<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/rfBWfypGcMBjyAAsOXioDZujlUCA7viyraE5NgI4-1-1732937028.jpg" alt="Rayyan Arkan Dikha alias Dhika" width="100%">
<figcaption>Rayyan Arkan Dikha alias Dhika</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rayyan Arkan Dikha, bocah penari Pacu Jalur yang dikenal publik lewat akun &ldquo;Aura Farming&rdquo; kini resmi menyandang gelar Duta Pariwisata Riau. Gelar tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dalam sebuah seremoni di halaman Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/7) lalu. Sebagai bentuk apresiasi lebih lanjut, Dikha juga mendapatkan beasiswa pendidikan untuk menjamin masa depannya. Gubernur Abdul Wahid mengaku bangga dengan apa yang dilakukan Dikha karena dinilai berhasil mempromosikan tradisi Pacu Jalur, salah satu warisan budaya terbesar Riau ke mata dunia. Menurut dia, ini menjadi contoh bagaimana era digital bisa menjadi sarana efektif mengangkat kearifan lokal, asalkan dilakukan dengan rasa cinta yang tulus terhadap budaya daerah. &ldquo;Jasanya Dikha sangat besar. Karena itu, hari ini saya nobatkan dia sebagai Duta Pariwisata Riau. Saya juga memberikan beasiswa pendidikan supaya masa depannya lebih terjamin,&rdquo; ujar Abdul, dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Grup), Rabu (9/7). Lebih dari sekadar penghargaan, Abdul Wahid menekankan bahwa langkah ini merupakan motivasi bagi generasi muda Riau lainnya agar semakin cinta, bangga, dan aktif melestarikan budaya. Ia menegaskan bahwa sekecil apa pun kontribusi anak muda dalam memperkenalkan budaya daerah, patut dihargai karena dapat memberi dampak besar bagi citra Riau. Gubernur Abdul Wahid juga berpesan agar momen viral Dikha ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa setiap usaha yang dilandasi cinta terhadap budaya dan daerah mampu membawa perubahan besar. Menurutnya, budaya bukan hanya sekadar warisan masa lalu, tetapi juga entitas hidup yang harus terus dirawat dan diperkenalkan dengan cara-cara kreatif. &ldquo;Hari ini sedang viral bahwa Riau dikenal dengan Pacu Jalurnya di seluruh dunia. Mudah-mudahan momen ini akan mengiringi peristiwa-peristiwa baik lainnya. Sehingga Riau tidak dikenal karena hal buruk, tetapi dikenal karena kebaikannya. Ini menjadi motivasi dan role model bagi kita semua,&rdquo; tegasnya. Prestasi Dikha pun diharapkan dapat memicu semangat anak-anak Riau lainnya untuk berani mengeksplorasi dan menampilkan bakat mereka, terutama dalam bidang seni serta tradisi lokal. Gubernur mengajak agar budaya terus dijaga dan dijadikan bagian tak terpisahkan dari identitas maupun masa depan Bumi Lancang Kuning.

Rayyan Arkan Dikha, bocah penari Pacu Jalur, resmi jadi Duta Pariwisata Riau. Gubernur berikan beasiswa untuk masa depan.

Usai Harumkan Pacu Jalur ke Dunia Internasional, Dhika “Aura Farming” Dinobatkan Jadi Duta Pariwisata Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/Landscape-IKN6-1-1077592113.jpg" alt="Proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono kembali memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia menyampaikan beberapa hal yang turut menjadi pegangan dalam kelanjutan pembangunan IKN di masa kepemimpinan Prabowo. Hal itu dia sampaikan saat berbincang dengan awak media dalam Media Gathering Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di IKN pada Jumat (20/12).&nbsp; Agung menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan secara spesifik kepada dunia internasional terkait dengan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN. Dia mencontohkan keterangan yang disampaikan oleh Prabowo dalam perhelatan G20 di Brasil beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa ibu kota Indonesia harus pindah dari Jakarta.&nbsp; &rdquo;Bicara tentang internasional, Pak Prabowo sudah katakan di dunia internasional, di G20 itu memang kita harus pindah ibu kota karena kondisi climate change. Ini jelas, jadi aspek internasional Pak Prabowo menyampaikan begitu,&rdquo; kata Agung.&nbsp; Pegangan lainnya adalah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ. Keputusan pemerintah mengubah nomenklatur seluruh instansi pemerintah di Jakarta dari DKI menjadi DKJ merupakan penegasan bahwa ibu kota akan pindah. Tidak lagi di Jakarta. Agung memastikan bahwa IKN adalah ibu kota masa depan bagi Indonesia. Karena itu, kota tersebut disiapkan untuk menjadi kota berkelas dunia. &rdquo;Gubernur Jakarta sekarang menjadi gubernur DKJ. Juga DPRD-nya adalah DPRD Daerah Khusus Jakarta, bukan DKI lagi. Huruf I-nya hilang, tadinya DKI Jakarta sekarang DKJ. I-nya ke mana kalau gitu kan? Ya pasti akan ke sini (IKN) nanti I-nya. Jadi, kalau ada yang bertanya, ini ibu kota nggak? Ya I-nya sudah dicopot dari DKJ, I-nya akan kesini,&rdquo; jelas Agung.&nbsp; Di samping itu, hal lain yang juga menjadi pegangan adalah keputusan pemerintah untuk menjadikan masjid di IKN sebagai masjid negara. Status itu diambil dari Masjid Istiqlal di Jakarta. Agung optimistis tahun depan masjid di IKN sudah menjadi masjid negara. Sehingga pelaksanaan ibadah salat&nbsp;Idul Fitri maupun Idul Adha bisa dilaksanakan di masjid tersebut. Bagi negara muslim sebesar Indonesia, kata Agung, itu menjadi simbol penting.&nbsp; &rdquo;Saya sudah membayangkan salat Id saya nanti bisa di Masjid Negara IKN, karena Masjid Istiqlal tidak lagi jadi masjid negara. Jadi, ini simbol penting bagi kita negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang namanya masjid itu penting dan Idul Fitri juga adalah momen penting,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono kembali memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN.

OIKN Pastikan Presiden Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN, Sudah Pamer ke Dunia Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/000_8UC6EQ.jpg" alt="Thailand" width="100%">
<figcaption>Thailand</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kerajaan Thailand mengambil opsi lain menghadapi tuntutan rakyat. Minggu lalu Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengundang media asing untuk meliput salah satu agenda resminya. Cara tersebut diharapkan bisa membuat rakyat mau mendengar kata-kata pemimpin monarki Negeri Gajah Putih itu.  Vajiralongkorn mengundang CNN dan Channel 4 untuk meliput upacara pergantian musim istana raja di Bangkok. Ini untuk kali pertama raja 68 tahun tersebut mengundang media asing sejak 1979. Biasanya kabar mengenai Vajiralongkorn hanya boleh diliput wartawan kerajaan. Jurnalis asing yang diundang pun menanyakan tuntutan reformasi di kalangan bangsawan.  ”Saya tidak akan berkomentar soal itu. Yang jelas, kami mencintai semua (rakyat, Red),” ungkapnya.  Langkah Vajiralongkorn kali ini dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki citra kerajaan, terutama di mata internasional. Pihak monarki Thailand terseret dalam krisis sosial karena memilih diam dari tuntutan rakyat prodemokrasi. Akibatnya, warga memilih membicarakan borok rezim Rama X, gelar resmi sang raja.  Isu yang paling santer dibicarakan adalah soal aset kerajaan yang kini dikelola sendiri dan pilihannya berdomisili di Jerman. Menurut media, Vajiralongkorn membuat aset senilai USD 40 miliar (Rp 585 triliun) menjadi miliknya. Sebelumnya aset itu dikelola pemerintah untuk keperluan keluarga kerajaan.  Fakta bahwa Vajiralongkorn menghabiskan waktunya di Jerman juga menuai sorotan rakyat. Kabarnya, dia menyewa semua ruang hotel Bavarian Alps dengan dompet kerajaan saat pandemi berlangsung. Hal tersebut ikut membuat pemerintah Jerman geram. Sang raja dianggap melakukan hal ilegal karena memerintah negara lain dari Jerman. ”Kami sedang menyelidiki hal ini. Segala sesuatu yang ilegal akan mendapatkan konsekuensi,” ungkap Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.  Selama ini, mengkritik keluarga kerajaan merupakan kejahatan berat di Thailand. Pelaku kejahatan tersebut bisa dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun. Karena itu, hampir tak ada orang yang berani menjelek-jelekkan monarki hingga gelombang demo membesar beberapa bulan terakhir.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zGnH7bHCaUc

Pertama Kali Sejak 1979, Raja Thailand Undang Media Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/undang-undang-negara-yahudi-perparah-konflik-palestina-israel_c_230022.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pengesahan Undang-undang (UU) Negara Yahudi oleh Israel dapat mengancam penyelesaian konflik Palestina-Israel (Dery)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pengesahan Undang-undang (UU) Negara Yahudi oleh Israel dapat mengancam penyelesaian konflik Palestina-Israel (Dery)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tugas para menteri Kabinet Kerja jilid I di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla rampung pada 20 Oktober 2019. Kabinet akan berganti dengan komposisi menteri yang baru. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kesan dan pesan serta hal-hal penting selama dirinya menjabat.  Selama menjabat sebagai Menlu, banyak tugas gemilang yang dilakukan Menteri Retno dalam menghadapi tantangan politik luar negeri di tengah dunia yang dinamis. Tantangan yang tak mudah membuat Indonesia ikut berusaha menjadi bagian untuk menjalankan politik luar negeri.  "Dalam 5 tahun tetakhir ini kami menjalankan politik luar negeri di tengah dunia yang banyak tantangannya. Banyak hal, dari mulai konflik lama yang enggak selesai, konflik baru muncul, perang dagang, nasionalisme sempit, migrasi, pengungsi, dan macam-macam. Tentunya tak mudah bagi kita sebagai satu dari sekian ratus negara di dunia untuk menjalankan politik luar negeri," tegasnya dalam wawancara eksklusif dengan Jawa Pos di Kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (18/10).  Menteri Retno menegaskan Indonesia membuktikan mampu tetap tegak berdiri kendati harus melewati banyak tantangan itu. Karena selain memperjuangkan kepentingan nasional, tentunya juga aktif dalam politik luar negeri yang memperjuangkan kepentingan nasional dengan fokus pada 3 hal yakni melindungi teritori, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), dan penguatan diplomasi ekonomi.  "Ini refleksi kepentingan nasional yang harus terus diperjuangkan. Indonesia tetap tegak berdiri berjalan mendongak. Tegak bukan berarti sombong tapi tegak bermartabat dan dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Saya bisa mengatakan bahwa kita sejauh ini bisa berdiri tegak dengan bangga dan dihormati bangsa-bangsa dunia," jelas Menteri Retno.  Hanya saja, Indonesia tak boleh lupa diri. Sebagai satu bangsa besar maka negara memiliki kewajiban berkontribusi. Maka sebagai pilar keempat berusaha memperkuat kontribusi untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan dunia," ungkapnya.  Banyak hal yang sudah dilakukan Indonesia seperti membantu masalah Palestina, Rakhine State, Afganistan, dan lainnya. Dan, soal kepentingan nasional, contohnya masalah perlindungan WNI.  Selesaikan Kasus Hukum yang Dialami WNI  Selama kepemimpinannya, Menteri Retno bersama Kemenlu mendampingi kasus hukum yang dialami WNI di negara lain. Dan, dalam 5 tahun ini ada 91.754 kasus WNI yang terlibat hukum sudah diselesaikan.  "Itu banyak sekali. Itu selesai bukan berarti tak ada lagi. Tantangan itu akan terus ada, komitmen itu terus kita dukung," ungkapnya.  Selain dukungan para diplomat terhadap isu perlindungan, Kemenlu juga sudah mengembangkan sistem dan inovasi aplikasi untuk membuat para WNI nyaman. Bahkan Kemenlu juga mengawal persoalan keuangan yang membelit para WNI atau buruh migran Indonesia di luar negeri yang sudah bekerja tapi tidak dibayar oleh perusahaan tempat mereka bekerja.  "Kita sedih sekali masih ada kasus tenaga kerja kita bekerja tahunan enggak dibayar. Nah, itu satu per satu kami urai dan dampingi kasusnya. Hak-hak saudara kami dikembalikan," ujarnya.  Dalam 5 tahun ini Kemenlu sudah mengembalikan Rp 574 miliar uang yang belum dibayarkan kepada para buruh migran Indonesia. "Sampai transfernya pun kami kawal. Yang berhak menerima, ya yang terima uang itu. Benar-benar kami kawal," tuturnya.  Selain itu Kemenlu sudah mengevakuasi WNI dari negara yang tengah berada dalam situasi konflik. Sedikitnya ada 16.432 jumlah WNI yang kami evakuasi. Saya ingat 3 tahun lalu kami evakuasi ribuan WNI dari Yaman dari wilayah konflik bahkan perang di Yaman yang membuat diplomat kita terluka. KBRI kita terimbas bom, itu mungkin kalau dibuat satu episode film seru juga," tutup Menlu Retno sambil tertawa.

Hari Kerja Terakhir, Menlu Retno Ungkap Pencapaian Penting Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/dunia-internasional-harus-tahu-seperti-apa-islam-di-indonesia_m_131566.jpeg" alt="kongres PB PMII" width="100%">
<figcaption>kongres PB PMII</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII) Agus M Herlambang mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk mampu menjawab tantangan global. Apalagi selama ini Islam di Indonesia kerap distigmakan kurang baik. Agus menegaskan, Islam Indonesia itu tetap berpijak pada ajaran ahlussunnah Wal Jamaah. "Sudah saatnya kita perkenalkan ajaran Islam Indonesia pada dunia Internasional. Ajaran rahmatal lil alamin yang membawa pesan damai pada seluruh negara negara di dunia," ungkap Agus usai terpilih sebagai Ketua PB PMII periode 2017-2019 yang berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (21/5). Dia menyebutkan, visi misinya dalam mengemban tugas di periode ke depan, PMII harus menjadi basis intelegensia yang mengakar pada tradisi dalam menghadapi persaingan Global Untuk itu pria asal Jombang, Jawa Timur itu mengajak semua kader PMII untuk berperan strategis dalam menyiapkan Indonesia di era pertarungan Global saat ini. Semua itu dengan tetap berpijak pada ajaran Islam ahlussunnah Wal Jamaah. Diketahui dalam Kongres PMII ke XIX semula terdapat 15 kandidat yang bertarung untuk dipilih menjadi Ketua Umum PB PMII. Dari pemilihan yang berlangsung demokratis itu Agus M Herlambang yang terlipilih. Kader PMII lainnya, Abdullah mengucapkan terima kasih kepada Ketum PMII domisioner Aminuddin Ma'ruf yang berhasil mensukseskan kongres dengan aman dan stabil selama forum berlangsung. "Kami akui kehebatan sahabat Aminuddin," ungkap pria yang biasa disapa Gus Abduh itu. Dia juga mengajak seluruh sahabat PMII se-Nusantara untuk ikut&nbsp; bersama-sama membangun bangsa ini di tengah tantangan global yang sedang dihadapi. (iil/JPG)

Dunia Internasional Harus Tahu Seperti Apa Islam di Indonesia