<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/IMG_20251009_055538-4058876677.jpg" alt="Girlgrup TWICE. Sumber foto: Soompi" width="100%">
<figcaption>Girlgrup TWICE. Sumber foto: Soompi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Kasus dugaan penggelapan dana konser girlband asal Korea Selatan, TWICE, kini memasuki babak baru. Direktur PT Melani Citra Permata atau Mecimapro, Fransiska Dwi Melani, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Kasubdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menuturkan, berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti. "Perkara tersebut sudah di tahap 1 oleh penyidik, sudah kirim berkas sedang diteliti oleh jaksa mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah P21. Kalau masih ada kekurangan P19 lagi, mudah mudahan P21," ujar Reonald, Kamis (30/10). <h2>Tersangka Sudah Ditahan, Berkas Tunggu P21</h2> Reonald menjelaskan, pihaknya telah memeriksa sembilan saksi dan satu ahli terkait perkara tersebut. Fransiska, yang dikenal sebagai promotor sejumlah konser besar K-Pop di Indonesia, kini telah resmi ditahan. "Untuk yang bersangkutan sudah ditahan, berarti sudah tersangka," terangnya. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), tersangka bersama barang bukti akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk proses pelimpahan tahap II. "Saya belum ini, tapi perkaranya khusus penyidikan sudah tahap 1, kalau lengkap P21, kalau belum kita lengkapi lagi," ucap Reonald. <h2>Kronologi Kasus Dana Konser TWICE di Jakarta</h2> Kasus ini bermula dari kerja sama antara Mecimapro dan PT Media Inspirasi Bangsa (MIB) dalam penyelenggaraan konser TWICE di Jakarta pada 23 Desember 2023. PT MIB disebut telah mengucurkan dana besar untuk pembiayaan konser, namun dana itu diduga dialihkan untuk kepentingan lain oleh pihak promotor. Awalnya, kedua pihak mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. PT MIB bahkan melayangkan surat somasi agar dana dikembalikan dan perjanjian pembiayaan dibatalkan. Namun, tidak ada itikad baik dari pihak promotor hingga akhirnya kasus dibawa ke jalur hukum. Laporan polisi pun dibuat di Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2025, dengan nomor laporan LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. "Pihak pelapor kemudian mengirimkan surat somasi pengembalian dana dan pembatalan perjanjian pembiayaan, namun upaya yang telah dilakukan PT MIB tidak mendapat respona baik dari terlapor," ujar Kuasa hukum PT MIB, Aldi Rizki dalam keterangannya. Menurutnya, akibat perbuatan tersebut, kliennya mengalami kerugian finansial hingga puluhan miliar rupiah. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pada September 2025, penyidik akhirnya menetapkan Fransiska Dwi Melani sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. "Kami mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari penyidik dalam menangani perkara ini," kata Aldi. Ia menegaskan, proses hukum terhadap kliennya harus berjalan profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum. Aldi juga mengingatkan agar publik tidak menyebarkan opini yang menyesatkan. "Perkara ini akan terus dikawal secara aktif dan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian demi memastikan hak-hak hukum PT MIB tetap terlindungi," ujarnya. (*)

Fransiska Dwi Melani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana konser  grup asal Korsel, TWICE

Promotor Konser TWICE Melani Mecimapro yang Diduga Gelapkan Dana Puluhan Miliar Rupiah Resmi Ditahan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Trunoyudo-Wisnu-Andiko-2-3887278131.jpg" alt="Kabidhunas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko" width="100%">
<figcaption>Kabidhunas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polda Metro Jaya sudah melakukan pemanggilan terhadap empat orang saksi untuk mengklarifikasi kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan motivator Mario Teguh beserta istrinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/011817640/garena-siapkan-update-terbaru-call-of-duty-intip-apa-saja-pembaruannya">Garena Siapkan Update Terbaru Call of Duty, Intip Apa Saja Pembaruannya</a> "Dalam laporan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan Mario Teguh beserta Lina Teguh, kami sudah menghadirkan empat orang saksi untuk dimintakan klarifikasi, " kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Namun Trunoyudo tidak merinci siapa saja empat saksi yang telah dipanggil untuk mengklarifikasi dalam kasus promosi sebuah merek obat perawatan kulit (skincare). Trunoyudo hanya menyebut dalam waktu dekat, penyidik akan mengirimkan sampel skincare kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dilakukan pemeriksaan terkait izin produk. "Penyidik juga akan melakukan klarifikasi terhadap PT. Pesona Mahameru selaku perusahaan yang memproduksi skincare tersebut, " katanya. Trunoyudo juga menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan ahli pidana dan BPOM Setelah itu penyidik akan mengagendakan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Lina Teguh dan Mario Teguh. Sebelumnya Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan pelapor dan saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan motivator Mario Teguh. "Nanti secara detail dan teknis, penyidik yang akan menjadwalkan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat ditemui di Jakarta, Senin (17/7). Namun, Trunoyudo belum menjelaskan lebih detail mengenai waktu pemanggilan saksi dan pelapor Mario Teguh dan istrinya dilaporkan oleh Sunyoto Indra Prayitno ke Polda Metro Jaya pada 19 Juni 2023 dengan laporan register nomor LP/3505/VI/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Kuasa hukum pelapor, Djamaludin Koedoeboen menjelaskan kasus bermula kliennya mengeluarkan sejumlah uang untuk mengontrak Mario Teguh sebagai duta merek mempromosikan produk perawatan kulit miliknya. Namun Mario Teguh tidak menepati janjinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/011817637/aktor-serbabisa-paul-reubens-meninggal-dunia-karena-kanker-sempat-membuat-wasiat-terakhir">Aktor Serbabisa Paul Reubens Meninggal Dunia karena Kanker, Sempat Membuat Wasiat Terakhir</a> Ada janji yang bersangkutan untuk mengangkat produk perawatan kulit (skincare) atau bisnis dari klien kami dan itu tidak dilakukan sehingga klien kami mengalami kerugian yang cukup besar karena sudah menggelontorkan sejumlah uang," katanya. (*)

Polda Metro Jaya sudah melakukan pemanggilan terhadap empat orang saksi untuk mengklarifikasi kasus dugaan penipuan dan penggelapan

Polda Metro Jaya Panggil Empat Saksi dalam Kasus Dugaan Penipuan Mario Teguh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mario-teguh-wis-sing-waras-ngalah_m_116196.jpeg" alt="Motivator Mario Teguh (tengah) dan istrinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penipuan" width="100%">
<figcaption>Motivator Mario Teguh (tengah) dan istrinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus penipuan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Motivator senior Mario Teguh bersama sang istri, Linna Susanto, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 5 miliar.&nbsp; Laporan dibuat oleh seorang pelapor bernama Sunyoto Indra Prayitno pada 19 Juni 2023. Laporan terhadap Mario Teguh dan istri teregister dengan nomor LP/B/3505/V/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kedua terlapor dijerat dengan Pasal 372 dan 378 terkait dugaan penggelapan dan penipuan. "Benar saudara MT dan istrinya dilaporkan oleh klien kami terkait dugaan penipuan dan penggelapan kurang lebih Rp 5 miliar," kata Djamaludin Koedoeboen selaku kuasa hukum pelapor kepada JawaPos.com, Kamis (13/7). Dia pun mengungkap awal mula terjadinya kasus dugaan penipuan dan penggelapan dilakukan Mario Teguh dan istri. Berawal dari pertemuan kliennya dengan mereka berdua di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun lalu. Mario Teguh dan istrinya kala itu.mengiming-imingi pelapor untuk menggunakan jasa mereka agar bisnis skincare pelapor bisa naik dari sisi penjualan. "Diiming-imingi setiap bulan keuntungan anda sekian puluh miliar karena katanya memiliki jumlah followers sekian juta,"kata Djamaludin Koedoeboen. Tertarik dengan janji yang diberikan Mario Teguh dan istri, pihak pelapor pun mau bekerja sama dan menjadikannya sebagai brand ambassador. Pihak pelapor pun disebut sudah menunaikan kewajibannya dengan memberikan uang sesuai yang telah dijanjikan. Namun sayangnya Mario Teguh dan istri disebut tidak menunaikan kewajiban mereka. Pelapor lantas meminta Mario Teguh dan istri untuk menunaikan kewajiban atas kesepakatan kerja sama mereka. Namun sayangnya tidak ada respons positif. Pelapor akhirnya melayangkan surat somasi. "Kami sudah melayangkan somasi sebanyak tiga kali namun tidak ada tanggapan.&nbsp; Maka dengan sangat terpaksa kami membuat laporan polisi," tegas dia. (*)

Motivator senior Mario Teguh bersama sang istri, Linna Susanto, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan

Mario Teguh dan Istrinya Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Kasus Penipuan Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221003_140627.jpg" alt="Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K. Tri Panungko menunjukkan barang bukti kasus dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan CPNS dan P3K Kabupaten Bantul. Senin (3/10). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K. Tri Panungko menunjukkan barang bukti kasus dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan CPNS dan P3K Kabupaten Bantul. Senin (3/10). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi menangkap dan menetapkan tersangka anggota DPRD Bantul berinisial ESJ, 37, terkait dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta.  Wadir Reskrimum Polda DIJ AKBP K. Tri Panungko mengatakan, tersangka ESJ ditangkap dan ditahan di Mapolda DIJ pada 30 September setelah tiga korban melapor ke Polda DIJ. ”Tersangka ini menawarkan diri bisa membantu dan meloloskan korban masuk seleksi CPNS atau P3K di Pemkab Bantul,” ujar Tri Panungko seperti dilansir dari Antara.  Tiga laporan terkait tindak pidana yang dilakukan ESJ diterima Ditreskrimum Polda DIJ pada 24 Maret. Menurut Tri, ketiga pelapor atas nama Harjiman, Sutarno, dan Agus Sumarto, tertipu iming-iming ESJ yang menjanjikan bisa membantu meloloskan anak mereka dalam penerimaan CPNS dan P3K di lingkungan Pemkab Bantul pada 2019.  ”Rata-rata korban adalah anak-anak para pelapor karena diiming-imingi bisa lolos jadi CPNS atau P3K di Pemkab Bantul,” ujar Tri Panungko.  Masing-masing korban, kata Tri, mengalami kerugian materi dengan besaran beragam mulai dari Rp 40 juta, Rp 75 juta, dan Rp 150 juta. ”Sebelum melapor kepada kami, para korban sudah menghubungi dan klarifikasi terhadap tersangka untuk mediasi, namun tersangka selalu berkelit, susah ditemui, dan tidak mau mengembalikan uang,” papar Tri Panungko.  Dari tiga korban yang melapor, lanjut dia, salah satunya guru SD tersangka yang menginginkan anaknya lolos penerimaan CPNS di Bantul. Mengetahui mantan muridnya adalah seorang anggota DPRD Bantul, yang bersangkutan kemudian berinisiatif menghubungi ESJ untuk bisa membantu mewujudkan keinginan tersebut.  ”Gayung bersambut dengan persyaratan di antaranya harus menyerahkan sejumlah uang, namun pada kenyataannya sampai penerimaan CPNS tersebut ternyata tidak lolos,” tutur Tri Panungko.  Setelah menerima laporan itu, Ditreskrimum Polda DIJ memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, di antaranya printout kartu ujian CPNS Bantul, kuitansi pembayaran, dan rekening koran sejumlah bank.  Polisi menjerat tersangka dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman masing-masing empat tahun penjara.  Tri mempersilakan jika ada pihak lain yang merasa menjadi korban penipuan ESJ untuk segera melapor ke Polda DIJ. ”Kami menerima laporan terkait kasus penipuan dan penggelapan (ESJ) baru kali ini sehingga misalnya ada korban-korban lain yang merasa ditipu oleh tersangka silakan membuat laporan,” ucap Tri Panungko.

Polisi Tangkap Anggota DPRD Bantul Terkait Penipuan Seleksi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220606-WA0021.jpg" alt="Masjid Al ishlah Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Masjid Al ishlah Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemeriksaan Wahid Anshori, mantan ketua Takmir Masjid Al-Islah Kenjeran Surabaya dinilai masih belum jelas kelanjutannya. Jumat (3/6), pihak pelapor menyurati Kapolrestabes Surabaya.  Juru bicara pelapor Didik Suko Sutrisno mengatakan, surat itu dikirim khusus untuk Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan. Surat tersebut, berisi tentang kekecewaanya terhadap pihak kepolisian.  Sebab hingga kini, kasus dan pemeriksaan terhadap Wahid tidak ada kejelasan dan belum tuntas. Padahal sejumlah saksi dan bukti telah diberikan.  ”Kami sudah siapkan saksi-saksi yang diminta. Alat bukti juga sudah kami penuhi. Ketika ditanya, penyidik masih meminta kuitansi kepada terlapor,” kata Didik pada Senin (6/6).  Dalam surat itu, Didik juga bercerita keanehan-keanehan saat memberikan laporan. Misalnya, penyidik yang meminta kuitansi pengeluaran masjid. Padahal, kasus itu penggelapan dana. Selain itu, terlapor juga sudah mengakui perbuatannya itu.  ”Kan aneh, terlapor sudah mengakui perbuatannya. Yang namanya penggelapan ya tidak ada kuitansi,” terang Didik.  Pihaknya telah menghadirkan sembilan orang saksi, terdiri atas penggalang dana, auditor pengecek keuangan, serta warga yang ikut dalam kegiatan masjid. Seluruh saksi tersebut, kata Didik, merupakan permintaan dari penyidik dan sudah dimintai keteranga. Tapi, polisi kembali meminta saksi lain dari warga yang pernah ikut rekreasi dan ziarah Masjid Al-Islah.  ”Kami sudah hadirkan sembilan penggalang dana. Sekarang mbulet ke warga yang ikut rekreasi dan ziarah. Warga dulu kan tidak tahu persoalan keuangan masjid yang digunakan terlapor,” ucap Didik.  Karena itu, Didik beserta pihak pelapor lain bertemu penyidik menanyakan perkembangan kasus tersebut. Namun polisi memintanya untuk bersabar karena masih ditindaklanjuti.  ”Kami tetap berharap laporan kami segera selesai. Kami juga dijanjikan bertemu Kasatreskrim,” terang Didik.  Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal Maulana mengatakan, pihaknya memang sempat bertemu dengan pelapor. Pertemuan itu berlangsung beberapa waktu lalu.  ”Beberapa hari lalu pihak pengurus masjid sudah berkonsultasi dan komunikasi dengan Reskrim dan penyidik yang menangani kasus tersebut,” ujar Mirzal.  Pertemuan itu mempertemukan pelapor dan penyidik. Mereka juga telah menyampaikan kepada pelapor bahwa pengusutan kasus masih berjalan. Saat ini, penyelidikan masih dalam proses pemenuhan alat bukti.  ”Proses penyidikan masih berjalan dan penyidik sedang memenuhi alat bukti untuk melengkapi berkas perkara,” terang Mirzal.

Kasus Penggelapan Dana Masjid Lamban, Warga Surati Kapolrestabes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mabes-polri-gelar-perkara-dugaan-penggelapan-yang-sempat-terhenti_m_.jpg" alt="Perwakilan pengurus Koperasi Sejahtera Bersama, Rohul didampingi kuasa hukum saat menghadiri gelar perkara di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri, Senin (25/2)." width="100%">
<figcaption>Perwakilan pengurus Koperasi Sejahtera Bersama, Rohul didampingi kuasa hukum saat menghadiri gelar perkara di Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri, Senin (25/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Wasidik Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan hasil kebun. Kasus tersebut, menyeret nama anggota DPRD Rohul Sari Antoni selaku terlapor. Perkara ini sempat mandek selama 2 tahun. Bahkan sempat dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau. Namun, perkara ini kembali ditindaklanjuti, Senin (25/2). Di mana gelar perkara yang dilakukan, Tim Wasidik Bareskrim Polri yang dipimpin Kombes Dodi Rahmat bersama dengan Polda Riau dilakukan di Jakarta. Berdasarkan informasi dari Abu Bakar Sidik, Kuasa Hukum Koperasi Sejahtera Bersama (KSB) selaku pelapor, gelar perkara terbuka tersebut dihadiri oleh semua pihak yang berkaitan dengan kasus. Diantaranya, perwakilan penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda Riau dan pihak terlapor. Sementara itu, dalam gelar perkara itu, juga dihadiri Tim Supervisi Div Propam Mabes Polri. "Alhamdulillah, kemarin sudah dilakukan gelar perkara terbuka di Bareskrim Polri. Semua pihak yang terkait perkara, termasuk kami sebagai pelapor, serta perwakilan penyidik Ditreskrimum Polda Riau, dan dari pihak terlapor juga hadir diwakili kuasa hukumnya. Saudara Sari Antoni sendiri, terlapornya tidak hadir,"terang Abu Bakar Sidik, Rabu (27/2). Terkait dengan gelar perkara tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Riau, Kombes Hadi Purwanto mengatakan, sementara ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Itu dilakukan, untuk tindak-lanjut yang direkomendasikan Mabes Polri ke penyidik Polda Riau. "Untuk sementara ini, saya masih belum mendapat informasi tentang itu. Nanti saya coba konfirmasi dulu informasinya ya,"katanya.

Mabes Polri Gelar Perkara Dugaan Penggelapan yang Sempat Terhenti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sandiaga-uno-dilaporkan-ke-polisi-kasusnya_m_115949.jpeg" alt="Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno kembali berhubungan dengan polisi. Pasangan Anies Baswedan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan penggelapan. Pelapornya adalah Djoni Hidayat yang diwakilkan kepada kuasa hukumnya RR Fransiska Kumalawati Susilo. Dalam surat laporan polisi bernomor LP/1151/III/2017/PMJ/Dit Reskrimum, Djoni menuduhkan pelapor dengan dugaan pelanggaran Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. &nbsp;Dalam surat laporan polisi tersebut, selain Sandiaga turut dilaporkan juga Andreas Tjahyadi yang diduga adalah rekan bisnis Sandiaga. Menurut Fransiska, sebelum pihaknya melaporkan sandiaga dan Andreas pihaknya sudah menghubungi keduanya, namun tidak direspon secara positif. Kasus dugaan penggelapan itu bermula saat Sandiaga dengan Andreas menjadi direksi di PT Japirex. Seperti diberitakan INDOPOS (Jawa Pos Group), mereka berencana menjual asset tanah PT Japirex seluas sekitar 6 ribu meter persegi yang berlokasi di jalan Curug Raya KM 3.5 Tangerang Selatan. Sedangkan di belakang tanah asset PT Japirex itu terdapat tanah seluas 3 ribu meter persegi milik Djoni Hidayat, yang mana Djoni Hidayat juga tercatat sebagai manajemen di PT Japirex itu. Tanah 3 ribu meter milik Djoni itu adalah tanah titipan dari mendiang Happy Soeryadjaya yang tak lain adalah istri pertama dari konglomerat Edward Soeryadjaya. Ketika itulah Sandiaga dan Andreas mengajak Djoni untuk ikut menjual tanahnya dengan iming-iming akan ada keuntungan dengan penjualan itu. Akhirnya lahan seluas 9 ribu meter persegi itu terjual seharga Rp 12 miliar pada tahun 2012 lalu. Namun Djoni sendiri hanya menerima Rp 1 miliar hingga pihaknya membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada akhir pekan lalu. Pihak mendiang Happy Soeryadjaya mengaku tak pernah menerima pembagian uang hasil penjualan tanah tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penggelapan tersebut, dan saat ini masih menggelar penyelidikan. &rdquo;Iya laporan itu masih dianalisis untuk kemudian diselidiki. Yang jelas kami belum tahun yang dilaporkan Sandiaga itu apakah yang cawagub atau bukan, sebab nama itu kan gak hanya satu,&rdquo; tandas dia, sambil mengelak. (ind/yuz/JPG)

Sandiaga Uno Dilaporkan ke Polisi, Kasusnya...