<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/kementerian-kehutanan-423979758.jpg" alt="LEBIH EFISIEN: Raja Juli Antoni melakukan simulasi pembayaran tiket secara elektronik di Taman Nasional Bunaken (14/12). (HUMAS KEMENHUT)" width="100%">
<figcaption>LEBIH EFISIEN: Raja Juli Antoni melakukan simulasi pembayaran tiket secara elektronik di Taman Nasional Bunaken (14/12). (HUMAS KEMENHUT)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai menerapkan sistem tiket digital atau e-ticketing untuk masuk taman nasional (TN) di seluruh Indonesia. Skema baru yang memudahkan pengunjung itu diawali di TN Bunaken dan dicoba langsung oleh Menhut Raja Juli Antoni pada Sabtu (14/12). Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, banyak sekali manfaat penggunaan tiket digital. Selain memudahkan proses pembayaran, juga mencegah potensi kebocoran pemasukan negara. &rdquo;Layanan e-ticketing bisa menggunakan QRIS dan platform pembayaran online lainnya,&rsquo;&rsquo; kata Raja Antoni dalam keterangannya kemarin (15/12). Dia mengatakan, salah satu pesan Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri adalah melakukan transformasi digital dalam layanan. Khususnya layanan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Nah, nanti taman nasional di Indonesia harus menggunakan sistem e-ticketing atau cashless. &rdquo;Kalau dulu karcis sobek, sekarang cashless,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Dalam kesempatan itu, Raja Antoni juga melakukan transplantasi terumbu karang di Tanjung Parigi, Bunaken. Dia mengatakan, transplantasi karang merupakan upaya merehabilitasi terumbu karang yang rusak. &rdquo;Sebanyak 459 transplantasi karang sudah disebar di area ini,&rsquo;&rsquo; jelasnya. (wan/bas)

Kemenhut mulai menerapkan sistem tiket digital atau e-ticketing untuk masuk taman nasional (TN) di seluruh Indonesia.

Awali di Bunaken, Kemenhut Mulai Terapkan Sistem E-Ticketing untuk Masuk ke Taman Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/ASDP-25-A-1458234867.jpg" alt="ASDP resmi menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari inovasi digitalisasi melalui trip.ferizy.com. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ASDP resmi menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari inovasi digitalisasi melalui trip.ferizy.com. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) semakin memperkuat perannya dalam mendukung konektivitas wilayah dan mengakselerasi digitalisasi layanan. Pada Selasa (24/9), ASDP resmi menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari inovasi digitalisasi melalui trip.ferizy.com. Penerapan ini tidak hanya memudahkan pengguna jasa, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam mendukung pembangunan dan mobilisasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menegaskan bahwa digitalisasi layanan pembelian tiket ini sebagai langkah signifikan ASDP dalam mengoptimalkan layanan penyeberangan di seluruh pelabuhan yang dikelola. "Penerapan e-ticketing di Pelabuhan Penajam menambah daftar pelabuhan kami yang telah mendigitalisasi layanannya. Saat ini tercatat sudah mencapai 40 pelabuhan yang menerapkan e-ticketing. Peralihan dari sistem manual lalu menjadi cashless, dan kini sepenuhnya digital melalui website trip.ferizy.com adalah bagian dari strategi ASDP guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna jasa. Langkah ini juga memperkuat konektivitas antara Penajam dan Kariangau, yang merupakan jalur penting untuk mobilisasi masyarakat serta logistik, terutama menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya. Lintasan Penajam-Kariangau, yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Balikpapan, kini semakin vital seiring percepatan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Mobilitas masyarakat dan distribusi logistik menjadi semakin penting, dan ASDP siap menjadi jembatan penghubung utama. Kehadiran layanan penyeberangan ini telah memangkas waktu tempuh hingga 50%, dari sekitar 4 jam menjadi hanya 2 jam. Jalur ini menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan kelancaran arus barang, terutama bahan pokok dan material konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur IKN. Shelvy mengatakan, "Penerapan e-ticketing diharapkan dapat mengurangi potensi antrean panjang, terutama selama periode libur besar seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dengan adanya penerapan kuota tiket dan sistem pendataan manifes yang lebih akurat, proses penyeberangan akan lebih teratur dan nyaman bagi pengguna jasa. Selain itu, kami juga fokus pada peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, yang semuanya terdigitalisasi." <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/ASDP-25-B-2655986424.jpg" alt="ASDP resmi menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari inovasi digitalisasi melalui trip.ferizy.com. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ASDP resmi menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari inovasi digitalisasi melalui trip.ferizy.com. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Sebagai upaya memperluas aksesibilitas, ASDP menyediakan berbagai metode pembayaran yang fleksibel, mulai dari virtual account bank, e-wallet seperti LinkAja, OVO, Dana, Shopee Pay, GoPay, hingga layanan pembayaran di gerai retail seperti Indomaret dan Alfamart. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jasa yang kini tidak perlu lagi membeli tiket secara langsung di pelabuhan. Jalur penyeberangan Penajam-Kariangau dilayani oleh empat kapal ferry utama, yakni KMP Poncan Moale, KMP Goropa, KMP Dingkis, dan KMP Gajah Mada, yang beroperasi selama 24 jam penuh. Setiap perjalanan membutuhkan waktu sekitar 60 menit dengan jarak sejauh 6 mil. Pada periode Januari hingga Agustus 2024, lintasan ini telah melayani 133.795 unit kendaraan, terdiri dari 48.253 unit sepeda motor dan 85.542 unit kendaraan roda empat atau lebih. Selain itu, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan IKN, ASDP melihat peluang untuk berperan lebih aktif dalam memastikan konektivitas dan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat dan industri. Layanan penyeberangan Penajam-Kariangau diproyeksikan akan menjadi jalur utama dalam mendukung kebutuhan logistik pembangunan IKN, serta menghubungkan masyarakat lokal dan pekerja konstruksi di wilayah sekitarnya. Dengan penerapan e-ticketing ini, ASDP tidak hanya menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan, tetapi juga memastikan proses penyeberangan menjadi lebih teratur dan efisien. Ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru yang modern, terhubung, dan berkelanjutan.

ASDP resmi menerapkan sistem e-ticketing berbasis website di Pelabuhan Penajam, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dukung Aksesibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN), ASDP Resmi Terapkan e-Ticketing di Pelabuhan Penajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/antisipasi-kebocoran-trans-batam-berlakukan-e-ticketing_m_109872.jpeg" alt="Fitriani petugas tiket Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam menunjukan alat Ticketing di Halte Batamcenter." width="100%">
<figcaption>Fitriani petugas tiket Trans Batam Dinas Perhubungan Kota Batam menunjukan alat Ticketing di Halte Batamcenter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Moda transportasi massal di Kota Batam, Trans Batam, tahun ini mulai memberlakukan penggunakan tiket elektronik (e-ticketing). Sistem ini dianggap dapat mengantisipasi tingkat kebocoran pendapatan dari penumpang. "Kita sudah mulai terapkan. Pertama ini baru beberapa rute saja. Contohnya di Sekupang," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Batam, Yusfa Hendri yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (15/2). Untuk mendukung Sistem e-ticketing ini, Dishub Batam menggunakan uang elektronik (e-money) yang dikeluarkan BRI, kartu Brizzi. Dengan sistem ini, penumpang tidak lagi menggunakan uang tunai. Penumpang cukup menggesekkan kartu pada alat yang disediakan. Melalui sistem elektronik ini, pembayaran akan langsung masuk ke rekening penyimpanan Dishub. "Ke depan kita rencanakan semua rute dan koridor di Batam sudah memakai sistem ini," terang mantan Kadis Pariwisata itu. Yusfa menyebut, selain digunakan untuk bus Trans Batam, kartu Brizzi ini juga bisa digunakan sebagai untuk membayar parkir dan kartu pembayaran retribusi sampah dan sebagainya. "Apalagi di pemko banyak aplikasi, misal bayar retibusi. Kalau ini bisa disatukan jelas akan memudahkan masyarakat," kata dia. Menurutnya, mengukuhkan Batam sebagai Digital Island dan Smart City. "Makanya aplikasi ini kita terapkan secara bertahap," ujarnya. Meski e-ticketing mulai diterapkan, warga yang belum memiliki kartu Brizzi, masih bisa membayar tiket secara manual. Penumpang membayar tunai kepada petugas yang dilengkapi kartu Brizzi. Lalu, petugas akan menggesekan kartu Brizzi ke mesin yang disediakan di beberapa bus Trans Batam. "Jadi tak ada lagi tiket. Tahun ini kami juga pengadaan beberapa mesin Brizzi. Harapannya, akhir tahun seluruh bus kota sudah dilengkapi mesin ini," tuturnya. Selain mengurangi kebocoran, melalui sistem ini, dishub optimis mampu menaikan target penerimaan dan jumlah penumpang. Bila tahun lalu, penerimaan Rp 4 miliar, tahun ini ditargetkan Rp 6 miliar. Begitu juga jumlah penumpang, bila tahun 2016 ada 1,2 juta penumpang. Maka pada tahun ini ditargetkan naik menjadi 1,4 juta penumpang. "Kita targetkan kenaikan sekitar 200 ribu orang. Memang perlu sosialiasi, tapi kami optimis mampu meningkatkan target ini," terang Yusfa. &nbsp;(rng/cr17/iil/JPG)

Antisipasi Kebocoran, Trans Batam Berlakukan e-ticketing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11716_29427_SOPIR-NGAMUK.jpg" alt="PROTES: Ratusan sopir memprotes pemberlakuan tiket elektronik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, karena dianggap merugikan." width="100%">
<figcaption>PROTES: Ratusan sopir memprotes pemberlakuan tiket elektronik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, karena dianggap merugikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran PT ASDP Pusat, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Merak, bersama otoritas pelabuhan dan aparat kepolisian langsung rapat mendadak membahas protes sopir truk terkait pemberlakuan tiket elektronik. GM PT ASDP Merak, Yanus Lentanga memutuskan untuk memberikan toleransi kepada truk yang dideteksi secara sistem tercatat kelebihan dimensi ukuran kendaraan. Ia menyatakan, keputusan itu diambil untuk menjaga kondisi di lapangan agar tetap kondusif. &quot;Ini bukan protes, tapi banyak dari mereka meminta diberlakukan kembali sistem toleransi kelebihan dimensi panjang kendaraan,&quot; ungkapnya kepada Banten Pos (Jawa Pos Group), Rabu (25/11). Disinggung soal sistem e-ticketing yang diberlakukan secara mendadak, Yanus menapik hal itu. Menurutnya, sosialisasi sudah jalan dari bulan lalu. &quot;Memang pada hari pelaksanaannya ada sedikit keterlambatan sistem. Sensor membaca agak terlambat. Dispenser sedikit mengalami gangguan. Makanya rapat tadi, sistem ini diberikan kesempatan tujuh hari untuk disempurnakan,&quot; jelasnya. Ketua Gapasdap Merak, Togar Napitupulu menyatakan tidak pernah menolak pemberlakuan sistem tiket elektronik. Hanya saja, dari penerapan di lapangan masih ditemukan hal-hal yang tidak sempurna. &quot;Kita bukan menolak penerapan sistem ini, tapi kita tidak ingin penerapan sistem ini malah merugikan banyak pengguna jasa. Akibatnya akan ada persoalan buat kita pengusaha pelayaran,&quot; tuturnya. Kepala Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan Merak, Endi Suprasetyo menjelaskan, gejolak yang terjadi membuat kegiatan operasional bongkar muat kendaraan di Pelabuhan Merak menjadi terganggu. Namun dengan keputusan yang diambil, kondisi di pelabuhan berangsur kondusif. Kepala Polsek KP Merak AKP Nana Supriatna menegaskan, kondisi keamanan di lapangan sudah kondusif. &quot;Namun untuk antisipasi, kita siapkan kekuatan personel penuh,&quot; pungkasnya. (nal/igo/JPG)

Ratusan Sopir Truk Ngamuk, PT ASDP Rapat Mendadak soal E-Ticketing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11714_29425_SOPIR-NGAMUK.jpg" alt="PROTES: Ratusan sopir memprotes pemberlakuan tiket elektronik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, karena dianggap merugikan." width="100%">
<figcaption>PROTES: Ratusan sopir memprotes pemberlakuan tiket elektronik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, karena dianggap merugikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan sopir truk ekspedisi mengamuk di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu (25/11). Penyebabnya, tidak terima dengan pemberlakuan sistem tiket elektronik yang dilakukan tiba-tiba tanpa sosialisasi. Adu mulut antara sopir truk dengan petugas PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) pun tidak bisa dihindari. Terlebih, sistem yang mencatat golongan kendaraan belum berjalan secara sempurna sesuai pemberlakuan tarif. Mereka menuding sistem dari produk PT Mata Pensil itu sangat merugikan para sopir truk. Bukan hanya secara material, tapi juga banyak membuang waktu. Karena dianggap terlalu lama saat kendaraan dideteksi. Pantauan Banpos (Jawa Pos Group) di lapangan, aksi protes para sopir truk itu sudah mulai terlihat sejak pukul 20.00 WIB saat PT ASDP mulai memberlakukan e-ticketing. Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan tiket yang tidak sesuai golongan dan jenis kendaraan. Mendapati itu, sopir pun tidak terima dan mendesak petugas mengukur secara manual ukuran dan dimensi kendaraan. Aksi itu pun mendapat perhatian para sopir lainnya dan langsung memprotes. Mislanya tronton yang dikemudikan Hendri Gondrong. Biasanya tronton yang dikemudikannya masuk golongan VII dengan tarif Rp 1.413.000. Tapi saat pemberlakuan e-ticketing, tercatat golongan VIII dengan tarif Rp 2,122 juta. &quot;Memang ini lebih 20 sentimeter, tapi kenapa ada yang dimensinya sama dengan mobil saya malah dikasih ke Golongan VII. Ini yang saya protes. Selisihnya besar sekali buat kami,&quot; ujar Hendri di lokasi. Hendri menambahkan, penerapan sistem itu sama sekali tidak menguntungkan para sopir, malah membuat masalah. Karena itu dirinya tidak mau membayar. &quot;Saya tidak mau bayar Rp 2,1 juta. Kita rugi semua. Sistem ini tidak efektif. Sistem Mata Pensil tidak berfungsi baik, lebih baik pakai sistem manual ASDP yang dulu saja,&quot; ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pengurus Truk Pelabuhan Merak, Suganda. Dia menyebutkan, penerapan alat e-ticketing yang ada ditemukan kendaraan tidak sesuai dengan jenis golongan dibandingkan sistem manual. Lewat sistem yang ada, kelebihan yang biasanya ditoleransi, kini tidak lagi dapat lagi. Menurutnya, jika sistem itu terus diterapkan maka akan merugikan para sopir truk. Jika dipaksa diterpakan, bisa saja para sopir truk akan yang memilih ke pelabuhan lain. (nal/igo/JPG)

Ratusan Sopir Truk Ngamuk di Pelabuhan Merak karena E-Ticketing

e-ticketing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#e-ticketing

Berita Terkini

Awali di Bunaken, Kemenhut Mulai Terapkan Sistem E-Ticketing untuk Masuk ke Taman Nasional

Dukung Aksesibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN), ASDP Resmi Terapkan e-Ticketing di Pelabuhan Penajam

Antisipasi Kebocoran, Trans Batam Berlakukan e-ticketing

Ratusan Sopir Truk Ngamuk, PT ASDP Rapat Mendadak soal E-Ticketing

Ratusan Sopir Truk Ngamuk di Pelabuhan Merak karena E-Ticketing

Download Aplikasi JawaPos.com