<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/3138c327-ec2a-49d7-970b-ee433d49d0af-3633588829.jpg" alt="Ilustrasi Dispendukcapil Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dispendukcapil Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD. Eddy menegaskan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini hanya bisa dilakukan secara langsung di tempat-tempat yang telah ditentukan Dispendukcapil Surabaya. &rdquo;Warga harus datang sendiri dan bertemu langsung dengan petugas resmi, baik di kelurahan, kecamatan, mal pelayanan publik, atau lokasi Goes to Campus dan Goes to School,&rdquo; tutur Eddy, Jumat (31/1).&nbsp; Apabila masyarakat mendapatkan penawaran aktivasi IKD melalui telepon, WhatsApp atau video call, Eddy memastikan, itu adalah modus penipuan. Apalagi jika oknum meminta share screen saat proses aktivasi. &rdquo;Itu sudah pasti penipuan. Tujuannya adalah mencuri data di ponsel korban,&rdquo; imbuh Eddy Christijanto.&nbsp; Modus penipuan lain yang harus diwaspadai masyarakat adalah penawaran aktivasi IKD melalui situs web atau aplikasi yang tidak resmi. &rdquo;Kalau domainnya bukan go.id, sudah pasti itu bukan milik pemerintah dan berpotensi penipuan,&rdquo; seru Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto tersebut.&nbsp; Selain sebagai identitas digital, Eddy menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kependudukan secara mandiri melalui IKD. Di antaranya layanan cetak ulang Kartu Keluarga (KK), update data pendidikan, pengajuan akta kelahiran tanpa NIK, hingga pengajuan akta kelahiran bagi warga yang telah memiliki NIK tetapi belum memiliki akta kelahiran. &rdquo;Harapan kami, kantor pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik Siola, kecamatan, dan kelurahan bisa lebih sepi karena masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan secara mandiri,&rdquo; tandas Eddy.

Dispendukcapil Surabaya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD

Dispendukcapil Surabaya Bongkar Modus Penipuan Aktivasi IKD, Hati-Hati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KTP-digital.png" alt="BANYAK PEMINAT: Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Fatimah (kiri) memberikan pengarahan kepada Sunarti saat pengisian data aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sabtu (7/1). Kelurahan Pucang Sewu masuk" width="100%">
<figcaption>BANYAK PEMINAT: Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Fatimah (kiri) memberikan pengarahan kepada Sunarti saat pengisian data aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sabtu (7/1). Kelurahan Pucang Sewu masuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus berupaya mengejar target realisasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Hingga saat ini tercatat, realisasi aktivasi IKD di Kota Surabaya telah mencapai 139.970. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, masih terus berproses mengejar target capaian IKD hingga akhir Desember. &rdquo;Untuk seluruh Indonesia, ditarget 25 persen (dari total penduduk) sampai Desember. Tampaknya semua sulit untuk mencapai itu,&rdquo; kata Eddy Christijanto, Kamis (12/10). Menurut dia, ada sejumlah hal yang menjadi kendala dalam realisasi aktivasi IKD. Salah satunya adalah masih banyak pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dan swasta belum memanfaatkan IKD. &rdquo;Di Surabaya yang sudah memanfaatkan ada Bank Jatim. Kemudian kantor-kantor rumah sakit pemerintah, ada RSUD Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada. Kita sekarang dengan Imigrasi supaya memanfaatkan,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. Eddy meyakini, apabila seluruh layanan publik swasta maupun pemerintah sudah memanfaatkan IKD, otomatis masyarakat juga turut serta melakukan aktivasi. &rdquo;Kalau semuanya sudah memanfaatkan, masyarakat akan melakukan aktivasi IKD,&rdquo; tutur Eddy Christijanto. Meski demikian, mantan Kepala Satpol PP Kota Surabaya itu memastikan, akan terus berproses mencapai target realisasi aktivasi IKD hingga akhir Desember. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan kepolisian hingga perusahaan swasta di Surabaya. &rdquo;Kita kerja sama dengan polres untuk seluruh anggota polres dan jajarannya agar melakukan aktivasi IKD. Juga kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki karyawan banyak agar melakukan IKD,&rdquo; sebut Eddy Christijanto. Eddy juga menyatakan, gencar membuka pelayanan aktivasi IKD di sejumlah titik. Salah satunya, setiap akhir pekan dengan membuka layanan aktivasi IKD di mal-mal Surabaya. &rdquo;Setiap Sabtu dan Minggu kita laksanakan perekaman di mal. Kemarin di PTC, di Galaxy Mal, Grand City, dan BG Junction, setiap Sabtu dan Minggu,&rdquo; papar Eddy Christijanto. Eddy menambahkan, pelayanan aktivasi IKD yang disediakan Dispendukcapil Surabaya di mal, mendapat antusias masyarakat. Sebab, sembari jalan-jalan, mereka bisa mendapatkan layanan aktivasi IKD. &rdquo;Jadi (ibarat) sambil menyelam minum air, mereka memanfaatkan itu (layanan aktivasi IKD),&rdquo; tutur Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya berupaya mengejar target realisasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD)

Ratusan Ribu Orang Surabaya Punya KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-kartini-zaman-now-lebih-pilih-nikah-muda-dibanding-belajar_m_206203.jpeg" alt="Ilustrasi nikah beda agama" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nikah beda agama</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya kembali menggelar nikah massal tahun ini. Nikah massal itu dihelat pada 19 September dan diikuti 225 pasangan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, seluruh anggaran pelaksanaan tanpa APBD Surabaya. Pihaknya bersinergi dengan para pengusaha jasa pernikahan di Surabaya. &rdquo;Kegiatan bukan berasal dari APBD. Ini gotong-royong para pengusaha jasa pernikahan membantu Pemkot Surabaya mengemas acara,&rdquo; terang Eddy. Dia mengatakan, pasangan tertua dalam gelaran isbat nikah massal tersebut, yakni berusia 77 tahun. Pasangan laki-laki 77 tahun dan pasangan perempuan berusia 68 tahun. &rdquo;Keduanya telah dianugerahi 4 anak dan 11 cucu,&rdquo; kata Eddy. Selain itu, gelaran tersebut didominasi oleh 31 pasangan dari Kecamatan Semampir, 20 pasangan dari Kecamatan Asemrowo, dan 15 pasangan dari Kecamatan Bubutan. &rdquo;Target kami pada tahun depan adalah 500 pasangan dengan harapan didominasi para pengantin baru. Jadi tidak hanya pasangan yang sudah berumur karena dengan program Lontong Kupang ini semua layanan telah terintegrasi,&rdquo; ujar Eddy. Sementara itu, Koordinator Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Surabaya Malik Atmaja mengatakan, mereka terinspirasi dengan para pengusaha besar yang kerap memberikan CSR bagi warga Kota Surabaya. Karena itu, dia bersama rekan-rekan pengusaha jasa pernikahan ingin membantu warga Kota Pahlawan. Seperti memberikan layanan pernikahan massal bagi masyarakat Surabaya. &rdquo;Sampai saat ini, vendor yang telah men-support berjumlah 320 dan masih akan bertambah lagi. Mereka adalah grade A semua,&rdquo; papar Malik Atmaja. &rdquo;Karena ada 225 pasangan, akan ada 225 perias. Dekorasinya gabungan semua dan ada musik orkestra juga. Jadi layaknya seperti pernikahan artis, kami menjamin bahwa pernikahan massal ini menjadi pernikahan termewah di Indonesia,&rdquo; tambah Malik. Dia menjelaskan, tahun lalu, pihaknya turut mendukung isbat nikah massal yang digelar oleh Pemkot Surabaya dengan menghabiskan estimasi anggaran senilai Rp 4 miliar &ndash; Rp 5 miliar. Begitu pula tahun ini, juga akan memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. &rdquo;Ini bukan anggaran pemkot, tapi ini murni gotong-royong teman-teman pengusaha. Alhamdulillah antusiasme pengusaha banyak yang mendukung,&rdquo; jelas Malik Atmaja. &nbsp; &nbsp;

Pemkot Surabaya gelar nikah massal pada 19 September, diikuti 225 pasangan. Yang tertua laki-laki berusia 77 tahun dan perempuan 68 tahun

Di Surabaya, Pasangan Kakek dan Nenek Usia 70 Tahun Ikut Nikah Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/WhatsApp-Image-2023-09-15-at-083412-4247776402.jpg" alt="Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Eddy Christijanto (dua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Eddy Christijanto (dua dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengadilan Agama Surabaya segera melangsungkan kegiatan isbat nikah massal. Kegiatan diikuti 225 pasangan di Ballroom The Empire Palace Surabaya, pada 19 September. Pemkot Surabaya juga bersinergi dengan para pengusaha jasa pernikahan guna memberikan pengalaman yang berharga bagi para pasangan isbat nikah massal. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya Eddy Christijanto menyampaikan, pelaksanaan isbat nikah massal merupakan salah satu wujud layanan online dan terpadu melalui one gate system (Lontong Kupang), mengesahkan perkawinan secara hukum. Sebab, para pasangan tersebut belum mencatatkan perkawinan secara sah menurut negara, hanya secara sah menurut agama. &rdquo;Kami ingin memastikan dan memulihkan hak kewarganegaraan. Mereka yang ikut adalah yang sudah menikah secara agama tetapi belum tercatat di negara. Sehingga dampaknya, anak hingga cucunya tidak memiliki dokumen kependudukan,&rdquo; papar Eddy. &rdquo;Kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa ketika melangsungkan pernikahan harus secara sah menurut agama dan negara,&rdquo; tambah Eddy. Eddy menjelaskan, pelaksanaan isbat nikah massal adalah menikahkan para pasangan dengan dua kategori. Yakni, 217 pasangan isbat nikah serta 8 pasangan baru yang akan menikah. Dia menambahkan, Pemkot Surabaya akan membantu dalam pengurusan buku nikah, perubahan dokumen kependudukan. Selain itu, akan menerbitkan dokumen resmi kependudukan bagi anak-anak hingga cucu para pasangan tersebut. &rdquo;Kegiatan bukan berasal dari APBD, tapi kita bersinergi dengan para pengusaha jasa pernikahan di Surabaya. Mereka bergotong-royong membantu Pemkot Surabaya dalam mengemas kegiatan acara ini,&rdquo; ujar Eddy.

Pemkot bersama Kemenag dan Pengadilan Agama Surabaya gelar kegiatan isbat nikah massal diikuti 225 pasangan pada 19 September

Pemkot Surabaya Gelar Nikah Massal Habiskan Miliaran Rupiah, Tanpa APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Untitledp-1812160062.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sejumlah pejabat pemkot." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik sejumlah pejabat pemkot.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tidak ada lagi agenda penertiban-penertiban pedagang kaki lima di Surabaya dalam daftar kegiatan harian Eddy Christijanto. Sebab, jabatannya sebagai Kepala Satpol PP telah berganti menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dihubungi JawaPos.com, Eddy mengatakan, siap di tempatkan di manapun sesuai instruksi dan arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Tugas utama dan pokok fungsi dari pegawai negeri sipil adalah mengabdi dan melayani masyarakat. &rdquo;Jadi saya siap di manapun sesuai yang sudah ditetapkan Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya,&rdquo; kata Eddy kepada JawaPos.com. Lantas, apa rencana yang sudah disusun Eddy untuk posisi barunya itu? &rdquo;Mempercepat proses pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital di Surabaya,&rdquo; terang Eddy. Saat ini, angka KTP digital di Surabaya masih 5 persen. Menurut Eddy, KTP digital bisa mencapai 25 persen lebih pada akhir 2023. Selain Eddy, ada wajah lama di posisi baru. Yakni, M. Afghani Wardhana yang menjadi nakhoda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya. Afgani bukan orang baru dalam roda pemerintahan Kota Surabaya. Akhir 2021, Afghani sempat menduduki posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya lalu dipindahkan di Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan. Kini, posisi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan itu diisi Irvan Widyantoro. Sebelumnya, Irvan pernah menjadi Kasatpol PP dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat. Lalu, akhir 2021, Irvan diminta Eri Cahyadi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Eddy Christijanto dilantik menjadi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Dia menarget KTP digital capai 25 persen pada 2023

Ditunjuk Jadi Kadispendukcapil, Eddy Christijanto Genjot KTP Digital di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/WhatsApp-Image-2023-04-03-at-161336-1878128686.jpg" alt="Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto." width="100%">
<figcaption>Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya intens menggelar operasi cipta kondisi untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di Bulan Suci Ramadan. Operasi cipta kondisi digelar serentak bersama kepolisian dan TNI di 31 kecamatan se-Surabaya. Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, memasuki hari kesembilan Bulan Suci Ramadan, eskalasi gangguan kamtibmas mengalami penurunan. Baik itu terkait dengan kejadian perang sarung, balap liar, tawuran, hingga minuman keras. &rdquo;Dibanding malam pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai malam kelima Ramadan, sekarang sudah menurun eskalasinya. Karena kita terutama di malam Sabtu dan malam Minggu, polsek dan kecamatan siaga di semua titik, termasuk kita di empat wilayah Surabaya,&rdquo; kata Eddy Christijanto saat ditemui di kantornya, Senin (3/4). Dia memastikan, setiap malam Sabtu dan Minggu, pihaknya intens bersama kepolisian dan TNI menggelar operasi cipta kondisi skala besar di 31 kecamatan se-Surabaya. Operasi cipta kondisi tersebut digelar serentak mulai pukul 22.00 hingga 04.00. &rdquo;Kita setiap malam tetap melaksanakan kegiatan patroli mulai pukul 22.00 sampai 04.00. Utamanya malam Sabtu dan malam Minggu kita melaksanakan operasi skala besar,&rdquo; jelas Eddy. Meski eskalasi gangguan kamtibmas menurun, Eddy menyebutkan, pihaknya masih menemukan beberapa remaja yang terlibat dalam perang sarung. Seperti dalam giat operasi cipta kondisi pada Jumat malam (31/3), petugas mengamankan sembilan remaja terlibat perang sarung. &rdquo;Kita mengamankan di Jalan Wonokitri dan Sambikerep ada sembilan orang, perang sarung. Kemudian ada konvoi sahur on the road dari pelajar SMK sampai di Taman Bungkul itu bisa kita lokalisir,&rdquo; ungkap Eddy. Selanjutnya pada Sabtu (1/4) malam, petugas kembali mengamankan dua orang remaja yang terindikasi perang sarung di kawasan Dukuh Pakis Surabaya. Dua orang remaja itu langsung diserahkan ke Polsek Dukuh Pakis. &rdquo;Sedangkan untuk Minggu (2/4) malam, Alhamdulillah tidak ada kejadian menonjol. Melandai,&rdquo; kata Eddy. Dia menyampaikan, mayoritas remaja yang terlibat perang sarung berusia masih belasan. Untuk mencegah tindakan serupa, para remaja yang terjaring operasi cipta kondisi itu dilakukan pembinaan dan sanksi sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih. &rdquo;Di tingkat kota kita kirim ke Liponsos untuk diberikan pembinaan sosial, kita juga panggil orang tuanya. Ada juga yang kita serahkan ke kepolisian, karena sudah masuk ranah pidana. Kita serahkan ke kepolisian supaya cepat penanganannya,&rdquo; terang Eddy. Eddy berharap para orang tua turut berperan aktif dalam memantau pergaulan anak-anak. Apabila anak belum pulang ke rumah hingga pukul 21.00 WIB, orang tua juga diharapkan menghubungi dan menanyakan. &rdquo;Kalau pukul 21.00 anak belum ada di rumah, orang tua bisa menghubungi lewat telepon, atau hubungi rekan terdekatnya ditanyakan. Jadi memastikan anak dalam keadaan aman, sehat, dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kamtibmas,&rdquo; tutur Eddy.

Satpol PP Kota Surabaya menyatakan eskalasi gangguan kamtibmas selama Bulan Suci Ramadan mengalami penurunan

Bulan Ramadan, Gangguan Kamtibmas di Kota Surabaya Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ferri Jocom mengaku mendapat perintah dari Kasatpol PP Eddy Christijanto saat membersihkan gudang barang bukti hasil penertiban. Pengakuan terdakwa Ferri itu tertuang dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum R. Harwiadi. Ferri mengaku menjual barang-barang tersebut atas perintah pimpinannya itu.  Terdakwa Ferri mengungkapkan itu saat empat saksi yang akan menjual barang tersebut bertanya tentang penjualan yang tidak melalui tender. Ferri yang saat itu menjabat kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meminta para saksi untuk tenang karena dirinya sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP.  ”Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kasat dan Pak Kasat sudah setuju dan memerintahkan saya untuk melakukan pembersihan gudang karena akan dipaving,’’ kata Ferri yang tertuang dalam dakwaan jaksa.  Pembersihan yang dimaksud Ferri salah satunya dengan menjual barang-barang hasil penertiban yang tersimpan di gudang Jalan Tanjungsari. Ferri kemudian memanggil rekannya, Mudita, PNS satpol PP, untuk bergabung ke ruangan dan mengenalkan keempat saksi yang akan menjual barang-barang senilai Rp 500 juta di dalam gudang.  Pengacara Ferri, Abdurrahman Saleh, saat dikonfirmasi tidak membantah bahwa kasus tersebut melibatkan Kasatpol PP Eddy sebagaimana dalam dakwaan jaksa. Menurut dia, ada beberapa lagi oknum satpol PP yang terlibat dalam kasus itu selain kliennya.  Sementara itu, Kasatpol PP Eddy Christijanto saat dikonfirmasi tidak mengiyakan atau tidak membantah soal penyebutan dirinya dalam kasus tersebut. Dia bahkan balik bertanya siapa yang mengatakan bahwa dirinya turut mengetahui kejadian itu. ”Sopo sing ngomong iku. Kalau kuasa hukum yang ngomong, ya silakan. Haknya mereka ngomong seperti itu,’’ katanya.  Soal pemanggilan sebagai saksi yang disebut dalam kasus Ferri Jocom, Eddy menyebut dirinya sudah dipanggil sebagai saksi. Namun, untuk proses selanjutnya, belum ada panggilan yang dilayangkan kepadanya.  Seperti diberitakan, barang bukti hasil sitaan satpol PP dijual diam-diam seharga Rp 500 juta. Barang yang dijual seperti besi tower dan utilitas.

Terdakwa: Saya Sudah Koordinasi dengan Pak Kasatpol PP