<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="header_content_wrap header_align_mc"> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/deforestasi-FWI-192843216.jpg" alt="Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass." width="100%">
<figcaption>Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass.</figcaption>
</figure> </span></strong></div> <div class="post_header post_header_single entry-header">&nbsp;</div> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0">JawaPos.com&nbsp;</span></strong><span class="fontstyle2">&ndash; Dalam dokumen&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Comprehensive Investment and Policy Plan&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(CIPP), yang akan mengatur alokasi dana USD 21 miliar dolar dari skema&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Just Energy Transition Partnership&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(JETP),&nbsp;</span><span class="fontstyle3"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle2">biomassa di 52 PLTU dimasukkan dalam kategori pendanaan transisi energi.</span></div> </div> <div class="post_content post_content_single entry-content"> <div class="elementor elementor-37684" data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="37684" data-elementor-settings="[]"> <div class="elementor-inner"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-element elementor-element-49eae0e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="49eae0e" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-dcee15f sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="dcee15f" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-c191d2a sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c191d2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle2">Hal ini dinilai bermasalah, karena energi dari pembakaran biomassa bersifat problematik untuk disebut sebagai solusi pengurangan emisi karbon. Kayu adalah bahan bakar yang buruk, polutif, dan padat karbon. </span></p> <p><span class="fontstyle2">Namun, ia dianggap netral karbon karena emisi dari pembakaran kayu diasumsikan akan ditangkap kembali oleh pohon yang ditanam di perkebunan kayu energi, atau lazim disebut Hutan Tanaman Energi (HTE).&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Padahal, pembakaran kayu tetap menghasilkan utang karbon yang butuh puluhan tahun untuk dilunasi.</span></p> <p><span class="fontstyle2">Utang ini terjadi karena penyediaan&nbsp;</span><em><span class="fontstyle3">feedstock&nbsp;</span></em><span class="fontstyle2">biomassa diperoleh dari pembukaan kebun energi yang menghilangkan hutan alam.&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Dalam skala besar, biomassa kayu tidak akan netral karbon karena kecepatan penyerapan karbon lewat pertumbuhan pohon baru tidak akan menandingi kecepatan pembakaran kayu.</span></p> <p><span class="fontstyle2"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013304929/ironis-jutaan-hektare-hutan-alam-terancam-hilang-demi-cita-cita-energi-bersih">Ironis, Jutaan Hektare Hutan Alam Terancam Hilang demi Cita-cita Energi Bersih</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle2">Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin menuturkan, p</span><span class="fontstyle0">enggunaan biomassa akan memunculkan masalah baru bagi keberlangsungan alam dan manusianya. Kalau mendapatkan dukungan biaya internasional, <span class="fontstyle2">p</span>enggunaan biomassa akan semakin memperburuk pencemaran di hilir. </span></p> <p>"Masyarakat di sekitar PLTU setiap harinya akan terus dibanjiri polusi dari aktivitas pembakaran batu bara dan serbuk kayu. Sebelum <em>co-firing</em> diterapkan di dua PLTU di Jawa Barat, warga sudah merasakan dampak kesehatan dari aktivitas PLTU. Ketika ditambah dengan campuran serbuk kayu, maka potensi gangguan kesehatan warga sekitar akan lebih parah," ujar Wahyudin, dikutip dari laman <em>Forest Watch Indonesia (FWI)</em>, Selasa (28/11).</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-b3ce44c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="b3ce44c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-865be24 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="865be24" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-48be10f sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="48be10f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Menurut kami CIPP cuma akal-akalan untuk peluang bisnis, dan kami merekomendasikan pendana internasional untuk tidak masuk ke biomassa. Ketimbang dijadikan bisnis yang mengancam hutan alam dan wilayah kelola masyarakat, pemerintah lebih baik meningkatkan status kawasan hutan dan memberikan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar hutan agar mereka mendapatkan kedaulatan agraria," lanjut Wahyudin.</span>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-847eae6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="847eae6" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-fdbecd0 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="fdbecd0" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-1a9290c sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1a9290c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Kebutuhan suplai biomassa kayu dalam skala besar juga menyebabkan ketergantungan akan sumber daya hutan dan lahan. Laporan Forest Watch Indonesia (2023), memproyeksikan bahwa deforestasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">di 52 PLTU di seluruh Indonesia dapat mencapai 4,65 juta hektare, yang setidaknya berasal dari 43 perusahaan HPH, 147 perusahaan HTI, serta 1124 konsesi Perhutanan Sosial (PS). </span></p> <p><span class="fontstyle0">Kebijakan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">akan terus mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan kehutanan (PBPH-HA/HPH dan PBPH-HT/HTI) dan bahkan PS untuk melakukan pembangunan hutan tanaman energi. Pembangunan hutan tanaman energi dengan mengorbankan hutan alam bukanlah cara yang berkeadilan ataupun berkelanjutan dalam transisi energi.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013027589/fwi-proyeksikan-deforestasi-hutan-alam-dari-transisi-energi-capai-465-juta-hektare">FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare</a></strong></span></p> <section class="elementor-element elementor-element-4c2cc7c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="4c2cc7c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-bede247 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="bede247" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-0879fbf sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0879fbf" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">FWI (2023) mencatat bahwa pembangunan HTE yang dilakukan oleh 13 perusahaan implementor sudah mengorbankan 55 ribu hektare hutan alam. Deforestasi tersebut menyebabkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang eksistensinya sangat bergantung pada sumber daya hutan. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Selain itu, deforestasi dari pembangunan HTE telah menyebabkan hilangnya habitat spesies kunci, seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Pembangunan HTE adalah ancaman&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>planned deforestation</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">terhadap hutan alam di dalam 31 konsesi HTE di Indonesia, yang nilainya mencapai 420 ribu hektare.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI,&nbsp;Anggi Putra Prayoga menuturkan, p</span>embangunan Hutan Tanaman Energi saat ini menunjukkan kinerja yang buruk. Misalnya, perusahaan HTE di Jambi melakukan penanaman energi dengan melakukan deforestasi dengan menghabiskan tegakan pohon di daerah tangkapan air di hulu sungai, habitat Harimau Sumatera, dan tempat bergantungnya Suku Anak Dalam di Jambi.</p> <p>"Hutan alam yang hilang kemudian digantikan dengan tanaman monokultur (tanaman energi), yang secara fungsi tidak akan pernah bisa menyamai hutan alam. Hutan alam memiliki fungsi lebih dari sekadar hitungan emisi karbon. Pembiayaan transisi energi untuk bisnis biomassa tidak tepat dan keliru," jelas Anggi.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013307832/pengadaan-hutan-tanaman-dalam-upaya-transisi-energi-dinilai-picu-eksklusi-sosial-dan-deforestasi">Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-580e760 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="580e760" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-32af5a5 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="32af5a5" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-29ecda8 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29ecda8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <section class="elementor-element elementor-element-8d8d75c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8d8d75c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-80eb589 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="80eb589" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-4ed1608 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ed1608" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Dalam rekam jejaknya, industri perkayuan Indonesia juga erat dengan perampasan lahan dan praktik buruk yang mendorong konflik warga. Padahal dalam penelitian Trend Asia, untuk proyek&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa 10 persen di seluruh PLTU yang dicanangkan pemerintah, dibutuhkan lahan sebanyak 2,33 juta hektare, atau 35 kali luas DKI Jakarta. Potensi praktik buruk dalam pengadaan ini akan sangat besar.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Masalahnya, industri biomassa dalam bentuk pelet kayu di Indonesia selama ini bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan domestik. Ia juga diekspor untuk kebutuhan listrik Jepang dan Korea. Data Trend Asia, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia sudah mengekspor hampir 800 ribu ton pelet kayu, termasuk sebanyak 43,8 ribu ton ke Jepang, yang merupakan salah satu negara investor dalam skema JETP. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Masuknya&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa ke dalam skema pendanaan JETP akan semakin mendorong pengembangan biomassa kayu yang bermasalah. Negara yang mengembangkan bioenergi dari kayu sebagai sumber energi terbarukan, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Denmark, dan Jepang, akan semakin didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan biomassa kayu guna menjamin suplai untuk negara mereka sendiri. Denmark misalnya, telah menjajaki kemungkinan investasi pembangkit dan penyediaan biomassa di Sumbawa.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013312854/cipp-jetp-dinilai-kurang-libatkan-pemda-rencana-pensiun-dini-pltu-pun-kontradiktif-dengan-target-ambisius">CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Program Bioenergi Trend Asia,&nbsp;Amalya Oktaviani menyebutkan bahwa k</span>etergantungan kepada negara-negara investor terkait bentuk pengembangan energi terbarukan, menunjukkan Indonesia tidak berdaulat dalam menentukan sumber energi terbarukannya.&nbsp;"Dengan memasukkan bioenergi dan melegitimasi kayu sebagai bahan bakar energi terbarukan dalam dokumen CIPP JETP, menjadi jalan klaim bagi negara investor pengembang industri biomassa, bahwa mereka telah mewujudkan energi terbarukan. Tapi dengan mengorbankan hutan alam di Indonesia," ujarnya.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-0b7c4d8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="0b7c4d8" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-a810e9d sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="a810e9d" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-25ff2f0 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="25ff2f0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Di dalam dokumen CIPP JETP, ada 31 PLT Bioenergi, termasuk PLTBm Merauke yang kita tahu menyebabkan deforestasi masif dan penyingkiran hak-hak masyarakat adat. Pola ekstraksi seperti ini terus berulang, dari mulai sektor kehutanan, perkebunan, hingga energi. Kita bukan sedang melangkah di jalan transisi energi, tapi sedang mengalami <em>climate colonialism</em> dari negara yang kita bilang negara investor. Jauh dari transisi berkeadilan," pungkasnya.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div>

Klaim netral karbon pembakaran biomassa kayu bermasalah. Implementasi co-firing di PLTU juga memperburuk dampak polusi.

Masih Ada Kegiatan Bakar dan Tebang Hutan, Mestinya Tak Lolos Skema Pendanaan JETP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Sekretariat Tim Kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) telah diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Artinya, mereka siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Salah satu tugas enam bulan ke depan adalah menyelesaikan<em> road map</em> pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.<br /> <br /> Menteri ESDM menyatakan, memensiundinikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tidak akan merugikan pemilik pembangkit. "<em>Timeline</em> penghapusan PLTU akan kami buat. Menunya sudah ada. Nanti dipilih mana-mana dulu yang paling <em>applicable</em>, paling <em>implementable</em>. Jika sudah dipensiunkan, akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih," ujar Arifin di Jakarta akhir pekan lalu.<br /> <br /> Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah memilih pembangkit di wilayah yang produksi listriknya berlebih dan konsumsi bahan bakarnya boros. "Kalau pembakarannya sudah tidak seperti awal, otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya," ungkap Arifin.<br /> <br /> Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan USD 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (kurs Rp 15.100) dalam program JETP dari sejumlah negara maju. Bentuk pendanaan itu beragam, mulai hibah, pinjaman, hingga bantuan. Memensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi.<br /> <br /> Selanjutnya, Arifin menegaskan, memensiunkan PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan ini tidak akan merugikan pemilik pembangkit. Sebab, prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli, kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.<br /> <br /> "Misalnya, masih tersisa 15 tahun, bisa dipercepat lagi tidak menjadi tiga tahun? Nah, tiga tahun itu kompensasinya apa? Kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat tiga tahun berapa," jelas mantan Dubes RI untuk Jepang itu.<br /> <br /> Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN siap melakukan pembahasan intensif dalam merealisasikan program energi bersih dengan dukungan pembiayaan internasional. Dia menyebut BUMN kelistrikan itu sudah memiliki road map untuk retirement PLTU.<br /> <br /> Serta, menggantinya dengan pembangkit yang bersumber dari energi domestik dan dipastikan jauh lebih rendah emisi. "Kami akan membangun <em>investment planning</em> yang komprehensif sehingga dengan suasana kebersamaan ini bisa mempercepat penurunan emisi karbon," ujarnya.<br /> <br /> Dia juga menekankan bahwa upaya bersama ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan emisi karbon secara global. Kolaborasi internasional ini justru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global.

RI Dapat Pendanaan USD 20 M dari Sejumlah Negara untuk Pensiunkan PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201114_201546-1.jpg" alt="Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi PLTU Cirebon. Yudhi Mahatma/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Transisi energi menjadi perhatian berbagai negara. Task Force Energy, Sustainability and Climate Business 20 (TF ESC-B20) atau Satuan Tugas Energi, Keberlanjutan, dan Perubahan Iklim dalam Konferensi B20 berhasil mencetak nilai potensi proyek USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172,5 triliun.<br /> <br /> "Diskusi antara pemangku kepentingan dalam TF ESC-B20 memiliki tujuan untuk mencari implementasi paling realistis dari transisi energi yang berkelanjutan dengan konsep kemandirian energi," kata Chairman TF ESC-B20 Nicke Widyawati, Minggu.<br /> <br /> B20 Summit berlangsung pada 13–14 November 2022 di Bali. Ada tiga misi utama TF-ESC. Yakni, mempercepat penggunaan energi baru terbarukan di seluruh dunia, memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, dan meningkatkan keamanan energi.<br /> <br /> Menurut Nicke yang juga Dirut Pertamina, TF ESC juga berperan sebagai katalisator dalam kerja sama global dengan capaian perjanjian kerja sama. Tercatat 38 kesepakatan dari lintas negara.<br /> <br /> Sebanyak 11 negara terlibat dalam proses '<em>business action</em>' dengan total nilai proyek lebih dari USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172,5 triliun. "Dari peluang kerja sama tersebut, sebanyak lima bisnis terjalin kesepakatan dalam upaya penurunan proyek rendah karbon. Aksi bisnis lainnya yang tercapai adalah dua kolaborasi investasi bisnis," paparnya.<br /> <br /> Satuan tugas ESC B20 memberikan pemahaman kerja sama bagi negara yang tengah melalui masa transisi energi dengan negara yang memiliki sumber energi fosil melimpah. Misalnya, Arab Saudi.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti komitmen pendanaan transisi energi yang cukup besar melalui skema JETP (<em>just energy transition partnership</em>) dan ETM (<em>energy transition mechanism</em>)-ADB (Asian Development Bank). Nilainya masing-masing USD 20 miliar (sekitar Rp 310 triliun) dan USD 250–300 juta (sekitar Rp 3,87 triliun).<br /> <br /> Menurut Bhima, bentuk JETP adalah pinjaman. Maka, perlu ada transparansi terkait proyek yang akan didanai secara terperinci kepada publik. Selain itu, penawaran program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dirasa masih sangat <em>overvalue</em>.<br /> <br /> "Sebagai contoh, kerja sama dengan kerangka ETM-ADB untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 660 megawatt dihitung memiliki umur operasional 40 sampai 50 tahun. Padahal, dalam jangka panjang aset PLTU batu bara termasuk <em>stranded asset</em> (aset yang nilainya terus menurun)," jelasnya.<br /> <br /> Bhima berharap, dana transisi energi JETP dan ETM tidak dipersepsikan sebagai upaya melakukan bailout atas kesalahan <em>oversupply</em> listrik PLN. Karena itu, pensiun dini PLTU hanya ditujukan pada pembangkit yang menjadi penyebab <em>oversupply</em> listrik Jawa-Bali. Solusinya, perlu revisi total pada kontrak jual beli listrik PLN dengan pihak IPP (<em>independent power producers</em>) yang menjadi penyebab utama <em>oversupply</em> listrik.<br /> <br /> "Seharusnya, komitmen transisi energi dibarengi dengan penghentian seluruh pembangunan PLTU baru," tegasnya.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>CAPAIAN TF ESC-B20 PADA G20</strong><br /> <br /> - Menghasilkan 38 kesepakatan kerja sama lintas negara.<br /> <br /> - Sebanyak 11 negara setidaknya terlibat dalam proses ”business action” percepatan proyek rendah karbon.<br /> <br /> - Total nilai proyek lebih dari Rp 172,5 triliun.<br /> <br /> - Tugas TF ESC-B20 adalah percepatan penggunaan energi baru terbarukan di seluruh dunia.<br /> <br /> - Berperan sebagai katalisator dalam kerja sama global.<br /> <br /> Sumber: Pertamina

Gugus Tugas Energi B20 Hasilkan Rp 172,5 Triliun