<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/properti-perumahan.jpg" alt="HUNIAN ANYAR: Pengembangan klaster baru di perumahan kawasan Surabaya Timur. Rumah baru mulai dilirik para investor seiring menipisnya stok hunian secondary yang dijual dengan harga murah. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HUNIAN ANYAR: Pengembangan klaster baru di perumahan kawasan Surabaya Timur. Rumah baru mulai dilirik para investor seiring menipisnya stok hunian secondary yang dijual dengan harga murah. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan instrumen sekuritisasi dapat menjadi salah satu skema pendanaan kreatif dan berkelanjutan, khususnya sektor perumahan.  Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh penerbitan efek beragun aset surat partisipasi (EBA-SP) yang dilakukan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).  "Program pemerintah di sektor perumahan tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh pihak," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.  Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menuturkan bahwa sekuritisasi merupakan bagian dari strategi asset liability management, risk management, dan pemenuhan rasio NSFR dan LCR bagi perbankan.  Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya bank menempuh berbagai upaya antara lain dengan mensyaratkan jaminan, asuransi, atau agunan.  Sejalan dengan perkembangan usaha, kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik mitigasi risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai dengan standar praktik internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset.  "EBA-SP dapat menjadi diversifikasi investasi bagi para pemodal, menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR, yang merupakan mitigasi atas risiko maturity mismatch. EBA-SP telah distruktur dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme perlindungan yang terbaik bagi para investornya. Di samping mekanisme perlindungan dari struktur internal EBA-SP itu sendiri, SMF selaku penerbit juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap investor, melalui penyediaan credit enhancement dalam bentuk dukungan kelancaran pembayaran kewajiban terhadap kelas A," kata Ananta.  Sejak 2009, SMF telah memfasilitasi penerbitan structured product berupa efek beragun aset (EBA). Hingga saat ini, SMF telah melakukan penerbitan EBA dengan aset dasar tagihan KPR sebanyak 14 kali transaksi dengan total dana yang terkumpul dari pasar modal Rp 12,78 triliun untuk disalurkan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.  &nbsp;

Kemenkeu: Sekuritisasi Jadi Sumber Dana Berkelanjutan Sektor Perumahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/smf-gaet-bni-sekuritas-layani-transaksi-eba-sp-ritel-di-pasar-sekunder_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bekerjasama dengan PT BNI Sekuritas menghadirkan layanan transaksi produk Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Ritel pertama di Indonesia melalui mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Produk EBA-SP yang menargetkan pasar perorangan tersebut secara resmi dirilis oleh SMF pada Kamis (2/8), di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kesempatan tesebut, Ananta mengatakan bahwa Program Pengembangan Pasar EBA- SP Ritel dilaksanakan bertujuan mengembangkan jumlah investor EBA-SP dengan target investor perorangan, memanfaatkan posisi EBA-SP yang sudah ada. Dalam hal ini, SMF akan berperan sebagai market maker guna menciptakan pasar sekunder EBA- SP menjadi lebih likuid. &ldquo;Sebelumnya EBA-SP banyak dimiliki oleh investor institusi seperti Dana Pensiun (Dapen), Asuransi, dan lainnya. Peluncuran EBA SP Ritel ini merupakan upaya kami dalam memperluas dan mengembangkan investor base, yaitu para investor potensial seperti generasi milenial dan masyarakat lainnya yang ingin berinvestasi. EBA-SP Ritel akan menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal,&rdquo; ungkap Ananta di BEI, Jakarta, Kamis (2/8). Lebih lanjut Ananta menjelaskan bahwa untuk melaksanakan hal tersebut SMF bekerjasama dengan BNI Sekuritas, yang telah memiliki portal e-trading yang melayani jual beli reksadana dan efek lainnya. &ldquo;Kami bekerjasama dengan BNI Sekuritas, karena kami yakin BNI Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang mempunyai jaringan pemasaran yang cukup luas. Kami berharap EBA-SP Ritel dapat diminati oleh para investor perorangan, sehingga ke depan kami bisa menjadikan EBA-SP Ritel sebagai pilihan alternatif investasi yang menarik dan aman,&rdquo;kata Ananta. Ananta berharap hadirnya EBA-SP Ritel akan menambah alternatif instrumen investasi pasar modal sehingga investor memiliki lebih banyak pilihan untuk berinvestasi dengan return yang kompetitif, tidak hanya berinvestasi dalam efek yang telah ada saat ini, seperti saham, obligasi atau reksa dana. EBA-SP Ritel merupakan produk investasi pendapatan tetap (fixed income) yang aman dengan likuiditas instrument investasi yang cukup tinggi dimana penyelesaian (settlement) transaksi pembelian maupun penjualan produk investasi EBA-SP Ritel ini adalah T+1, sehingga nasabah dapat segera melakukan instruksi penarikan dana hasil penjualan setelah jatuh tempo settlement transaksi penjualan. Produk EBA SP Ritel SMF yang akan dipasarkan oleh BNI Sekuritas adalah EBA-SP BTN 01 Kelas A dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan kupon bunga yang cukup menarik yaitu 8.6% per tahun dengan denominasi hanya Rp100.000,-. Adapun EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A tercatat pada bursa efek pada tanggal 3 Desember 2015 dengan tanggal Jatuh Tempo Final EBA-SP Kelas A jatuh pada tanggal 7 Maret 2022, namun diperkirakan akan lunas lebih awal karena Kumpulan Tagihan mempunyai rata-rata tertimbang jatuh tempo (weighted average life) selama 2,08 tahun. Presiden Direktur BNI Sekuritas, Adiyasa Suhadibroto, mengatakan bahwa &ldquo;Produk EBA-SP Ritel dari SMF dengan kupon 8,6 persen per tahun adalah investasi fixed income yang sangat menarik dan aman, dan saat ini hanya dijual melalui BNI Sekuritas. Investor EBA Ritel SMF akan mendapat pembayaran kupon bunga setiap 3 bulan dan apabila membutuhkan dana dapat menjual kembali EBA-SP Ritelnya sewaktu-waktu,&rdquo; katanya. EBA SP Ritel dapat dibeli oleh nasabah perorangan melalui platform online trading milik PT BNI Sekuritas dan cabang-cabang BNI Sekuritas.

SMF Gaet BNI Sekuritas Layani Transaksi EBA-SP Ritel di Pasar Sekunder

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simbiosis-mutualisme-ojk-ajak-bankir-terbitkan-investasi-eba-sp_m_187530.jpeg" alt="Ilustrasi pembangunan perumahan yang membutuhkan dukungan pembiayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan perumahan yang membutuhkan dukungan pembiayaan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan era Joko Widodo saat ini bercita-cita semua kebutuhan perumahan masyarakat dapat terpenuhi. Maka pemerintah saat ini tengah menggenjot akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa memiliki perumahan yang layak. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan, pihaknya memberikan solusi agar para bankir dapat turut menerbitkan instrumen investasi Efek Beragunan Aset berbentuk surat Partisipasi (EBA-SP). Menurutnya, lewat sekuritisasi ini dilakukan agar bank yang merupakan Badan Usaha Milik negara (BUMN) tersebut bisa mendapatkan tambahan modal untuk membangun proyek perumahan, khususnya dalam rangka menyukseskan program sejuta rumah. Riswinandi mengungkapkan, angka penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) industri keuangan baik bank maupun non-bank mencapai Rp 383 triliun. Namun dari jumlah tersebut baru sedikit bank yang melalukan sekuritisasi melalui instrumen investasi Efek Beragunan Aset berbentuk surat Partisipasi (EBA-SP) yaitu sebesar Rp 2,7 triliun. &ldquo;Jumlah ini kurang dari 1 persen dari jumlah kredit KPR yang disampaikan," ungkap Riswinandi, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (9/2/2018). Ia menambahkan bahwa dari Rp 2,7 triliun dana EBA-SP yang disalurkan, penyerap terbesar ialah dana pensiun yakni 45,2 persen, kemudian diikuti oleh PT (SMF) 40,3 persen dan perusahaan penjaminan. Sementara itu sisanya 14,5 persen diperoleh dari kontribusi perbankan dan asuransi yayasan. "Dari sisi kelembagaan baru bank BNI, BTN, dan Mandiri. Mudah-mudahan dari perbankan lainnya bisa memikiran untuk memanfaatkan ini," tuturnya. Sementara, Senior Vice President Head of Securitization &amp; Loan Purchase Program SMF Sid Kusuma memandang terdapat potensi besar industri perbankan Indonesia dalam sekuritisasi. "Jadi kalau dilihat dari perbankan kita, ada beberapa bank yang cukup besar, yang mempunyai suasible KPR-KPR, yang kami lihat bisa disekuritisasi, ini merupakan benefit bagi bank-bank tersebut,&rdquo; imbuhnya.

Simbiosis Mutualisme, OJK Ajak Bankir Terbitkan Investasi EBA-SP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekuritisasi-kpr-rendah-industri-non-bank-diminta-serap-investasi-eba_m_187512.jpeg" alt="Efek Beragun Aset salah satu instrumen sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan" width="100%">
<figcaption>Efek Beragun Aset salah satu instrumen sebagai salah satu sumber pembiayaan perumahan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar industri keuangan nonbank (IKNB) menyerap instrumen EBA-SP milik BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yakni PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Hal tersebut guna meningkatkan sekuritisasi kredit pemilikan rumah (KPR) yang inisiatifnya masih sangat rendah saat ini. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan, hingga akhir 2017 total penyaluran KPR mencapai Rp 338 triliun. Adapun nilai sekuritisasinya hanya Rp 2,7 triliun. Sepanjang akhir 2017 tingkat sekuritisasi kredit pemilikan rumah (KPR) hanya satu persen. &ldquo;Kami minta kepada industri keuangan nonbank untuk meningkatkan investasi di EBA-SP," ujarnya saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (9/2). Riswinandi menjelaskan, upaya OJK untuk mengoptimalkan kinerja EBA-SP sudah dilakukan melalui penerbitan dua Peraturan OJK (POJK) terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi, reasuransi, serta investasi lembaga dana pensiun. Hingga saat ini, kata Riswinandi, backlog atau kekurangan perumahan mencapai 13,5 juta unit hunian. Adapun pemerintah masih membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur 2015-2019. Sekedar informasi, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/09/187506/ini-permintaan-ojk-ke-perbankan-agar-kpr-makin-mudah-dan-murah" target="_blank">EBA-SP</a> adalah instrumen investasi yang dikeluarkan SMF sebagai perusahaan pembiayaan sekunder di sektor perumahan. Sejak tahun 2015, SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR mencapai Rp 35,63 triliun.

Sekuritisasi KPR Rendah, Industri Non Bank Diminta Serap Investasi EBA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pt-indonesia-power-terbitkan-rp-4-triliun-efek-beragun-aset_m_155234.jpeg" alt="Ilustrasi infrastruktur milik Indonesia Power" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi infrastruktur milik Indonesia Power</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Indonesia Power (IP), anak perusahaan PT PLN (Persero) (PLN) yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, menawarkan kepada investor berupa Efek Beragun Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN &ndash; 1 dengan nilai maksimum sebesar Rp 4 triliun dan rating awal AAA dari PEFINDO. Adapun aset dasar yang disekuritisasi adalah aset keuangan berupa Piutang dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTU Suralaya 1-7. &nbsp; Penawaran berlangsung mulai sejak Senin, 4 September 2017 dan akan berlangsung hingga tanggal 11 September 2017.&nbsp; Penerbitan EBA Danareksa Indonesia Power PLN &ndash; 1 ini seiring dengan rencana strategis PT Indonesia Power untuk melakukan sekuritisasi melalui EBA sebanyak-banyaknya Rp 10 triliun, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2018.&nbsp; &nbsp; Direktur Utama PT Indonesia Power, Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penerbitan EBA tahap 1 maksimum sebesar Rp 4 trilliun ini akan disesuaikan dengan kebutuhan investasi perusahaan. &nbsp; "Kami sesuaikan dengan kebutuhan belanja investasi perusahaan dalam waktu dekat.&nbsp; Dana hasil penerbitan EBA ini rencananya akan kami gunakan menyokong pembangunan beberapa pembangkit baru, diantaranya PLTU Suralaya unit 9 dan 10 dengan kapasitas 2x1000 MW&ldquo;. ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/91).&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, Inten mengatakan bahwa sekuritisasi ini merupakan salah satu bentuk diversifikasi pendanaan bagi perusahaan. Bertindak sebagai Manajer Investasi EBA adalah PT Danareksa Investment Management dan Bank Kustodian PT Bank BRI (Persero). &nbsp; Saat ini, IP mengelola 14.578 MW pembangkit yang tersebar mulai dari Sumatra sampai dengan di Papua, dimana tahun 2016 IP berhasil berkontribusi terhadap produksi listrik nasional sebesar lebih kurang 29 persen.&nbsp; Untuk melakukan pengelolaan bisnis dan sistem pembangkitan, IP telah mengimplentasikan Sistem Manajemen Terintegrasi dalam kerangka PAS99 yang meliputi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 28000, &nbsp;SMK3, SMP, ISO 55001, ISO 50001, ISO 26000, ISO 31001, dan Baldrige Criteria.&nbsp; &nbsp; Dipandang dari sisi investor, investasi pada EBA akan memberikan return yang kompetitif dengan cash flow yang lebih dapat diestimasikan, menjadi alternatif investasi pada instrument keuangan serta kebutuhan pengembalian pokok yang cepat terutama dengan struktur amortisasi pokok.&nbsp; &nbsp; Untuk negara, sekuritisasi ini dapat menjadi alternatif pendanaan di sektor infrastruktur. Investor yang berminat dapat menghubungi Agen Penjual EBA yang ditunjuk, yaitu PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

PT Indonesia Power Terbitkan Rp 4 Triliun Efek Beragun Aset