<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Wali-Kota-Medan-Tengku-Dzulmi-Eldin-Dery-Ridwansah-3-.jpg" alt="Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7). Eksekusi dilakukan setelah perkara suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 yang menjerat Dzulmi Eldin telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.  "Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 11 Juni 2020 atas nama terdakwa Dzulmi Eldin yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkan terdakwa Dzulmi Eldin ke Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicarap KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/7).  Mantan Wali Kota Medan itu bakal menjalani hukuman sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan. Diketahui, Dzulmi Eldin dihukum enam tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan.  "Untuk menjalani pidana penjara selama enam tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ucap Ali.  Selain pidana penjara, Dzulmi juga dihukum membayar denda sejumlah Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat setelah menjalani pidana pokok.  Dzulmi terbukti menerima suap terkait proyek dari Isa Ansyari selaku Kepala Dinas PUPR Kota Medan secara bertahap. Pemberiaan uang itu berlangsung selama periode Maret-Juni 2019 senilai Rp 20 juta dan pada September 2019 senilai Rp 50 juta.  Dzulmi juga menerima suap dari Isa senilai Rp 200 juta terkait promosi jabatan. Uang suap itu digunakan untuk memperpanjang masa perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.  Dzulmi dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan uu no.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Eksekusi Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pemeriksaan-Wali-Kota-Medan-Nonaktif-110220-IES-5.jpg" alt="Antara" width="100%">
<figcaption>Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com –  Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan menunda sidang perkara suap dengan terdakwa Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin, yang dijadwalkan pada Kamis (26/3).  Sidang sempat dibuka Ketua Majelis Hakim Abdul Aziz, namun Jaksa Penuntut Umum KPK, Siswandono, meminta penundaan, lantaran saksi yang akan dihadirkan tengah menjalani karantina mandiri setelah berstatus orang dalam pemantauan (ODP) korona (Covid-19). "Ada 8 atau 9 saksi yang kami rencanakan hadir hari ini. Tapi kemudian tak dapat hadir. Semuanya menjalani masa karantina (isolasi) mandiri karena ODP Covid-19," katanya seperti dikutip dari Antara Kamis.  Sementara itu penasehat hukum Dzulmi Eldin, Junaidi Matondang, mengatakan pihaknya berharap pertimbangan majelis hakim. "Kami sebenarnya ingin sidang ini berjalan, tapi situasi wabah korona ini membuat kita bertaruh nyawa. Serba salah," ujarnya.  Junaidi pun mengakui menerima informasi terkait pejabat dan jajaran Pemko Medan yang menjadi ODP pascameninggalnya Asisten Pemerintahan Pemko Medan, Musaddad. "Situasinya jadi serba hati-hati. Mohon pertimbangan majelis hakim," terang dia.  Setelah berdialog, Ketua Majelis Abdul Aziz, mengatakan bahwa sidang ditunda hingga 6 April 2020. Ia mengatakan jika memungkinkan sidang dilakukan dengan teleconference. "Terdakwa di rutan, saksi di tempatnya masing-masing, dan majelis, jaksa serta pengacara di Pengadilan Negeri Medan. Tapi ini perlu kerjasama yang baik agar teleconferencenya lancar," katanya.  Dalam perkara ini, Tengku Dzulmi Eldin didakwa menerima suap dari para pejabat Pemkot Medan dengan total Rp2,1 miliar. Tiga orang sebagai tersangka yakni Tengku Dzulmi Eldin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Ansyari, dan Samsul Fitri.  Isa sebagai tersangka pemberi suap, sedangkan Dzulmi Eldin dan Samsul Fitri sebagai penerima. Samsul masih diadili, sedangkan Isa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. (*)    &nbsp;

Saksi Jadi ODP Korona, Sidang Wali Kota Medan Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Juru-Bicara-Kpk-Febri-Diansyah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kpk Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema T. Laoly akan kembali dipanggil KPK, Senin (18/11). Yamitema mangkir saat bersaksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IA), dalam perkara suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.  "KPK telah menerima surat dari Saksi Yamitema T. Laoly yang pada prinsipnya menyampaikan tidak dapat menghadiri pemeriksaan kemarin karena belum menerima surat yang dikirimkan KPK ke rumah di Medan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (12/11).  Ini merupakan panggilan kedua untuk Yamitema setelah ia mangkir pada Senin (11/11). Saat itu, Yamitema juga tak memenuhi panggilan dengan alasan yang sama.  KPK memastikan surat panggilan tersebut telah dikirim sesuai alamat Yamitema. Namun, surat itu tidak sampai kepada Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu.  "Sebelumnya, KPK telah menyampaikan surat panggilan sesuai alamat yang tertera di data administrasi pendudukan," ujar Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isya Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).  Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isya Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Putra Menkumham Yasonna Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Wali-Kota-Medan-Tengku-Dzulmi-Eldin-Dery-Ridwansah-1-.jpg" alt="Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Yamitema Tirtajaya Laoly yang merupakan putra Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Anak ketiganya itu adalah Direktur PT Kani Jaya Sentosa.  Yamitema akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IA (Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari)," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (11/11).  Adapun dalam pemeriksaan hari ini, KPK juga turut memanggil istri Dzulmi Eldin, Rita Maharani Dzulmi Eldin. Ia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.  KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE), sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.  Selain Dzulmi, KPK menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN), dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).  Dzulmi Eldin dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.  Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Reporter: Ridwan

Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Panggil Putra Menkumham Yasonna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Wali-Kota-Medan-Dzulmi-Eldin-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/10). Dzulmi diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (15/10) malam.  Dzulmi tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.50 WIB. Sejumlah awak media pun langsung menghampirinya dengan berbagai pertanyaan. Namun, pria yang mengenakan kemeja putih dan jaket hitam itu hanya diam seribu bahasa. Dzulmi Eldin langsung masuk ke dalam Gedung KPK tanpa memberi keterangan kepada media.  Dia akan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Informasi yang dihimpun, enam orang lain yang ikut ditangkap akan diterbangkan dari Medan ke Jakarta. Enam orang itu terdiri dari kepala dinas PU Kota Medan, sejumlah staf Pemkot Kota Medan, hingga pihak swasta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/gif-infografis-ott-dan-penetapan-tersangka-setelah-revisi-UU-KPK-01-1-1.gif" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sebelumnya, tim penindakan KPK mengamankan uang ratusan juta dalam OTT yang meringkus Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Uang itu diduga penerimaan suap terhadap Dzulmi dari beberapa dinas di Kota Medan.  "Uang yabg diamankan lebih dari Rp 200 juta, diduga praktik setoran dari beberapa dinas yang sudah berlangsung beberpa kali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).  Febri menuturkan, hingga kini tim satgas KPK masih mendalami dugaan penerimaan suap terhadap wali kota Medan tersebut. "Tim sedang mendalami lebih lanjut," terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Tiba di Gedung KPK, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tunjukkan-Barang-Bukti-OTT-Bupati-Bengkayang-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua diantaranya yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Din" width="100%">
<figcaption>Penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di kantor KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Dari hasil operasi tersebut KPK menetapkan tujuh orang tersangka dua diantaranya yaitu Bupati Kabupaten Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Din</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua hari ini berturut-turut melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sebelumnya pada Senin tengah malam (14/10), komisi antirasuah itu menangkap Bupati Indramayu Supendi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Berlanjut pada Selasa (15/10) malam, tim penindakan KPK mengamankan tujuh orang dalam operasi senyap di Kota Medan, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, tujuh orang yang diamankan salah satunya unsur kepala daerah. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diduga ikut terciduk dalam operasi senyap tersebut. "Ada tim lain yang ditugaskan di Medan. Kepala daerah dibawa pagi ini ke Jakarta," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (16/10). Sementara itu, lanjut Febri, enam orang lainnya masih dalam pemeriksaan tim penyidik di Polrestabes Medan. Namun Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tengah dalam perjalanan ke Jakarta. "Dari OTT malam sampai dini hari tadi, total tujuh org diamankan, yaitu dari unsur Kepala Daerah yakni wali kota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan pihak swasta," jelas Febri. Pada OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Uang itu diduga penerimaan suap terhadap Dzulmi dari beberapa dinas di Kota Medan. "Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta, diduga praktik setoran dari beberapa dinas yang sudah berlangsung beberpa kali," ungkap Febri Diansyah. Hingga kini, menurut Febri, tim satgas KPK masih mendalami dugaan penerimaan suap terhadap wali kota Medan tersebut. "Tim sedang mendalami lebih lanjut," terang mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/gif-infografis-ott-dan-penetapan-tersangka-setelah-revisi-UU-KPK-01-1-1.gif" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

OTT Berturut-turut, Kini KPK Tangkap Wali Kota Medan karena Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/wali-kota-medan-berharap-angkot-segera-beroperasi_m_174635.jpeg" alt="ANGKOT MOGOK: Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut memberikan tumpangan bagi siswa sekolah dan warga Kota Medan, Rabu (13/12)." width="100%">
<figcaption>ANGKOT MOGOK: Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut memberikan tumpangan bagi siswa sekolah dan warga Kota Medan, Rabu (13/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin berharap, aksi mogok massal para sopir angkutan kota (angkot) di Medan tidak berlangsung lama dan terus menerus. Pasalnya, aksi tersebut merugikan banyak pihak, baik masyarakat luas dan sopir angkot sendiri. "Diharap tidak berkepanjangan, dengan begitu masyarakat tidak dirugikan, angkot juga tidak dirugikan," katanya, Rabu (13/12). Terkait dengan demo penolakan angkutan online, pihaknya berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dan tuntutan yang disuarakan oleh para sopir angkot. Dan guna mengangkut penumpang yang terlantar karena tak beroperasinya angkot, pihaknya telah mengerahkan seluruh pihak terkait, mulai dari Kecamatan, Kelurahan hingga lingkungan setempat. "Satpol PP, dan Dishub juga dikerahkan untuk membantu masyarakat. &lrm;Kita berharap ini cepat terselesaikan," ujarnya. Sementara itu, dari pantauan di lapangan, selain pihak Pemkot Medan, pihak Kepolisian juga berpartisipasi mengangkut penumpang yang terlantar akibat tidak beroperasinya ribuan angkot di Medan. Ratusan unit kendaraan dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut diketahui turut dikerahkan. Waka Polrestabes Medan AKBP Tatan Dirsan Atamaja menjelaskan, ratusan kendaraan dari Kepolisian akan disiagakan hingga Kamis (14/12) untuk mengangkut penumpang yang terlantar. Apabila angkot masih belum juga beroperasi mereka akan memberikan tumpangan bagi masyarakat Kota Medan.

Wali Kota Medan Berharap Angkot Segera Beroperasi

dzulmi eldin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dzulmi eldin

Berita Terkini