<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/oQZv7smZkd8RVLAeuXiesDLvzI4ET8CNdHEfrFDi-1214394948.jpg" alt="Sebanyak lima narapidana kasus terorisme mengucapkan ikrar setia NKRI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak lima narapidana kasus terorisme mengucapkan ikrar setia NKRI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak lima narapidana kasus terorisme mengucapkan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4). Ikrar setia terhadap NKRI itu disaksikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan bahwa pelaksanaan ikrar NKRI merupakan bukti bahwa pelaksanaan program deradikalisasi di dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi telah berjalan dengan baik. "Tadi kita melaksanakan ikrar terhadap 5 narapidana terorisme di Lapas Pasir Putih, ini menjadi bukti nyata bahwa deradikalisasi berjalan efektif melalui sinergi yang kuat antara BNPT, Lapas, Densus 88, dan semua stakeholder terkait,&rdquo; kata Eddy Hartono. Eddy menjelaskan, jika program deradikalisasi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara tidak terkecuali kepada para napiter. "Bahwa program deradikalisasi terhadap rekan-rekan ini jangan dipandang sebagai kegiatan yang sifatnya formalitas, (Ikrar NKRI) ini adalah menunjukan kegiatan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada warganya dan memberikan jaminan baik kehidupan maupun kesejahteraan nantinya," tegasnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri, menegaskan, sinergitas dan kolaborasi penting dilakukan dalam menjamin keberhasilan program deradikalisasi. "Memang kita harus berkolaborasi bersama, ini adalah tanggung jawab kita bersama bukan hanya tanggung jawab kami di lapas, bukan hanya tanggung jawab BNPT tapi kita kerja selama simultan, terencana, kemudian ada jangka pendek, panjang, pada saat dari awal mereka berproses, sampai dengan mereka reintegrasi di luar sana pun kami koordinasi," ucap Kunrat. Menurutnya, adanya sinergitas antar seluruh stakeholder dalam program deradikalisasi diharapkan dapat mencegah kembalinya napiter saat bebas ke jaringannya dan kembali terpapar paham radikal. "Jangan sampai bahwa setelah mereka bebas kembali ke jaringannya lagi nah ini yang dikhawatirkan," tegasnya. Adapun, lima napiter itu terdiri dari empat orang berasal dari Lapas Kelas IIA Pasir Putih, sementara satu lainnya dari Lapas Kelas I Batu. Dari jumlah tersebut, tiga diantaranya merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS, dan dua lainnya dari kelompok Jamaah Islamiyah. Salah seorang napiter diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara

Lima narapidana terorisme ucapkan ikrar setia NKRI di Lapas Pasir Putih, BNPT optimis deradikalisasi berjalan efektif.

5 Terpidana Terorisme Terafiliasi ISIS Ucapkan Ikrar Setia NKRI, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/20240911092550_4J3A1322JPG-4273641342.jpg" alt="Irjen Pol Eddy Hartono (beri hormat) dilantik sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Irjen Pol Eddy Hartono (beri hormat) dilantik sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Irjen Pol Eddy Hartono menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). Irjen Eddy Hartono menggantikan posisi Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Irjen Pol Eddy Hartono merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990. Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPT, Irjen Pol Eddy Hartono merupakan seorang perwira tinggi Polri, yang sejak 25 Agustus 2021 menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Selama berkarier di Kepolisian, Irjen Pol Eddy Hartono berpengalaman pada bidang reserse. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Datasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror Polri. Jabatannya di Kepolisian dimulai menjadi Penyidik IT dan Cyber Crime (Penyidik Madya) Unit Dit II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada 2008. Kemudian, pada 2009, ia diangkat menjadi Kapolres Hulu Sungai Selatan. Irjen Pol Eddy Hartono juga pernah menduduki jabatan di BNPT saat masih dipimpin Komjen Pol Boy Rafli Amar. Saat itu, Eddy Hartono menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Presiden Jokowi  resmi melantik Irjen Pol Eddy Hartono menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Profil Irjen Pol Eddy Hartono, Kepala BNPT yang Baru Dilantik Menggantikan Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/Screenshot_20240911_090703_YouTube-2911472563.jpg" alt="Saifullah Yusuf alias Gus Ipul resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (tangkapan layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Saifullah Yusuf alias Gus Ipul resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (tangkapan layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). Gus Ipul akan menjabat sebagai Mensos di sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tinggal 40 hari lagi. Pelantikan tersebut sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 102P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju. Di saat yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Eddy menggantikan posisi Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel. Kepala negara memimpin pembacaan sumpah jabatan terhadap keduanya. Kedua pejabat baru yang dilantik itu mengikuti sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Jokowi. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya,&rdquo; kata Jokowi yang diikuti Mensos dan Kepala BNPT baru. Jokowi juga mengingatkan kepada menteri dan wakil menteri yang baru dilantik untuk dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung etika jabatan. "Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjujung etika jabatan berkerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,&rdquo; imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9).

Presiden Jokowi Resmi Lantik Gus Ipul jadi Mensos dan Irjen Eddy Hartono jadi Kepala BNPT di Istana Negara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/JKT_Respon-PBNU-Terkait-Pelaporan-Ke-Bareskrim_MIFTAHUL-HAYAT07-3027351565.jpeg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Saifullah Yusuf menjadi Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). Saifullah Yusuf, yang karib disapa Gus Ipul itu menggantikan posisi Tri Rismaharini yang memilih mundur untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jawa Timur 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, hari Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik Bapak Saifulah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk Sisa masa jabatan tahun 2019-2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (11/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain melantik Gus Ipul menjadi Mensos, lanjut Ari, Presiden Jokowi juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta," pungkas Ari.</div>

Saifullah Yusuf, yang karib disapa Gus Ipul itu menggantikan posisi Risma yang memilih mundur untuk maju sebagai bakal Cagub Pilkada Jatim.

Selain Lantik Gus Ipul jadi Mensos Pengganti Risma, Jokowi juga akan Lantik Irjen Eddy Hartono jadi Kepala BNPT

Eddy Hartono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eddy Hartono

Berita Terkini

5 Terpidana Terorisme Terafiliasi ISIS Ucapkan Ikrar Setia NKRI, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono Bilang Begini

Profil Irjen Pol Eddy Hartono, Kepala BNPT yang Baru Dilantik Menggantikan Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel

Presiden Jokowi Resmi Lantik Gus Ipul jadi Mensos dan Irjen Eddy Hartono jadi Kepala BNPT di Istana Negara Jakarta

Selain Lantik Gus Ipul jadi Mensos Pengganti Risma, Jokowi juga akan Lantik Irjen Eddy Hartono jadi Kepala BNPT

Download Aplikasi JawaPos.com