<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_TARGET-PENINDAKAN-ETLE-DI-TAHUN-2025_HANUNG-HAMBARA_21012025-8-2585728014.jpg" alt="Kendaraan melintasi di bawah kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (21/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintasi di bawah kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (21/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak masyarakat yang mungkin masih bingung untuk membuka blokir e-TLE setelah terkena tilang elektronik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya masyarakat yang memang masih belum familiar dengan tilang e-TLE. Padahal, untuk membuka blokir e-TLE bukanlah perkara sulit. Hanya saja, terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan masyarakat termasuk menyisihkan sedikit waktunya. Berikut langkah untuk membuka blokir e-TLE, seperti dirangkum pada akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro pada Rabu (14/5). Pertama, masyarakat yang terkena tilang diharuskan datang ke Samsat terdekat dengan membawa surat konfirmasi yang telah diterima sebelumnya.&nbsp; Kedua, temui petugas di loket pelayanan e-TLE. Ketiga, petugas akan mengarahkan konfirmasi e-TLE melalui website e-TLE, etle-pmj.id atau men-scan barcode yang tersedia. Keempat, masyarakat dapat melakukan konfirmasi secara mandiri dengan memasukkan nomor polisi dan kode referensi yang terdapat pada surat konfirmasi.&nbsp; Kelima, masyarakat dapat mengisi sesuai form yang tersedia. Setelah mengisi form dan melaksanakan konfirmasi, selanjutnya kode BRIVA (BRI Virtual Account) akan dikirim via SMS. Keenam, pembayaran denda dapat dilakukan di ATM BRI, bank BRI, dan gerai minimarket terdekat, serta melalui aplikasi BRIMO.&nbsp; Terakhir, serahkan bukti bayar ke petugas untuk dilakukan pembukaan blokir. Apabila hendak melakukan sanggahan, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ikuti langkah-langkah mudah untuk membuka blokir e-TLE setelah terkena tilang. Simak panduan lengkapnya berikut ini.

Masih Bingung Bagaimana Cara Buka Blokir e-TLE Setelah Kena Tilang Elektronik? Ini Langkah-langkahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/denda_tilang.jpg" alt="TAHAP SOSIALISASI: Kendaraan melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang kemarin (8/3). Ruas tol tersebut menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAHAP SOSIALISASI: Kendaraan melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang kemarin (8/3). Ruas tol tersebut menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai 1 April 2022 mendatang akan menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Berbagai pelanggaran lalu lintas tilang elektronik ini akan dilakukan oleh Korlantas Polri. Termasuk juga pelanggaran yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas muatan (overload) dan kecepatan di atas ketentuan 120 km per jam atau (over speed).  Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, adanya tilang elektronik ini masyarakat diwajibkan untuk membayar sejumlah pasal yang dilanggar dalam berlalu lintas. Menurut Aan, nantinya anggota polisi tidak lagi menyita SIM dan STNK bagi pemilik kendaraan yang melanggar lalu lintas. Karena semuanya dilakukan secara digital.  "Jadi tidak ada penyitaan lagi STNK dan Sim jadi kita punya SOP sendiri, tiga hari kita berikan surat konfirmasi, kemudian lima hari atau notifikasi di aplikasi 'ETLE Nasional'," ujar Aan kepada JawaPos.com, Selasa (29/3).  Aan menuturkan, tidak ada lagi penyitaan SIM dan STNK ini karena tidak lagi ada interaksi antara petugas kepolisian dan pengendara kendaraan yang terkena tilang. Hal ini menurut Aan, juga sejalan dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengurangi pungli atau pungutan liar yang dilakukan anggota kepolisian terkait tilang ini.  "Karena kebijakan Pak Kapolri ini mengurangi interaksi antara pelanggar dengan petugas kepolisian, dan dengan ETLE tidak ada interaksi sama sekali, pelanggar tidak ketemu petugasnya," ungkapnya.  Aan menjelaskan, nantinya jika mendapatkan surat atau notifikasi terkena tilang. Maka diharuskan membayar denda tilang tersebut ke BRI Virtual Account (BRIVA). Setelah membayar nantinya akan mendapat notifikasi lanjutan  "Nantinya masyarakat yang dapat itu bisa konfirmasi pelanggarannya bisa langsung membayar," tuturnya.  Adapun, jenis pelanggaran besaran denda yang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:  1. Menggunakan gawai (telepon selular). Larangan menggunakan ponsel saat berkendara telah diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ. Pelanggar bisa dipidana kurungan penjara selama 3 bulan atau denda Rp 750.000.  2. Tidak mengenakan sabuk pengaman. Pelanggar bisa dikenai hukuman penjara selama satu bulan atau denda Rp 250.000.  3. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelanggar akan dikenakan Pasal 287 ayat 1 dengan sanksi kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.  4. Tidak memakai helm. Pelanggaran ini tertera dalam Pasal 106 ayat 8 UU LLAJ bahwa setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelanggar bisa dikenai hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda Rp 250.000.  5. Memakai pelat nomor palsu. Sesuai dengan Pasal 280, pelanggar bisa dipidana penjara paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

E-TLE Berlaku 1 April di Tol, Polisi Tak Lagi Sita SIM dan STNK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/kapolri.jpg" alt="Menpora Zainudin Amali (kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan sejumlah pejabat lain menyampaikan keterangan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (2/10). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menpora Zainudin Amali (kiri) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tengah) dan sejumlah pejabat lain menyampaikan keterangan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (2/10). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mencatat 136.408 pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik selama 2021.  "Hasil dari penilangan eletkrtonik sepanjang tahun 2021 sebanyak 136.408 pelanggar," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).  Mantan Kapolda Banten itu menambahkan, dari 136.408 yang melanggar hanya 76.618 pelanggar atau 49,36 persen yang sudah melakukan pembayaran.  "Di mana 49,36 persen atau 76.618 telah melakukan pembayaran sebesar Rp 42,85 miliar. Pembayaran tilang lalu lintas turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," kata Sigit.  Sigit menjelaskan penerapan tilang berbasis elektronik memang mesti dilakukan. Hal ini karena pengurangi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri. Pasalnya tilang elektronik ini tidak ada interaksi antara petugas dan masyarakat.  "Sehingga mengurangi potensi penyimpangan anggota di lapangan. Selain itu, di masa pandemi ini tilang elekrtonik juga akan mengurangi potensi penyebaran Covid-19," ungkapnya.  Sigit berujar, adanya tilang elektronik akan membentuk kesadaran terhadap masyarakat untuk patuh berlalu lintas yang tertib dan disiplin tanpa harus ada yang mengawasi. "Sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek deteren," papar dia. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Kapolri Klaim Penerimaan Negara dari E-TLE Rp 42,85 Miliar Selama 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcment (e-TLE) mulai diterapkan di sejumlah Polda di Indonesia. Penerapan e-TLE ini juga dirasa akan sangat memudahkan masyarakat.  Sebab, biasanya jika dengan menggunakan cara konvensional, masyarakat yang hendak mengurus penyelesaian surat tilang, kerap direpotkan karena harus mendatangi tempat sidang. Sementara, jadwal sidang biasanya berbenturan dengan jam kerja.  "Dalam tilang biasanya masyarakat sangat direpotkan, harus mendatangi tempat sidang, kemudian menunggu berjam-jam. Belum lagi dihantui oleh para calo yang biasanya ada di pengadilan," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan dalam keterangannya, Rabu (24/3).  Namun, dengan adanya e-TLE ini, kata Tjahjo, cerita tentang repotnya mengurus surat tilang kendaraan tak akan ada lagi. Masyarakat juga akan terbebas dari praktek calo. Artinya, dengan e-TLE, pelayanan tilang kendaraan lebih efisien, efektif dan transparan.  "Karena dengan e-TLE  ini semuanya berjalan secara smooth dan masyarakat juga tidak bisa mengelak lagi karena bukti-buktinya secara digital disampaikan ke rumah," tuturnya.  Selain itu, kata Tjahjo, penerapan e-TLE akan berdampak pada terbentuknya budaya tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Selain akan mendorong meningkatnya budaya tertib berlalu lintas.  "Dan inilah yang  merupakan deterrence effect atau efek gentar dari sistem e-TLE. Penerapan tilang elektronik juga akan menjadi trigger support terhadap program pemerintah, seperti pembatasan kendaraan genap ganjil dan tatanan normal baru di masa pandemik Covid-19 maupun nantinya," ucap Tjahjo.  Kata dia, ini adalah cara Polri yang selalu siap membantu masyarakat. Tilang elektronik ini adalah bentuk nyata pelayanan masyarakat dari Polri yang efisien, efektif dan transparan.  "Prinsipnya dengan diluncurkannya e-TLE ini adalah upaya Polri untuk tampil secara humanis menjadi mitra masyarakat. Jadi pengayom dan juga penjaga ketertiban masyarakat," tutupnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/PeXbI6yrw-A

MenPAN-RB Sebut Lewat e-TLE, Urus Tilang Jadi Lebih Mudah

e-TLE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#e-TLE

Berita Terkini

Masih Bingung Bagaimana Cara Buka Blokir e-TLE Setelah Kena Tilang Elektronik? Ini Langkah-langkahnya

E-TLE Berlaku 1 April di Tol, Polisi Tak Lagi Sita SIM dan STNK

Kapolri Klaim Penerimaan Negara dari E-TLE Rp 42,85 Miliar Selama 2021

MenPAN-RB Sebut Lewat e-TLE, Urus Tilang Jadi Lebih Mudah

Download Aplikasi JawaPos.com