di kompetisi DPD Pemilu 2024. Dia mendadak "menghipnotis" para pemilih di TPS. Rata-rata para pemilih yang penulis temui mengaku mencoblos Komeng karena merasa mengenal Komeng. Apakah Komeng pernah bertemu mereka? Apakah Komeng pernah berinteraksi secara langsung dengan mereka dan menyatakan mau maju di Pemilu sebaga calon senator? Relatif tidak banyak yang tahu. Lantas apa alasan masyarakat memilihnya? Ada banyak alasan. Mulai dari fotonya yang nyentrik, namanya sudah dikenal, dan tidak ada lagi calon DPD yang dianggap diyakini mampu mewakili. Lebih parah lagi, calon DPD lainnya enggan dipilih masyarakat, karena mereka tidak dikenal masyaraat. Sementara Komeng dikenal dengan kelucuan. Dianggap sebagai sosok pelawak yang senior. Jarang atau relatif tidak pernah membuat kontroversi di publik. Itu baru soal Komeng. Sejatinya banyak "Komeng" yang lain di daerah lain. Orang yang tidak pernah muncul di publik lalu tiba-tiba hadir di kertas suara. Lantas, mereka dipilih? Belum tentu. Rata-rata pemilih memilih caleg melihat sejauh mana caleg hadir atau "memapari" pandangannya dalam keseharian. Baik dari segi pemikiran, mengutus tim ke sebuah permukiman dan memberikan janji serta "buah tangan". Umumnya caleg yang dipilih itu benar-benar membawa "buah tangan". Buah tangan itu bisa jauh sebelum Pemilu tiba. Para caleg hadir sebagai tokoh harapan dan memberikan solusi. Sebagai contoh di dapil Sumatera Barat 1. Di sana capres paling tinggi suaranya berdasar hitung cepat (quick count) dan tabulasi penghitungan sementara di laman Pemilu 2024 KPU, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat suara 56 persen. Lalu diikuti Prabowo-Gibran 39,3 persen; dan Ganjar- Mahfud 4,06 persen. Namun, caleg dari PDIP yang merupakan pengusung Ganjar-Mahfud bisa lolos ke Senayan. Bahkan diperkirakan satu kursi untuk Alex Indra Lukman. Artinya ini adalah ketokohan Alex mempengaruhi dapilnya. Meski dia tidak menjadi wakil rakyat, tetapi selama menjadi tokoh biasa di daerahnya, Alex mampu menjemput aspirasi masyarakat dan menyalurkannya melalui kekuatan parpol di legislatif. Cara itu dianggap sebagai upaya membersamai semua persoalan masyarakatnya, maka dia menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk dipilih. Lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh baru yang muncul menjelang Pemilu. Bahkan mereka mampu meraup suara dominan di dapilnya. Apa kekuatannya? Kekuatannya selain cara berinteraksi dengan calon pemilih, juga karena dianggap sebagai figur alternatif. Mungkin saja tokoh politik di daerah selama ini belum mampu memperjuangan pemikiran warga, lantas caleg-caleg baru itu menjadi altenatif pilihan. Pendorong tokoh itu selain gagasan yang "dijual", kapitalisasi logistik, dan penampilan yang menarik. Ada juga caleg yang terus "merapat" dan "menempel" ke capres yang dianggap mendapat respons positif di dapil. Berharap dengan capres yang diusung partainya memberikan efek ekor jas. Terbukti hal itu dapat diperoleh oleh Partai Nasdem. Meski Anies-Muhaimin mendapatkan suara urutan kedua secara nasional sebagaimana yang dirilis lembaga survei penyelenggara hitung cepat (quick count), tetapi Anies-Muhaimin sangat dominan di Sumbar. Kehadiran Anies-Muhaimin capres ini memberikan efek ekor jas bagi caleg di partai pengusungnya, yaitu Nasdem. Terbukti Nasdem yang pada Pemilu 2019 hanya mampu mengirim satu calegnya ke Senayan, pada Pemilu 2024 diperkiraan bisa tiga kursi. Jumlah itu terdiri atas dapil Sumbar 1 untuk dua kursi dan Sumbar 2 dengan satu kursi. (*) *) Ilham Safutra, wartawan JawaPos.com

PEMILIHAN umum (Pemilu) 2024 belum berakhir. Ada beberapa tahapan lagi yang mesti ditunggu. Baik ditunggu oleh para calon maupun pendukung.

Ketokohan, Efek Ekor Jas, dan Logistik dalam Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hidayat-nur-wahid-capres-diusung-demokrat-tidak-akan-sama-dengan-pks_m_178683-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pemilu 2019 dianggap bukan karena efek ekor jas atau coat-tail effect Prabowo-Sandi. Melainkan kerja keras kader-kader parpol yang melabeli dirnya sebagai partai dakwah itu.  Penegasan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, sejak dari awal PKS menegaskan bahwa tidak menggantungkan diri pada coat-tail effect Prabowo-Sandi.  "Sejak dari awal posisi PKS sudah sangat jelas," ujar HNW di gedung parlemen, Jakarta, Senin (22/4).  HNW yang merupakan Wakil ketua MPR itu juga menjelaskan, para legislator PKS memang terus melakukan kerja politik. Karena menurutnya, PKS sebagai partai dakwah tidak hanya melakukan kerja politik setahun atau lima tahun sekali.  "PKS melakukan pekerjaan politik setiap hari. Makanya PKS melakukan kegiatan politik sepanjang waktu," ungkapnya.  Selain itu, lanjut HNW, PKS juga senantiasa mengajukan politik gagasan yang cerdas, menghadirkan keadilan bagi rakyat menengah ke bawah.  "Kalau negara menghadirkan tax amnesty untuk para wajib pajak, mengapa tidak diberikan pengampunan pajak kepada pemilik sepeda motor roda dua dengan CC (kapasitas silinder, red) kecil," katanya.

HNW Tegaskan Lonjakan Suara PKS Bukan Karena Efek Ekor Jas Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ahy-minta-kader-demokrat-rajin-turun-ke-lapangan_m_.jpg" alt="Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik yang berjudul" width="100%">
<figcaption>Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan orasi politik yang berjudul</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam hajatan Pemilu 2019 ini, untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres digelar serentak. Hal ini membuat partai sulit mendapatan efek ekor jas di 2019. Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihanya sadar dalam Pilpres 2019 hanya ada dua partai yang diuntungan, yakni PDIP dan Gerindra sebagai pengusung capres. "Jadi ini hanya ada dua partai yang diuntungkan, jadi ini sebuah konsekuensi. Ini memang menjadi tantangan yang luar biasa," ujar AHY dalam konfrensi pers di DPP Partai Demokrat, Sabtu (2/3). Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini mengaku tantangan Partai Demokrat di Pemilu 2019 ini sangat besar. Sehingga seluruh kader harus kerja keras memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2019 ini. "Demokrat harus kerja keras meyakinkan masyarakat luas, karena selain Pilpres ada Pileg yang tidak kalah penting," ungkapnya. AHY menambahkan para caleg mengerti tida mendapatan efek ekor jas dari gelaran Pilpres 2019 ini. Sehingga AHY mengaku para caleg perlu rajin turun ke lapangan membantu menaikan elektabilitas Partai Demokrat. "Jadi tidak bisa berharap mendapatkan efek ekor jas di Pilpres, caleg populer rajin turun ke bawah dan Insya Allah dia punya peluang sukses," ungkapnya.

AHY Minta Kader Demokrat Rajin Turun ke Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/presiden-pks-galau-jualan-prabowo-sandi-kurang-ngangkat-pks_m_.jpg" alt="Presiden PKS Sohibul Iman sedang memikirkan strategi khusus agar partainya tetap eksis di legislatif." width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Sohibul Iman sedang memikirkan strategi khusus agar partainya tetap eksis di legislatif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengeluhkan ihwal pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan serentak. Menurutnya, partainya tidak serta-merta mendapatkan insentif elektoral seandainya mengkampanyekan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. "Kita memasarkan Prabowo dan Sandi juga tidak otomatis mengangkat PKS. Ini problem yang&nbsp; dihadapi semua partai yang tidak memiliki capres cawapres dari partainya sendiri," kata Sohibul dalam acara konsolidasi nasional DPR dan DPRD PKS di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (30/1). Sohibul mengaku setuju dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu mengeluhkan masalah yang serupa. Ketua Umum Partai Demokrat itu tengah berjuang untuk memenangkan pileg pada kontestasi lima tahunan ini. "Saya dengar cerita dari tim materi debat yang bertemu dengan pak SBY dan diminta pak SBY untuk lebih banyak turun ke bawah. Jawaban pak SBY adalah kami sedang setengah mati memikirkan memperjuangkan bagaimana Demokrat bisa tetap eksis," ujar dia. Karena itu, Sohibul menilai hal ini masih menjadi masalah bersama partai yang tidak memiliki calon presiden dan wakil presiden di pilpres 2019. Ibarat sebuah bola, Gerindra telah melekat dalam bola Prabowo-Sandi. Sementara itu, PDIP dan PKB melekat pada paslon Jokowi-Ma'ruf. "Sementara partai lain enggak keliatan dalam bola," tuturnya. Atas dasar itu, pihaknya tengah menyusun strategi ihwal bagaimana nama PKS bisa menempel dalam bola elektoral Prabowo dan Sandi. Pasalnya, berdasarkan survei yang dimilikinya, sekitar 50 persen responden bakal disinyalir memilih parpol yang memiliki calon di pilpres. Artinya, dengan kata lain, 50 persen suara partai sudah dipastikan akan diamankan oleh partai Gerindra, PDIP dan PKB. Sedangkan parpol yang lainya, kata dia, bakal berebut ceruk suara yang tersisa. "Inilah yang dahulu kita perjuangkan yang disebut coattail effect. Jadi adanya capres dan cawapres ini sangat menguntungkan mereka," ungkapnya. Kendati demikian, dia mengaku berkomitmen untuk tetap berjuang untuk memenangkan paslon yang diusungnya di pilpres. Menurut dia, kemenangan PKS bakal sempurna kalau Prabowo-Sandi di kontestasi lima tahunan tersebut. "Kita tetap berhajat capres dan cawapres kita harus menang. Ustad ada yang mengatakan kepada saya, kita fokus kepada pileg saja. Saya bilang tidak bisa, karena kemenangan kita di pileg itu akan jauh sempurna kalau kita juga menang di eksekutif. Begitu juga sebaliknya," pungkasnya.

Presiden PKS Galau, 'Jualan' Prabowo-Sandi Kurang Ngangkat PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-efek-ekor-jas-demokrat-ogah-ogahan-dukung-prabowo-sandi_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sikap politik Partai Demokrat yang setengah hati mendukung Prabowo - Sandi, dinilai wajar oleh sejumlah kalangan. Salah satunya pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Menurut Emrus, wajar jika Partai Demokrat tidak total atau setengah hati mendukung Pasangan nomor urut 02 itu, karena sikap beberapa kepala daerah yang merupakan kader Demokrat di beberapa daerah yang sejak awal tidak sepakat partainya mendukung Prabowo-Sandi dan justru mendukung pasangan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. &ldquo;Menurut saya, fakta menunjukkan bahwa beberapa kepala daerah dari partai itu (Demokrat) kan tidak memberi dukungan, itu satu indikasi yang terang benderang,&rdquo; kata Emrus kepada JawaPos.com, Selasa (13/11). Selain itu, Emrus juga mengungkapkan bukti bahwa Demokrat tidak serius atau setengah hati mendukung Prabowo-Sandi, yaitu seringnya Demokrat absen dalam kegiatan Badan Kampanye Nasional (BKN) Prabowo Sandi. &ldquo;Kemudian, banyaknya sikap dan pernyataan kader Demokrat yang justru blunder dan merugikan pasangan Prabowo-Sandi,&rdquo; tambahnya. Contohnya, lanjut Emrus, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief misalnya, sering melontarkan pernyataan yang kontraproduktif dengan kepentingan Prabowo-Sandi. Mulai dari menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus. Sampai soal Sandiaga lah yang lebih terlihat ingin mendapatkan kursi RI 1 dibanding Prabowo.&nbsp; &ldquo;Pernyataan-pernyataan seperti itu pasti akan merugikan capres dan cawapres yang notabene didukung oleh partainya (Demokrat),&rdquo; ungkap Emrus. Karena itu, lanjut Emrus, Demokrat tidak akan mendapatkan efek ekor jas dari Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bahkan, akan kecil pengaruhnya kalau semakin banyak kepala daerah dari partai mereka yang tidak memberikan dukungan. Emrus juga menegaskan, beberapa kepala daerah memberi dukungan kepada Jokowi, dikarenakan menurut Demokrat bahwa Prabowo-Sandi yang diusung mereka tidak memberikan keuntungan insentif elektoral terhadap mereka.&nbsp; &ldquo;Kalau insentif elektoralnya tinggi, pasti mereka dukung dong, karena politik itu persoalan kepentingan dalam pilpres ini. Pemilihan umum ini persoalan memperoleh kursi kan,&rdquo; jelas Emrus. Sementara itu, beberapa waktu lalu Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan bahwa partainya tak bergantung kepada efek ekor jas dari Prabowo Sandi.&nbsp; AHY mengklaim, Demokrat memiliki strategi sendiri untuk pemenangan pemilihan legislatif 2019 mendatang. Dan menuai reaksi dari sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Gara-gara Efek Ekor Jas, Demokrat 'Ogah-Ogahan' Dukung Prabowo-Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-prabowo-sebut-demokrat-salah-strategi-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat sakit dan di rawat di RSPAD saat publik sedang diramikan dengan pemebentukan koalisi pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat sakit dan di rawat di RSPAD saat publik sedang diramikan dengan pemebentukan koalisi pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &lrm;- Partai Demokrat mengeluh karena tidak mendapatkan keuntungan suara karena dukunganya pada Pilpres 2019. Berkah elektoral itu hanya didapat Partai Gerindra yang memiliki calon presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid membantah Demokrat tidak mendapatkan keuntungan. Pasalnya apabila partai besutan Susilo Bambang Yudhyono itu fokus ingin memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, otomatis elektabiltas juga mesti terangkat. "Harusnya ketika fokus memenangkan presiden harusnya otomatis terangkat," ujar Sodik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11). Oleh sebab itu, apabila elektabilitas Partai Demokrat belum terangkat di Pilpres 2019 ini, maka Sodik menduga ada kesalahan strategi yang diterapkan SBY. "Jadi ketika ada yang belum terangkat, artinya masih ada masalah dalam strategi," tegasnya. Gerindra pun, dikatakan Sodik, terus membangun komunikasi dengan Partai Demokrat. Pembicaraan dilakukan untuk merumuskan strategi badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi di pilpres. "Ada forum komunikasi dan ada pertemuan rutin. Kuncinya adalah strategi yang bisa angkat dua-duanya (angkat elektabilitas capres-cawapres dan partai koalisi)," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bicara blak-blakan di hadapan ratusan caleg. Dalam pidato politiknya, SBY mengatakan Pemilu 2019 ini sangatlah berat tantangannya. Tantangan itu dikatakan SBY karena Pemilu 2019 ini berbarengan dengan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Diketahui, merujuk hasil dari semua lembaga survei di Pemilu 2019 mendatang, yang sangat diuntungkan adalah partai politik yang memiliki calon presiden. Misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lewat Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan capres Prabowo Subianto. &lrm;Sementara partai lain yang tidak memiliki calon presiden dan cawapresnya suaranya anjlok dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Anak Buah Prabowo Sebut Demokrat Salah Strategi di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-sby-yang-untung-cuma-gerindra-dan-pdip-karding-bilang-begini_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com &lrm;- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluh karena tidak mendapatkan untung apa-apa pada Pilpres 2019. Lantaran menurutnya, keuntungan hanya didapat Partai Gerindra yang memiliki calon presiden Prabowo Subianto dan PDIP yang memajukan Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin&lrm;, Abdul Kadir Karding mengatakan kegelisahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu muncul karena memang Partai Gerindra terlalu dominan menguasai. "Karena di kubu Prabowo posisi Gerindra sangat dominan oleh kader-kader Gerindra, tentu kegelisahan Pak SBY adalah sesuatu yang wajar," ujar Karding saat dihubungi, Senin (12/11). Karena adanya faktor dominan yang dilakukan Gerindra, membuat partai-partai koalisi gundah. Karding menuturkan, ada perasaan merasa dirugikan akibat efek dominan Partai Gerindra di koalisi. "Sehingga Demokrat, PKS dan PAN tentu jadi pihak yang dirugikan," katanya. Hal ini berbeda dengan di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Semuanya seimbang untuk mengisi jabatan di koalisi. Pembagian tugasnya pun seimbang. Sehingga caleg-caleg bisa tergerak ingin memenangkan pasangan nomor urut 01 ini. "Kami berusaha menyusun satu formula sehingga caleg-caleg bisa efektif bergerak, dan tidak satu partai saja yang dominan," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), blak-blakan berbicara di hadapan ratusan caleg. Dalam pidato politiknya, SBY mengatakan Pemilu 2019 ini sangatlah berat tantangannya. Tantangan itu dikatakan SBY karena Pemilu 2019 ini berbarengan dengan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres). Pria asal Pacitan, Jawa Timur, itu mengatakan, merujuk hasil dari semua lembaga survei di Pemilu 2019 mendatang yang sangat diuntungkan adalah partai politik yang memiliki calon presiden. Misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lewat Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan capresnya, Prabowo Subianto. &lrm;Sementara partai lain yang tidak memiliki calon presiden dan cawapresnya suaranya anjlok dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Kata SBY yang Untung Cuma Gerindra dan PDIP, Karding Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-coattail-effect-pks-minta-kader-optimalkan-sandi-bukan-prabowo_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) membenarkan adanya surat edaran yang mengharuskan para caleg mengambil coattail effect dari kampanye yang dilakukan cawapres Sandiaga Uno." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) membenarkan adanya surat edaran yang mengharuskan para caleg mengambil coattail effect dari kampanye yang dilakukan cawapres Sandiaga Uno.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persoalan efek ekor jas (coattail effect) masih menjadi masalah serius bagi seluruh partai politik di pemilu serentak 2019. Bukan tanpa sebab, pasalnya efek elektoral dari paslon nomor urut 01 yang diduga hanya menguntungkan PDI Perjuangan. Termasuk juga paslon nomor urut 02 yang hanya terpusat pada Partai Gerindra. Dalam persoalan ini, DPP PKS sampai-sampai menerbitkan surat edaran (SE) kepada seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI untuk melakukan optimalisasi efek ekor jas ke cawapres Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hal itu termaktub dalam surat edaran nomor 05/D/EDR/DPP-PKS/2018 tertanggal 17 September 2018. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman.&nbsp; Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) membenarkan adanya surat edaran yang mengharuskan para caleg mengambil coattail effect dari kampanye yang dilakukan cawapres Sandiaga Uno. Namun, ia juga mengklarifikasi alasan mengapa tidak mencantumkan nama Prabowo dalam surat edaran tersebut. "Mungkin karena kedekatan PKS dan Sandi yang sudah lama. Pak Sandi komunikatif kepada PKS dan memang kita sudah terbiasa jalan dengan beliau dalam konteks pilgub DKI," kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/10). Kendati begitu, HNW mengaku partainya tetap tak akan membeda-bedakan untuk mengkampanyekan Prabowo maupun Sandi di pilpres kali ini. Komitmenya pun tetap sama, untuk memenangkan paslon yang disingkat PADI tersebut. Di sisi lain, imbuh HNW, partainya pun membantah seandainya dianggap terlalu fokus mengandalkan coattail effect Prabowo-Sandi. Dia bilang, partai berlambang bulan sabit kembar itu tidak pernah membiasakan diri dengan efek ekor jas tersebut. "Secara prinsip, PKS dari dulu tidak pernah membiasakan diri dengan coattail effect. Dulu tahun 2004, PKS tidak punya capres dan cawapres, waktu itu kan Pak SBY dan JK. Kami tetap mendukung beliau berdua," ungkap dia. "Tahun 2009, 2014 juga begitu. Jadi kami PKS, tidak membasiskan pilihan politik kami pada kemungkinan mendapat coattail effect. Kami percaya pada kemampuan mesin partai, soliditas partai, dan kinerja partai dan anggotanya," pungkasnya.

Demi Coattail Effect, PKS Minta Kader Optimalkan Sandi Bukan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-gatot-tak-semua-parpol-pendukung-jokowi-lolos-masuk-senayan_m_230400.jpg" alt="Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai sistem pemilu saat ini hanya menguntungkan segelintir partai." width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai sistem pemilu saat ini hanya menguntungkan segelintir partai.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi satu nama cawapres di pilpres 2019 mendatang. Namun, belum diketahui secara pasti siapa nama yang ada di kantong mantan Wali Kota Surakarta itu. Menanggapi hal itu, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai, apabila Jokowi memilih sosok pendampingnya berasal dari luar partai, maka bukan tidak mungkin efek ekor jas yang selama ini dikejar oleh partai koalisi di lingkaran Jokowi, hanya berimbas ke pengusung utamanya, yakni PDIP. "Tentu banyak keuntungannya kepada PDIP, misalnya minimal 55 persen elektabilitas Jokowi bisa ke PDIP (di Pileg)," kata Gatot dalam acara diskusi "Satukan Hati Untuk Indonesia" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Apalagi, lanjutnya, ditengah aturan UU Pemilu Nomor 17 tahun 2017 pada Pasal 414 tentang ambang batas parlemen (parlementary threshold) sebesar 4 persen, kondisi ini dinilainya justru membunuh partai-partai politik yang tercantum sebagai mitra koalisi Jokowi. Pasalnya, efek ekor jas Jokowi tak berimbas besar kepada seluruh partai pengusung. "Partai lain enggak tahu kemana. Di situ pembunuhannya. Belum tentu semua (parpol koalisi Jokowi) masuk ke senayan," ungkapnya. Di sisi lain, Gatot berpendapat, ada aturan lainnya yang sebetulnya juga mengancam membunuh partai politik. Regulasi itu adalah ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen. Pasalnya, regulasi itu sekaligus membatasi parpol pengusung untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden. "Satu hal yang harus di cermati baik-baik, dan ada pembunuhan partai-partai. Pertama kali, ada PT yang 20 persen," ucapnya. Gatot pun permasalahkan sikap KPU yang tidak menginformasikan kepada parpol bahwa hasil legislatif pada tahun 2014 yang lalu, dipakai pada perhelatan pilpres 2019 mendatang. Sehingga, dia pun menyebut sangat wajar apabila ada penolakan terhadap aturan PT. "Di perjalanan muncul UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan PT sebesar 20 persen, mengapa? karena ada pemenang pileg yang meraih suara lebih dari 19 persen," kata Gatot.&nbsp; "Sehingga dia (Partai yang mendapat 19 persen lebih) tinggal menambah partai manapun juga, satu saja pasti cukup memenuhi PT 20 persen. Itulah yang dikatakan membunuh," tandasnya.

Kata Gatot, Tak Semua Parpol Pendukung Jokowi Lolos Masuk Senayan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#efek ekor jas

Berita Terkini