<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/senyum-bos-first-travel-korban-awas-penghuni-neraka-mau-lewat_m_189826.jpeg" alt="Direktur Utama First Travel Andika Surachman, saat akan memasuki ruang sidang PN. Depok, Jabar, Senin (19/2)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama First Travel Andika Surachman, saat akan memasuki ruang sidang PN. Depok, Jabar, Senin (19/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur&nbsp;First Travel&nbsp;Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah (Kiki) Hasibuan menjalani sidang perdananya hari ini di Pengadilan Depok, Jawa Barat, Senin (19/2). Tampak santai di wajah mereka ketika berjalan memasuki ruang sidang. JawaPos.com sempat bertanya mengenai kondisi maupun kesehatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/99063/first-travel" target="_blank">Andika</a>, <a href="https://www.jawapos.com/tag/99063/first-travel" target="_blank">Anniesa</a>, dan Kiki, namun ketiganya bungkam dan hanya melontarkan senyum. Ketika ditanya apakah Anniesa rindu dengan anaknya, dia sempat menengok dan terus berjalan dengan pengawalan ketat petugas PN Depok. Sementara itu, sejak keluar dari sel tahanan sementara di PN Depok, para korban terus menumpahkan kekesalannya kepada Andika dan keluarganya itu. "Awas, penghuni neraka jahanam mau lewat," geram salah seorang korban yang menunggu jalannya persidangan. Saking geramnya dan tak tahu harus berkata apa lagi, hanya sorakan yang bisa ditumpahkan mereka. "Wooo," teriak para korban yang datang sejak pukul 08.00 WIB. Namun, ada pula yang meledek Kiki dan Anniesa. "Kiki yang sabar ya. Anniesa nggak malu pakai kerudung tapi begitu," ucap salah seorang korban lagi. Sementara itu, situasi saat Andika dan keluarganya masuk ke ruang sidang sulit dikendalikan. Petugas pun kewalahan menangani para korban yang geram melihat wajah mereka. Sidang pun digelar pukul 10.10 WIB.

Senyum Bos First Travel, Korban: Awas Penghuni Neraka Mau Lewat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-masih-berharap-uangnya-dikembalikan_m_189816.jpeg" alt="Sejumlah korban perkara dugaan penipuan First Travel memadati ruang sidang PN. Depok, Jabar Senin (19/2)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah korban perkara dugaan penipuan First Travel memadati ruang sidang PN. Depok, Jabar Senin (19/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara dugaan penipuan umrah First Travel digelar di Pengadilan Negeri Depok hari ini, Senin (19/2). Rencananya, akan dibacakan dakwaan terhadap Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur&nbsp;First Travel&nbsp;Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan. Sejumlah korban dari agen travel umrah telah berdatangan sejak pulul 08.00 WIB. Mereka ingin menyaksikan langsung jalannya sidang perdana keluarga penipu itu. "Kita mau ikuti sidang," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/99063/first-travel" target="_blank">Asro Kamal Rokan</a>, warga Srengseng, Jakarta Barat, Senin (19/2). Dia mengaku menjadi korban dengan total kerugian Rp 187 juta. Semula, dia mendaftarkan diri beserta 12 orang keluarganya untuk pergi umrah menggunakan jasa First Travel pada akhir 2016 silam. Namun, hingga akhir tahun, tidak ada kejelasan kapan dia dan keluarga akan diberangkatkan. Mencium adanya kejanggalan, Asro pun meminta agar uangnya dikembalikan. "Kita ajukan refund, kita ambil paspor, sejak itu tidak ada kejelasan," sebutnya. Asro berharap dengan digelarnya sidang, uang miliknya segera dikembalikan. "Saya ingin minta dikembalikan uang saya. Uang sebesar itu penting sekali. Mungkin bagi mereka tidak ada artinya," tutur dia. Tentu, hukuman setimpal pun dia harapkan bisa diberikan kepada Andika, Annisa, dan Kiki. Terlebih, selain dugaan penipuan, mereka juga terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Jemaah setengah mati kumpulkan uang. Mereka gunakan uang untuk kepentingan mereka. Dimana hati nurani mereka? Kita ingin hukum ditegakkan," pungkas Asro. Tak hanya Asro, semua calon jemaah yang menjadi korban <a href="https://www.jawapos.com/tag/99063/first-travel" target="_blank">First Travel</a> juga menyerukan hal yang sama. Bahkan mereka membawa spanduk untuk menyuarakan dan agar dilihat Andika dan keluarganya itu.&nbsp;

Korban Masih Berharap Uangnya Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polri-pengambilan-paspor-korban-first-travel-tak-dipungut-biaya_m_153610.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buntut dari pengusutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah First Travel, polisi sempat menyita belasan ribu paspor jamaah. Sebanyak 14 ribu paspor jamaah yang batal berangkat diamankan petugas Bareskrim Polri. Saat ini para pemilik paspor disarankan untuk mengambilnya ke posko Crisis Center yang ada di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Kanit V Subdit V Jatanwil Dit Tipidum Bareskrim Polri AKBP M Rivai Arvan menjelaskan, jika dalam proses pengembalian paspor itu, masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis.&nbsp; "Jadi kepada para jamaah First Travel, tidak ada biaya&nbsp;&nbsp;apapun dalam pengambilan paspor di Bareskrim atau free," terangnya ketika dikonfirmasi, Senin (28/8). Hal ini disampaikan agar para jamaah jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Pengembalian paspor sendiri hanya mengurus sejumlah administrasi yang dibutuhkan.&nbsp; "Ambil sendiri saja bisa. Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini," tandasnya. Dia menuturkan, pengambilan paspor ini sudah dapat diambil di Gedung Crisis Center Bareskrim Polri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat. Setidaknya, ada 14 ribu lebih paspor yang akan dikembalikan ke masyarakat.&nbsp; Adapun, sejumlah persyaratan yang harus dibawa oleh jamaah, adalah fotokopi kartu tanda penduduk, nomor handphone, serta permohonan pengambilan paspor. &nbsp;

Polri: Pengambilan Paspor Korban First Travel Tak Dipungut Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/terungkap-uang-jamaah-first-travel-digunakan-untuk-foya-foya_m_153036.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus mengusut tuntas biro perjalanan umrah First Travel yang melakukan &lrm;penipuan sekira 55 ribu jamaah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Badarudin mengatakan, pihaknya sudah menelusuri aliran dana perusahaan yang dijalankan oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan tersebut. Dari penelurusan yang dilakukan pihaknya, hasilnya pun mengagetkan lantaran pasangan suami istri tersebut ternyata membeli sebuah restoran di Inggris. "Ada dibelikan restoran juga," ujar Kiagus saat temui kantor PPATK, Jakarta, Kamis (24/8). Selain itu imbuhnya, berbagai transaksi juga mengalir ke luar negeri misalnya di Amerika dan Inggris yang dalam bentuknya kartu kredit. "Misalkan jalan ke Amerika dan London pakai kartu kredit&lrm; untuk jalan-jalan," katanya. Selain itu, uang jamaah tersebut juga dibelikan mobil, perjalanan liburan dan juga barang-barang lainnya. Dan sisanya untuk memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci. "Dibelikan macam-macam ada tanah, mobil, rumah dan barang-barang seperti sepatu dan tas," pungkasnya.

Terungkap, Uang Jamaah First Travel Digunakan untuk Foya-foya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polisi-segera-kembalikan-paspor-korban-first-travel_m_152540.jpeg" alt="Polisi menggeledah kantor First Travel beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Polisi menggeledah kantor First Travel beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain menyita sejumlah aset milik First Travel, penyidik Bareskrim Polri juga telah mengamankan ribuan paspor milik korban yang tak jadi berangkat karena tertipu oleh pelaku. Total ada 14.636 paspor yang kini ada di tangan penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menerangkan, paspor yang sempat disita itu bakal segera dikembalikan oleh penyidik kepada korban. "Paspor yang berhasil kami sita ada lebih dari 14 ribu paspor. Kemungkinan besar akan mulai kami kembalikan ke para pemiliknya," terangnya&nbsp;di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/8). Selain itu, ada juga belasan paspor disita sebagai barang bukti. "Yang disita jumlahnya ada 11 paspor," sambungnya. Paspor itu nantinya kata dia akan diserahkan kepada korban yang merasa paspornya tertahan di First Travel. "Nantinya akan kami komunikasikan lagi," tambahnya. Diketahui Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka di kasus itu. Mereka adalah Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan selaku pasangan suami istri. Kemudian ada Kiki Hasibuan selaku adik dari Anniesa. Ketiganya masing-masing menjabat sebagai direktur utama dan komisaris di First Travel.&nbsp;

Polisi Segera Kembalikan Paspor Korban First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-banyak-travel-umrah-murah-ini-yang-harus-dilakukan-pemerintah_m_152493.jpeg" alt="Polisi tengah menggeledah kantor First Travel beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Polisi tengah menggeledah kantor First Travel beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) perlu terus memberikan edukasi terhad&lrm;ap masyarakat, agar tidak memilih biro perjalanan umrah yang murah dan banyak promo. Hal ini sebagai tindak lanjut agar mereka tidak tertipu lagi dengan perusahaan biro perjalan haji dan umrah murah seperti First Travel. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap pemberian edukasi ke masyarakat. Pasalnya masyarakat mudah menjadi korban apabila ada promo umrah. "Karena masyarakat sensitif harga juga, apabila ada yang murah langsung diambil. Ini harus ada intervensi dari pemerintah&lrm; jangan sampai terjebak promosi," ujar Tulus kepada JawaPos.com, Selasa (22/8). Terkait kasus First Travel sendiri, Tulus menambahkan, pihak kepolisian perlu mencari aliran dana ribuan jamaah dilarikan ke mana oleh First Travel. Sehingga masyarakat bisa mengambil refund tersebut. "Mencari tahu ke mana saja aliran dana. Dicari sampai maksimal," katanya. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan adik Anniesa Hasibuan, Kiki Hasibuan, sebagai salah satu tersangka kasus First Travel. Kiki diduga mengetahui cara kerja First Travel. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak, mengatakan, Kiki berperan sebagai Komisaris Keuangan di First Travel.&nbsp; Dengan posisi tersebut, disinyalir Kiki mengetahui cara kerja dan aliran dana dalam mengoperasikan First Travel sebagai biro perjalanan. Kiki pun diduga mengetahui perbuatan yang dilakukan Direktur Utama First Travel, Andika Surachman, dan juga Anniesa Hasibuan.&nbsp; Sejauh ini, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Dua tersangka awal, yakni Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang telah diamankan polisi Rabu (9/8) silam. Setelah melakukan pengembangan, polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap adik Anniesa, yakni Kiki dan ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah First Travel.&nbsp; &nbsp;

Soal Banyak Travel Umrah Murah, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menag-lukman-hakim-dorong-kasus-first-travel-ke-pengadilan_m_152477.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi saat ini tengah mengusut kasus dugaan penipuan yang dilakukan bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan.&nbsp; Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mendukung penuh langkah tersebut. Lukman meminta agar dua bos tersebut tidak boleh lepas tangan terhadap nasib para jamaahnya. &ldquo;Pemilik FT harus bertanggungjawab dan tak boleh lepas tangan atau melemparkan tanggungjawabnya ke pihak lain,&rdquo; tegas Menag dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (22/8). "Kasus ini harus segera dibawa ke pengadilan agar hukum bekerja secara adil dalam menyelesaikan masalah ini,&rdquo; sambungnya. Menurutnya, melalui putusan hukum atas kasus ini, diharapkan keadilan ditegakkan. Lukman berharap kasus First Travel ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para calon jamaah umrah untuk senantiasa cermat, teliti, dan kritis dalam memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel umrah. &ldquo;PPIU agar benar-benar amanah dalam melayani jamaah melakukan perjalanan ibadah ke Baitullah,&rdquo;ucapnya. Kementerian Agama secara resmi telah menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan adik Anniesa Hasibuan, Kiki Hasibuan, sebagai salah satu tersangka kasus First Travel. Kiki diduga mengetahui cara kerja First Travel. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak, mengatakan, Kiki berperan sebagai Komisaris Keuangan di First Travel.&nbsp; Dengan posisi tersebut, disinyalir Kiki mengetahui cara kerja dan aliran dana dalam mengoperasikan First Travel sebagai biro perjalanan. Kiki pun diduga mengetahui perbuatan yang dilakukan Direktur Utama First Travel, Andika Surachman, dan juga Anniesa Hasibuan.&nbsp; Sejauh ini, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Dua tersangka awal, yakni Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang telah diamankan polisi Rabu (9/8) silam. Setelah melakukan pengembangan, polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap adik Anniesa, yakni Kiki dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah First Travel.&nbsp;

Menag Lukman Hakim Dorong Kasus First Travel ke Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-dapatkan-apa-apa-saat-penggeledahan-ini-kata-pakar-pencucian-uang_m_151977.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menyayangkan penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri di rumah Komisaris sekaligus Manajer Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan. Polisi dinilai kurang cekatan lantaran saat digeledah Jumat (18/8) kemarin, rumah adik bos First Travel Anniesa Hasibuan itu dalam keadaan kosong tanpa perabot.&nbsp; Polisi pun terpaksa harus gigit jari tanpa menghasilkan apapun dari kegiatan geledah di Claster Vasa Kebagusan, Jakarta Selatan itu.&nbsp; "Ini kan berarti evaluasi bahwa polisi kurang cepat. Sehingga mereka lebih cepat, sudah siap-siap sampai rumahnya kosong," kata Yenti kepada JawaPos.com, Sabtu (19/8).&nbsp; Meski demikian, kata Yenti, kosongnya rumah Kiki bisa saja dijadikan petunjuk bagi penyidik Polri. Sebab, hal itu memperkuat dugaan keterlibatan Kiki dalam kasus penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah yang dilakukan pemilik First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.&nbsp; "Dengan dikosongkan rumah itu, berarti benar dong mereka lakukan tindak pidana," ujar Yenti.&nbsp; Karena itu, Yenti meminta kepolisian segera menelusuri asal-usul kepemilikan rumah mewah Kiki tersebut. Termasuk, soal informasi bahwa rumah tersebut sengaja dikosongkan agar Kiki dapat membayar utang kepada seseorang.&nbsp; Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan adik Anniesa Hasibuan, Kiki Hasibuan, sebagai salah satu tersangka kasus First Travel usai melakukan pemeriksaan padanya Rabu (16/8). Kiki diduga mengetahui cara kerja First Travel. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak mengatakan, Kiki berperan sebagai Komisaris Keuangan di First Travel. Dengan posisi tersebut, disinyalir Kiki mengetahui cara kerja dan aliran dana dalam mengoperasikan First Travel sebagai biro perjalanan. Kiki pun diduga mengetahui perbuatan yang dilakukan Direktur Utama First Travel, Andika Surachman, dan juga Anniesa Hasibuan.&nbsp; Sejauh ini, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Dua tersangka awal, yakni Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang telah diamankan polisi Rabu (9/8) silam.

Tak Dapatkan Apa-apa Saat Penggeledahan, Ini Kata Pakar Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/korban-first-travel-ancam-gelar-aksi-nasional-pekan-depan-jika_m_151818.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Korban PT First Travel mengancam akan menggelar aksi pada Jumat 25 Agustus 2017. Hal ini dilakukan jika dalam sepekan pemerintah tak kunjung memberi kejelasan terhadap nasib mereka. "Jika dalam waktu satu minggu pemerintah tidak ada suara untuk membantu jamaah, kami akan melakukan aksi nasional pada tanggal 25 Agustus 2017," ujar korban First Travel, &lrm;Riesqi Rahmadiansyah, saat bertemu perwakilan Fraksi PPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Dia menerangkan, aksi yang digelar berupa shalat Jumat berjamaah. "Aksi nasional tersebut, kami akan salat Jumat berjamaah di &lrm;Masjid Istiqlal, Jakarta," jelasnya. Selanjutnya, mereka akan berjalan kaki dari Masjid Istiqlal ke&nbsp;Kantor Kementerian Agama untuk melakukan unjuk rasa. "Kami akan meminta Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) memberikan penjelasan sejelas-jelasnya," tegasnya. Sebab lanjut dia, para korban First Travel sepakat menilai permasalahan yang dialami mereka merupakan darurat nasional. Mereka akan mendesak Kemenag dan kepolisian untuk membeberkan total aset yang dimiliki First Travel beserta kroninya. "Dengan catatan bukan hanya yang dipublikasikan tapi semua, bahkan kalau ada yang bilang digadaikan, digadaikan kemana? Balik nama ke siapa?" ucapnya. Dalam melakukan aksi damai tersebut menurutnya, setidaknya akan ada puluhan ribu orang yang ikut dalam aksi tersebut. "Kami hari ini hadir mungkin hanya dua ratus orang, tetapi kami memiliki banyak jamaah di belakang, minimal sepuluh ribu orang," tukasnya. &nbsp;

Korban First Travel Ancam Gelar Aksi Nasional Pekan Depan, Jika...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bantah-ada-kepentingan-ppp-cari-solusi-korban-first-travel_m_151810.jpeg" alt="Para korban First Travel" width="100%">
<figcaption>Para korban First Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PPP mengklaim tidak memiliki kepentingan dengan menerima ratusan calon jamaah umrah korban First Travel di Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini, Jumat (18/8). Adapun mediasi hari ini merupakan muara dari posko pengaduan yang dibuat fraksi partai berlambang Kakbah itu. "PPP jauh hari sebelum kasus ini meledak, membuat posko pengaduan. Ini hasil posko yang direspon luar biasa. Hari ini muara aspirasi mereka," ujar Anggota Fraksi PPP Achmad Mustaqim usai menerima ratusan calon jamaah First Teavel. Sementara rekan satu fraksinya, Mukhlisin mengatakan, dirinya dan Mustaqim ditugaskan fraksi untuk mendengar keluh kesah korban First Travel. Mereka pun berusa untuk mencarikan solusi untuk menuntaskan perkara tersebut. Pasalnya, jamaah yang menjadi korban sangat banyak. "Kita akan mencarikan solusi bersama. Ini kan baru nampung, kita akan adakan pleno fraksi, akan dicarikan solusi yang terbaik dengan departemen agama atau pemerintah," pungkas Mukhlisin

Bantah Ada Kepentingan, PPP Cari Solusi Korban First Travel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan penipuan first travel

Berita Terkini