<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/169-PIP-SD-Cianjur-2776906991.jpg" alt="Bupati Cianjur Herman Suherman / sumber: Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Bupati Cianjur Herman Suherman / sumber: Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan penyelewengan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terjadi di SDN Kencanasari Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur. Dugaan tersebut muncul ketika orangtua siswa hendak melakukan pencairan dana PIP di bank dan menemukan bahwa seorang oknum telah mencairkan dana tersebut. Wali murid juga mengungkapkan adanya pemotongan dana setelah menerima PIP oleh oknum dari pihak sekolah. Dikutip dari Radar Cianjur pada Sabtu (2/12), sebelumnya Kepala Sekolah SDN Kencanasari, Yeti Sunaryati, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya dugaan penyelewengan dana PIP. Ia mencatat bahwa jika terjadi, mungkin kepala sekolah sebelumnya yang mengetahuinya. Yeti menegaskan bahwa pihak sekolah selalu mengikuti prosedur yang berlaku untuk program PIP. Menurutnya, setiap siswa dijadwalkan menerima Rp450 ribu untuk tahun pengajuan 2023. Ia membantah adanya pemotongan dana untuk sekolah setelah wali murid menerima bantuan tersebut. Yeti menjelaskan bahwa pihak sekolah mengikuti prosedur dengan baik dan bahwa setiap wali murid mengambil buku PIP masing-masing. Meskipun beberapa di antaranya dikumpulkan di sekolah karena dampak gempa dan inisiatif masyarakat yang khawatir kehilangan dana. Anggota Komisi D DPRD Cianjur, Jumati menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana dan praktik pungutan liar (pungli) dalam program PIP adalah tindakan yang merusak citra lembaga pendidikan. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat diterima. Jumati menyatakan bahwa Komisi D akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur terkait informasi tersebut. Setelah itu, mereka akan melakukan pengecekan langsung ke SDN Kencanasari. Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyatakan bahwa ia baru mengetahui adanya dugaan penyelewengan dana dan pemotongan dana PIP di lingkup pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Herman menyampaikan kekecewaannya terhadap situasi ini, menyatakan bahwa tujuan pendidikan tidak seharusnya melibatkan pemotongan dana. Ia menekankan bahwa masalah ini harus segera diatasi dengan tuntas.

Dugaan penyelewengan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) terjadi di SDN Kencanasari Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur.

Dugaan Penyelewengan Dana PIP Terjadi di SDN Kencanasari Cianjur, Rusak Citra Lembaga Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mantan-Presiden-ACT-Ahyudin-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Bareskrim Polri memeriksa Ahyudin terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat dan temuan dugaan aliran dana ke kelompo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin menyatakan siap ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana ACT. Hal itu ia ucapkan usai menjalani pemeriksaan ketiga di Bareskrim Polri.  "Oh iya apapun dong, apapun. Jika waktu-waktu ke depan begitu, ya saya harus berkorban dan atau dikorbankan," kata Ahyudin, Selasa (12/7).  Ahyudin mengatakan, hal itu ia lakukan  untuk ACT. Dia berharap ACT tetap bisa beroperasi menyalurkan dana umat. "Asal ACT sebagai sebuah lembaga kemanusiaan milik bangsa ini tetap eksis memberikan manfaat kepada masyarakat luas, saya terima dengan sebaik-baiknya," jelasnya.  Sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Dalam laporan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan jika pendiri ACT, Ahyudin mendapat gaji sampai dengan rp 250 juta per bulan. Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.  Sedangkan untuk jabatan di bawah Ahyudin juga mendapat gaji yang fasilitas yang tak kalah mewah. Para petinggi ACT juga disebut-sebut mendulang cuan dari anak perusahaan ACT. Uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah, pembelian perabot rumah.  Selain itu, Ahyudin bersama istri dan anaknya juga disebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.  Dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Misalnya, dugaan penggelapan lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Selain itu ada pula laporan penyelewengan duit kompensasi dari Boeing atas jatuhnya Lion Air JT-610 untuk pembangunan sekolah, namun sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin mengundurkan diri usai diminta oleh para pimpinan. (*)

Tiga Kali Diperiksa Polisi, Mantan Presiden ACT Siap Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Yandri-Susanto-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan penyelewengan dana yang dikelola lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Yandri, jika tidak dijatuhkan sanksi, presden tersebut dapat menghilangkan kepercayaan publim kepada lembaga sosial.  "Saya khawatir trust atau kepercayaan masyarakat yang punya kepedulian sosial dapat menjadi lemah ataupun hilang, karena kalau uang mereka disalahgunakan berarti tidak sampai pada tujuan. Nah, jangan sampai tafsir masyarakat seperti itu," kata Yandri kepada wartawan, Selasa (5/7).  Yandri mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit dengan tujuan tertentu. Sebab dana yang dikelola ACT tidak sedikit, berasal dari masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi. Kementerian Sosial juga harus dilibatkan, karena itu memang ranah lembaga tersebut.  Kementerian Sosial, lanjut Yandri, harus turun tangan mengatasi permasalahan itu. Lembaga yang dipimpin oleh Tri Rismaharani alias Risma itu diminta membuat aturan yang jelas mengenai penggalangan dana sosial, meliputi kewajiban dan hak-hak yayasan tersebut.  Selain itu, Kementerian Sosial juga harus membuat aturan yang rinci menyangkut masalah sanksi, terhadap yayasan maupun individu yang menyelewengkan dana sosial.  "Dengan begitu, keterlibatan atau kepedulian maayarakat bisa terjaga dengan baik, jangan gara-gara oknum beberapa yayasan atau oknum beberapa individu, membuat jiwa gotong royong atau jiwa sosial publik menjadi terganggu atau bisa juga hilang," tegas Yandri.  Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kehebohan soal fasilitas mewah dan gaji tinggi yang diterima pimpinan ACT, hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana. Kabar heboh soal fasilitas mewah dan gaji tinggi pimpinan ACT kali pertama dimuat oleh sebuah majalah nasional.  ’’Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat mungkin masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan,” ujar Ibnu di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7) kemarin.  Ibnu memastikan, ACT berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selama ini, kiprahnya pun sudah banyak terlihat. ’’Aksi Cepat Tanggap menjadi penyalur bantuan kebaikan dermawan, sebagai lembaga kemanusiaan yang dipercayai masyarakat melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga emergensi. Ini perlu kami sampaikan di awal,” ungkap Ibnu. (*)  &nbsp;

Anggota DPR Ingatkan Skandal ACT Bisa Lunturkan Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Hajar-kanan-istimewa.jpg" alt="Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar memberikan keterangan kepada media di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). Foto: Humas ACT for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar memberikan keterangan kepada media di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). Foto: Humas ACT for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar membantah adanya kudeta atas lengsernya pendiri ACT, Ahyudin pada 11 Januari 2022 lalu. Dia memastikan proses mundurnya Ahyudin berjalan secara baik-baik.  Ibnu mengatakan, pada 11 Januari 2022, seluruh pimpinan lembaga di tingkat pusat dan daerah hadir di Jakarta. Seluruhnya berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Sehingga seluruhnya memberikan nasihat kepada Ahyudin untuk mengundurkan diri setelah 17 tahun memimpin. "Dengan lapang dada, Ahyudin mengundurkan diri," kata Ibnu di Kantor ACT di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7).  Dalam pertemuan tersebut, juga diikuti oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Ibnu pun membantah adanya intimidasi atau kekerasan kepada Ahyudin. "Ada kata-kata kasar menunjuk-nunjuk, kami sampaikan tidak seperti itu," jelasnya.  Usai Ahyudin mengundurkan diri, ACT mengaku masih mempertahankan hubungan baik dengan pendirinya tersebut. Bahkan pada rapat pembina yang digelar pada 20 Januari 2022, Ahyudin pun diundang, namun tidak hadir. "Beliau sampaikan lewat WA, beliau sedang di luar kota. Beliau memberikan kuasa ke kita semua untuk melanjutkan. Beliau berkenan diatur waktunya untuk tanda tangan basah," pungkas Ibnu.  Sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Dalam laporan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan jika pendiri ACT, Ahyudin mendapat gaji sampai dengan rp 250 juta per bulan. Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda C-RV.  Sedangkan untuk jabatan di bawah Ahyudin juga mendapat gaji yang fasilitas yang tak kalah mewah. Para petinggi ACT juga disebut-sebut mendulang cuan dari anak perusahaan ACT. Uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah, pembelian perabot rumah.  Selain itu, Ahyudin bersama istri dan anaknya juga disebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.  Dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Misalnya, dugaan penggelapan lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Selain itu ada pula laporan penyelewengan duit kompensasi dari Boeing atas jatuhnya Lion Air JT-610 untuk pembangunan sekolah, namun sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin mengundurkan diri usai diminta oleh para pimpinan. (*)

Ahyudin Lengser, Bos Baru ACT Bantah Lakukan Kudeta

dugaan penyelewengan dana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan penyelewengan dana

Berita Terkini

Dugaan Penyelewengan Dana PIP Terjadi di SDN Kencanasari Cianjur, Rusak Citra Lembaga Pendidikan

Tiga Kali Diperiksa Polisi, Mantan Presiden ACT Siap Jadi Tersangka

Anggota DPR Ingatkan Skandal ACT Bisa Lunturkan Kepercayaan Publik

Ahyudin Lengser, Bos Baru ACT Bantah Lakukan Kudeta

Download Aplikasi JawaPos.com