<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/kpk-gelegah-kpp-2380855502.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026, yakni dari pukul 11.00-22.00 WIB, dan menyita dokumen hingga sejumlah uang. &ldquo;Penyidik menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan wajib pajak PT Wanatiara Persada,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (13/1). Sementara untuk uang yang disita, kata dia, terdiri atas mata uang asing. Namun, dia mengatakan jumlah nominalnya masih dihitung oleh KPK. &ldquo;Barang bukti uang tunai dengan mata uang asing atau valas juga diamankan dan disita penyidik dalam penggeledahan kali ini,&rdquo; katanya. Selain itu, dia mengatakan penyidik KPK menyita barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data terkait perkara dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakut pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama di tahun 2026 selama 9&ndash;10 Januari 2026, dan menangkap delapan orang. KPK pada 9 Januari 2026 menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Pada 11 Januari 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari OTT tersebut. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai di KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD), serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY). Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap pegawai KPP Madya Jakut sebesar Rp 4 miliar untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023, yakni semula sekitar Rp 75 miliar kemudian diubah menjadi Rp 15,7 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026.

Kantor KPP Madya Jakut 'Diobok-obok' KPK selama 11 Jam, Sejumlah Dokumen dan Uang Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/Pajak-3433643637.jpeg" alt="DJP hentikan sementara 3 pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara setelah jadi tersangka KPK. (ilustrasi)" width="100%">
<figcaption>DJP hentikan sementara 3 pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara setelah jadi tersangka KPK. (ilustrasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penetapan tersangka terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik. Kasus ini turut membuka perhatian masyarakat terhadap peran dan kewenangan KPP Madya sebagai salah satu unit strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dikutip dari laman resmi DJO, KPP Madya merupakan instansi vertikal DJP yang dibentuk untuk menangani Wajib Pajak (WP) tertentu dengan skala usaha menengah hingga besar, serta memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. "KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa," bunyi tugas dan fungsi KPP Madya, yang dikutip dari laman resmi DJP, Minggu (11/1). Berbeda dari KPP Pratama yang berbasis wilayah, KPP Madya bekerja berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, sehingga pengawasan dan pelayanannya bersifat lebih terfokus. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Madya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Aturan tersebut menjadi landasan pembagian kewenangan serta ruang lingkup tugas KPP Madya. Adapun secara umum, Kantor Pelayanan Pajak Madya memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut, KPP Madya menjalankan sejumlah fungsi strategis. Diantaranya pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan, pengamatan potensi pajak, serta penyajian informasi perpajakan. Selain itu, KPP Madya juga berwenang melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, serta pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, termasuk penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat perpajakan lainnya. Fungsi lainnya mencakup penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak serta pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, yang meliputi pengelolaan administrasi perpajakan sesuai ketentuan.

Berbeda dari KPP Pratama yang berbasis wilayah, KPP Madya bekerja berdasarkan segmentasi Wajib Pajak. Pelayanan lebih terfokus.

Mengenal KPP Madya: Unit Pajak Strategis Pengelola Wajib Pajak Menengah dan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/IMG-20260111-WA0041-597153930.jpg" alt="KPK menetapkan 5 tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu. (DOK KPK)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan 5 tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu. (DOK KPK)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya merupakan salah satu jabatan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Jabatan itu pulalah yang diemban Dwi Budi Iswahyu yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Selain memiliki peranan penting dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor perpajakan, jabatan tersebut juga dikenal memiliki gaji dengan tunjangan yang cukup tinggi. Secara struktural, Kepala KPP Madya setara dengan pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan. Mengacu pada ketentuan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), pejabat eselon II umumnya berada pada golongan IV/d atau IV/e. Lantas, berapa gaji Kepala KPP Madya? Untuk gaji pokok, pejabat dengan golongan tersebut menerima penghasilan sekitar Rp 3,8 juta hingga Rp 6,3 juta per bulan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang gaji PNS. Namun, gaji pokok tersebut bukanlah komponen terbesar dari total penghasilan yang diterima. Penghasilan terbesar Kepala KPP Madya justru berasal dari tunjangan kinerja (tukin). DJP diketahui sebagai salah satu instansi dengan tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Besaran tukin disesuaikan dengan kelas jabatan serta capaian kinerja. Berdasarkan ketentuan remunerasi yang berlaku, tunjangan kinerja Kepala KPP Madya masuk dalam JPT Pratama atau setara Eselon II dengan peringkat jabatan 23-20. Jika diperoleh full 100 persen, maka untuk paling besar peringkat jabatan 23 sebesar Rp 81,9 juta. Sedangkan peringkat jabatan 22 sebesar Rp 72,5 juta, peringkat jabatan 21 sebesar Rp 64,1 juta, dan peringkat jabatan 20 sebesar Rp 56,7 juta. Jika saja, Dwi Wahyu diperkirakan termasuk peringkat jabatan 20. Dengan demikian, total penghasilan Kepala KPP Madya setiap bulan dapat mencapai lebih dari Rp 63 juta. Namun begitu, besaran tunjangan kinerja secara full hanya akan diberikan jika penerimaan negara sesuai atau melampaui dengan target yang ditetapkan APBN. Lebih rinci daftar gaji pokok PNS Golongan IV terbaru sesuai dalam PP Nomor 5 Tahun 2024: Golongan IVa: Rp 3.287.800-5.399.900 Golongan IVb: Rp 3.426.900-5.628.300 Golongan IVc: Rp 3.571.900 -5.866.400 Golongan IVd: Rp 3.723.000-6.114.500 Golongan IVe: Rp 3.880.400-6.373.20 Sedangkan untuk Tukin PNS DJP sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2015, sebagai berikut: Peringkat jabatan 27 Pejabat Struktural (Eselon I): Rp 117.375.000 Peringkat jabatan 26 Pejabat Struktural (Eselon I): Rp 99.730.000 Peringkat jabatan 25 Pejabat Struktural (Eselon I): Rp 95.602.000 Peringkat jabatan 24 Pejabat Struktural (Eselon I): Rp 84.604.000 Peringkat jabatan 23 Pejabat Struktural (Eselon II): Rp 81.940.000 Peringkat jabatan 22 Pejabat Struktural (Eselon II): Rp 72.522.000 Peringkat jabatan 21 Pejabat Struktural (Eselon II): Rp 64.192.000 Peringkat jabatan 20 Pejabat Struktural (Eselon II): Rp 56.780.000 Peringkat jabatan 20 Pranata Komputer Utama: Rp 42.585.000 Peringkat jabatan 19 Pejabat Struktural (Eselon III): Rp 46.478.000 Peringkat jabatan 18 Pejabat Struktural (Eselon III): Rp 42.058.000 Peringkat jabatan 18 Pemeriksa Pajak Madya: Rp 42.058.000 Peringkat jabatan 18 Penilai PBB Madya: Rp 34.172.125 Peringkat jabatan 17 Pejabat Struktural (Eselon III): Rp 37.219.800 Peringkat jabatan 17 Pranata Komputer Madya: Rp 27.914.850 Peringkat jabatan 16 Pejabat Struktural (Eselon IV): Rp 28.757.200 Peringkat jabatan 16 Pemeriksa Pajak Muda: Rp 25.162.550 Peringkat jabatan 16 Penilai PBB Muda: Rp 21.567.900 Peringkat jabatan 15 Pejabat Struktural (Eselon IV): Rp 25.411.600 Peringkat jabatan 15 Pemeriksa Pajak Penyelia: Rp 22.235.150 Peringkat jabatan 15 Penilai PBB Penyelia: Rp 19.058.700 Peringkat jabatan 14 Pejabat Struktural (Eselon IV): Rp 22.935.762 Peringkat jabatan 14 Pranata Komputer Muda: Rp 21.586.600 Peringkat jabatan 13 Pemeriksa Pajak Pertama: Rp 17.268.600 Peringkat jabatan 13 Pranata Komputer Penyelia: Rp 16.189.312 Peringkat jabatan 13 Pranata Komputer Pertama 16.189.312,50 Peringkat jabatan 13 Penilai PBB Pertama: Rp 15.110.025 Peringkat jabatan 12 Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan: Rp 15.417.937 Peringkat jabatan 12 Penilai PBB Pelaksana Lanjutan: Rp 14.390.075 Peringkat jabatan 12 Penelaah Keberatan Tk.I: Rp 15.417.937 Peringkat jabatan 12 Pelaksana Lainnya: Rp 11.306.487,50 Peringkat jabatan 11 Penelaah Keberatan Tk.II: Rp 14.684.812,50 Peringkat jabatan 11 Account Representative Tk.I: Rp 14.684.812,50 Peringkat jabatan 11 Pelaksana Lainnya: Rp 10.768.862,50 Peringkat jabatan 10 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan: Rp 13.986.750 Peringkat jabatan 10 Penelaah Keberatan Tk.III: Rp 13.986.750,00 Peringkat jabatan 10 Account Representative Tk.II: Rp 13.986.750 Peringkat jabatan 10 Pelaksana Lainnya: Rp 10.256.950,00 Peringkat jabatan 9 Pemeriksa Pajak Pelaksana: Rp 13.320.562 Peringkat jabatan 9 Penilai PBB Pelaksana: Rp 12.432.525 Peringkat jabatan 9 Penelaah Keberatan Tk.IV: Rp 13.320.562,50 Peringkat jabatan 9 Account Representative Tk.III: Rp 13.320.562 Peringkat jabatan 9 Pelaksana Lainnya: Rp 9.768.412 Peringkat jabatan 8 Pranata Komputer Pelaksana: Rp 12.686.250 Peringkat jabatan 8 Penelaah Keberatan Tk.V: Rp 12.686.250 Peringkat jabatan 8 Account Representative Tk.IV: Rp 12.686.250 Peringkat jabatan 8 Pelaksana Lainnya: Rp 8.457.500 Peringkat jabatan 7 Pranata Komputer Pelaksana Pemula: Rp 12.316.500 Peringkat jabatan 7 Account Representative Tk.V: Rp 12.316.500 Peringkat jabatan 7 Pelaksana Lainnya: Rp 8.211.000 Peringkat jabatan 6 Pelaksana: Rp 7.673.375 Peringkat jabatan 5 Pelaksana: Rp 7.171.875 Peringkat jabatan 4 Pelaksana: Rp 5.361.800

Simak gaji dan tunjangan Kepala KPP Madya DJP yang kena OTT KPK. Total penghasilan bisa capai Rp 63 juta lebih tiap bulan.

Intip Gaji dan Tukin Kepala KPP Madya, Dwi Budi Iswahyu Pegawai Pajak Kena OTT

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/dwi-budi-iswahyu-488250083.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dwi Budi Iswahyu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, sebagai tersangka. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dwi Budi Iswahyu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, sebagai tersangka. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Dwi Budi Iswahyu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi karena menerima uang suap mencapai Rp 4 miliar. Usai penetapan tersangka, KPK langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan guna kepentingan penyidikan. Penetapan tersebut disampaikan KPK setelah penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penerimaan suap dan/atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Profil Dwi Budi Iswahyu Diketahui, sebelum menjabat sebagai Dwi Budi Iswahyu lebih dulu menjabat sebagai Kepala KPP Madya Bogor. Kemudian, pada Juni 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempercayakan kepada dirinya untuk menjabat sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Tak banyak informasi yang bisa dikulik dari Dwi Budi Iswahyu. Padahal, biasanya setiap pegawai pajak akan memiliki profil khusus di dalam laman resmi DJP. Dalam laman itu, biasanya berisi soal tempat, tanggal lahir. Kemudian, akan juga dicantumkan tahun pertama menjadi PNS pajak dan informasi pendidikan terakhirnya. Selain itu, juga akan dituliskan karier singkat setiap Kepala KPP. Namun, berdasarkan penelusuran JawaPos.com, profil Kepala KPP Madya Jakarta Utara yang masih tercantum dalam laman resmi DJP adalah Wansepta Nirwanda yang merupakan pejabat pajak sebelum Dwi Budi Iswahyu. Padahal, untuk profil lainnya sudah diperbarui seluruhnya, termasuk Dirjen Pajak hingga masing-masing kepala kanwil dan KPP. Tak hanya Dwi Budi, KPK juga telah menetapkan 4 tersangka lainnya. Yakni, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin (AGS), dan tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar (ASB). Kemudian, tersangka pemberi yakni Konsultan Pajak PT WP Abdul Kadim Sahbudin (ABD) dan Staf PT WP Edy Yulianto (EY). "Yang Rp 4 miliar ini ditukarkan ke mata uang Singapura dolar, kemudian dana tersebut diserahkan secara tunai oleh ABD, ABD yang di-hire, konsultannya PT WP, kepada ada AGS dan ASB, selalu tim penilai KPP Jakarta utara di sejumlah lokasi di Jabodetabek," jelas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (11/1).

KPK tahan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu terkait suap Rp 4 miliar. Simak profil dan kronologi penetapan tersangka.

Profil Dwi Budi Iswahyu, Kepala KPP Madya Jakarta Utara yang Diduga Terima Suap Rp 4 Miliar

Dwi Budi Iswahyu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dwi Budi Iswahyu

Berita Terkini

Kantor KPP Madya Jakut 'Diobok-obok' KPK selama 11 Jam, Sejumlah Dokumen dan Uang Disita

Mengenal KPP Madya: Unit Pajak Strategis Pengelola Wajib Pajak Menengah dan Besar

Intip Gaji dan Tukin Kepala KPP Madya, Dwi Budi Iswahyu Pegawai Pajak Kena OTT

Profil Dwi Budi Iswahyu, Kepala KPP Madya Jakarta Utara yang Diduga Terima Suap Rp 4 Miliar

Download Aplikasi JawaPos.com