<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/RMF-PNRE-2491845699.jpg" alt="Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE Iin Febrian. (ANTARA/PNRE)" width="100%">
<figcaption>Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE Iin Febrian. (ANTARA/PNRE)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina New and Renewable Energi (Pertamina NRE) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pengubahan potensi energi hijau menjadi peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE Iin Febrian mengatakan, keberhasilan transisi energi tak hanya bertumpu pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas dan adaptif. "Karena itu, membangun&nbsp;risk culture&nbsp;menjadi kunci agar setiap individu memahami perannya dalam menjaga keberlanjutan bisnis," ujar Iin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/10). Sejalan dengan penekanan pada manusia dan budaya, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badrudin menyoroti fungsi manajemen risiko sebagai pagar strategi. "Setiap inisiatif bisnis harus bergerak dalam koridor&nbsp;risk appetite&nbsp;perusahaan, mengantisipasi potensi risiko, dan menyiapkan&nbsp;risk treatment&nbsp;yang tepat agar risiko terkelola dan nilai bisnis bertumbuh," imbuhnya. Sementara itu, salah satu komitmen Pertamina terhadap energi dan ekonomi hijau tercermin dalam&nbsp;Risk Management Forum 2025: Turning Green into Gold, ajang kolaborasi untuk memperkuat budaya manajemen risiko dan menyinergikan langkah lintas fungsi demi percepatan transisi energi bersih. Tema "Turning Green into Gold"&nbsp;menjadi cara pandang Pertamina dan PNRE untuk mengubah tantangan pengembangan energi hijau menjadi peluang bernilai ekonomi. Tahun ini menandai penyelenggaraan ke-10&nbsp;Risk Management Forum&nbsp;di lingkup Pertamina&nbsp;dan edisi ke-3 oleh Pertamina NRE.&nbsp;Risk Management Forum 2025&nbsp;turut menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Investasi/BKPM, PT PLN (Persero), dan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Forum ini sekaligus wujud komitmen bersama antara pemerintah dan BUMN dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Perencanaan BKPM Dedi Latip mengatakan pihaknya sedang menyinkronkan regulasi untuk mempercepat transisi menuju&nbsp;net zero emission. RUU Energi Terbarukan, kata dia, hampir rampung dan didorong segera disahkan agar pembangunan energi bersih melaju masif. "Indonesia punya potensi hidrogen, panas bumi, dan surya yang besar. Tugas kita memastikan potensi itu diimplementasikan, bukan sekadar dibicarakan," ujar Dedi. Dengan regulasi yang semakin jelas dan manajemen risiko yang kian matang, potensi energi hidrogen, panas bumi, dan surya di Indonesia berpeluang lebih cepat diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Forum ini juga menjadi ruang diskusi terbuka yang membahas berbagai hal, mulai dari regulasi, inovasi teknologi, hingga model komersialisasi, dengan tujuan agar setiap ide dapat segera bertransformasi menjadi eksekusi.

RUU Energi Terbarukan, kata dia, hampir rampung dan didorong segera disahkan agar pembangunan energi bersih melaju masif.

Pertamina NRE Pacu Potensi Energi Hijau, BKPM Berharap RUU EBET segera Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/pln-ip-kendal-2810491292.jpg" alt="PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meluncurkan pabrik panel surya berkapasitas 1 GWp di Kendal, Jawa Tengah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meluncurkan pabrik panel surya berkapasitas 1 GWp di Kendal, Jawa Tengah. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meluncurkan pabrik panel surya berkapasitas 1 GWp di Kendal, Jawa Tengah, sebagai pabrik terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia. Pabrik tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN IP dalam mendukung pencapaian target&nbsp;net zero emission&nbsp;(NZE) pada 2060. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele mengapresiasi, singkatnya pembangunan pabrik panel surya serta komitmen memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sesuai aturan. "Soft launching&nbsp;ini merupakan capaian yang spektakuler, karena dilakukan dalam waktu singkat 10 bulan. Hal ini membanggakan bagi Indonesia. Dengan beroperasinya pabrik panel surya berkapasitas 1 GWp, akan menambah kapasitas nasional menjadi 4,7 GWp. Apresiasi juga kepada PLN yang sudah berkomitmen dalam pemanfaatan TKDN," katanya, dikutip Kamis (31/10). Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sahid Junaidi juga optimistis bauran energi baru dan terbarukan (EBT) terpenuhi sesuai target."Pencapaian ini menjadi bukti kemajuan sektor EBT di Indonesia. Kami melihat pengembangan EBT semakin cerah," katanya. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) Hartanto Wibowo mengatakan, saat ini PLN telah menapaki tahap penting dalam mendukung transisi energi Tanah Air menuju swasembada energi. "Kita telah tiba pada journey penting dalam upaya mendukung NZE 2060, yakni resmi beroperasinya pabrik panel surya terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia. Lewat milestone ini, menjadi bukti PLN mendukung swasembada energi di Indonesia sesuai arahan Presiden RI," ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, melalui perusahaan patungan antara PLN Indonesia Power Renewables dengan Trina Solar Co Ltd dan PT Dian Swastatika Sentosa yaitu PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), siap memproduksi modul panel surya terintegrasi dengan teknologi mutakhir yaitu Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon). Dengan teknologi yang belum pernah diterapkan di industri panel surya dalam negeri tersebut, efisiensi mencapai 23,2 persen dari rata-rata saat ini di Indonesia 20 persen. "Pabrik ini dikembangkan bersama dengan perusahaan tier-1 industri solar panel dunia dan diharapkan mampu memenuhi permintaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dengan teknologi N-type Topcon yang telah memenuhi standar bankability AAA dari Bloomberg New Energy Finance (BNEF), produk yang dihasilkan memiliki efisiensi dan keandalan yang tinggi, ini membuktikan keseriusan kami membangun industri EBT," ujar Edwin. Edwin juga menegaskan, keberadaan pabrik turut mendukung program peningkatan TKDN sesuai Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024. Dengan demikian, pabrik solar panel ini juga mengurangi ketergantungan impor komponen industri energi tanah air. "Dengan TKDN yang tinggi, maka dapat meningkatkan kemandirian sektor industri, terutama di bidang energi terbarukan Tanah Air," katanya. Edwin menambahkan, hadirnya pabrik solar panel di Kawasan Industri Kendal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut membuktikan target NZE tidak hanya membawa dampak pada lingkungan saja, namun juga perekonomian masyarakat. "Fasilitas ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Pasalnya, dapat membuka lapangan kerja baru dan mendukung berkembangnya industri lokal," tuturnya. Menurut Edwin, dengan potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar mencapai 207 GW, maka kehadiran pabrik PLTS ini akan mengoptimalkan pemanfaatan energi surya untuk sektor kelistrikan. "Panel surya hasil produksi perusahaan patungan ini tentu akan mendorong semangat pengembangan energi surya yang lebih masif, saat ini kapasitas produksi pabrik sebesar 1 GWp, dan akan dikembangkan sampai dengan 3 GWp. Dengan demikian komponen PLTS akan semakin mudah didapat," imbuhnya. Wakil Direktur Utama TMAI Lokita Prasetya mengatakan capaian ini telah sesuai dengan target dan siap memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kami telah bekerja keras membangun pabrik panel surya di atas lahan tujuh hektare sesuai target. Pabrik ini telah siap beroperasi dan mampu memproduksi modul panel surya terbesar di Indonesia hingga 720 watt peak per modulnya dan efisiensi hingga 23,2 persen. Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah dan PLN untuk peningkatan permintaan pasar dalam negeri," katanya.

PLN IP bersama mitranya siap memproduksi modul panel surya terintegrasi dengan teknologi mutakhir yaitu Tunnel Oxide Passivated Contact.

PLN IP Soft Launching Pabrik Solar Panel 1 GWp di Kendal Jawa Tengah, Pertama dan Terbesar di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/bioethanol-2-1050664227.jpg" alt="Pengembangan bioethanol untuk BBN membutuhkan feed stock yang cukup dan regulasi yang mendukung seperti bebas cukai. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pengembangan bioethanol untuk BBN membutuhkan feed stock yang cukup dan regulasi yang mendukung seperti bebas cukai. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN), dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan bioethanol. Termasuk di antaranya, menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo, guna menekan perbedaan harga antara bioethanol dan bensin, agar lebih menarik bagi dunia usaha. "Sekarang harga bioethanol sekitar Rp 14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan sehingga, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri, yaitu bioethanol," katanya, dikutip Senin (28/10). Menurut dia, pelaku usaha selama ini enggan mengembangkan bioethanol, karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp 20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol, katanya lagi, jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol. Padahal, ujar Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat. "Jadi, harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp 12 ribuan. Enggak akan berubah," ujarnya lagi. Menurut dia, penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM. Dengan mencampur 5 persen ethanol dengan BBM misalnya, katanya pula, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal, sehingga konsumen tidak akan terbebani. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Jadi, kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi, sudah jelas tanpa cukai," katanya pula.

Pelaku usaha selama ini enggan mengembangkan bioethanol, karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp 20.000 per liter dinilai terlalu mahal.

Dorong Pemanfaatan EBT, Ethanol untuk Bahan Bakar Nabati Diusulkan Bebas Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/linkar-2411143446.jpg" alt="Ketua Lembaga Riset dan Advokasi Borneo (Link-AR Borneo) Ahmad Syukri. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Lembaga Riset dan Advokasi Borneo (Link-AR Borneo) Ahmad Syukri. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Lembaga Riset dan Advokasi Borneo (Link-AR Borneo) Ahmad Syukri menyatakan, potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Kalimantan Barat (Kalbar) sangat melimpah untuk mendukung program transisi energi yang berkelanjutan. "Kalbar punya energi terbarukan yang melimpah, terutama matahari dan air serta angin untuk dikembangkan," katanya di Kubu Raya, Rabu (23/10). Ia mengatakan, hal itu terkait kebijakan pengembangan energi&nbsp;biomassa yang menyasar wilayah Kalimantan yang justru dikhawatirkan akan merusak hutan alam di wilayah ini.&nbsp;Ia pun mengutip&nbsp;data Layanan Informasi dan Investasi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Lintas EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyebut potensi EBT di Kalimantan Barat mencapai 25,590 Gigawatt&nbsp;(GW). Rinciannya, potensi tenaga air 4,737 GW,&nbsp;minihidro dan mikrohidro 124 MW, energi surya 20,11 GW, energi angin 554 MW, dan panas bumi 65 MW. Potensi EBT yang ada ini, menurut dia lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalbar yang berdasarkan data 2023, kebutuhan listrik di wilayah ini hanya&nbsp;502 MW. Ahmad&nbsp;menilai, proyek energi berbasis biomassa dikhawatirkan bisa memperburuk deforestasi dan degradasi hutan melalui izin hutan tanaman maupun konsesi perkebunan sawit.&nbsp;"Bahkan&nbsp;kebijakan penggunaan biomassa tidak akan mengurangi atau menurunkan emisi karbon, malah tetap menjadi penyumbang karbon yang memperburuk krisis&nbsp;iklim dan pemanasan global," ucapnya. Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Rudy Hadianto&nbsp;mengatakan, pengembangan EBT di daerah ini sudah berjalan meski belum optimal. Saat ini terdapat 73 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat yang menghasilkan 7,54 MW dan 124 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) yang menghasilkan daya 6,0024 MW. Pembangkit listrik itu tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Ketapang dan Kubu Raya.&nbsp;"Kalbar memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang berasal dari alam yang tidak akan habis, bukan hanya sekedar air, tapi angin, matahari, biomassa, biogas dan juga kita pernah menghitung potensi sampah untuk menjadi energi," katanya.

Ahmad menilai proyek energi berbasis biomassa dikhawatirkan bisa memperburuk deforestasi dan degradasi hutan melalui izin HTE atau sawit.

Link-AR Borneo Ingatkan Potensi EBT di Kalbar Sangat Besar sebelum Merusak Hutan untuk Proyek Biomassa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PANAS-BUMI-3.jpg" alt="Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja (WK) panas bumi tahun depan. Tender yang dibuka adalah pekerjaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi merinci ketiga WK&nbsp;yang bakal dilelang yakni yakni Gn. Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW), dan Cubadak-Panti (+-30 MW). Kemudian, dua&nbsp;tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dilelang yaitu di Telaga Ranu (+-85 MW) dan Wapsalit (+-46 MW).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya,"&nbsp;kata Eniya Listiani Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9).</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eniya menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 14,2 miliar untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW) hingga tahun 2025. "Guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13 persen menjadi 21 persen," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eniya menjelaskan, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan. Namun ia memastikan, bahwa untuk peningkatan ini memerlukan dana investasi yang sangat besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," jelas Eniya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi. Bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan panas Bumi (23 GW).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, pihaknya sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.&nbsp;Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11 persen) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," ungkap Eniya.</div>

"Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," kata Eniya Listiani Dewi.

ESDM Tawarkan Lima Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun Depan, Ada Gunung Lawu dan Telaga Ranu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sambangi-sulsel-jokowi-resmikan-pltb-pertama-di-indonesia_c_224579.jpeg" alt="PERTAMA: Presiden Jokowi meresmikan PLTB pertama di Indonesia, di Kabupaten Sidrap, Sulsel, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>PERTAMA: Presiden Jokowi meresmikan PLTB pertama di Indonesia, di Kabupaten Sidrap, Sulsel, Senin (2/7).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 14,2 miliar untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga USD14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13 persen menjadi 21 persen," kata Eniya Listiani Dewi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eniya menjelaskan, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan. Namun ia memastikan, bahwa untuk peningkatan ini memerlukan dana investasi yang sangat besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," jelas Eniya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi. Bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan panas Bumi (23 GW).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, pihaknya sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11 persen) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," ungkap Eniya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Kedepan, pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan Cubadak - Panti (+-30 MW) dan 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (+-85 MW), dan Wapsalit (+-46 MW). "Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," pungkas Eniya.</div>

Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 14,2 miliar untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).

Dirjen EBTKE: Butuh Investasi Capai USD 14,2 Miliar untuk Tingkatkan Kapasitas Listrik EBT jadi 8,2 GW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG-20230206-WA0082_copy_800x517_copy_800x533_1_copy_800x534-3078775920.jpg" alt="Proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan di Medan, Sumut." width="100%">
<figcaption>Proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan di Medan, Sumut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan korupsi proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara untuk proyek wilayah tengah ditaksir mencapai Rp 64 miliar. Proyek PJUTS itu sendiri dibagi 3 wilayah oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Yakni wilayah barat, tengah, dan timur. Kasus yang sudah naik tahap penyidikan adalah wilayah tengah. "Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar Rp 108 M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar Rp 64 M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," kata Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa kepada wartawan, Kamis (4/7). Meski begitu, Arief belum merinci lebih dalam mengenai dugaan korupsi. Hasil dari penggeledahan di kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM juga belum diketahui. "Pada pokoknya terkait dengan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya tahun 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," jelas Arief. Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Menteng, Jakarta Pusat. Pemggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Penggeledahan ini dibenarkan oleh Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa. "Betul (penggeledahan di Ditjen EBTKE)," ucapnya, Kamis (4/7). Arief menyampaikan, dugaan korupsi ini terjadi pada 2020 lalu. PJUTS sendiri merupakan proyek pemerintah yang dikelola oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. "Lokasi proyek nasional (banyak titik di seluruh Indonesia) yang dibagi menjadi wilayah barat, tengah dan timur. Status saat ini sudah penyidikan adalah yang di wilayah tengah," jelasnya.

Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan korupsi proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

Polri Taksir Kerugian Negara Akibat Korupsi Lampu Jalan Tenaga Surya Capai Rp 64 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PJU-surabaya.jpg" alt="EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EVALUASI BERKELANJUTAN: Lampu penerangan jalan umum di kawasan bundaran Satelit. Jika dinilai kurang, PJU akan ditambah sesuai kebutuhan. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). "Betul (penggeledahan di Ditjen EBTKE)," ujar Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi soal penggeledahan itu, Kamis (4/7). Arief mengatakan, dugaan korupsi itu terjadi pada 2020 lalu. PJUTS merupakan proyek pemerintah yang dikelola oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Arief belum merinci lebih dalam mengenai perkara tersebut. Saat ini proses penyidikan masih berjalan. "Lokasi proyek nasional (banyak titik di seluruh Indonesia) yang dibagi menjadi wilayah barat, tengah dan timur. Status saat ini sudah penyidikan adalah yang di wilayah tengah," jelasnya.

Dittipidkor Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM.

Polri Geledah Kantor Kementerian ESDM, Diduga Ada Korupsi Lampu Jalan Tenaga Surya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perlukah-masyarakat-segera-beralih-dari-gas-ke-listrik-ini-kata-pakar_m_-e1663605335110.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat menggunakan kompor listrik beralih dari gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat menggunakan kompor listrik beralih dari gas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan jenis kompor yang akan digunakan dalam program konversi kompor gas yaitu kompor induksi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kompor induksi dipilih sebab dinilai lebih nyaman dan efisien.  "Kalau sekarang kompor induksi. Supaya lebih nyaman ya kalau induksi, lebih efisien," kata Dadan kepada awak media, Senin (19/9),  Ia juga menjelaskan, saat ini pihaknya masih mencari pengaturan daya untuk kompor induksi yang akan dibagikan kepada masyarakat. Adapun rata-ratanya agar bisa sesuai dengan kecepatan memasak kompor gas, yakni di atas 1.000 watt atau berkisar 1.600-1.800 watt.  "Kita lagi mencari supaya waktu masak pakai LPG terus kita ganti dengan kompor listrik induksi ini waktunya sama. Nah, udah ketemu angkanya antara 1.600-1.800 watt," jelasnya.  Lantas, apa bedanya kompor listrik dan kompor induksi? Ini perbedaan kompor listrik dan kompor induksi yang JawaPos.com himpun dari berbagai sumber.  1. Efisiensi  Kompor induksi memiliki kemampuan menghantarkan panas lebih tinggi daripada kompor listrik. Hal itu dipengaruhi oleh besaran daya kompor induksi yang minimal 1.000 watt ke atas sementara kompor listrik sebaliknya.  Kompor induksi dengan elektromagnetiknya memiliki kemampuan 80 hingga 90 persen energi untuk menghantarkan panas pada makanan. Sedangkan kompor listrik efisiensinya hanya sekitar 70 persen. Perbedaan itulah yang akan berpengaruh pada efisiensi atau kecepatan dalam proses memasak.  Kendati demikian, Dadan menyebut bahwa di pasaran ada juga kompor induksi yang dijual di bawah 1.000 watt. Namun dengan konsekuensi memiliki daya hantar panas yang rendah dan berimbas pada kecepatan memasak.  "Induksi juga ada di bawah 1.000 watt, tapi asal mau nungguin aja masaknya lama," tutur Dadan.  2. Harga  Dari segi harga, di pasaran kompor induksi cenderung dijual dengan harga yang lebih mahal daripada kompor listrik. Seperti pada merek Maspion, kompor listrik dijual dengan kisaran harga Rp 137.700-Rp 190.400. Sementara kompor induksi dijual dengan banderol Rp 697.000-Rp 797.300.  Untuk kompor listrik, dengan harga paling mahal, yakni Rp 190.400 memiliki kekuatan daya sebesar 800 watt. Sementara harga yang murah Rp 137.700 memiliki daya berkisar 600-800 watt.  Adapun untuk kompor induksi dengan dua harga berbeda masing-masing memiliki daya 1.500 watt dan bisa diatur menjadi 200 watt jika ingin menghemat daya.  3. Desain  Kompor listrik dan kompor induksi memiliki desain yang berbeda. Kompor induksi menggunakan piringan pemanas seperti kaca untuk menghantarkan panasnya. Sehingga membuat kompor terlihat datar dan elegan.  Sedangkan, kompor listrik menggunakan kawat pemanas atau heater wire dan sekilas bentuknya tampak mirip dengan kompor gas pada umumnya.

Konversi Gas 3 Kg, Pemerintah Bagikan Kompor Listrik atau Induksi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/thumb_30_19_pada_2025.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komitmen target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 menjadi perhatian utama PT PLN (Persero). Executive Vice President of Engineering and Technology PLN Zainal Arifin menuturkan, pihaknya memproyeksikan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan daya sebesar 10,6 gigawatt (gw). Penambahan pembangkit EBT juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap PLTU. Zainal memerinci, dari 10,6 gw, 1,4 gw di antaranya merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan 3,1 gw berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kemudian, porsi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) 1,1 gw; pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 3,9 gw; pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 0,5 gw; dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBio) 0,6 gw. "PLN telah memetakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program percepatan Carbon Neutral 2060. Salah satunya adalah peta jalan (roadmap) pengembangan pembangkit EBT sesuai dengan RUPTL 2021–2030," ujar Zainal. Menurut dia, program transisi energi yang saat ini dijalankan PLN menghadapi tantangan tersendiri, termasuk bidang engineering. Karena itu, pihaknya mendorong anak usaha, PT PLN Enjiniring, untuk menggalakkan inovasi. Hal tersebut mengingat pembangkit EBT di masa mendatang bakal menjadi base load sistem kelistrikan nasional. "Transisi menciptakan model baru. Mulai sistem yang tersentralisasi ke yang desentralisasi, investment driven menjadi lebih budget friendly, operasional secara terpusat menjadi lebih fleksibel, TI dari sekadar support menjadi artificial intelligence dan machine learning. Serta, yang tidak kalah penting, dari mayoritas menggunakan bahan bakar fosil menjadi sumber terbarukan yang ramah lingkungan," paparnya. Direktur Utama PLN Enjiniring Didik Sudarmadi pun menangkap optimisme dunia dalam menyongsong transisi energi global yang mengarah pada energi baru terbarukan dan karbon netral. "Hanya saja, situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, ditambah krisis energi beberapa negara di dunia masih berdampak terhadap program transisi energi," jelasnya.

PLN Rencanakan Bangun Pembangkit Listrik EBT 10,6 GW pada 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#EBTKE

Berita Terkini