<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/purbay-1524511062.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa &quot;digeruduk&quot; para bos bank BUMN-Swasta hingga bos asuransi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa &quot;digeruduk&quot; para bos bank BUMN-Swasta hingga bos asuransi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa "digeruduk" para bos bank BUMN-Swasta hingga bos asuransi yang merupakan investor pemegang Surat Utang Negara (SUN) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, pada Senin sore (13/10). Menurut Purbaya, salah satu hal yang dikeluhkan para investor dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan iklim investasi di Tanah Air yang belum begitu bagus. Para investor itu kemudian mempertanyakan soal strategi Menkeu baru untuk menghadapi kondisi itu. "Salah satu concern mereka adalah iklim investasi di sini enggak bagus-bagus. (Mereka tanya) Apa cara saya untuk memperbaiki itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor DJP Jakarta usai Investor Meeting. Lebih lanjut, Purbaya menyebut bahwa dalam waktu dekat Pemerintah segera meluncurkan Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan (TPPU) yang akan dibentuk oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, kata Purbaya, jika kemudian hal yang diselesaikan adalah perihal perizinan. Maka itu sudah ada banyak solusinya, mulai dari program one stop hingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Jadi, saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi.&nbsp;Itu kan udah perizinan, ini, udah puluhan tahun kan. Kita nggak bisa betulin. Jadi, kalau di atas kertas sudah ada semuanya, percepatan ini, one stop, PTSP, segala macam kan," ujar Purbaya. "Tapi problemnya masih ada kan, sama aja. Jadi, kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian," tambahnya. Adapun cara kerjanya, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya akan menjadi hakim. Dalam hal ini, dirinya langsung yang akan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh investor. Bahkan nantinya, Purbaya mengaku akan mendedikasikan diri untuk menyelesaikan setiap masalah setiap hari dalam satu pekan. Ia memastikan setiap keluhan-keluhan investor itu akan selesai beres di tangan tim tersebut. "Setelah itu (tim percepatan program pembangunan unggulan) ada, baru kita akan jalan dengan cepat, dimana saya akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis. Dari situ kita akan pecahkan, saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu akan saya dedikasikan untuk mecahkan perkara di situ," jelas Purbaya. "Nanti orang bisa ngadu ke situ, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, saya hakimnya, kita bereskan. Itu kira-kira utamanya," tambahnya. Tak hanya menyampaikan keluhan, Purbaya mengakui bahwa para investor yang terdiri dari para direktur utama perbankan. Mulai dari Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, hingga Bank OCBC ingin mengetahui dan kenal lebih dalam terkait dirinya. Terlebih, kata Purbaya, mereka baru pertama kali ini bertemu dengannya. "Sebetulnya mereka kan secara resmi forum itu baru ketemu saya satu kali kan. Kalau bank satu-satu sih iya, pernah, tapi ini kan satu gerombolan datang investor bukan market kita ya. Dan mereka juga banyak dari bank, maupun dari kapital market," tutur Purbaya. "Sebenarnya mereka yang pengen tahu, saya sih kayak gimana saya orangnya. Benar enggak bisa deliver, segala macam. Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," tukasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen memperbaiki iklim investasi melalui Tim Percepatan Program Pembangunan.

Menkeu Purbaya "Digeruduk" Para Investor, Ngaku Dikeluhkan soal Iklim Investasi yang Nggak Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi pengawasan perizinan berusaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Edy Priyono selaku Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi. Edy menyampaikan bahwa pentingnya kemudahan perizinan berusaha untuk mendorong perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap di tahun 2036.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu masalah negara berkembang adalah kurangnya investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga perekonomian kita ini jadi terhambat," kata Edy, Rabu (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edy menjelaskan, penghambat utama dalam peningkatan investasi di Indonesia adalah rumitnya regulasi dan administrasi, sehingga perlu adanya reformasi regulasi dengan pendekatan Omnibus Law sehingga dibuat UU Cipta Kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kluster, nah salah satu revisi yang paling signifikan adalah terkait kemudahan berusaha,"&nbsp;klaim Edy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014701338/larangan-iklan-rokok-dalam-rpp-kesehatan-ancam-keberlangsungan-industri-media-pendapatan-bisa-surut-rp-9-triliun-hingga-phk">Larangan Iklan Rokok dalam RPP Kesehatan Ancam Keberlangsungan Industri Media, Pendapatan Bisa Surut Rp 9 Triliun hingga PHK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudahan berusaha, menurut Edy, menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja yang kadang masih belum diketahui oleh masyarakat luas. "UU Cipta Kerja mengubah bahwa perizinan berusaha itu hanya cukup melengkapi registrasi saja, jadi ketika persyaratan pendaftaran sudah terpenuhi, sudah pasti izin itu diberikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya menurut Edy adalah pengawasan. Edy menekankan bahwa dalam UU Cipta Kerja prinsipnya harus trust but verify.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudahnya perizinan tidak lantas pengawasan menjadi lemah, karena beberapa kali, Satgas UU Cipta Kerja menemukan adanya usaha-usaha yang memalsukan karakteristik usaha, seperti seharusnya risiko tinggi, tetapi yang didaftarkan adalah risiko rendah," kata Edy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Edy mengatakan bahwa perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan Satgas UU Cipta Kerja sebagai perantara terkait kebijakan dan kondisi pengawasan di daerah terkait. Hal ini bertujuan untuk memonitoring permasalah yang terjadi di lapagan seperti apa dan bagaimana solusinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kita mengidentifikasi masalah, maka Satgas UU Cipta Kerja akan menindaklanjuti terkait keluhan-keluhan tersebut, apakah ada peraturan yang perlu direvisi atau bagaimana nanti akan kami diskusikan dengan kementerian terkait," kata Edy.</div>

"UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kluster, nah salah satu revisi yang paling signifikan adalah terkait kemudahan berusaha," klaim Edy.

Satgas Percepatan Sosiaslisasi UU Cipta Kerja Klaim ini Regulasi Tingkatkan Kemudahan Berusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/menko-darmin-rapat-dengan-yasonna-bahas-kemudahan-bisnis-di-indonesia_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Membahas Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan bisnis di Tanah Air. Usai rapat Yasonna mengatakan, pemerintah akan melakukan revisi undang-undang (UU) kemudahan bisnis di Indonesia.&nbsp; "Ini untuk meningkatkan EODB kita, ada beberala, bukan hanya kita, semua akan lakukan tugasnya, ada beberapa yang harus ubah UU, ada beberapa hanya ubah kebijakan," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/2). Menurut Yasonna, UU yang akan direvisi yakni terkait fidusia, kepailitan dan lain-lain. Dirinya optimis target pemerintah akan mendorong Indonesia naik ke peringkat 40 negara EODB. "Sangat optimis (dengan target)," kata dia. Sementara itu, Menko Perekeonomian Darmin Nasution mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah membenahi beberapa poin penting menyangkut kemudahan bisnis.&nbsp; "Ya masih banyak, tadi kita lebih banyak bicarakan starting&nbsp;business procedure, pengurusan nama perusahaan, hak notaris, dan macam-macam itu," tuturnya. Perihal rencana revisi undang-undang, Darmin menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan secara singkat. Pasalnya banyak UU yang nantinya akan diubah. "Ya tapi itu gak bisa sekarang. Memang, kalau mau ubah UU berat. Banyak UU harus diubah," tandas dia.

Menko Darmin Rapat Dengan Yasonna, Bahas Kemudahan Bisnis di Indonesia