<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi. Dok. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Dok. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik, Edy Mulyadi divonis 7 bulan dan 15 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski terbukti menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat terkait pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak', Edy Mulyadi diperintahkan hakim untuk dikeluarkan dari tahanan.  "Mengadili, menyatakan, terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat," kata Ketua Majelis Hakim Adeng AK membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Senin (12/9).  "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 7 bulan 15 hari," sambungnya.  Namun, Hakim memerintahkan Edy Mulyadi untuk dikeluarkan dari tahanan. Vonis 7 bulan dan 15 hari penjara itu dikurangi masa penahanan selama proses persidangan, sehingga Edy Mulyadi dikeluarkan dari tahanan.  "Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," tegas Hakim Adeng.  Dalam pertimbangannya, Hakim Adeng menyebut Edy telah menjalani masa pidana sebagaimana vonis tersebut, terhitung sejak yang bersangkutan diproses hukum.  "Oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," ucap Hakim Adeng.  Edy terbukti menyebarkan berita tidak pasti yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat melalui pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak'.  Pernyataan kontroversial Edy disampaikan saat konferensi pers KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan &amp; Advokasi Umat) beberapa waktu lalu.  Edy terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ataupun Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946. Hakim menyatakan Edy bersalah melanggar dakwaan pertama subsider, yakni Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Usai Divonis, Hakim Perintahkan Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-14.17.59.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi memutuskan tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dia lebih memilih pembuktian benar atau salah di persidangan.  "Iya betul kami tidak memohonkan penangguhan," kata kuasa hukum Edy Mulyadi, Djudju Purwantoro kepada wartawan, Jumat (11/2).  Djuju berharap berkas perkara Edy bisa segera selesai. Dengan begitu proses pelimpahan kepada kejaksaan bisa dilakukan. Nantinya, Edy akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah di persidangan.  "Lebih baik seperti itu, lebih cepat sehingga kita bisa mengungkap kebenaran materil di persidangan," kata Djuju.  "Kami yakin secara seyakin-yakinnya seorang Edy Mulyadi sangat tidak bersalah, tidak ada pelanggaran pidana sama sekali yang dilakukan beliau. Lebih kepada kriminalisasi kami beranggapan begitu," pungkasnya. Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).  Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan.  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balikpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat membuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Kasus Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Ogah Ajukan Penangguhan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Edy-Mulyadi-di-Bareskrim-Polri-640x360-1.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Foto: Firdausi/PojokSatu.id" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Foto: Firdausi/PojokSatu.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat suara terkait penetapan tersangka kepada Edy Mulyadi. Kompolnas berharap kasus ini bisa memberikan pelajaran buat masyarakat.  "Kasus ini dapat menjadi efek jera pada yang bersangkutan serta orang-orang lain agar dalam mengemukakan pendapat tidak menimbulkan perpecahan," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti saat dihubungi, Kamis (3/2).  Kompolnas meminta Edy Mulyadi untuk bersikap kooperatif dalam kasus tersebut. Kompolnas menyakini penyidik memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memutuskan menetapkan Edy sebagai tersangka dan langsung menahan.  "Kompolnas mendukung penyidikan terhadap saudara EM dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan bantuan scientific crime investigation sehingga hasilnya valid. Kami juga berharap yang bersangkutan kooperatif dan proses hukum," jelas Poengky.  Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).  Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan.  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat membuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Edy Mulyadi Jadi Tersangka dan Ditahan, Kompolnas Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-14.17.59.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Namun, Edy merasa jika nasib yang menimpa dirinya syarat dengan politisasi.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah jika Edy sengaja dibidik dalam kasus ini. Dia memastikan Polri bekerja secara profesional dalam menangani kasus.  "Polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Kita punya aturan aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai KUHAP," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (3/2).  Dedi menuturkan, Indonesia merupakan negara hukum. Jika Edy merasa penetapan ada kejanggalan dalam proses penetapan tersangka, maka bisa menempuh jalur hukum yang ada.  "Kalau ada keberatan menyangkut penegakan hukum polisi ada lembaga yang mengoreksi itu adalah bidang praperadilan, semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai prosedur KUHAP," imbuhnya.  Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).  Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan.  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat membuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Edy Mulyadi Merasa Sengaja Dibidik, Polri Jawab Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Edy-Mulyadi-minta-maaf-3-640x332-1.jpg" alt="Edy Mulyadi minta maaf soal pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi minta maaf soal pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Pihak Edy rencananya akan mengajukan penangguhan penahanan.  "Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocent kami tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai persyaratan sistem hukum yang berlaku/KUHAP," kata kuasa hukum Edy, Damai Hari Lubis kepada wartawan, Rabu (2/1).  Damai menilai, penyidik seharusnya tidak terburu-buru menetapkan Edy sebagai tersangka. Proses penahanan kepada Edy pun dianggap prematur.  "Bagaimana semisal kelak ternyata vonis hukum berkata lain, namun tehadap diri EM sudah dilakukan penahahan?," jelasnya.  Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).  Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan.  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat membuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Kasus Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Edy-Mulyadi-di-Bareskrim-Polri-640x360-1.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Foto: Firdausi/PojokSatu.id" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Foto: Firdausi/PojokSatu.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Damai Hari Lubis menyesalkan atas keputusan penyidik Bareskrim Polri yang menetapkan kliennya sebagai tersangka dan langsung ditahan. Menurutnya kalimat Edy masih bisa diperdebatkan jika dianggap sebuah ujaran kebencian.  "Kami Kuasa Hukum Tim Advokasi EM sangat menyayangkan penahanan EM oleh karena pelanggaran yang dituduhkan selain debatebel oleh sebab objek perkaranya terkait ruang seni atau bahasa ungkapan atau satire, atau merupakan bahasa sindiran," kata Damai kepasa wartawan, Rabu (2/2).  Damai menilai jika penyidik terlalu terburu-buru menjalankan proses hukum. Keputusan tersebut dianggap merugikan Edy.  "Demi kepastian hukum dan demi keadilan, selayaknya pihak penyidik tidak terburu- buru melakukan penahanan yang prematur, bagaimana semisal kelak ternyata vonis hukum berkata lain, namun tehadap diri EM sudah dilakukan penahahan," jelasnya.  Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).  Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan.  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat membuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Edy Mulyadi Jadi Tersangka Ujaran Kebencian, Pengacara Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-14.17.59.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Edy Mulyadi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh sultan dan suku dayak di Kalimantan. Dia menyebut tidak ada maksud untuk menghina wilayah Kalimantan, dengan kalimat Kalimantan adalah tempat jin membuang anak.  "Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya," ujar Edy.  Edy mengatakan, pernyataan tersebut semata-mata bentuk penolakan terhadap Penajem Paser Utara di Kalimantan Timur yang dipilih menjadi Ibukota negara (IKN). Menurutnya, tanah Kalimantan sudah cukup dieksploitasi selama ini karena sumber daya alam (SDA) yang besar.  "Musuh saya bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu segala macam tidak. saya sekali lagi minta maaf kepada sultan sultan. Sultan Kutai, Sultan Paser, Sultan Banjar, Sultan Pontianak, Sultan Melayu atau apa sebagainya. Termasuk suku sukunya," jelas Edy.  Diketahui, Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).  Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan.

Pernah Bilang Kalimantan Tempat Jin Buang Anak, Edy Mulyadi Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-14.17.59.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Bareskrim Polri resmi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Keputusan ini diambil usai penyidik melakukan gelar perkara.  </div> "Hasil dari gelar perkara, EM ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian bermuatan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1). Ramadhan menjelaskan, penetapan tersangka juga dilakukan usai penyidik memeriksa Edy sebagai saksi sejak siang tadi. Seiring dengan naiknya status hukum tersebut, penyidik memutuskan langsung mengenakan penahanan kepada Edy. "Penahanan di Rutan Bareskrim Polri," imbuh Ramadhan. Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menaikan status perkara dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edy Mulyadi ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik memeriksa 15 orang saksi, dan 5 saksi ahli. "Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1). Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak. Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan. Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat menbuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh. (*)

Edy Mulyadi Jadi Tersangka, Langsung Ditahan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-31-at-14.17.59.jpeg" alt="Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi di Bareskrim Polri, Senin (31/1/2022). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Edy Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Dia bahkan telah memperkirakan akan dikenakan penahanan usai menjalani pemeriksaan.  "Iya saya menduga (akan ditahan). Tapi saya tidak berharap," kata Edy di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/1).  Namun, Edy menyakini jika potensi penahanan ini berbau politis. Pasalnya dia kerap mengkritisi pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dibuat.  Oleh karena itu, Edy merasa perlu mempersiapkan diri jika ditahan. "Persiapan saya bawa ini saya bawa pakaian dan karena saya sadar betul karena teman-teman saya yang luar biasa ini sadar betul bahwa saya dibidik," jelasnya.  Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menaikan status perkara dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edy Mulyadi ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik memeriksa 15 orang saksi, dan 5 saksi ahli.  "Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1).  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat menbuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Merasa Akan Ditahan, Edy Mulyadi Sudah Bawa Baju ke Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Edy-Mulyadi-minta-maaf-3-640x332-1.jpg" alt="Edy Mulyadi minta maaf soal pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Edy Mulyadi minta maaf soal pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terlapor kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi mangkir pada panggilan pertama Bareskrim Polri. Pihak Edy menyebut jika ketidakhadiran ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditunda.  "Ada jadwal padat acara di tempat lain tidak bisa dihindari karena mendadak," kata kuasa hukum Edy, Juju Purwantoro saat dihubungi, Senin (31/1).  Juju memastikan Edy Mulyadi siap hadir memenuhi panggilan penyidik pada panggilan kedua yakni hari ini.  "Tidak ada alasan untuk menghindari enggak ada. Kecuali mendadak kemarin. Kayak teroris ajah sih, buru-buru," jelasnya.  Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menaikan status perkara dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edy Mulyadi ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil usai penyidik memeriksa 15 orang saksi, dan 5 saksi ahli.  "Berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik, disimpulkan bahwa perkara ujaran kebencian oleh EM telah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1).  Kasus ini bermula dari beredarnya video kontroversi yang dibuat oleh Edy Mulyadi. Dia menyatakan dalam video tersebut jika Kalimantan menjadi tempat jin membuang anak.  Video tersebut kemudian menuai banyak hujatan dari warga. Tokoh Adat Dayak Balkkpapan juga turut ambil sikap atas pernyataan Edy. Mereka menganggap jika pernyataan itu telah menyakiti masyarakat Kalimantan.  Usai menjadi kontroversi, Edy akhirnya menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Dia berdalih kalimat tempat menbuang jin memiliki diksi untuk menggambarkan tempat yang jauh.

Edy Mulyadi Tak Hadir Panggilan Perdana, Pengacara: Buru-buru Saja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#edy mulyadi

Berita Terkini