<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/joko-anwar.jpg" alt="asLinYa PEnaKut: tara Basro bersama sutradara Pengabdi setan Joko Anwar. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>asLinYa PEnaKut: tara Basro bersama sutradara Pengabdi setan Joko Anwar. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sutradara sekaligus produser Joko Anwar mengungkapkan istilah yang dinilai sudah tidak lagi relevan di dunia perfilman tanah air untuk saat ini. Istilah tersebut yaitu 'go internasional'. Dia menilai istilah itu sudah kuno dan hanya relevan di saat negara tidak saling terkoneksi.  Aka tetapi, untuk saat ini situasinya sangat berbeda dengan adanya kemajuan perangkat teknologi terutama internet. Dunia yang terdiri dari banyak negara kini sudah dapat 'ditekuk' sedemikian rupa layaknya sebuah desa yang dengan mudah sebuah film atau series dapat diakses oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia.  "Istilah go internasional itu sudah nggak ada lagi," ujar Joko Anwar dalam jumpa pers film Virgo &amp; The Sparklings di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, Selasa (28/2).  Joko Anwar menyebut film-film dari Jagat Sinema Bumilangit sudah go internasional atau berpetualang ke sejumlah negara. Bukan hanya karena ditayangkan lewat OTT, tapi juga ditayangkan di bioskop-bioskop di luar negeri.  "Film Sri Asih sedang melakukan tour. Setelah beberapa waktu lalu diputar di beberapa festival di Eropa, sekarang akan ke Italia," jelas Joko Anwar.  Khusus untuk film Virgo &amp; The Sparklings dipastikan juga akan berpetualang di luar negeri untuk menjemput takdirnya. Salah satunya dengan cara, IP ini lisensinya sudah dibeli oleh HB Entertainment, Korea Selatan, dan akan dibuat drama Korea.  "Lisensi dari Virgo sudah dibeli untuk dibuat drakor," tutur Joko Anwar.

Alasan Joko Anwar Sebut Go Internasional di Perfilman Tak Relevan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220325_165243.jpg" alt="Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produser film yang juga Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Chand Parwez, mengeluhkan masalah perpajakan di Indonesia khususnya untuk dunia perfilman yang dianggapnya cukup unik.  Menurutnya, pajak perfilman yang berlaku di Indonesia belum proporsional dan belum memenuhi aspek keadilan. Sebab yang dikenakan pajak adalah dari penjualan. Sementara biaya produksi film nilainya terkadang cukup besar.  "Perpajakan di Indonesia rada unik. Pada saat kita buat program, yang dipajak itu pajak penghasilannya, PPh. Harusnya yang dipajak itu keuntungannya, bukan dari harga jualnya," kata Chand Parwez saat ditemui di Kongres BPI di bilangan Central Park Jakarta Barat Jumat (25/3).  Dia juga mengungkapkan rumah produksi sejak 2007 silam selalu menjual karya mereka dengan sistem jual beli putus kepada stasiun televisi. Karena jika menerapkan sistem lisensi, akan dikenakan PPh sebesar 15 persen dan itu sangat memberatkan.  "Kita sering jual putus ke program televisi. Karena kalau dijual lisensi, kena pajak PPh 15 persen, dan seringkali itulah keuntungan kita. Makanya kita jual putus dan kita hanya kena PPN doank kalau jual putus," paparnya.  Jika sistem perpajakan model ini masih terus diterapkan di Indonesia, Chand Parwez yakin sistem jual beli putus akan terus dilakukan untuk menghindari dikenakan pajak PPh sebesar 15 persen.  "Produksi film ini kan banyak elemennya. Pada saat produksi pun ada elemen yang juga sudah kena pajak. Yang saya khawatirkan, kalau ini terus terjadi kita hanya dapat hak moral doank, hak ekonominya jadi hilang," paparnya.  Secara garis besar Chand Parwez mengapresiasi pencapaian yang sudah diraih industri perfilman tanah air. Kendati sempat terdampak oleh pandemi Covid-19, namun semangat selineas dalam industri perfilman sejatinya tetap selalu menyala.  "Ada film film Indonesia yang mendapat penghargaan di dunia internasional. OTT juga sangat menarik. Ada OTT lokal kita ada yang ekspansi ke dunia internasional," paparnya.

Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/wishnutama-raka-2.jpg" alt="Wishnutama di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wishnutama di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio menyatakan, pembukaan kembali bioskop di sejumlah wilayah yang telah dinyatakan aman dari Covid-19 akan menggeliatkan dunia perfilman dan insan kreatif di Indonesia.  Pihaknya mendukung rencana dari Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka kembali bioskop yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam waktu dekat. Pembukaan kembali bioskop dapat membangkitkan sektor ekonomi kreatif yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.  “Dengan bioskop kembali beroperasi, ini akan berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi kreatif, khususnya subsektor perfilman,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8).  Ia sebelumnya mengusulkan kepada Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk mendorong pembukaan kembali bioskop khususnya di wilayah DKI Jakarta. Maka, Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai hal untuk mendukung operasional bioskop di era adaptasi kebiasaan baru.  Pihaknya telah menyusun handbook atau buku panduan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) bagi pengelola bioskop dan pengunjung untuk diterapkan ketika bioskop telah siap dibuka kembali.  Selain itu, pihaknya juga sudah membuat video layanan masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan masker, tidak makan saat di dalam bioskop, serta selalu mencuci tangan di bioskop dan tempat-tempat keramaian lainnya.  Dalam operasional bioskop kembali nanti, pengelola dan pengunjung harus mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan agar keamanan pengunjung bioskop pun terjamin,” katanya.  Selain telah mempersiapkan panduan pelaksanaan protokol kesehatan di bioskop, kata dia, pihaknya juga telah melaksanakan simulasi pembukaan dan penerapan protokol kesehatan di bioskop sejak Juli 2020. Simulasi ini bertujuan agar semua pihak, baik pelaku usaha maupun masyarakat paham akan prosedur-prosedur yang harus dijalankan.  “Sebelum benar-benar dibuka, kita lakukan simulasi terlebih dahulu. sehingga kapanpun (bioskop) dibuka kita sudah siap. Dengan adanya panduan protokol kesehatan salah satunya di sektor perfilman ini, saya harap industri ini bisa produktif kembali, dari produksinya, bioskopnya dan berbagai macam aktivitas lainnya yang beberapa bulan terhenti," ungkapnya.  Seperti diketahui, sektor perfilman menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan dalam menyumbang pendapatan negara. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif jumlah penonton bioskop meningkat hampir lima kali lipat pada 2018 menjadi 52,5 juta orang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah bioskop yang ada di Tanah Air.  Menurut data dari Katalog Film Indonesia (KFI), dalam kurun waktu antara 2012-2016, jumlah bioskop di Indonesia hanya terdapat 145 bioskop dengan total 609 layar. Kemudian pada 2017 jumlah ini meningkat menjadi 1.518 layar. Hingga di tahun 2018, jumlah bioskop di Indonesia mencapai 312 dengan jumlah layar mencapai 1.681.  Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya sumbangan industri film pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Kementerian Keuangan pada 2015 menyebut industri film hanya menyumbang 0,16 persen dari total PDB. Di tahun 2018, jumlah itu melonjak signifikan menjadi 6,09 persen dari total PDB.

Menparekraf: Pembukaan Kembali Bioskop Geliatkan Dunia Perfilman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/genjot-permodalan-di-bidang-film-bekraf-munculkan-akatara_m_196790.jpeg" alt="Unsur pimpinan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjelaskan fungsi dan manfaat aplikasi Bisma di Hotel Luxton, Kota Cirebon, Sabtu (17/3)." width="100%">
<figcaption>Unsur pimpinan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjelaskan fungsi dan manfaat aplikasi Bisma di Hotel Luxton, Kota Cirebon, Sabtu (17/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengakui permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif di sektor film masih minim. Padahal dunia perfilman mempunyai potensi yang sangat besar. Sekretaris Utama Bekraf, Mesdin Kornelis Simamarta menyampaikan, guna menggenjot permodalan di bidang film, pihaknya mempunyai fasilitas khusus untuk memperkuat industri perfilman Indonesia melalui program Akatara. "Akatara adalah salah satu program untuk mengembangkan perfilman Indonesia, di mana permodalan film ini akan dijembatani oleh Bekraf mempertemukan antara pembuat film dengan investor," ujarnya kepada wartawan di Hotel Luxton, Kota Cirebon, Sabtu (17/3). Melalui program Akatara, dirinya berharap perfilman di Indonesia semakin berkembang. Sektor ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walapun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Persoalan minimnya SDM yang memiliki keahlian di bidang film, menjadi kendala utama perfilman di Indonesia belum maksimal. Padahal potensi penonton di Indonesia sangat besar untuk mengapresiasi produksi film lokal. "Sebelumnya Akatara sudah menyelenggarakan program Indonesia Film Financing Forum. Salah satunya film Keluarga Cemara yang lolos seleksi. Kami berhasil menjembatani pembuat film dan investor," ujarnya. Mesdin menambahkan, belum adanya proteksi terhadap hak karya cipta sutradara film pun menjadi sumber masalah dari aksi pembajakan yang masih marak.&nbsp;Sehingga Bekraf mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak karya intelektual di industri film. "Salah satu sektor yang digarap Bekraf ini salah satunya hak kekayaan intelektual (HKI). Melalui ini diharapkan bisa memproteksi karya-karya perfilman yang dibuat oleh anak bangsa," pungkasnya.

Genjot Permodalan di Bidang Film, Bekraf Munculkan Akatara

dunia perfilman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dunia perfilman

Berita Terkini

Alasan Joko Anwar Sebut Go Internasional di Perfilman Tak Relevan Lagi

Chand Parwez Keluhkan Masalah Perpajakan di Dunia Perfilman

Menparekraf: Pembukaan Kembali Bioskop Geliatkan Dunia Perfilman

Genjot Permodalan di Bidang Film, Bekraf Munculkan Akatara

Download Aplikasi JawaPos.com