<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/prVRsHMhBMPi0yqmnRCdoD2cIOJebIcKl9YuOBM4-749152486.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf jika dianggap sombong saat dirinya membutuhkan waktu sendiri. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf jika dianggap sombong saat dirinya membutuhkan waktu sendiri. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di awal masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali mengundang perhatian publik dengan kebijakan barunya yang tak kalah kontroversial dari langkah-langkah sebelumnya.&nbsp; Setelah sempat menuai perdebatan lewat program pembinaan siswa bermasalah di barak militer, kini ia meluncurkan kebijakan baru: jam masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 6 pagi. Langkah ini memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan urgensi dan dampaknya terhadap para pelajar, terutama terkait kesiapan fisik dan psikologis mereka untuk memulai aktivitas sedini itu. Namun, meski kritik berdatangan, kebijakan ini tetap dijalankan. Implementasi kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran resmi yang telah disebarkan kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat&mdash;mulai dari bupati dan wali kota, kepala dinas pendidikan, hingga kepala kantor wilayah Kementerian Agama.&nbsp; Surat bernomor 58/PK.03/DISDIK itu mengatur secara rinci jam efektif pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan, dari PAUD hingga SMA/SMK. Bagi anak-anak di jenjang PAUD, RA, dan TKLB, kegiatan belajar akan dimulai pukul 6.30 pagi, dengan durasi berkisar antara dua hingga tiga jam setiap harinya. Sementara siswa SD, MI, dan SDLB pun mulai belajar di jam yang sama, namun dengan waktu belajar yang lebih panjang&mdash;antara 4 hingga 8,5 jam, tergantung jenjang dan kebutuhannya. Jenjang SMP dan sederajat seperti MTs dan SMPLB juga mengikuti pola serupa, dimulai dari pukul 6.30 WIB. Durasi belajar berkisar antara enam hingga hampir sembilan jam per hari, dengan penyesuaian durasi tiap jam pelajaran sesuai karakteristik sekolah masing-masing. Bagi siswa SMA dan SMK, tantangannya bahkan lebih besar. Mereka harus siap memulai hari lebih awal dengan waktu belajar yang bisa mencapai 11 jam. Begitu pula dengan siswa SMLB dan MAK, yang memiliki durasi belajar panjang dengan jam pelajaran yang disesuaikan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memerintahkan pembinaan kepada satuan pendidikan untuk mengarahkan peserta didik memanfaatkan waktu luang yang ada. Kegiatan yang disarankan, di antaranya membantu orang tua, kegiatan keagamaan, atau kegiatan ekstrakurikuler dengan pengawasan orang tua. Secara keseluruhan, kebijakan ini jelas menandai perubahan besar dalam ritme harian siswa di Jawa Barat. Meski masih menimbulkan pro dan kontra, pemerintah daerah tampak mantap melangkah, meyakini bahwa pembiasaan disiplin sejak pagi adalah investasi bagi karakter dan masa depan anak-anak Jawa Barat.

Kebijakan baru Gubernur Dedi Mulyadi tentang jam masuk sekolah pukul 6 pagi memicu perdebatan di masyarakat, apakah ini langkah yang tepat?

Gubernur Dedi Mulyadi Resmi Keluarkan Surat Edaran, Anak TK hingga SMA/SMK Masuk Sekolah Jam 06.30 Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PRABOWO-SANDI-AKAN-MENGADU-KE-MK-DERY-RIDWANSAH-10.jpg" alt="Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPD Partai Gerindra Jawa Tengah secara resmi melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Jateng karena menghina Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang disebutnya seperti macan mengeong dalam konten YouTube.  Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro yang ditemui di Mapolda Jateng, Semarang, Rabu, mengatakan bahwa pelaporan tersebut usai bertemu dengan Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi.  Menurut dia, pelaporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran bagi Edy Mulyadi agar tidak merendahkan dan menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi anak bangsa.  Selain itu, pelaporan juga sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang karena bisa memecah belah persatuan bangsa, apalagi saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat negara.  "Kami kader di Jateng jelas tersinggung, siapa pun yang merasa kader Gerindra jelas tersinggung dengan hinaan terhadap Ketum Prabowo Subianto itu," ujar Sriyanto didampingi Bendahara DPD Gerindra Jateng Heri Pudyatmoko dan Wakil Ketua Yudi Indras Wiendarto.  Sriyanto menegaskan bahwa pihaknya meminta kasus tersebut tidak selesai dengan kata maaf, tetapi melalui jalur hukum sehingga menjadi pembelajaran. Saat ditanya perihal apakah konten yang dibuat Edy Mulyadi itu berkaitan dengan agenda Pilpres 2024, dia enggan menduga terlalu jauh. "Kami tak ingin berandai-andai. Akan tetapi, laporan ini murni kemarahan kami atas konten tersebut dan itu sudah menghina Ketum Gerindra," katanya menegaskan.  Ia menyebut pelaporan secara serentak bersama seluruh DPC Gerindra se-Jateng itu karena spontanitas saat rapat daring bersama jelang HUT Gerindra. "Tidak ada instruksi soal laporan. Semua spontanitas karena kami marah kepada Edy Mulyadi," ujarnya.  Pelaporan secara resmi dilakukan oleh pengurus DPD Gerindra Jateng Dwi Yasmanto dan didampingi kuasa hukum. (*)

Sebut Prabowo Macan Mengeong, Gerindra Jateng Laporkan Edi Mulyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220123_195349.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diskominfo Garut/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Diskominfo Garut/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil menilai pernyataan eks caleg PKS Edy Mulyadi tentang ibu kota baru negara di Kalimantan dengan narasi yang tidak tepat itu mencederai nilai kebhinekaan.  "Tentunya saya menyesalkan dalam waktu yang berdekatan, kita diributkan dengan tindakan atau ucapan dari mereka secara terang-terangan di ruang publik. Dan akhirnya menyakiti perasaan kelompok masyarakat yang menjadi sebuah bagian dari yang namanya rumah kebhinekaan Indonesia," kata dia, di Bandung, Selasa (25/1).  Menurut dia, pernyataan Mulyadi seharusnya tidak keluar setelah ada fenomena sebelumnya, saat anggota DPR dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, meminta Jaksa Agung untuk mencopot seorang kepala Kejaksaan Tinggi hanya karena yang bersangkutan menggunakan bahasa Sunda saat rapat.  Kamil mengatakan ada sebuah hadits yang menyatakan agar berbicara yang baik atau diam dan adapun jika harus berbicara maka harus yang baik-baik, dan itu merupakan pilihan.  Akan tetapi, kata dia, pada akhirnya narasi yang disampaikan bisa dengan bahasa yang tidak baik dan dengan bahasa yang baik. "Saya mohon kita edukasi anak dan cucu, kita menyampaikan argumen gunakanlah bahasa yang baik dan tidak menyinggung sehingga mudah-mudahan masalah ini bisa tuntas," katanya.  Ia berharap nilai kebhinekaan harus tetap diutamakan seluruh masyarakat sehingga jangan sampai pernyataan yang disampaikan pada publik menyakiti banyak orang atau golongan tertentu. "Jika ada aspek hukum harus dihadapi dan aspek psikologisnya menjadi pelajaran bahwa meminta maaf itu penting, dan mengakui kesalahan itu penting, dan jangan diulangi," katanya.  Seperti diketahui, sebelumnya Edi Mulyadi menyebut ibu kota negara baru di Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Ucapan itu sontak menyinggung banyak pihak, terutama warga Kalimantan. (*)

Ridwan Kamil: Pernyataan Edy Mulyadi Cederai Nilai Kebhinekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/upn-ciptakan-mesin-serbaguna-petani-bongkar-pasang-propac-sesuai-kebutuhan_m_144678.jpeg" alt="MULTIFUNGSI: Arrum Yulian Wilyanda dan Ahmad Surya Ady Tama mencoba mengubah bentuk mesin propac dari kargo menjadi traktor." width="100%">
<figcaption>MULTIFUNGSI: Arrum Yulian Wilyanda dan Ahmad Surya Ady Tama mencoba mengubah bentuk mesin propac dari kargo menjadi traktor.</figcaption>
</figure> Bercocok tanam menjadi ciri khas masyarakat pedesaan. Untuk memudahkan aktivitas tersebut, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) &rsquo;&rsquo;Veteran&rsquo;&rsquo; Jawa Timur menggagas teknologi tepat guna (TTG). Wujudnya, sebuah mesin bernama Propac.    AWALNYA, Propac berupa mesin perontok karya Edi Mulyadi, dosen Teknik Kimia UPN. Secara bertahap, Propac dikembangkan. Setelah mencapai generasi ketiga, Propac kini tampil lebih keren. Fungsinya pun ikut bertambah.  Secara umum, mesin tersebut berfungsi sebagai perontok hasil panen. Di antaranya, padi, kedelai, jagung, maupun biji-bijian lain. Dilengkapi dengan model gerigi yang variatif, Propac memang bisa digunakan untuk semua jenis hasil panen petani. Saat mesin dinyalakan, gerigi-gerigi itu kemudian bergerak memutar dengan mesin. Dari sini, semua jenis biji-bijian dimasukkan untuk diproses. Kemudian, biji dan hasil sampingnya akan keluar secara terpisah.  Demi memenuhi kebutuhan petani, Edi melakukan inovasi. Dengan menggandeng dua mahasiswa, Surya Ady Tama dan Arrum Yulianda Wilianda, dia menambah fungsi Propac. Dua mahasiswa itulah yang membuat Propac berfungsi untuk tahap prapanen seperti sekarang. Proses prapanen yang dimaksud adalah tahap pengelolaan tanah untuk menanam.  Surya menjelaskan, Propac dapat dipakai untuk membajak sawah. Hal tersebut diwujudkan dalam model traktor yang bergabung dengan mesin perontok. Bukan hanya itu, hand tractor tersebut dilengkapi pembajak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, singkal, glebek, dan garu. Tiga bagian itu bisa dibongkar pasang sesuai dengan tahapan yang tengah digarap petani. Misalnya, untuk membalik tanah setelah dipanen. Petani tinggal memasang singkal di bagian bawah Propac.  Selain itu, Propac punya dua jenis roda. Roda biasa digunakan untuk berjalan di tanah kering, sedangkan roda besi untuk bergerak di tanah basah. &rsquo;&rsquo;Bergantung medan yang mau dilalui seperti apa,&rsquo;&rsquo; ujar mahasiswa jurusan agroteknologi tersebut. Biasanya, lanjut dia, roda besi dipasang saat membajak sawah khusus padi.  Selain untuk membajak, Propac bisa berfungsi sebagai kendaraan. Bagian mesin perontok dan traktor tersambung dengan minikargo. Tentu, ada sadel bagi pengendara. Karena itu, petani bisa memanfaatkan Propac untuk mengangkut alat ataupun hasil pertanian. Daya angkutnya telah diperhitungkan. &rsquo;&rsquo;Kargo di bagian belakang bisa muat sampai 420 kilogram,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Memang, selama 1,5 bulan pembuatan, Propac dirancang lebih mobile. Menurut Surya, tujuannya adalah memudahkan pekerjaan petani. Termasuk dengan membuat mesin perontok dalam ukuran yang lebih kecil daripada sebelumnya. Bahkan, lanjut Surya, kecepatan mesin memungkinkan diatur sesuai dengan kebutuhan. &rsquo;&rsquo;Ada pengaturnya. Bisa dibuat cepat jika untuk padi dan diperlambat untuk jagung,&rsquo;&rsquo; terangnya. (kik/c14/nda)

UPN Ciptakan Mesin Serbaguna Petani, Bongkar Pasang Propac Sesuai Kebutuhan

edi mulyadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#edi mulyadi

Berita Terkini

Gubernur Dedi Mulyadi Resmi Keluarkan Surat Edaran, Anak TK hingga SMA/SMK Masuk Sekolah Jam 06.30 Pagi

Sebut Prabowo Macan Mengeong, Gerindra Jateng Laporkan Edi Mulyadi

Ridwan Kamil: Pernyataan Edy Mulyadi Cederai Nilai Kebhinekaan

UPN Ciptakan Mesin Serbaguna Petani, Bongkar Pasang Propac Sesuai Kebutuhan

Download Aplikasi JawaPos.com