<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/Screenshot_2024-04-01-20-20-02-586_comgoogleandroidgm-edit-2606796696.jpg" alt="Ilustrasi kartu NPWP dan KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu NPWP dan KTP</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa digunakan untuk layanan pajak.&nbsp;</p> <p>Kesepakatan ini secara resmi diumumkan usai keduanya menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara DJP dan Ditjen Dukcapil, pada Selasa kemarin.&nbsp;</p> <p>Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto menyampaikan latar belakang penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan. Utamanya untuk memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.&nbsp;</p> <p>Terlebih, kata dia, DJP terus memperkokoh fondasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).&nbsp;</p> <p>"Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Bimo membeberkan bahwa kerja sama ini mencakup validasi data NIK, pemutakhiran data kependudukan, dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.&nbsp;</p> <p>"Apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil dan tim DJP atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan siap mendukung pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk DJP. Ia juga menambahkan bahwa secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.</p> <p>"Seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal," ujar Teguh.&nbsp;</p>

DJP dan Dukcapil sepakat NIK digunakan dalam layanan pajak, untuk reformasi perpajakan dan peningkatan layanan publik.

DJP dan Dukcapil Sepakati NIK Bisa Digunakan untuk Layanan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/abu-rokhmad-1882073017.jpg" alt="Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad (tiga dari kanan) di Jakarta (20/6). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad (tiga dari kanan) di Jakarta (20/6). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Fenomena pasangan hidup serumah tapi tanpa buku nikah kerap diidentikkan dengan sebutan kumpul kebo. Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut ada 34,6 juta pasangan yang bersama tinggal dalam satu rumah tapi tidak punya buku nikah.&nbsp;</p> <p>Data tersebut disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad di Jakarta pada Jumat (20/6). "Menyambut tahun baru Muharram ini, kami membuat gerakan sadar pencatatan nikah atau GAS Nikah," katanya.&nbsp;</p> <p>Program GAS Nikah itu memfasilitasi pasangan yang sudah tinggal satu atap namun belum punya buku nikah. Baginya keberadaan buku nikah sangat penting. Yaitu untuk melindungi pihak perempuan dan anak-anak. "Anak mau daftar sekolah perlu akte lahir," katanya.</p> <p>Dasar pembuatan akte lahir adalah buku nikah dari ibu dan bapaknya. Begitupun untuk pihak perempuan, keberadaan buku nikah menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan. Misalnya ketika terjadi perceraian atau pembagian harta waris.&nbsp;</p> <p>Abu mengatakan, dalam program GAS Nikah itu dibuka layanan pencatatan nikah bagi pasangan yang sudah tinggal serumah. Atau biasanya disebut sebagai istbat nikah.</p> <p>Layanan ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja. Tetapi juga di daerah di masing-masing Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag maupun kantor Kemenag di tingkat kabupaten atau kota.&nbsp;</p> <p>Layanan pencatatan nikah itu gratis dalam rangka menyemarakkan tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Tahun ini Kemenag mengangkat tema Peaceful Muharram. Selain Istbat Nikah juga ada pernikahan massal untuk pasangan baru.</p>

Kemenag meluncurkan program GAS Nikah untuk 34,6 juta pasangan tanpa buku nikah, memfasilitasi pencatatan nikah gratis di tahun baru Islam.

Data Dukcapil Ada 34,6 Juta Pasangan Hidup Serumah tapi Tak Punya Buku Nikah, Anaknya Susah Masuk Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/Screenshot_20250306_094815_Instagram-1269179343.jpg" alt="Dukcapil ungkap nama terpanjang di Indonesia. (Instagram/Dukcapil)." width="100%">
<figcaption>Dukcapil ungkap nama terpanjang di Indonesia. (Instagram/Dukcapil).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Nama merupakan hal yang penting yang mesti diberikan orang tua kepada anak yang baru lahir. Nama menjadi penting karena merupakan identitas seseorang dan tentunya akan digunakan untuk proses berkomunikasi seseorang sepanjang hidupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nama juga merupakan ungkapan jati diri seseorang. Tak sedikit orang di Indonesia juga mengungkapkan kalau nama juga merupakan perwujudan sebuah doa, harapan kepada buah hati mereka di masa mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Omong-omong soal nama, viral di media sosial, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini merilis resmi nama seorang anak. Bukan sembarang nama, nama tersebut merupakan nama terpanjang di Indonesia yang pernah tercatat di Dukcapil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi tersebut dibagikan secara resmi oleh akun Instagram Dukcapil @dukcapilkemendagri. Akun resmi tersebut mengungkapkan bahwa nama terpanjang di Indonesia memiliki setidaknya 70 karakter.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Seberapa panjang nama terpanjang yang pernah tercatat di Dukcapil?"&nbsp;</em>buka pertanyaan akun tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Dukcapil mengungkapkan nama terpanjang di Indonesia ialah nama seorang anak yakni terdiri dari 70 karakter termasuk spasi. Namanya adalah: Venushyntha Phauna Pharamytha Tribhuana Adhyndha Phrameswary Dhahaputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015688869/penandatanganan-pks-dukcapil-dan-perbarindo-perkuat-digitalisasi-dan-perlindungan-data-pribadi-di-sektor-bpr"> Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nama tersebut resmi tercatat sebagai nama terpanjang di Indonesia. Dalam unggahannya, Dukcapil juga mengungkapkan aturan terkait penamaan seseorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Peraturan mengenai pencatatan nama dalam dokumen kependudukan diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, penggunaan nama minimal 2 (dua) kata dan tidak melebihi dari 60 karakter juga disertai tambahan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir,"&nbsp;</em>akun tersebut menjelaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, mungkin saja nama tersebut menyalahi aturan karena terdapat lebih dari 60 karakter. Karena unggahan tersebut, langsung saja viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen menanggapi beragam mengenai nama terpanjang di Indonesia itu.<em>&nbsp;"Pr banget dia nulis namanya,"&nbsp;</em>komentar akun Instagram @robbymukhtar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebanyakan netizen lainnya juga keheranan. Bertanya-tanya, apakah nantinya nama tersebut tidak akan merepotkan si anak di kemudian hari mengingat dalam beberapa urusan administrasi bahkan pendidikan di berbagai jenjang, si anak akan banyak menuliskan nama mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Itu orangnya macam mana ya.. Namanya panjang, rumit penulisannya. Semoga hidupnya simpel dan ringan,"&nbsp;</em>tanya akun Instagram @suryanitheresia31 keheranan.</div>

Bukan sembarang nama, nama tersebut merupakan nama terpanjang di Indonesia yang pernah tercatat di Dukcapil.

Terheran-heran! Inilah Nama Terpanjang di Indonesia yang Tercatat di Dukcapil

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/PERBARINDO-2672930433.jpg" alt="Penandatanganan  Perjanjian Kerja Sama (PKS)  Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan  Perjanjian Kerja Sama (PKS)  Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).</p> <p>Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, termasuk BPR DP Taspen, yang menjadi salah satu dari tujuh BPR yang telah memenuhi syarat untuk menandatangani PKS ini.</p> <p>Dalam sambutannya, Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menekankan pentingnya standar sistem manajemen keamanan informasi bagi seluruh BPR. &ldquo;ISO 27001: 202 adalah kunci untuk memastikan bahwa semua BPR memenuhi regulasi perlindungan data pribadi. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data,&rdquo; ujar Tedy.</p> <p>Tedy menambahkan bahwa industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital. &ldquo;Sekarang berbeda, eranya 5.0 di mana sudah artificial intelligence. Kita berharap dan mohon dukungan bapak-Ibu," tegasnya.</p> <p>Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh anggota Perbarindo bisa mendapatkan akses ke layanan identitas kependudukan digital dari Dukcapil. &ldquo;Ini adalah komitmen kami untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengakses layanan keuangan,&rdquo; tutup Tedy.</p> <p>Sementara itu, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini bertujuan untuk memperkuat platform digitalisasi layanan di sektor BPR. &ldquo;Ini adalah langkah persiapan kami untuk masuk ke era digitalisasi, khususnya dalam hal layanan keuangan, sesuai tag line kami "#mudah dan nyaman". Kerjasama dengan Dukcapil difasilitasi oleh Perbarindo, dan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah,&rdquo; ujar Iwan kepada Jawapos.com usai acara.</p> <p>Iwan menambahkan, kerjasama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time. Hal ini sangat membantu dalam memastikan keaslian data dengan lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan.</p> <p>"Di Dukcapil itu kan data semua masyarakat Indonesia itu kan sudah ada, nah disitu nanti bisa adanya KYC (Know Your Customer). Jadi bagaimana kita mengautentifikasi data pribadi tersebut," ujarnya.</p> <p>BPR DP Taspen, yang telah memulai transformasi digital sejak 2024, melihat kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas layanan digital mereka. "Nah, dengan adanya peradatanganan ini, ini menambah lagi kita untuk bagaimana kita dengan channeling-channeling yang digital juga," kata Iwan.</p> <p>Iwan berharap kerjasama ini akan mendorong BPR DP Taspen dan BPR lainnya untuk terus mengadopsi teknologi canggih. &ldquo;Semua BPR ini harus bisa mendapatkan sertifikasi ISO dan Dukcapil sebagai pintu untuk masuk data-data yang dilindungi oleh negara ke masyarakat. Jadi menambah (layanan keuangan) BPR itu lebih baik lagi,&rdquo; pungkasnya.</p>

Industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital.

 Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/siaranpers_pemprov_dki-20230429124251_ax8y8g_414-515415140.jpeg" alt="Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta melakukan pendataan pendatang baru di Ibu Kota menggunakan NIK, Sabtu (29/4/2023). (ANTARA/HO-PPID DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta melakukan pendataan pendatang baru di Ibu Kota menggunakan NIK, Sabtu (29/4/2023). (ANTARA/HO-PPID DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh layanan terkait administrasi kependudukan termasuk pindah domisili tidak dipungut biaya alias gratis, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Layanan kependudukan dan pencatatan sipil semuanya gratis, dari layanan umum sampai jemput bola," kata Ketua Sub Kelompok Urusan Penduduk Non-Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Achmad Sopian.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014711892/5-daftar-buah-paling-efektif-untuk-menambah-trombosit">5 Daftar Buah Paling Efektif untuk Menambah Trombosit</a></strong><br /><br />Dalam acara daring bertema <em>Mau Tau Pelayanan Adminduk untuk Penduduk Rentan?</em>&nbsp;yang diadakan Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Jumat,&nbsp;dia mempersilahkan warga mengajukan atau melaporkan nomor pengaduan apabila ada pungutan liar (pungli).<br /><br />Menurut Achmad, kebijakan serupa berlaku pada penduduk rentan, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, khususnya yang tidak bisa mengakses aplikasi atau dengan cara manual.<br /><br />Mereka ini antara lain korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan kaum terpencil.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014711900/6-cara-ampuh-menghilangkan-ketombe-yang-membandel-salah-satunya-melalui-pola-makan">6 Cara Ampuh Menghilangkan Ketombe yang Membandel, Salah Satunya Melalui Pola Makan</a></strong><br /><br />Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat meninjau loket Dukcapil di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Kamis (30/5) juga mengatakan hal senada.<br /><br />Dia mengatakan layanan gratis juga bisa didapatkan warga yang terdampak penataan dan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai domisili dan harus mengubah surat kendaraan bermotor akibat pindah domisili.<br /><br />"Rp0 untuk biaya balik nama kendaraan. Seluruh layanan administrasi kependudukan gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan," kata dia.<br /><br />Budi meminta warga melapor apabila mengetahui ada oknum yang memanfaatkan layanan Dukcapil dengan meminta biaya. Pelaporan bisa dilakukan dengan menghubungi nomor 081318882047.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/komunitas/014711898/mgl-kurafest-sukses-satukan-para-penggemar-mlbb-dan-budaya-jepang-di-surabaya">MGL Kurafest Sukses Satukan Para Penggemar MLBB dan Budaya Jepang di Surabaya</a></strong><br /><br />Dia mengatakan menugaskan jajarannya untuk turun langsung ke loket-loket Dukcapil tingkat kelurahan guna memitigasi permasalahan-permasalahan warga.<br /><br />Adapun hingga Kamis (30/5) tercatat sebanyak 238.410 warga dan 1.222 ASN telah melakukan pemindahan administrasi kependudukan sesuai domisilinya saat ini.<br /><br />Langkah ini diambil seiring program penataan dan penertiban administrasi penduduk (adminduk) yang dapat berujung penonaktifan&nbsp;NIK warga yang tidak sesuai domisili seperti tertera di KTP.</p>

Seluruh layanan terkait administrasi kependudukan termasuk pindah domisili tidak dipungut biaya alias gratis.

Dinas Dukcapil DKI Jakarta Tegaskan Layanan Pindah Domisili Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/Screenshot_20240208-091412-356216108.jpg" alt="Ilustrasi perekaman E-KTP ./Jawa Pos/Salman Toyibi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perekaman E-KTP ./Jawa Pos/Salman Toyibi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kartu Tanda Penduduk (KTP) memang wajib dimiliki oleh setiap warga Indonesia, sebagai bentuk tanda pengenal.</p> <p>Tetapi KTP kerap kali disalahgunakan oleh beberapa oknum, bahkan beberapa penduduk yang meninggal dunia tetap masih tercatat memiliki KTP yang aktif.</p> <p>Maka oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mulai pekan depan akan segera menonaktifkan beberapa KTP.</p> <p>Bahkan sebanyak 92.432 nomor induk kependudukan (NIK) akan di nonaktifkan mulai pekan depan oleh Dukcapil.</p> <p>Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan pada tahap awal NIK dinonaktifkan di antaranya penduduk Jakarta yang meninggal dunia dan warga wilayah yang RT-nya sudah dihapus.</p> <p>"Sementara yang dinonaktifkan itu untuk yang sudah meninggal dunia dan RT sudah tidak ada. Baru minggu ini kami ajukan ke Kemendagri. Nanti mungkin minggu depan sudah dilakukan penonaktifan," ungkap Budi Awaludin dikutip dari PMJ News Sabtu (20/4).</p> <p>Nantinya setelah mengetahui siapa saja NIK yang akan dinonaktifkan melalu proses tahap awal, akan segera dilakukan proses pengajuannya untuk dinonaktifkan.</p> <p>"Nanti akan ada tahap selanjutnya, misalnya mereka yang sudah tinggal di luar DKI Jakarta. Jadi tahapan selanjutnya setelah tahapan ini selesai," tuturnya.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Budi juga mempersilakan warga yang terdampak penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengajukan keberatan.</p> <p>Permohonan itu dapat diajukan ke posko pengaduan di kantor kelurahan domisili masing-masing.</p> <p class="class-paragraph">"Mereka bisa langsung datang ke kelurahan bagian layanan dukcapil. Nanti ada petugas kami, dan kami akan hubungi RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan," tukasnya.</p>

Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan melakukan penonaktifan KTP bagi penduduk yang meninggal dunia atau pindah, mulai pekan depan.

Dukcapil Akan Segera Nonaktifkan KTP Penduduk DKI Jakarta yang Meninggal Dunia, Mulai Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Perekaman-E-KTP-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas saat melakukan proses perekaman KTP-el di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta, Sabtu (19/11/2022). Ditjen Dukcapil Kemendagri memprediksi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk tahun 2024 mencapai 206 juta jiwa. Dukcapil meningkatkan" width="100%">
<figcaption>Petugas saat melakukan proses perekaman KTP-el di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta, Sabtu (19/11/2022). Ditjen Dukcapil Kemendagri memprediksi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk tahun 2024 mencapai 206 juta jiwa. Dukcapil meningkatkan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta akan melakukan penertiban administrasi kependudukan pasca-pemilu 2024. Penertiban ini menyasar setidaknya 94.000 warga.</p> <div dir="auto">Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, tercatat sebanyak 81.000 warga sudah meninggal dunia dan 13.000 warga menempati RT yang mengalami perubahan, namun masih tertera di KTP. Bagi mereka inilah dibutuhkan pembaharuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca-pemilu. Saat ini, kami masih menunggu hasil resmi dari KPU,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa nantinya penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan secara bertahap setiap bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, ia mengatakan sejumlah warga telah memindahkan data kependudukan sesuai tempat tinggal. Sepanjang tahun 2023, penduduk yang keluar dari Jakarta tercatat sebanyak 243.160 orang, sedangkan penduduk/pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masyarakat dapat melihat status kependudukannya melalui portal&nbsp;<a href="https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/," target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/,&amp;source=gmail&amp;ust=1709035454221000&amp;usg=AOvVaw178sQFeAWILWQxcDrz8LM8">https://datawarga-dukcapil.<wbr />jakarta.go.id/,</a>" ungkap Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya. Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku,&rdquo; pungkasnya.</div>

Dia mengatakan bahwa nantinya penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan secara bertahap setiap bulan.

94 Ribu Warga DKI akan Ditertibkan Administrasinya, Berikut Kategorinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/WhatsApp-Image-2023-09-20-at-132755-2687354171.jpg" alt="Begini proses perubahan E-KTP digital, identitas warga satu data Indonesia." width="100%">
<figcaption>Begini proses perubahan E-KTP digital, identitas warga satu data Indonesia.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi mengumumkan implementasi penuh NIK sebagai NPWP diundur menjadi 1 Juli 2024. Sebelumnya, implementasi penuh NIK sebagai NPWP ditetapkan pada 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun&nbsp;</div> <div dir="auto">2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi,&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengungkapkan alasan mundurnya implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian waktu implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga melakukan <em>assessment</em> kesiapan seluruh <em>stakeholder</em> terdampak, seperti ILAP (Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnnya) dan Wajib Pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesempatan ini diberikan kepada seluruh <em>stakeholder</em> untuk menyiapkan sistem aplikasi terdampak sekaligus upaya pengujian dan habituasi sistem yang baru bagi Wajib Pajak," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya pengaturan kembali ini, maka NPWP dengan format 15 digit (NPWP lama) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan. Sebanyak 55,76 juta dipadankan oleh sistem dan 3,80 juta dipadankan oleh WP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah pemadanan tersebut mencapai 82,52 persen dari total Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, NPWP format 16 digit (NPWP baru atau NIK) digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang sekarang dan implementasi penuh pada sistem aplikasi yang akan datang. Selanjutnya, untuk instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnnya (ILAP) dan perusahaan yang masih berproses untuk melakukan penyesuaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Mulai dari) sistem aplikasi terdampak dan juga pemadanan database NIK sebagai NPWP, diharapkan dapat menggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya," tandasnya.</div>

Sebagai informasi, sampai dengan 7 Desember 2023, total terdapat sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan.

Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP Diundur Jadi 1 Juli 2024, ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/DUKCAPIL-4159151253.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian menyerahkan Dukcapil Prima Award Kategori Kolaboratif kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana di Hotel Novotel Palembang, Selasa (24/10/2023) malam." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian menyerahkan Dukcapil Prima Award Kategori Kolaboratif kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana di Hotel Novotel Palembang, Selasa (24/10/2023) malam.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan Dukcapil Prima Award Kategori Kolaboratif dari Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana pada acara Rakornas Dukcapil yang berlangsung di Hotel Novotel Palembang pada Selasa (24/10/2023) malam.</p> <p>&ldquo;Saya ucapkan terimaksih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya maupun Dinas Dukcapil kabupaten/kota,&rdquo; kata dia usai menerima penghargaan.</p> <p>Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah hingga kini secara terus menerus melakukan langkah-langkah kerja sama dan berkolaborasi dengan badan atau lembaga pada penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kolaborasi dan kerja sama yang dijalin, berdampak positif bagi kemajuan kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>&ldquo;Mereka telah melaksanakan kerja keras, ikhlas, dan cerdas, sehinga berhak menerima penghargaan, Dukcapil Prima Award,&rdquo; kata Nana.</p> <p>Menurut dia, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan secara optimal dan maksimal oleh Dukcapil Provinsi Jateng maupun Dukcapil kabupaten/kota. &ldquo;Mereka membuat langkah-langkah kerjasama dengan instansi atau lembaga yang ada di Jateng,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Berdasarkan catatan Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, dalam setahun pemerintah pusat menargetkan kepada pemerintah daerah untuk minimal menjalin 15 perjanjian kerja sama. Tetapi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sudah terealisasi sebanyak 606 perjanjian kerja sama. Kerja sama yang dijalin, dalam rangka untuk pemanfaatan data kependudukan, yang dilakukan oleh instansi atau OPD pengguna.</p> <p>Menghadapi pemilu dan pilkada 2024 ini, lanjutnya, Dispermadesdukcapil melakukan perekaman KTP Elektronik bagi pemula, dengan sistem jemput bola. Di samping itu, melayani penerbitan KTP elektronik bagi pemilih pemula, yakni yang berusia 17 tahun, pada hari pemilihan.</p> <p>&ldquo;Untuk pendataan pemilih pemula ini, kami juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pendataan siswa SMA dan SMK yang masuk sebagai pemilih pemula, kami juga koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk pendataan siswa Madrasah Aliyah (MA),&rdquo; ujar Nana.</p> <p>Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar semua Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia bersinergi.&ldquo;Saya bisa sampaikan bahwa Data Dukcapil sangat luar biasa, karena hanya data Dukcapil yang akurat, bisa memback up dokumen penting lainnya, dengan acuan dasar dari data dukcapil,&rdquo; kata dia.</p>

Menghadapi pemilu dan pilkada 2024, Dispermadesdukcapil Jateng melakukan perekaman KTP Elektronik bagi pemula, dengan sistem jemput bola.

Jateng Sabet Dukcapil Prima Award Kategori Kolaboratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/gara-gara-dendam-pria-ini-tewas-dengan-12-tusukan_m_165837.jpeg" alt="Ilustrasi penusukan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penusukan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Satreskrim Polresta Bogor mulai mencocokkan terduga&nbsp;wajah pelaku pembunuhan siswi SMK Baranangsiang,&nbsp;Yubelia Noven Cahya Rejeki, 18, hasil penajaman bukti kamera pengawas (CCTV) dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).</p> <p>Noven&nbsp;merupakan korban penusukan oleh seorang pria remaja yang terekam dalam kamera pengawas milik warga di sekitar tangga Masjid Raya Perumahan, Jalan Riau, RT002/RW003, Kelurahan Baranangsiang, Kota Bogor, pada 8 Januari 2019.</p> <p>&rdquo;Penajaman CCTV sudah ada hasilnya. Sekarang dalam tahap pencocokan di dinas-dinas dukcapil,&rdquo;&nbsp;kata Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Penajaman rekaman kamera pengawas itu dilakukan Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis). Satreskrim Polresta Bogor Kota membuka kembali kasus penyelidikan kasus pembunuhan Noven&nbsp;setelah kasus tersebut berhenti lebih dari empat tahun. Sebelumnya, Polresta Bogor Kota juga sempat mendapat bantuan dari&nbsp;FBI untuk mengungkap kasus tersebut.</p> <p>Kasus pembunuhan tersebut kembali menjadi pembahasan di media sosial karena sebagian warganet&nbsp;meyakini pelaku seharusnya bisa terungkap dan ditangkap karena terdapat bukti berupa rekaman kamera pengawas.</p> <p>Rizka&nbsp;mengatakan, penyelidikan kasus pembunuhan terhadap Noven&nbsp;itu terus mengalami kemajuan dalam hal identifikasi bukti gambar kamera pengawas. Polisi menyatakan bukti rekaman kamera pengawas tersebut beresolusi rendah, sehingga perlu dilakukan penajaman oleh&nbsp;Pusinafis.</p> <p>​Dia menambahkan, wajah terduga&nbsp;pelaku secara deteksi elektronik lemah karena resolusi kamera pengawas tersebut rendah. Dengan penajaman gambar kamera pengawas, wajah pelaku mulai dapat disandingkan dengan beberapa wajah di data kependudukan untuk menemukan identitas pelaku.</p> <p>Polisi juga akan memanggil kembali saksi-saksi yang pernah berpapasan dengan pelaku sebelum kejadian penusukan.</p> <p>&rdquo;Saksi yang pernah berpapasan akan kami panggil kembali&nbsp;untuk dimintai keterangan kembali. Bisa saja menguatkan hasil penajaman CCTV, bisa jadi menyatakan bukan itu diduga pelaku yang dia lihat,&rdquo; ujar Rizka&nbsp;Fadhila.</p> <p>Dalam rekaman kamera pengawas maupun keterangan beberapa saksi yang sempat berpapasan dengan terduga pelaku, pelaku diduga sudah menunggu korban di ujung gang tempat kejadian perkara, tepatnya di tangga Masjid Raya Perumahan. Dalam rekaman tersebut, terduga pelaku merupakan seorang pria yang mengenakan baju lengan pendek biru dan celana panjang hitam. Pelaku diduga menikam dada sebelah kiri korban&nbsp;Noven dengan senjata tajam berupa badik. Penikaman itu terjadi pukul 15.55 WIB.</p> <p class="class-paragraph">Korban diketahui bernama Yubelia Noven Cahya Rejeki, seorang siswi kelas XII Jurusan Busana SMK Baranangsiang, kelahiran Bandung, 30 November 2000.</p>

Polresta Bogor mencocokkan terduga wajah pelaku pembunuhan siswi SMK Baranangsiang, Yubelia Noven Cahya Rejeki, hasil penajaman bukti CCTV

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dukcapil

Berita Terkini