<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/pengungsi-langkat-973259204.jpg" alt="JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)" width="100%">
<figcaption>JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan tim ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi masyarakat tetap berjalan. Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan pengerahan tim lapangan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi darurat bencana. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al-Azhar, menjelaskan tim lapangan dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi yang bergerak menuju kabupaten dan kota terdampak bencana. Ia menyebutkan, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bersama para direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil ditunjuk sebagai koordinator lapangan di masing-masing wilayah. Sementara itu, dirinya bersama Dirjen Dukcapil bertolak ke Sumut melalui Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk wilayah Sumatera Utara, Ditjen Dukcapil membagi personel ke dalam tiga tim yang ditempatkan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. &ldquo;Tim langsung memberikan layanan administrasi kependudukan berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya kepada masyarakat hingga petang atau malam hari, sekitar pukul 19.40 WIB,&rdquo; kata Nuh dalam keterangannya, Minggu (14/12). Selain pelayanan penerbitan dokumen, Ditjen Dukcapil juga memberikan dukungan pemulihan konektivitas di lapangan dengan menyalurkan bantuan perangkat Starlink, panel surya, serta power station kepada Dinas Dukcapil di tiga daerah tersebut.&nbsp; Bantuan ini ditujukan agar layanan Dukcapil tetap berjalan meskipun infrastruktur komunikasi terdampak bencana. Melalui kehadiran langsung tim di lapangan serta dukungan sarana pendukung tersebut, Ditjen Dukcapil berharap kebutuhan layanan administrasi kependudukan masyarakat dapat segera terpenuhi. "Serta mendukung percepatan pemulihan sosial maupun ekonomi warga di wilayah terdampak bencana," pungkasnya.

Dukcapil Kemendagri mengerahkan tim ke daerah bencana untuk percepat layanan dokumen kependudukan bagi masyarakat

Dukcapil Kemendagri Kerahkan Tim ke Daerah Terdampak Bencana, Percepat Layanan Dokumen Kependudukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/data-bocor.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik kembali dihebohkan dengan kabar dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM Card prabayar, kebocoran data ini diduga terjadi sejak 2017 lalu. Data yang diduga berisi 1,3 miliar pendaftar itu kini diduga diperjualbelikan di forum breached.to melalui seorang pengguna bernama Bjorka.  Kebocoran data itu mencakup nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama operator seluler, tanggal registrasi. Sementara untuk menebus data secara penuh, harganya sebesar USD 50.000 atau setara Rp 743 juta.  Merespons ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, berdasarkan pencermatan struktur, data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berbeda dengan yang terdapat pada https://breached.to.  "Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, Traffic, dan akses anomali yang mencurigakan," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (2/9).  Oleh karena itu, Zudan menegaskan data tersebut bukan berasal dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Meski demikian, Zudan memastikan pihaknya akan menelusuri terkait dugaan kebocoran data tersebut.  "Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar," tegas Zudan.  Hal serupa juga sebelumnya disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kominfo mengaku telah melakukan penelusuran internal, hasilnya tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar ataupun pascabayar.  "Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," tulis Kominfo, dalam keterangan resminya.

Dukcapil Kemendagri Bantah Kebocoran 1,3 Miliar Data SIM Card

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktp_m_.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyebut, progam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dengan konsep digitalisasi akan terpasang di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.  Zudan mengatakan, SIAK Terpusat merupakan terobosan untuk melaksanakan arahan Mendagri Tito Karnavian agar pelayanan adminduk bisa menjangkau warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan pelayanan lintas kabupaten/kota supaya lebih mudah dan cepat.  “SIAK terpusat, itu akan kita kerjakan terus. Tahun ini kita install di 514 semuanya. Ada 8 pada 2020, 50 pada 2021 sisanya pada 2022,” kata Zudan dalam keterangannya, Sabtu (12/2).  Zudan meminta jajarannya, khususnya di daerah untuk bisa melakukan jemput bola dalam mendata administrasi kependudukan warga. Hal ini dilakukan agar lebih akurat dan komprehensif.  “Kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan integrasi data itu, tiga pekerjaaan besar kita diluar pemberian identitas yang terus kita lakukan,” ucap Zudan.  Zudan berharap jajarannya menerapkan sistem Plan, Do, Check. Konsep dan regulasi, lanjut Zudan sudah disiapkan, tinggal meneruskan untuk implementasinya.  “Lakukan plan do check, konsepnya dikuasai, regulasinya dibaca dan dipahami, implementasikan, Provinsi semua lakukan supervisi bersama Pemerintah Pusat kemudian kita evaluasi dan diperbaiki terus menerus,” sambungnya.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri menggelar Rakornas dengan para kepala dinas di seluruh Indonesia di Nusa Dua, Bali pada 8-10 Februari 2022. Mendagri mengapresiasi Dukcapil yang membawakan tema 'SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman'.  "Saya merasa tertarik dengan temanya. Ini betul-betul tolong pahami. Saya ingat tentang bahasa ini, tentang dampak kemajuan teknologi informasi. Dunia berada dalam genggaman karena teknologi informasi," ucap Tito.  Ia menyampaikan, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelayanan yang sebelumnya manual kini menjadi digital.  "Saya melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh rekan-rekan Dukcapil yang tadinya manual, bertemu fisik, sekarang dengan adanya digitalisasi di bidang Kedukcapilan, pemerintahan berbasis elektronik, maka masyarakat lebih dimudahkan," ujar Tito menandaskan.

Kemendagri Pastikan Sistem SIAK Terpusat Akan Terpasang di 514 Daerah