<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/polpem-beras-RIANA-SETIAWAN_JAWA-POS-9-3535458939.jpg" alt="Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung memilih beras premium di Hypermart Ciputra World Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seminggu terakhir beras premium di sejumlah gerai minimarket sampai supermarket di Jabodetabek menghilang. Masyarakat yang biasanya membeli beras premium kemasan terpaksa beralih ke beras eceran. Selain harganya lebih mahal, kualitas beras eceran tidak terjamin karena sulit pemantauannya.&nbsp; Kelangkaan beras premium di toko ritel sejatinya sudah muncul sejak sepekan terakhir. Gejalanya adalah mulai diterapkan pembatasan satu konsumen hanya boleh membeli satu kemasan saja. Berselang beberapa hari kemudian, stok sama sekali tidak ada. Mulai dari gerai Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan sejenisnya kosong.&nbsp; Agung Setiawan, warga Kota Depok, Jawa Barat mengatakan rutin membeli beras premium kemasan. Karena lebih terjamin kualitasnya dibandingkan membeli eceran. "Terakhir sekitar satu pekan lalu saya masih bisa membeli beras premium secara online," katanya.&nbsp; Beras yang dia beli merek Topi Koki Setra Ramos dan Topi Koki SLYP Kuning. Keduanya adalah beras premium. Sekarang stoknya sudah tidak ada lagi di gerai minimarket maupun lapak online. Dia terpaksa membeli beras eceran di toko beras. Di Depok takaran beras eceran adalah liter. Harganya berkisar Rp 12.000 sampai Rp 14.000 per liter. Tidak ada keterangan beras yang dijual eceran itu kategori premium atau medium.&nbsp; Dari pemerintah belum ada komentar mengenai kelangkaan beras premium di toko-toko ritel tersebut. <h2>Mentan Amran: Beras Oplosan Aman Dikonsumsi</h2> Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman justru menjelaskan mengenai beras oplosan yang mereka bongkar beberapa waktu lalu.&nbsp; Keberadaan beras oplosan itu menghebohkan publik. Total ada 212 merek beras oplosan yang ditemukan Kementan. Kemudian dilaporkan ke Satgas Pangan Mabes Polri. Kemudian berujung penetapan enam tersangka berss oplosan. Mereka berasal dari dua produsen beras premium kemasan yang berbeda. Yaitu Food Station Tjipinang Jaya dan PT Padi Indonesia Maju (PIM).&nbsp; Amran mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengkonsumsi beras oplosan. "Karena oplosannya itu beras juga," kata Amran di kantornya (7/8). Berbeda dengan miras oplosan yang bisa membuat nyawa melayang.&nbsp; Dia menerangkan, beras oplosan itu maksudnya kandungan beras patahannya tidak sesuai aturan. Beras Premium ketentuannya maksimal campuran beras patahannya adalah 15 persen. Kemudian untuk beras medium, campuran beras patahannya maksimal 25 persen. Jika melebihi itu, beras tidak sesuai standar dan disebut oplosan. "Semua untuk dikonsumsi itu aman, baik, nggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu aja," kata Amran.&nbsp; Menurut salah satu sumber di kalangan pelaku usaha beras, kelangkaan beras di minimarket terkait dengan pengusutan beras oplosan oleh polisi. "Dua perusahaan yang petingginya ditetapkan tersangka, itu pemasok utama beras premium di toko ritel," katanya.&nbsp; Misalnya beras premium merek Setra Pulen, Setra Ramos, Ramos Premium, adalah keluaran dari Food Station Tjipinang Jaya yang sedang berkasus. Kemudian beras premium merek Sania, Sovia, Fortune, Siip diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju yang tiga pimpinannya jadi tersangka di Mabes Polri.&nbsp; Sumber tersebut mengatakan, karena produsen besar yang selama ini memasok minimarket bermasalah, maka produksinya terganggu. Atau bahkan sama sekali tidak berproduksi. Sehingga berpengaruh pada ketersediaan di pasaran.&nbsp; Pemerintah memang sudah mendistribusikan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tetapi beras tersebut adalah beras medium. Kemudian titik penjualannya terbatas. Jarang sekali ditemukan di jalan. Karena penjualannya berkolaborasi dengan PT Pos dan sejumlah BUMN di bidang pangan saja.&nbsp; Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kelangkaan beras premium memang sudah ramai. Tetapi dia mengatakan belum ada pengaduan yang masuk terkait kelangkaan itu. Menurut dia, yang penting saat ini bukan soal beras premium atau medium. Tetapi lebih ke tata kelola niaga beras. Jangan sampai ada mafia beras yang memanfaatkan kondisi di lapangan. "Perbaiki tata kelola beras, berantas mafia pangan, itu poin besarnya," katanya.&nbsp; <h2>Polisi Respons Kelangkaan Beras</h2> Kelangkaan beras direspon cepat Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak minggu depan. Gerakan ini mendukung penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP. Langkah ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).&nbsp; Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa dalam kondisi semacam ini penting untuk melakukan aksi nyata. Sebab dari target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. "Saya minta fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran," paparnya.&nbsp; Bahkan, untuk mempercepat penyaluran gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah. "Tapi, yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan," tegasnya.&nbsp; Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut kolaborasi strategis ini. "Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur," paparnya.&nbsp; Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema. Yakni, langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg. "Kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg," jelasnya.&nbsp; Seluruh proses penyaluran, lanjutnya, wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap. "Untuk harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli," paparnya.&nbsp; Sementara itu, Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menegaskan akan memastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. "Ini menjadi sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan," terangnya.&nbsp; Di bagian lain, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf mengingatkan pencegahan penyaluran ke &lsquo;pemain besar&rsquo; melalui pendataan ketat dan pelaporan harian. "Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP," terangnya.&nbsp; Menurut dia, satgas SPHP Polri akan mengawasi pencapaian target penyaluran. "Kami akan berikan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi," tegasnya.&nbsp; <h2>Bea Cukai Amankan Beras Selundupan</h2> Sementara itu Operasi Patroli Laut Terpadu Semester I Tahun 2025 Bea Cukai berhasil mengamankan sejumlah barang oplosan. Di antaranya adalah beras dan gula. Komoditas itu diamankan saat akan menuju daratan Sumatra. Beras ini didatangkan dari luar negeri. Kemudian dioplos dengan beras lokal Indonesia yang berkualitas rendah. Setelah itu dijual dengan label beras premium. Terkai penyelundupan beras itu, total ada empat kasus pengangkutan beras sebanyak 27.090 karung dengan berat 714,25 ton. Kemudian untuk gula sebanyak 396 karung dengan berat 19,8 ton. Komoditas tersebut diangkut tanpa dokumen pelindung. Pengangkutan menggunakan KLM 96 Jaya, KLM Harli Jaya 99, KLM Nusa Jaya 2, dan KM Camar Jonathan 05. Kapal-kapal itu dicegah pada 21 Mei hingga 10 Juni 2025 di perairan Selat Pengelap, Karas Kecil, Pulau Cempa, dan Pulau Dempo, dengan tujuan daratan Sumatra.

Kelangkaan beras premium di pasaran akibat masalah hukum produsen bikin masyarakat beralih ke beras eceran yang kualitasnya tak terjamin.

Beras Premium Langka di Minimarket Diduga Imbas Pengusutan Beras Oplosan, Masyarakat Terpaksa Beli Eceran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Anggaran-Subsidi-Energi_MIFTAHUL-HAYAT04-596795389.jpeg" alt="Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bank Indonesia (BI) memperkirakan penjualan eceran mengalami peningkatan pada November 2024. Berdasarkan data indeks penjualan riil (IPR), angkanya diprediksi mencapai 211,5, tumbuh 1,7 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan ini didorong oleh peningkatan penjualan di beberapa kelompok barang, seperti bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesori, serta pakaian. Secara bulanan, penjualan eceran diprediksi tumbuh 0,4 persen setelah pada Oktober sempat stagnan dengan kontraksi tipis 0,01 persen. &ldquo;Perbaikan ini terlihat dari peningkatan penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta pakaian. Kami optimistis tren positif ini berlanjut hingga akhir tahun,&rdquo; ujar Ramdan, Selasa (10/12). Untuk Oktober 2024, IPR tercatat sebesar 210,6, tumbuh 1,5 persen secara tahunan, meskipun lebih rendah dari pertumbuhan September yang mencapai 4,8 persen. Meski demikian, sektor penjualan eceran menunjukkan perbaikan bulanan dengan kontraksi yang semakin kecil. &ldquo;Penjualan di bulan Oktober didukung oleh lancarnya distribusi barang. Beberapa kelompok, seperti bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesori, serta makanan dan minuman, mengalami peningkatan,&rdquo; jelasnya. BI juga memprediksi inflasi akan meningkat pada Januari 2025. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) tercatat sebesar 157,8, naik dari sebelumnya 152,6. Kenaikan ini disebabkan oleh curah hujan tinggi yang diperkirakan memengaruhi harga beberapa komoditas. Namun, pada April 2025, IEH diperkirakan menurun menjadi 165,4 seiring normalisasi permintaan setelah Idul Fitri. &ldquo;Meski ada tekanan inflasi di awal tahun, kami memperkirakan situasi akan stabil di paruh kedua tahun depan,&rdquo; tambah Ramdan. Namun, sektor otomotif tampaknya menghadapi tantangan berat di 2025. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D. Sugiarto, pesimistis terhadap penjualan mobil baru. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan penerapan opsen pajak daerah disebutnya bisa membuat harga mobil naik drastis. &ldquo;Kondisi ini dikhawatirkan justru kontraproduktif karena kenaikan harga terlalu besar,&rdquo; ungkap Jongkie. Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno. Ia menyebut kenaikan harga mobil akan memengaruhi daya beli masyarakat dan besaran uang muka (DP) yang harus dibayar konsumen. &ldquo;DP adalah faktor krusial dalam keputusan membeli kendaraan. Jika harga naik signifikan, ini akan memengaruhi keputusan konsumen,&rdquo; ujarnya. Suwandi menargetkan pertumbuhan pasar multifinance tahun depan di angka 8&ndash;10 persen. Namun, target ini bisa direvisi jika proyeksi penjualan mobil oleh Gaikindo berubah. &ldquo;Kalau target penjualan turun dari 1 juta unit menjadi 600&ndash;700 ribu unit, kami akan menyesuaikan target multifinance kami,&rdquo; imbuhnya.

BI prediksi penjualan eceran naik 1,7% November 2024. Inflasi Januari 2025 diperkirakan meningkat akibat curah hujan tinggi.

Bank Indonesia: Penjualan Eceran Naik 1,7% di November, Inflasi Awasi Januari 202

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/quiting-nicotine-tobacco-addiction-abstract-concept-copy-s-3841714656.jpg" alt="Ilustrasi rokok herbal./ sumber : freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok herbal./ sumber : freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Pemerintah yang melarang penjualan rokok secara eceran batangan menuai kontroversi. Banyak yang menentang karena dianggap merugikan masyarakat kecil. Besarnya dampak terhadap masyarakat kecil itu, maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang menyatakan larangan penjualan rokok secara eceran ketengan bakal digugat ke Mahkamah Agung (MA). Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trsisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, sudah mendengar sejumlah langkah-langkah dari masyarakat atau publik dalam merespons pelarangan penjualan rokok ketengan. Di antaranya dengan melakukan judicial review ke MA. Larangan itu tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. "Tadi saya dapat dari teman-teman juga mau masukkan ke Mahkamah Agung untuk judicial review," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (1/8). Trubus mengaku sepakat dengan upaya judicial review yang akan dilakukan terhadap PP Nomor 28/2024 tersebut karena merugikan masyarakat kecil, termasuk soal pelarangan penjualan rokok ketengan. "Memang saya sepakat untuk dijudicial review karena itu merugikan publiknya," tegasnya. Dia memahami bahwa aturan pelarangan penjualan rokok ketengan itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, langkah ini akan menjadi bumerang sendiri untuk pemerintah karena ada terlalu banyak orang yang terlibat dalam industri rokok di Indonesia. Sehingga, bila dilarang, dikhawatirkan akan ada banyak masyarakat yang terkena dampak dan melahirkan pengangguran-pengangguran baru. "Jadi kalau akhirnya ini mereka jadi pengangguran lagi ujungnya pemerintah yang babak belur karena mereka harus bayar pajak, ya susah kalau nganggur," imbuhnya. Apalagi, industri rokok adalah industri yang banyak memberikan pemasukan kepada negara dengan cukainya. "Teori cost and benefit itu banyak costnya dibanding benefitnya (pelarangan penjualan rokok ketengan)," pungkasnya.

Kebijakan Pemerintah yang melarang penjualan rokok secara eceran batangan menuai kontroversi. Banyak yang menentang karena merugikan.

Masyarakat Kecil Paling Dirugikan, PP soal Larangan Penjualan Rokok Eceran Batangan Bakal Digugat ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/nikotin-2243983839.jpg" alt="Kandungan nikotin dalam rokok." width="100%">
<figcaption>Kandungan nikotin dalam rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai melarang penjualan rokok secara eceran per batang. Namun, larangan itu berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah. Meski aturan itu memungkinkan menurunkan prevalensi perokok di Indonesia, tapi menimbulkan masalah baru, salah satunya membuat banyak pengangguran baru. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trsisakti Trubus Rahadiansyah menilai larangan itu bakal berdampak besar terhadap masyarakat kecil. Selama ini mereka menggantungkan hidup dari penjualan rokok secara eceran. "Saya lihat ini kebijakan tidak akan efektif. Karena industri hasil tembakau ini yang paling terdampak. Mau tidak mau harus melakukan PHK nantinya," ujar Trubus Rahadiansyah saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (31/7). "Kemudian juga petani tembakau ini banyak yang gulung tikar. Tentu akhirnya para pedagang ini pihak yang dirugikan. Pedagang kelontong, starling itu. Ya karena selama ini dapat untung dari rokok," sambung Trubus. Dia mengakui kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan atau eceran mungkin saja dapat menurunkan angka perokok di Indonesia, tetapi masalahnya kebijakan itu merugikan masyarakat kecil. "Ya iya kalau kebijakannya bagus. Cuma ya merugikan masyarakat kecil. Itu yang jadi problem," tutur Trubus. "Jadi kalau akhirnya ini mereka jadi pengangguran lagi ujungnya pemerintah yang babak belur karena mereka harus bayar pajak, ya susah kalau nganggur," imbuhnya. Apalagi, industri rokok adalah industri yang banyak memberikan pemasukan kepada negara dengan cukainya. "Teori cost and benefit itu banyak costnya dibanding benefitnya (pelarangan penjualan rokok ketengan)," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7) lalu. &ldquo;Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,&rdquo; tulis Pasal 434 ayat 1c PP No 28/2024, dilansir Selasa (30/7).

Pemerintah mulai melarang penjualan rokok secara eceran per batang. Larangan itu berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah.

Larangan Penjualan Rokok Tidak Akan Menyelesaikan Masalah, Tapi Timbulkan Problem Baru

eceran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eceran

Berita Terkini

Beras Premium Langka di Minimarket Diduga Imbas Pengusutan Beras Oplosan, Masyarakat Terpaksa Beli Eceran

Bank Indonesia: Penjualan Eceran Naik 1,7% di November, Inflasi Awasi Januari 202

Masyarakat Kecil Paling Dirugikan, PP soal Larangan Penjualan Rokok Eceran Batangan Bakal Digugat ke MA

Larangan Penjualan Rokok Tidak Akan Menyelesaikan Masalah, Tapi Timbulkan Problem Baru

Download Aplikasi JawaPos.com