<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Capture-2021-12-10-13.52.43-1.jpg" alt="Cut Meyriska dan Roger Danuarta. Abdul Rahman/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Cut Meyriska dan Roger Danuarta. Abdul Rahman/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirimkan anak-anak 'nakal' ke barak militer mendapat pro dan kontra di masyarakat. Ada yang memberikan dukungan, namun ada juga yang menolak dengan alasannya masing-masing. Aktor Roger Danuarta memberikan pandangannya. Dia menjadi salah satu pihak yang mendukung kebijakan itu. Karena pada kenyataannya, cukup banyak orang tua sudah kebingungan bagaimana mendidik anak-anak mereka. "Kalau misalkan orang tuanya sudah tidak bisa handle lagi anaknya, yang &nbsp;ditakutkan akan merugikan si anak itu ke depannya," ujar Roger Danuarta di bilangan Jagakarsa Jakarta Selatan, Sabtu (10/5). Roger secara pribadi sempat mengalami momen kenakalan di masa remaja. Dia pun bersyukur dulu orang tuanya cukup tegas padanya sehingga suami Cut Meyriska itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. "Kalau aku nggak ditegasin (didisiplinkan) sama orang tua dulu, aku nggak mungkin kayak sekarang ini. Aku menyambut baik juga (kebijakan Dedi Mulyadi)," katanya. Lebih lanjut Roger mengatakan, bisa jadi dengan anak-anak 'nakal' dikirim ke barak militer, mereka bisa jadi sadar atas tindakannya yang kurang tepat dan menjadi pribadi lebih baik ke depannya. "Bisa jadi wake-up call juga sama anak itu. Bisa saja anak-anak bosan nih (dengan rutinitas sehingga jadi nakal). Dengan dikirim ke sana, mereka ada suasana baru, dapat kenalan baru, jadi ada motivasi juga buat mereka," tuturnya. Siswa-siswa tingkat SMA yang dikirimkan Dedi Mulyadi ke barak militer adalah mereka yang bisa dibilang 'nakal'. Mereka adalah pelaku bullying, pengguna narkoba, pelaku pelecehan seksual, tawuran, geng motor, hingga mereka yang suka mabuk-mabukan. Untuk angkatan pertama, ada sekitar 272 siswa tingkat SMA dan sederajat yang dikirimkan Dedi Mulyadi ke barak militer. Mereka mendapat pelatihan di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam III Siliwangi.&nbsp; Para siswa yang dikirimkan ke barak militer disebut telah mendapat izin dari para orang tua mereka. Mereka dilatih secara fisik, dididik menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, hingga dilatih bela negara.

Roger Danuarta mendukung kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengirim anak nakal ke barak militer, menilai ini solusi bagi orang tua.

Roger Danuarta Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Kenang Masa Kenakalan saat Remaja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/Tr3X147B9tPDzJ8Huq6bVOWcPNV5VC7KtiI1ekU2-963851950.jpg" alt="Ilustrasi calon penumpang bersiap naik LRT Jabodetabek. (KAI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon penumpang bersiap naik LRT Jabodetabek. (KAI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mendorong penggunaan transportasi massal untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.&nbsp; Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pramono telah menerbitkan Instruksi Gubernur No. 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu. Instruksi ini mewajibkan seluruh ASN di berbagai level pemerintahan, mulai dari sekretariat daerah, dinas, hingga lurah, untuk menggunakan moda transportasi umum saat berangkat dan pulang dari tempat kerja. Instruksi tersebut juga memperjelas jenis angkutan umum massal yang dapat digunakan, termasuk layanan dari KAI Group seperti LRT Jabodebek, Commuter Line Jabodetabek, dan Commuter Line Basoetta (Bandara Soekarno-Hatta). Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyatakan bahwa KAI Group siap mendukung penuh kebijakan ini melalui penyediaan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk para ASN. "Untuk mendukung kebijakan tersebut, KAI Group menyediakan alternatif transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kami juga mengoptimalkan berbagai fasilitas seperti CCTV analitic untuk keamanan, layanan ramah difabel, hingga area parkir sepeda di stasiun guna mendukung kemudahan akses pengguna," ujar Anne. Commuter Line Jabodetabek saat ini menjadi salah satu tulang punggung pergerakan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data KAI Group, dari 1 Januari hingga 24 April 2025, Commuter Line telah melayani sebanyak 103.352.809 pelanggan, dengan rata-rata volume harian mencapai 1 juta pelanggan. "Dengan jaringan rel yang luas, frekuensi perjalanan tinggi, serta kemudahan koneksi antarmoda, Commuter Line siap menjadi pilihan utama bagi ASN dalam melaksanakan kebijakan ini," terangnya. Selain Commuter Line, LRT Jabodebek juga mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam minat pengguna. Pada momen Hari Transportasi Nasional pada 24 April lalu, LRT Jabodebek mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya, dengan 103.582 pengguna dalam satu hari. "Pencapaian ini menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum berbasis rel yang dihadirkan KAI Group. LRT Jabodebek menawarkan layanan modern dengan keunggulan seperti ruang khusus difabel, ruang laktasi, kemudahan akses stasiun, serta sistem keamanan berbasis teknologi mutakhir " paparnya.&nbsp; Anne menambahkan bahwa penggunaan transportasi umum seperti Commuter Line dan LRT Jabodebek bukan hanya meningkatkan mobilitas perkotaan. Tetapi juga secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan menekan emisi karbon di Jakarta. "Kebijakan ini sejalan dengan upaya KAI dalam mendukung program keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar fosil," paparnya. Meski mengeluarkan instruksi mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum, terdapat pengecualian yang diberikan untuk pegawai dengan kondisi tertentu. Seperti sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang memerlukan kendaraan operasional khusus. Dengan demikian, kebijakan ini tetap memperhatikan prinsip inklusivitas dan keadilan. "KAI Group juga memastikan bahwa layanan Commuter Line dan LRT Jabodebek terus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Selain ruang laktasi dan area ramah difabel, KAI memperkuat keamanan melalui sistem CCTV analytics serta memperbanyak fasilitas parkir sepeda untuk mendorong integrasi moda transportasi ramah lingkungan," urainya. Instruksi ini juga merupakan bagian dari langkah konkret Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas udara, mengingat sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang utama polusi udara perkotaan. &ldquo;Kami percaya, dengan membiasakan penggunaan transportasi umum, kita bisa bersama-sama membangun Jakarta yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih nyaman untuk masa depan,&rdquo; imbuh Anne. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KAI mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk mendorong ASN menggunakan transportasi umum demi mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Dukung Kebijakan Penggunaan Transportasi Umum bagi ASN DKI Jakarta, KAI pastikan Semua Fasilitas Nyaman Bagi Pengguna Angkutan Publik

Dukung Kebijakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dukung Kebijakan

Berita Terkini

Roger Danuarta Dukung Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Kenang Masa Kenakalan saat Remaja

Dukung Kebijakan Penggunaan Transportasi Umum bagi ASN DKI Jakarta, KAI pastikan Semua Fasilitas Nyaman Bagi Pengguna Angkutan Publik

Download Aplikasi JawaPos.com