<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/eks-rektor-unud-865855825.jpg" alt="Mantan Rektor Universitas Udayana tahun 2017-2021 Prof. Dr. dr Anak Agung Rakasudewi bersaksi untuk terdakwa mantan rektor Unud periode 2021-2023 Prof. Dr. I Nyoman Gede Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor Universitas Udayana tahun 2017-2021 Prof. Dr. dr Anak Agung Rakasudewi bersaksi untuk terdakwa mantan rektor Unud periode 2021-2023 Prof. Dr. I Nyoman Gede Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan Rektor Universitas Udayana tahun 2017-2021 Prof. Dr. dr Anak Agung Rakasudewi mengakui tidak mengetahui ada pungutan liar terhadap 401 mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri saat dirinya menjabat sebagai rektor. Saksi Rakasudewi yang dikonfirmasi hakim setelah mendengar isi percakapan yang dibacakan mengenai kejadian tersebut mengaku tidak tahu. (*)

Mantan Rektor Universitas Udayana tahun 2017-2021 Prof. Dr. dr Anak Agung Rakasudewi mengakui tidak mengetahui ada pungutan liar

Mantan Rektor Unud Akui Tak Ada Pungli kepada 401 Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/Screenshot_20230422_160554_Gallery-01-3603594504.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menemui Husein Ali Rafsanjani, seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang mengundurkan diri karena tidak mau mencabut laporan dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemkab tersebut. "Yang (soal ASN) Pangandaran, pertama orangnya akan saya temui hari ini. Saya ingin dengar, tapi media please jangan selalu satu arah. Saya sudah mendengarkan juga dari versi (Pemkab) Pangandaran-nya yang pertama," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/5). Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya juga telah mendengarkan penjelasan dari Pemkab Pangandaran terkait peristiwa tersebut. "Saya ingin dengar dari dua sisi dan saya juga sudah dengar dari versi (Pemerintah) Kabupaten Pangandarannya," tambahnya. Husein Ali Rafsanjani (27), seorang ASN guru muda di Kabupaten Pangandaran, memilih mengundurkan diri sebagai ASN pemkab setempat karena dia tidak mau mencabut laporan dugaan praktik pungli yang dialaminya di Pemkab Pangandaran. Melalui media sosial, Husein menceritakan kejadian itu bermula pada tahun 2020 saat dia, yang baru menerima surat tugas sebagai ASN di Pemkab Pangandaran, harus mengikuti latihan dasar di Kota Bandung. Husein mengatakan dia diharuskan membayar uang transportasi sebesar Rp 270 ribu untuk mengikuti pelatihan, padahal biaya kegiatan sudah dianggarkan. Kemudian, saat latihan dasar itu berjalan, para peserta juga kembali diminta membayar Rp 310 ribu yang tidak tahu peruntukannya untuk apa. Ridwan Kamil mengatakan pungutan uang transportasi yang dipersoalkan Husein itu telah diinformasikan ke peserta lain latihan dasar dan disepakati jumlahnya. "Ini sudah diinformasikan antara peserta. Berapa-berapanya, keluarlah angka itu kan. Angka itu kesepakatan bukan dari (Pemkab) Pangandarannya, tapi dari teman angkatannya. Keluar saja segitu," ujar Ridwan Kamil. (*) &nbsp;

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menemui Husein Ali Rafsanjani, seorang ASN Kabupaten Pangandaran yang mengundurkan diri

Ridwan Kami akan Temui ASN Pangandaran Mundur karena Laporkan pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-23-at-17.10.23.jpg" alt="Wawali Kota Surabaya Armuji menyelesaikan masalah dugaan pungli BLT dan permasalahan lain di RW 1 Bulak, Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wawali Kota Surabaya Armuji menyelesaikan masalah dugaan pungli BLT dan permasalahan lain di RW 1 Bulak, Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dugaan pungli bantuan langsung tunai (BLT) dan penjualan sarana prasarana (sarpras) bantuan Pemkot Surabaya di RW 1 Bulak sampai di telinga Wakil Wali (wawali) Kota Surabaya Armuji.  Merespons masalah itu, Armuji menggelar rapat mediasi di kantor Kelurahan Bulak, Kamis (23/2). Rapat tersebut dihadiri puluhan warga, ketua RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, jajaran kelurahan/kecamatan Bulak, serta anggota TNI-Polri.  Rapat berjalan intens sejak awal. Pro dan kontra tersaji. Pihak warga dengan pengurus RW saling memberikan keterangan. Sesekali adu argumen. Namun Armuji berupaya memetakan satu per satu dengan jeli permasalahan warga.  Soal pungli BLT, wawali mengatakan, tidak ada pemotongan. Akan tetapi BLT sedikitnya 60 warga ditahan. Baru bisa dikeluarkan setelah membayar iuran pembangunan gedung Balai RW 1 sebesar Rp 100 ribu.  Armuji lantas menyayangkan hal tersebut. Dia mengingatkan agar pengurus RW mana pun di Surabaya tidak boleh menahan BLT untuk warga kurang mampu. Terkhusus pengurus RW 1 Bulak, dia meminta aksi tersebut tidak diulangi lagi.  ”Lain kali jangan seperti itu. Yang namanya sumbangan itu sukarela. Jadi untuk masalah BLT itu kan jelas bagi warga tidak mampu, sehingga jangan lah kalau meminta kepada mereka. Saya minta jangan dilakukan sistem penahanan seperti itu lagi, wes stop, nggak boleh, jangan diulangi lagi,” tegas Armuji.  Kemudian soal penjualan sarpras bantuan pemkot berupa gerobak sampah, diketahui memang ada kesepakatan antara pengurus RW dengan RT untuk membayar sebesar Rp 300 ribu per gerobak. Nominal itu digunakan untuk biaya transportasi pengambilan gerobak sampah.  Armuji menjelaskan, gerobak sampah tidak diperjualbelikan. Pemkot memberikan secara gratis bagi RT/RW yang membutuhkan. Hanya saja, pemkot melalui DKRTH tidak mengantarkan ke lokasi. Warga harus mengambil sendiri.  ”Kalau angkutan itu ambil sendiri, warga silakan bermusyawarah bisa urunan soal biayanya untuk menyewa transportasi,” kata Armuji.  Namun begitu, Armuji mendadak memasang wajah geram. Itu setelah mendengarkan laporan warga bahwa ada salah satu gerobak sampah yang dijual ke tukang rombeng sebesar Rp 400 ribu. Oknum yang menjual merupakan salah satu staf RW.  ”Lho, kalau seperti itu tidak boleh,” ucap Armuji.  Sejumlah persoalan terus diuraikan oleh Cak Ji, sapaan karib Armuji. Termasuk pengurus RW yang wadul lantaran warga membuat aliansi. Cak Ji menyebut, warga bisa mendirikan aliansi asalkan objektif dan tidak tendensius.  Tidak hanya itu, warga juga wadul biaya makam yang tak sesuai kesepakatan. Semula Rp 300 ribu, tapi diminta Rp 600 ribu. Namun hal itu ditepis pengurus RW. Hanya miskomunikasi. Sedangkan isu penjualan tenis meja bantuan pemkot, tidak sempat terbahas.  Jelang bubar, Armuji menegaskan, masalah RW 1 Bulak klir. Dia berpesan agar pengurus RW 1 Bulak memperbaiki pola komunikasi dan pelayanan. Begitu pun warga, dia minta agar saling menghargai, guyub, dan rukun.  ”Sebagai RW, tolong yang namanya pelayanan administrasi itu dilayani sepenuh hati. Tolong juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah biaya, uang, itu hati-hati. Sekarang tidak usah ribut-ribu lagi. Dibangun komunikasinya, harus guyub rukun dan adem ayem,” pesan Armuji, politikus PDIP Surabaya itu.  Sementara itu, Deny salah satu perwakilan warga mengatakan, sangat senang dan terbantu dengan kehadiran wakil wali kota. Armuji dinilai warga telah mengawal mediasi dengan baik, meski tuntutan reshuffle ketua RW tidak terpenuhi.  ”Warga senang dan bersyukur karena banyak pihak yang membantu, termasuk Pak Wawali Armuji yang hadir mengawal ke lokasi,” ujar Deny.  ”Tuntutan warga selama ini sudah terpenuhi walaupun tidak 100 persen. Selama ketua RW mau berubah baik, akan kita dukung. Aliansi ini kita bentuk sebagai kontrol sosial supaya RW tidak semaunya sendiri. Tidak sewenang-wenang. Toh kita hanya menyuarakan pendapat,” tambah Deny.  Sedangkan Ketua RW 1 Bulak Anang Witono memastikan, penarikan uang untuk gerobak sampah digunakan untuk biaya transportasi. Untuk menyewa truk. Sebab, ada 10 gerobak yang diangkut.  ”Itu juga hasil rembuk bersama. Kita angkut sendiri dan butuh truk. Belum lagi sampai di balai RW 2 itu dirakit. Tenaga lagi,” jelas Anang.  Adapun masalah penahanan BLT, dia menjelaskan, total ada 66 orang yang saat itu terdaftar sebagai penerima. Lalu ada beberapa warga yang belum membayar iuran pembangunan gedung balai RW. Pihaknya lantas mengimbau untuk membayar.  ”Partisipasi ini wajib. Jadi kita tekankan, ayo jangan tidak sama sekali membayar. Kita tekankan itu ke yang wes kerja, yang wes dapat bantuan agar berpartisipasi. Toh ada yang mendapat bantuan sampai 9 kali. Kita pun juga tidak memaksa semua warga membayar, ada lansia itu kita free-kan,” papar Anang.  Ditanya soal upaya membangun kembali komunikasi dengan warga, Anang memastikan pelayanan kepada warga tetap jalan.  ”Saya masih merasa banyak tekanan, karena ini bukan masalah benda, tapi masalah hati. Kita terpukul. Saya off dulu, tapi bukan off pelayanan. Kita dan pengurus masih belum menerima, karena ada banyak banget (warga) yang menghujat,” imbuh Anang.

BLT Diduga Dipungli, Wakil Wali Kota Surabaya Mediasi Warga Bulak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PTSL-TERSANGKA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dua di antara tiga tersangka kasus dugaan korupsi melalui penyalahgunaan wewenang terkait pungutan liar (pungli) dalam program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, pada 2021 resmi ditahan.  Kemarin (7/4) tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menahan M. Rofiq dan M. Adenan. Seorang tersangka lainnya, Rachmad Arif, tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. ”Besok (hari ini) kami akan mengirim surat panggilan kedua untuk RA. Semoga tersangka bisa memenuhi panggilan tersebut,’’ kata Kasi Intel Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama.  Jika tersangka berusia 51 tahun tersebut tidak juga memenuhi panggilan pemeriksaan, pihak kejaksaan akan melakukan upaya paksa. Menjemput tersangka agar hadir di kejaksaan untuk dimintai keterangan.  Tiga tersangka dalam kasus PTSL tersebut merupakan perangkat desa. Jabatan mereka adalah kepala dusun (Kasun). Rofik merupakan Kasun Suko dan Adenan adalah Kasun Ketapang. Arif menjabat Kasun Sukolegok.  ”Peran para tersangka adalah ikut rapat dengan Rokhayani (Kades Suko yang menjadi tersangka) untuk menentukan besaran pungutan biaya kepada warga yang mengajukan permohonan PTSL,’’ lanjut Rakatama.  Selain itu, mereka bertiga diduga menerima sejumlah uang dan menyetorkannya kepada Rokhayani. Juga menikmati uang hasil setoran itu untuk keperluan pribadi. Besaran pungutan Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta per pemohon.  Setelah melakukan penahanan, para penyidik mungkin melakukan penyitaan. Terutama jika ada indikasi uang yang masih dapat diselamatkan. Juga dokumen terkait dengan tindakan para tersangka.  Pemeriksaan para tersangka dimulai pukul 10.00 di ruang tindak pidana khusus (pidsus). Puluhan pertanyaan diajukan kepada tersangka. Dalam pemeriksaan, penyidik juga memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk istirahat. Kemudian, mereka diperiksa kembali dan dilakukan penahanan pada sorenya.  Kedua tersangka ditahan dalam kurun waktu 20 hari ke depan. Mulai kemarin sampai 26 April mendatang di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim. Menyusul Rokhayani yang telah lebih dulu ditahan di sana.  ”Alasan penahanan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak melakukan tindak pidana lagi,’’ lanjut mantan Kasipidsus Kejari Tanjung Pinang itu.  Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, ancaman hukuman mereka juga telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penahanan.  Dalam program PTSL tahun lalu, Desa Suko mendapat kuota 1.300 warga. Dari jumlah tersebut, pihak panitia PTSL meminta sejumlah uang kepada pemohon untuk proses pengurusan dokumen seperti surat keterangan hibah, jual beli, dan surat keterangan waris dari pemerintah desa setempat.

Dua Tersangka Baru Kasus Pungli PTSL Ditahan Kejari Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2021-12-21-at-15.14.01.jpg" alt="Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Tinggi Banten. Pungli itu diduga dilakukan oknum ASN Bea Cukai terhadap perusahaan jasa kurir.  Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, sesuai amanat Presiden Jokowi untuk memberantas dugaan pemerasan dan pungutan liar di pelabuhan-pelabuhan dan hasil pertemuan MAKI dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 6 Januari terkait dugaan pemerasan atau pungli di Bandara Soekarno-Hatta, untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum setempat.  ”Pada 8 Januari, MAKI telah berkirim surat melalui sarana elektronik dan akun Whatsapp (WA) hotline Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten,” kata Boyamin Saiman seperti dilansir dari Antara, Minggu (23/1).  Adapun materi yang dilaporkan, lanjut Boyamin, adanya dugaan pemerasan atau pungli yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bea dan Cukai berdinas di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2020 hingga April 2021 atau tepatnya selama setahun.  Menurut dia, dugaan pemerasan/pungli tersebut dilakukan dengan modus melakukan penekanan kepada sebuah perusahaan jasa kurir (PT SQKSS). Dugaan Penekanan untuk tujuan pemerasan/pungli tersebut berupa ancaman tertulis maupun verbal/lisan.  Tertulis berupa surat peringatan tanpa alasan yang jelas dan verbal berupa ancaman penutupan usaha perusahaan tersebut, semua dilakukan oknum tersebut dengan harapan permintaan oknum pegawai bea cukai tersebut dipenuhi perusahaan. ”Oknum tersebut diduga minta uang setoran Rp 5.000 per kilogram barang kiriman dari luar negeri. Akan tetapi pihak perusahaan jasa kurir hanya mampu memberikan Rp 1.000 per kilogram. Oleh sebab itu, usahanya terus mengalami gangguan selama satu tahun, baik verbal maupun tertulis,” kata Boyamin.  Dia mengatakan, meskipun perusahaan telah melakukan pembayaran dugaan pemerasan atau pungli, menurut oknum tersebut jumlah yang dibayarkan di bawah harapan. Sehingga, akan ditutup usahanya meskipun berulang kali perusahaan telah menjelaskan kondisi keuangan sedang sulit karena terpengaruh kondisi Covid-19.  ”Oknum tersebut dengan inisial AB merupakan pejabat bea cukai setingkat eselon III dengan jabatan sejenis kepala bidang dan inisial VI merupakan pejabat setingkat eselon IV dengan jabatan sejenis kepala seksi di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang,” terang Boyamin.  Dia mengatakan, modus dugaan pemerasan atau pungli itu, terlapor menelpon dan meminta pertemuan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Untuk menghilangkan jejak terlapor pada saat pertemuan minta agar nomor handphone orang keuangan dan stafnya yang terlibat dalam penyerahan uang selama setahun diserahkan dan diganti nomor karena takut disadap.  ”Diduga melalui hubungan telepon, terlapor ke pengurus perusahaan, telah meminta pembayaran segera dilaksanakan penyerahan uang dan akhirnya terlaksana penyerahan uang dugaan nominal sekitar Rp 1,7 miliar,” papar Boyamin.  Dia mengatakan, dugaan korban pemerasan atau pungli terdapat beberapa perusahaan di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, yang terdapat bukti awal yang cukup baru satu perusahaan.  ”Korban-korban lain memilih diam karena mempertahankan kelangsungan usaha,” tutur Boyamin.  Menurut Boyamin, laporan aduan dugaan pemerasan atau pungli tersebut telah mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti oleh Kejati Banten. ”MAKI akan mengawal laporan ini dalam bentuk mengajukan gugatan praperadilan apabila mangkrak proses penanganannya,” ucap Boyamin

MAKI Laporkan Dugaan Pungli di Bandara Soeta ke Kejati Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220117_130419.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat menemukan dugaan pungli di lingkungan pendidikan. Pungli tersebut diduga melibatkan dua pimpinan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 22 Bandung.  Kepala Bidang Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat mengatakan, kedua pimpinan sekolah itu diduga merupakan kepala sekolah berinisial H dan wakil kepala sekolah bidang humas berinisial ER. Keduanya diduga memungut biaya kepada siswa pindahan.  ”Kita ke sekolah, melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan terbukti ada pungutan yang dilakukan ER atas sepengetahuan dan diketahui kepala sekolahnya berinisial H,” kata Yudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (17/1).  Menurut dia, dugaan pungli tersebut berawal dari pengaduan orang tua murid yang ingin memindahkan anaknya dari luar kota untuk bersekolah di Kota Bandung. Berangkat dari pengaduan tersebut, Tim Saber Pungli langsung melakukan penelusuran ke sekolah yang diadukan tersebut.  Dari pemeriksaan awal, kata Yudi, ditemukan uang sebesar Rp 30 juta yang diduga dari pungli. Dia menduga aksi pungli sekolah itu bukan hanya menimpa satu siswa saja.  Menurut Yudi, kedua oknum pimpinan sekolah tersebut diduga bekerja sama untuk melakukan aksi pungli kepada siswa atau orang tuanya. ”Apa pun alasannya kami tidak terima, mau untuk sekolah, masjid, kita tak terima, jadi bukan untuk pembenaran,” ucap Yudi.  Dari sejumlah pemeriksaan dan barang bukti yang didapat, Yudi menambahkan, Saber Pungli Jabar segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut. ”Tak ada satu pasal pun yang mengharuskan bayar administrasi, tidak ada. Jika ada terjadi (pungli) yang bersangkutan akan dilakukan sanksi sesuai dengan amanat dari Pergub (Peraturan Gubernur),” tutur Yudi.

Saber Pungli Temukan Dugaan Pungli Pimpinan SMAN 22 Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20201204-WA0028.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menyelidiki kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang mencapai Rp 804 juta lebih. Pungli tersebut diduga dilakukan dari bantuan pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago seperti dilansir dari Antara mengatakan, kasus dugaan pungli itu berada di tujuh kecamatan di Kabupaten Bandung. Modusnya setiap UMKM penerima bantuan itu diminta jatah 20 hingga 50 persen dari bantuan yang diterima.  ”Penerima bantuan Rp 2,4 juta setiap bulan itu diminta antara 20–50 persen, dengan alasan untuk disetorkan ke petugas-petugas yang menyatakan bahwa adanya setoran terhadap mereka sekitar Rp 600 ribu sampai Rp 1,2 juta,” kata Erdi di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (15/2).  Menurut Erdi, tujuh kecamatan itu, yakni Kecamatan Cicalengka, Nagreg, Rancabali, Banjaran, Cikancung, Soreang, dan Cimaung. Kasus itu terendus setelah Satgas Saber Pungli Jawa Barat menemukan dugaan pungli tersebut.  ”Setelah dicek kemudian ditemukan oleh Satgas Saber Pungli Jabar, dana yang sudah terkumpul itu kurang lebih Rp 804.900.000,” terang Erdi.  Rinciannya, kata dia, ada sebanyak Rp 562.000.000 yang disetorkan ke sebuah koperasi dan ada sebanyak Rp 242.000.000 yang digunakan untuk operasional dan lain-lain oleh oknum yang berinisial YG.  ”YG perannya sebagai korlap di Jawa Barat. Itu hasil yang didapat Satgas Saber Pungli Jawa Barat,” tutur Erdi.  Erdi menyebut, sejauh ini, polisi belum menetapkan tersangka dari dugaan kasus pungli tersebut. Namun, sudah ada tujuh orang yang berstatus saksi dalam kasus itu.  ”Ini masih saksi, masih dilakukan penyelidikan, masih didalami Ditreskrimsus, khususnya di Unit Tindak Pidana Korupsi,” ujar Erdi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NKqt4klq7e0

Polda Jabar Selidiki Dugaan Pungli Bantuan UMKM Total Rp 804 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-pungli-pengangkatan-guru-di-batam-segera-masuk-tahap-penyidikan_m_.jpg" alt="Guru honorer saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam." width="100%">
<figcaption>Guru honorer saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Tim Saber Pungli Polresta Barelang menindaklanjiti laporan dugaan pungutan liar saat pengangangkatan guru honorer menjadi PNS di Batam. Saat ini, polisi sudah memeriksa sejumlah guru. Ketua Tim Saber Pungli Polresta Barelang AKBP Mudji Supriyadi menjelaskan, ada 20 guru yang sudah diambil keterangannya oleh penyidik. "Saat ini kami tengah lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kami akan tingkatkan ke dalam proses penyidikan,"&nbsp;terang Mudji saat ditemui di Kecamatan Sungai Beduk, Batam, Rabu (20/3). Mudji melanjutkan, proses pemeriksaan akan terus dilanjutkan karena kasus ini melibatkan banyak guru. Keterangan mereka diperlukan untuk proses selanjutnya. Ia meminta pihak pelapor untuk bersabar. Sebab polisi memang butuh waktu untuk memastikan apakah laporan tersebut benar pungli atau tidak. "Lagi didalami, tunggu saja," tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, 92 guru honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menuntut hak mereka yang belum selesai. Mereka yang telah dinyatakan lulus dengan keterangan Berkas Tidak Lengkap (BTL), tetap mengharapkan keadilan. Mereka meyakini ada permainan terkait honorer tes CPNS formasi K2 pada 2013 yang menerima NIP.

Kasus Pungli Pengangkatan Guru di Batam Segera Masuk Tahap Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disdik-kotim-hanya-anggarkan-6-bulan-gaji-guru-kontrak-di-2019_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) baru mengalokasikan enam bulan anggaran untuk gaji guru honorer. Mereka berdalih kekuarangan anggaran. Sebelumnya, Disdik Kotim terlibat kasus dugaan pungli kenaikan jabatan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) baru mengalokasikan enam bulan anggaran untuk gaji guru honorer. Mereka berdalih kekuarangan anggaran. Sebelumnya, Disdik Kotim terlibat kasus dugaan pungli kenaikan jabatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Guru berstatus tenaga kontrak yang digaji dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terancam tidak menerima gaji pada 2019 nanti. Pasalnya, dalam rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, gaji itu hanya diakomodasi selama enam bulan dengan alasan tak ada anggaran. "Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kotim yang kami terima saat pembahasan APBD 2019, mereka hanya mampu menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji selama enam bulan pada 2019 nanti. Selebihnya belum diketahui kejelasannya," kata Ketua Komisi III Rimbun dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), Jumat (9/11). Pagu anggaran yang diterima Disdik pada 2019 sebesar Rp 305 miliar. Dari anggaran itu, belanja tidak langsung sudah di angka Rp 230 miliar, dikurangi lagi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp 34 miliar. Sisa sebesar Rp 20 miliar itulah yang dibagi untuk gaji guru kontrak dan kegiatan di bidang pendidikan. Idealnya, anggaran yang diperlukan sebesar Rp 25 miliar. "Saya minta Pemkab agar segera mencari dana Rp 5 miliar itu untuk menutup kekurangan anggaran di Disdik agar guru kontrak pada 2019 nanti bisa tetap menerima gaji. Peluangnya di rapat kompilasi. Semoga masih ada anggaran yang bisa digeser untuk keperluan itu," katanya. Rimbun menuturkan, permasalahan tersebut tidak bisa dianggap remeh, karena hal itu menyangkut nasib guru kontrak. Dia mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menutup kekurangan anggaran pada pos pendidikan tersebut sebelum pembahasan APBD 2019 dilanjutkan pada sesi rapat kompilasi atau gabungan. "Kami berharap nasib ribuan guru kontrak Kotim diselamatkan. Jangan menjadi korban kebijakan pemerintah yang kurang jelas," tegasnya. Rimbun menuturkan, melihat pagu anggaran Disdik, sudah jelas berada <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/16/10/2018/dprd-kotim-akui-sudah-lama-dengar-praktik-pungli-di-dinas-pendidikan" target="_blank">di bawah amanat pemerintah pusat</a>. Seharusnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD Kotim untuk membiayai sektor tersebut. Terpisah, Sekretaris <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/tenaga-pendidik-ingin-naik-pangkat-setor-rp-3-juta-hingga-rp-6-juta" target="_blank">Dinas Pendidikan Kotim</a> Fahrujiansyah mengatakan, anggaran Disdik berdasarkan pagu indikatif yang diberikan TAPD. Menggeser anggaran pagu itu tak mungkin lagi dilakukan. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotim Nurilla Agustina mengatakan, adanya dana transfer sebesar Rp 300 miliar lebih, berada di luar asumsi pendapatan dalam KUA PPAS yang hanya Rp 1,45 triliun. Dana itu sejatinya bisa digeser untuk menutupi sektor yang masih kurang. Namun, telah habis untuk beberapa program pembangunan tahun depan. "Saya tidak berani menjanjikan maupun memastikan, karena masih melakukan perhitungan, apakah ada pagu bebas yang bisa digunakan? Apakah dana transfer dari DAK, DAU, DD, DBH, dan lainnya tersebut tersisa? Setahu saya telah habis untuk pembiayaan program," ujarnya. Salah satu pemicu habisnya APBD 2019 disinyalir karena tersedot untuk pembiayaan program pembangunan tahun jamak yang menghabiskan biaya sebesar Rp 200 miliar. Anggaran itu wajib dialokasikan selama tiga tahun ke depan. Dari sisi kebutuhan anggaran sangat besar, namun dari sisi pendapatan dan dana alokasi dari pemerintah pusat, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan dokumen KUA PPAS, beberapa yang telah ditetapkan, RAPBD 2019 Kotim disepakati sebesar Rp 1,5 triliun. Dana masih bisa naik. Sebab, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAU), dan dana desa (DD) belum sepenuhnya terakumulasi.

Disdik Kotim Hanya Anggarkan 6 Bulan Gaji Guru Kontrak di 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-kotim-akui-sudah-lama-dengar-praktik-pungli-di-dinas-pendidikan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dugaan pungli terjadi di Disdik Kotim. Untuk kenaikan pangkat, tenaga pendidik diminta menyetor sejumlah uang antara Rp 3 juta hingga Rp 6 juta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dugaan pungli terjadi di Disdik Kotim. Untuk kenaikan pangkat, tenaga pendidik diminta menyetor sejumlah uang antara Rp 3 juta hingga Rp 6 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kenaikan pangkat guru di&nbsp;Kotawaringin Timur (Kotim)&nbsp;disebut-sebut sudah lama terjadi. Praktik haram itu seolah menjadi tradisi dan terus dilanggengkan. Pasalnya, para pelakunya, yakni pemberi maupun penerima setoran uang, sama-sama saling diuntungkan. "Informasi itu memang sudah sejak lama. Tapi untuk besarannya yang katanya Rp 5 sampai Rp 6 juta, saya baru tahu. Itu terjadi kemungkinan karena adanya hal-hal yang menjadi kesepakatan antara oknum guru dan oknum broker itu," kata Sarjono, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim,&nbsp;dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), Selasa (16/10). Meski demikian, Sarjono yakin tidak semua guru menyetor uang dalam jumlah besar untuk kepengurusan kenaikan pangkat. Kemungkinan besar pungutan dengan nominal yang ditentukan itu terjadi pada oknum guru yang hanya ingin menerima beres. "Kalau informasinya, dalam kenaikan pangkat itu, ada bahan dan syarat yang harus dipenuhi, seperti makalah. Bisa saja nominal itu tadi digunakan sepaket untuk menyiapkan makalah tersebut," kata dia. Sarjono menegaskan, pihaknya tak ingin mencampuri urusan itu terlalu jauh. Apalagi jika sudah ditangani aparat penegak hukum. "Kami serahkan prosesnya kepada hukum kalau memang sudah ditangani Kejari. Apakah nanti dalam proses itu ada unsur pidana atau tidak, itu urusan penyidik," kata politikus Partai Golkar tersebut. Sebelumnya, praktik itu terendus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim. Disinyalir ada uang haram alias ilegal yang harus disetorkan pada oknum tertentu agar tenaga pendidik naik pangkat. Kejari membidik sejumlah pihak yang dianggap bersinggungan dengan urusan tersebut. Sumber Radar Sampit (Jawa Pos Group) di internal Kejari Kotim mengungkap, sejumlah pejabat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/tenaga-pendidik-ingin-naik-pangkat-setor-rp-3-juta-hingga-rp-6-juta" target="_blank">Dinas Pendidikan Kotim mulai diperiksa penyidik</a>. Status kasus itu masih dalam penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli). "Ada beberapa orang yang sudah dipanggil," kata sumber tersebut, Kamis (11/10) lalu. Informasinya, ada sekitar 415 guru yang tersebar di sejumlah sekolah. Sebagian harus mengeluarkan uang untuk mengurus kenaikan pangkat. Nilai uang yang dipungut setiap guru kabarnya mencapai Rp 6 juta. Masalah ini mencuat setelah ada sejumlah guru yang mengeluh lantaran sudah menyetor, namun SK mereka belum juga turun. Sekretaris Daerah Kotim Halikinnor menyerahkan sepenuhnya kasus calo kenaikan pangkat itu kepada Kejari Kotim. Jika terbukti menyalahi aturan, Pemkab akan memberi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (ang/ign)

DPRD Kotim Akui Sudah Lama Dengar Praktik Pungli di Dinas Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan pungli

Berita Terkini