<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/JKT-Sidang-Vonis-Mario-Dandy-Satriyo-Salman-Toyibi-3JPG-1137736130.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Salman Toyibi)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Salman Toyibi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sejumlah narapidana yang sempat jadi pembicaraan publik sebelum divonis pidana juga ikut menikmati kado Natal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka mendapatkan diskon masa tahanan dalam program pemberian remisi khusus Natal. Di antaranya adalah Mario Dandy Satriyo, Shane Lukas, John Refra alias John Kei, dan Edward Seky Soeryadjaya. Mereka dinilai berkelakuan baik sehingga dinyatakan berhak mendapat remisi khusus Natal 2024. Edward Seky Soeryadjaya, Koruptor dana pensiun Pertamina senilai Rp 621 miliar mendapatkan potongan tahanan selama 1 bulan 15 hari. Sementara Mario Dandy dan Shane Lukas, terpidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, mendapatkan remisi selama 1 bulan.&nbsp;Begitu pula dengan John Kei yang juga mendapat remisi 1 bulan. "Untuk saudara John Refra alias John Kei bin Paulinus Refra mendapatkan (remisi) 1 bulan. Untuk Saudara Mario Dandy juga sama 1 bulan," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya di Lapas Klas II A Salemba, Rabu (25/12/2024). Andika mengatakan, remisi diberikan karena keempat orang tersebut dinilai telah berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.&nbsp; Hal itu dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan sebelum tanggal pemberian remisi.&nbsp; Selain itu, mereka juga telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. Serta telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. "Yang saya sebutkan tadi, memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi khusus hari Natal yaitu salah satunya adalah nilai pembinaan baik," kata Andika.&nbsp;"Artinya yang bersangkutan berperilaku baik dengan waktu masa pengusulan remisi khusus Natal," tambahnya.&nbsp; Sebelumnya, sebanyak 687 warga binaan beragama Kristiani di Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Natal tahun 2024. Andika menjelaskan, terdapat sebanyak 1.093 orang warga binaan dan anak binaan yang beragama Kristiani di wilayahnya. Namun, hanya 698 orang yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan remisi. Setelah seleksi, hanya 687 warga binaan yang memperoleh potongan masa tahanan. Sebanyak 19 orang di antaranya langsung bebas. "Karena setelah menerima remisi, masa hukumannya habis. Sehingga yang bersangkutan bisa pulang ke tengah-tengah keluarga," ujar Andika. Untuk diketahui, remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana. Narapidana yang telah menjalani pidana selama minimal 6 bulan sampai 12 bulan memperoleh remisi 15 hari. Sedangkan narapidana yang telah menjalani masa tahanan minimal 12 bulan atau lebih, maka remisinya lebih besar, dengan ketentuan sebagai berikut: - Tahun pertama sampai ketiga memperoleh remisi 1 bulan. - Tahun keempat sampai kelima memperoleh remisi 1 bulan 15 hari. - Tahun keenam dan selebihnya memperoleh remisi 2 bulan.

Sejumlah narapidana yang sempat jadi pembicaraan publik sebelum divonis pidana ikut menikmati kado Natal berupa diskon masa tahanan.

Dinilai berkelakuan baik, Mario Dandy, Shane Lukas, John Kei, Hingga Edward Seky Dapat Kado Natal Diskon Masa Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Edward Seky Soeryadjaya. Dia merupakan terdakwa kasus korupsi dana pensiun Pertamina tahun anggaran 2014-2015 yang dinilai merugikan negara hingga Rp 612 miliar.  "Majelis hakim kasasi berpendapat bahwa pasal tindak pidana yang tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa adalah Pasal 2 Undang-Undang Tipikor sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro saat dimintai keterangan, Selasa (1/10).  Kasasi tersebut divonis oleh hakim agung Andi Samsan Nganro. Sedangkan sebagai anggota yaitu Prof Krisna Harahap dan LL Hutagalung.  Andi menuturkan, putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara subsider tiga bulan kurungan dari vonis sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama dihukum 12,5 tahun.   "Oleh sebab itu putusan judex factie yang menerapkan Pasal 3 Undang-undang Tipikor perlu diperbaiki. Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer. Sedangkan pidana pokoknya tetap," jelas Andi.  Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Edward Soeryadjaya menjadi 15 tahun penjara subsider tiga bulan kurungan dari vonis sebelumnya 12,5 tahun. Edward juga dikenakan denda Rp 500 juta, juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp 25,6 miliar.   Atas putusan itu, baik jaksa dan Edward sama-sama mengajukan banding. Bukannya diringankan, PT Jakarta malah memperberat hukuman Edward menjadi 15 tahun penjara.

Kasasi Ditolak, Edward Soeryadjaya Tetap Dihukum 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/edward-rdwa.jpg" alt="Terdakwa korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina Edward Seky Soeryadjaya saat menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina Edward Seky Soeryadjaya saat menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun anggaran 2014-2015, Edward Soeryaddjaya dikabarkan tidak berada di dalam sel, melainkan sedang berada di sebuah rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan. Ternyata, Edward ternyata sudah lebih dari dua bulan berada rumah sakit tersebut.  Kuasa hukum Edward, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan belum mendengar terkait kabar Edward yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Namun, Yusril memastikan bahwa kliennya telah mendapat surat dari Kejaksaan.  tapi bila beliau di sana tentu sudah dapat izin dari kejaksaan dan di sana dikawal juga oleh kejaksaan. Tidak mungkin bisa di sana tanpa izin," ucap Yusril saat dikonfirmasi, Jumat (24/5).  Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikhar Hadjar menyatakan, apabila narapidana belum memenuhi syarat pembebasan, maka tidak mungkin dapat dibiarkan bepergian keluar penjara.  Untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar sedang dalam keadaan sakit, menurut dia, harus diperiksa ke instansi yang bertanggung jawab. "Harus minta pertanggungjawaban Dirjen Pemasyarakatan," jelas Fikhar.  Untuk diketahui, dalam kasus korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun anggaran 2014-2015, Edward Soeryaddjaya divonis 12 tahun dan 6 bulan penjara.  Kemudian mewajibkan Edward membayar uang pengganti senilai Rp 25,6 miliar.  Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi memperberat hukuman konglomerat Edward Soeryadjaya menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Edward juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp 25,6 miliar.  Putusan banding ini diketuk majelis hakim yang diketuai Elang Prakoso Wibowo dengan anggota Mohammad Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar.  Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding.

Dikabarkan Berada di Rumah Sakit, Begini Tanggapan Pengacara Edward

Edward Seky Soeryadjaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Edward Seky Soeryadjaya

Berita Terkini

Dinilai berkelakuan baik, Mario Dandy, Shane Lukas, John Kei, Hingga Edward Seky Dapat Kado Natal Diskon Masa Tahanan

Kasasi Ditolak, Edward Soeryadjaya Tetap Dihukum 15 Tahun Penjara

Dikabarkan Berada di Rumah Sakit, Begini Tanggapan Pengacara Edward

Download Aplikasi JawaPos.com