<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_122526.jpg" alt="Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan kasus investasi bodong EDC Cash. Sampai saat ini, penyidik telah mrnetapkan 12 orang tersangka.  "Sebanyak 12 orang sudah ditetapkan tersangka, yang lain masih diproses berdasarkan perkara yang lain," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika saat dikonfirmasi, Sabtu (5/6).  Helmy mengatakan, 12 tersangka sudah dilakukan penahanan. Pengembangan kasus terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat masih terus berjalan.  Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini meliputi tanah dan bangunan, 26 unit kendaraan, surat-surat bukti pembayaran dan transfer, serta aset barang mewah lainnya.  "Penyidik masih mengembangkan untuk mencari aset yang merupakan hasil kejahatan dan direncanakan minggu depan berkas akan dikirim ke kejaksaan," imbuh Helmy.  Sementara itu, jumlah korban yang sudah mengadu ke Polri terkait EDC Cash ini sebanyak 1.300 orang. "Penyidik telah memeriksa 63 orang," pungkas Helmy.  Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan investasi bodong E-Dinar Coin (EDC) Cash. Awalnya penyidik hanya menetapkan 6 tersangka. Yakni CEO EDC Cash berinisial AY. Kemudian SY, BA, EK, AW dan MR.  AY kemudian merekrut beberapa orang untuk dijadikan upline, yang memiliki tugas mencari member layaknya sistem Multy Level Marketing (MLM). Orang yang mau menjadi member EDC Cash diminta membayar Rp 5 juta.  Uang tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya, Rp 4 juta untuk pembelian 200 koin E-Dinar, Rp 300 ribu untuk sewa cloud, dan Rp 700 ribu untuk komisi upline.  "Dijanjikan bahwa diam saja, tidak aktif akan dapat keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Diam saja. Apalagi kalau aktif mencari downline dia akan dapat 35 koin," kata Helmy.  Para tersangka dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 dan Pasal 36 Jo Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, tindak pidana penipuan/perbuatan curang Pasal 378 KUHP Jo penggelapan Pasal 372 KUHP, tindak pidana pencucian uang (TPPU/Money Laundering) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus EDC Cash, 12 Orang Jadi Tersangka, Korban Melapor 1.300 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_122526.jpg" alt="Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus investasi bodong E-Dinar Coin (EDC) Cash. Hasil pendataan sementara, penipuan ini telah memberikan keuntungan bafi para pelaku yang sangat besar.  "Kalau dilihat dari member, member itu tercatat sekitar 57 ribu orang. Nah kalau misalkan satu member itu flat Rp 5 juta, berarti kurang lebih sekitar Rp 285 miliar uang yang sudah masuk," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/4).  Helmy menuturkan, setiap member EDC Cash melakukan top up dengan nominal berbeda-beda. Rp 5 juta hanya pembayaran pertama agar masuk sebagai keanggotaan.  "Kalau dilihat angka mungkin (keuntungan pelaku) sekitar Rp 500an miliar. Ditambah lagi dengan cloud. Jadi ada sewa cloud yang tadi saya katakan," jelas Helmy.  Hasil melimpah itu, diduga digunakan oleh AY untuk membeli barang-barang mewah. Di antaranya rumah, kendaraan mewah, logam mulia, perangkat set server komputer, tas bermerk, sepatu bermerk, baju bermerk dan lain sebagainya.  "Kendaraan total 21 kendaraan yang kita lakukan penyitaan terdiri dari Mercy, Lexus, BMW, Alphard, Fortuner, Pajero, Ferrari, McLaren, Range Rover, dan sebagainya. Kemudian roda 2, dokumen-dokumen terkait pengurusan izin usaha dan sebagainya," kata Helmy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_122332.jpg" alt="Foto: barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri. Credit: sabik" width="100%">
<figcaption>Foto: barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri. Credit: sabik</figcaption>
</figure> Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)  Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan investasi bodong E-Dinar Coin (EDC) Cash. Dalam perkara ini, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni CEO EDC Cash berinisial AY. Kemudian SY, BA, EK, AW dan MR.  AY kemudian merekrut beberapa orang untuk dijadikan upline, yang memiliki tugas mencari member layaknya sistem Multy Level Marketing (MLM). Orang yang mau menjadi member EDC Cash diminta membayar Rp 5 juta.  Uang tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Di antaranya, Rp 4 juta untuk pembelian 200 koin E-Dinar, Rp 300 ribu untuk sewa cloud, dan Rp 700 ribu untuk komisi upline.  "Dijanjikan bahwa diam saja, tidak aktif akan dapat keuntungan 0,5 persen per hari dan 15 persen per bulan. Diam saja. Apalagi kalau aktif mencari downline dia akan dapat 35 koin," kata Helmy.  Para tersangka dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 dan Pasal 36 Jo Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, tindak pidana penipuan/perbuatan curang Pasal 378 KUHP Jo penggelapan Pasal 372 KUHP, tindak pidana pencucian uang (TPPU/Money Laundering) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hasil Penipuan Bos Besar EDC Cash, Beli Ferrari Hingga Tas Branded

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/uang-uy.jpeg" alt="Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah warga yang mengatasnamakan korban investasi E-Dinar Coin (EDC) Cash mendatangi Bareskrim Polri. Mereka mengadu telah menjadi korban penipuan investasi bodong yang menyebabkan kerugian besar.  Kuasa Hukum korban, Abdul Malik mengatakan, korban yang melapor di bawah komandonya berjumlah 12 orang. Mereka merupakan warga di sekitar Jabodetabek. Adapun pihak yang dilaporkan yakni CEO EDC Cash berinisial AY.  "Klien saya ini member dari EDC Cash yang sudah dinyatakan oleh OJK investasi bodong. Jadi total kerugian dari klien saya kurang lebih Rp 62 miliar yang sudah tidak bisa dicairkan semenjak 6 bulan lalu," kata Abdul di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (14/4).  Abdul mengatakan, awalnya investasi ini berjalan lancar sekitar 2,5 tahun pertama. Namun, 6 bulan terakhir macet. Bahkan para anggotanya tidak bisa lagi mencairkan dananya.  "Kemarin diumumkan sama manajemen bahwa bisa dicairkan tapi nilai tukarnya jadi ngawur, mereka membahasakannya sebagai peleburan koin. Jadi ada yang total kerugiannya dari koin itu dirupiahkan total Rp 10 miliar kalau sekarang mau dicairkan jadi cuma dapat Rp 211 juta," imbuhnya.  Kepada para member, EDC Cash beralasan ada perubahan sistem sehingga tidak bisa mencairkan dana. Namun, sampai saat ini tidak kunjung ada kejelasan. "Klien saya mencoba berkomunikasi dengan pihak manajemen tapi tidak pernah ketemu jalan keluar," jelasnya.  Lebih lanjut, Abdul mengatakan, investasi EDC Cash ini menerapkan sistem Multi Level Marketing (MLM). Anggotanya yang berperan sebagai leader bisa mencari anggota bahawannya.  Para anggota ini akan diminta membeli koin, lalu koin itu bisa ditukarkan ke mitra EDC Cash. "Dari CEO EDC Cash sendiri saudara AY mengatakan, kalau tidak bisa jual koin, maka dia akan memberikan koin sebanyak-banyaknya, tapi faktanya tidak terjadi," pungkas Abdul.  Sebagai informasi, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menyatakan EDC Cash sebagai investasi ilegal sejak Oktober 2020. EDC Cash diduga melakukan jual beli kripto tanpa izin. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah memblokir website EDC Cash.

Korban Investasi EDC Cash Ngadu ke Bareskrim, Ngaku Rugi Rp 62 Miliar

edc cash

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#edc cash

Berita Terkini

Kasus EDC Cash, 12 Orang Jadi Tersangka, Korban Melapor 1.300 Orang

Hasil Penipuan Bos Besar EDC Cash, Beli Ferrari Hingga Tas Branded

Korban Investasi EDC Cash Ngadu ke Bareskrim, Ngaku Rugi Rp 62 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com