<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/07/Screenshot-52-3689362455.png" alt="Ferry Irwandi membagikan tips meningkatkan IQ dan kecerdasan otak (YouTube @Ferry Irwandi)" width="100%">
<figcaption>Ferry Irwandi membagikan tips meningkatkan IQ dan kecerdasan otak (YouTube @Ferry Irwandi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Influencer sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi angkat bicara terkait polemik dugaan pencemaran nama baik dengan institusi TNI yang sempat menyeret namanya. Ia menegaskan persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan komunikasi langsung bersama jajaran pimpinan TNI.&nbsp; Menurutnya, dialog yang dibangun berlangsung kondusif hingga TNI dengan Ferry Irwandi sepakat berdamai. Ferry mengaku, telah membangun komunikasi secara intensif dengan pihak TNI. "Jadi, saya sudah ada komunikasi dengan Pimpinan TNI, kita ada forkom (forum komunikasi) saling meminta maaf, media bilang gitu. Tapi kita sama-sama tidak membuka apa aja obrolan, karena yang dibahas itu banyak banget," kata Ferry Irwandi dalam siniar Youtube Denny Sumargo, Minggu (21/9). Ia menjelaskan, inti dari komunikasi tersebut adalah kesepakatan untuk meredam polemik agar tidak semakin melebar di tengah publik. Bahkan, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah dalam keterangan resmi menyebut pihaknya mengurungkan niat untuk membawa kasus itu ke ranah hukum. "Alasannya untuk menghindari adanya hoaks," ucap Ferry menirukan penjelasan pihak TNI. Ferry mengaku sempat mendapat apresiasi dari salah seorang jenderal TNI yang ia ajak berkomunikasi. Menurutnya, pihak militer memahami kondisi yang terjadi, sehingga penyelesaian damai dianggap lebih bijak. "Salah satu obrolan saya dengan jenderal TNI tersebut, kita nggak bisa tampilkan. Mengatakan bahwa pimpinan TNI mengapresiasi apa yang saya lakukan, mengatakan bahwa pimpinan TNI mengerti kondisinya dan meminta maaf dan terakhir mengatakan saya seharusnya tidak meladeni Ibu Ayu," ungkapnya. Ferry juga menyinggung salah satu penyebab memanasnya situasi dirinya dengan TNI, yakni banyaknya video hoaks yang tersebar di media sosial. Hal inilah yang membuat hubungan dirinya dengan TNI sempat tegang sebelum akhirnya bisa diredam lewat komunikasi langsung.&nbsp; "Ada pembahasan dengan TNI itu betapa banyak video hoaks itu tersebar, yang membuat saya dan TNI itu memanas, salah satunya adalah video yang mengatakan, bukan cuma saya. Kata orang TNI itu," imbuhnya. Sebelumnya, polemik Ferry Irwandi dengan TNI mencuat setelah pihak TNI berniat melaporkan Ferry Irwandi ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik institusi. Namun, hal itu menuai kritik, lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU ITE mengatur bahwa kasus pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan oleh institusi.

Ferry Irwandi jelaskan penyelesaian damai dengan TNI terkait dugaan pencemaran nama baik, dialog kondusif, dan hoaks.

Dugaan Pencemaran Nama Baik Institusi Berakhir Damai, Ferry Irwandi Beberkan Isi Komunikasinya dengan Jenderal TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/IMG_20240624_121818-1587005964.jpg" alt="Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar menggelar acara lamaran." width="100%">
<figcaption>Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar menggelar acara lamaran.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap figur publik Aaliyah Massaid di sejumlah akun media sosial.&nbsp; <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015017534/ekuitas-indonesia-dan-malaysia-jadi-favorit-investor-asing-demonstrasi-tolak-revisi-uu-pilkada-bikin-ihsg-melorot-6592-poin">Ekuitas Indonesia dan Malaysia Jadi Favorit Investor Asing, Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada Bikin IHSG Melorot 65,92 poin</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tim Penyelidik Subdit&nbsp;Siber&nbsp;Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yg dilaporkan tersebut," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi&nbsp;Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di&nbsp; Jakarta, Senin.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ade Safri menjelaskan, Tim Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sedang melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. "Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ade Safri menambahkan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik Subdit&nbsp;Siber Ditreskrimsus&nbsp;Polda Metro Jaya atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/4974/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 Agustus 2024. &nbsp;</div> <div>"Terkait laporan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Jo Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 310 dan/atau pasal 311 dan/atau pasal 315 KUHP," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Figur publik Aaliyah Massaid (22) melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baik dirinya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Kamis (22/8) malam.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi membenarkan laporan tersebut dan kasus tersebut ditangani oleh Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Benar, LP diterima pada 22 Agustus 2024 dan saat ini ditangani oleh Subdit Siber," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/8). &nbsp;</div> <div>Ade Ary menjelaskan kasus ini berawal saat pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada 28 Juli 2024, pelapor sedang berada di rumah pelapor yang berlokasi di Pondok Indah&nbsp; Pelapor sedang membuka sosial media yaitu Tiktok (@esmeralda_9999 dan @medialestar) dan akun Youtube dengan nama akun @infomedia3180.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tiba-tiba pelapor menemukan postingan di akun tersebut yang menyatakan pelapor hamil di luar nikah, padahal pada saat itu hingga hari ini, pelapor tidak hamil bahkan saat ini pelapor sedang merasa haid," kata Ade Ary.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut, kata Ade&nbsp;Ary, membuat pelapor malu dan merasa terserang kehormatannya sebagai seorang wanita.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Selanjutnya pelapor datang ke SPKT&nbsp;Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Barang bukti yang diserahkan, yaitu satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar (screen capture) yang diperoleh dari akun tersebut. (*)</div>

Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap figur publik Aaliyah Massaid di sejumlah akun

Polda Metro Jaya Selidiki Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap Aaliyah Massaid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hotman-paris-antara.jpg" alt="hotman paris antara" width="100%">
<figcaption>hotman paris antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Hotman Paris dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur atas dugaan pencemaran nama baik oleh pelapor Andar M. Situmorang.  Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi membenarkan laporan tersebut dengan nomor register LP/B/1314/VI/2022/POLRES JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA. "Baru menerima LP (Laporan Polisi)-nya," kata Ahsanul Muqaffi di Jakarta, Jumat (17/6).  Ahsanul menambahkan jajarannya masih mempelajari laporan yang dibuat  Andar M. Situmorang yang juga berprofesi sebagai pengacara. Dalam laporannya, Andar M. Situmorang mengatakan bahwa Hotman Paris menudingnya menggunakan ijazah palsu.  "Terlapor (Hotman) menyatakan melalui akun Instagram bahwa pelapor divonis amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Mahkaman Agung memakai ijazah palsu Universitas Jayabaya," bunyi laporan itu.  Pelapor mempersangkakan Hotman Paris dengan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11/2008 tentang informasi transaksi elektronik (ITE). (*)

Hotman Paris Dilaporkan atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/HARIS-AZHAR-DATANG-KE-POLDA_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar saat berada di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/1/2022).Haris Azhar datang ke Polda dikarenakan akan di panggil paksa oleh pihak kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pa" width="100%">
<figcaption>Pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar saat berada di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/1/2022).Haris Azhar datang ke Polda dikarenakan akan di panggil paksa oleh pihak kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perseteruan antara Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memasuki babak baru. Itu seiring status hukum Haris-Fatia sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dua aktivis hukum dan hak asasi manusia (HAM) itu rencananya kembali dimintai keterangannya besok (21/3).  Penetapan tersangka itu merujuk surat pemberitahuan penetapan tersangka yang dikirim penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (18/3) malam. Surat tertanggal 17 Maret tersebut bernomor B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan B/4136/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus.  Penetapan tersangka itu merupakan buntut video di kanal YouTube Haris Azhar berjudul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada" yang tayang Agustus lalu. Dalam video itu, Haris-Fatia membahas tentang hasil kajian koalisi masyarakat sipil tentang relasi ekonomi dan penempatan pasukan di Intan Jaya.  Haris menganggap proses hukum yang berujung pada penetapan tersangka itu merupakan suatu kehormatan yang diberikan negara kepada pengungkap fakta. Fakta yang dimaksud terkait konflik kepentingan sejumlah pejabat publik yang "berbisnis" di Papua, khususnya di Intan Jaya. ”Fisik saya bisa dipenjara, tapi kebenaran yang kami bicarakan itu tidak bisa dipenjara,” ujarnya kemarin (19/3).  Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menambahkan, sejak awal pihaknya sudah menilai pemidanaan terhadap Haris-Fatia sangat dipaksakan. Mengingat, ada beberapa kejanggalan dalam perkara itu. Di antaranya, penerapan pasal dalam penyidikan yang tidak memenuhi unsur pidana.  Penanganan perkara itu juga melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Surat Edaran (SE) Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. ”Kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan,” kata Arif.  Menurut dia, apa yang dilakukan Haris-Fatia bukan kepentingan pribadi. Melainkan kepentingan publik. Dalam hal ini memublikasikan hasil kajian organisasi masyarakat sipil terkait konflik di Intan Jaya. ”Partisipasi masyarakat jelas diatur dalam undang-undang. Seharusnya riset dibalas riset, bukan pemidanaan,” terangnya.

Haris Azhar: Fisik Saya Bisa Dipenjara, tapi Kebenaran Tidak Bisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ruang-wakil-wali-kota-tegal.jpg" alt="KISRUH INTERNAL: Pintu kator wakil wali kota Tegal yang terkunci, Selasa (23/2). (AGUS WIBOWO/RADAR TEGAL)" width="100%">
<figcaption>KISRUH INTERNAL: Pintu kator wakil wali kota Tegal yang terkunci, Selasa (23/2). (AGUS WIBOWO/RADAR TEGAL)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono melaporkan Wakil Wali Kota Tegal M. Jumadi ke Polda Jawa Tengah. Wali kota melaporkan wakilnya atas dugaan pencemaran nama baik dan memberikan keterangan palsu.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombespol Wihastono Yoga Pranoto seperti dilansir dari Antara di Semarang membenarkan adanya pengaduan yang dilakukan Yon Supriyono tersebut.  ”Ya, yang bersangkutan kemarin bikin pengaduan,” kata Wihastono.  Wihastono belum bisa menjelaskan lebih detail tentang perkembangan laporan tersebut.  Sebelumnya, Wali Kota Yon Supriyono melalui kuasa hukumnya melaporkan Wakil Wali Kota M. Jumadi ke Polda Jawa Tengah.  Laporan tersebut berkaitan dengan insiden penggeledahan kamar hotel Yon Supriyono saat kunjungan kerja di Jakarta oleh polisi. Polisi menggeledah kamar dan melakukan tes urine terhadap Yon Supriyono atas dugaan penyalahgunaan narkotika.  Dalam perkembangannya, petugas dari Polda Metro Jaya yang melakukan penggeledahan tidak menemukan narkotika dan tes urine menunjukkan hasil negatif.  Dalam laporan ke polisi tersebut juga disebutkan dugaan peran Jumadi di balik penggeledahan terhadap Yon Supriyono itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RC_uhr-g7Uk

Wali Kota Tegal Laporkan Wakilnya ke Polda Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200827-WA0050-1.jpg" alt="Jerinx SID tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Bali untuk pelimpahan tersangka kepada Kejati Bali, Kamis (27/8). Ayu Khania Pranisitha/ Antara" width="100%">
<figcaption>Jerinx SID tiba di Gedung Ditreskrimsus Polda Bali untuk pelimpahan tersangka kepada Kejati Bali, Kamis (27/8). Ayu Khania Pranisitha/ Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali melalui perwakilan jaksa yaitu Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Denpasar I Wayan Eka Widanta menerima pelimpahan tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik IDI Bali, I Gede Ari Astina alias Jerinx SID di Polda Bali.  ”Untuk sementara kita titip di Polda Bali. Kalau sudah P 21 artinya sudah matanglah tinggal kita susun dakwaan dan sidang,” kata I Wayan Eka Widanta seperti dilansir dari Antara di Mapolda Bali, Kamis (27/8). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/19/08/2020/alasan-polda-bali-tolak-penangguhan-penahanan-jerinx-sid/">Alasan Polda Bali Tolak Penangguhan Penahanan Jerinx SID</a></li> </ul> Dia mengatakan, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A ayat (2) atau pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk tim jaksa yang telah ditunjuk berjumlah tujuh orang dalam persidangan nanti yaitu jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejari Denpasar. Empat di antaranya berasal dari Kejati Bali, yaitu Otong Hendra Rahayu, I Bagus Putra Gd Agung, Jaksa Anugrah Agung Saputra, dan Ni Putu Evy Widhiarini. Sedangkan tiga jaksa dari Kejari Denpasar yaitu I Wayan Eka Widanta, Made Ayu Citra Maya Sari, dan Ida Bagus Putu Swadharma Diputra.  Terkait persidangan yang melibatkan drumer band SID itu akan berlangsung secara daring, mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Denpasar. ”Kita tahu kalau pengadilan sedang lockdown dan sidang akan kembali dibuka pada (2/9). Kalau memang sudah buka kita limpahkan,” jelas I Wayan Eka Widanta.  Untuk sementara waktu, tersangka Jerinx SID dititip di Rutan Polda Bali. ”Ya masih sampai sidang karena Covid kan. Selain itu, LP juga belum buka,” ucap I Wayan Eka Widanta.  Sementara itu, pengacara Jerinx SID, I Wayan Suardana (Gendo) beserta istri Jerinx SID, Nora Alexandra dan keluarga juga mendatangi Mapolda Bali untuk mendampingi Jerinx dalam proses pelimpahan ke Kejati Bali. I Wayan Suardana mengatakan, telah menerima informasi pelimpahan tersangka Jerinx SID dan pemeriksaan dengan jaksa penuntut umum.  ”Harapan kami tentu saja Jerinx tidak perlu ditahan dan kami minta dengan hormat jaksa kejati untuk bisa menangguhkan penahanan Jerinx karena ini masa Covid seharusnya memang tidak perlu orang untuk ditahan. Kedua juga sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait pengurangan orang dalam tahanan,” ujar I Wayan Suardana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vlmhiZkKN1M

Kejati Bali Terima Pelimpahan Tersangka Jerinx SID dari Polda Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-07-17-at-11.22.32-AM.jpg" alt="Tangkapan layar IG Jerinx SID. Tangkapan Layar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar IG Jerinx SID. Tangkapan Layar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali memeriksa tiga saksi dalam dugaan kasus pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali. Kasus tersebut melibatkan drummer band Superman Is Dead (SID), I Gede Ari Astina alias Jerinx.  ”Sejauh ini sudah ada tiga saksi yang diperiksa. Sudah dari IDI Bali, ahli-ahli bahasa, dan nanti Jerinx juga,” kata Dirkrimsus Polda Bali Kombespol Yuliar Kus Nugroho seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Dia mengatakan, terkait dengan pemanggilan Jerinx untuk dimintai keterangan akan dijadwalkan pada Kamis (6/8) di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali.  ”Jika dalam pemanggilan ini tidak hadir, .sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana sudah jelas jemput paksa dengan surat perintah membawa. Mudah-mudahan hadir,” kata Yuliar Kus Nugroho.  Yuliar menjelaskan, perihal yang dilaporkan oleh IDI perwakilan Bali, yaitu terkait dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam akun Instagram.  ”Jadi sudah ditindaklanjuti polda dan diberi surat panggilan. Sementara dijadikan saksi dulu. Mestinya kemarin dia hadir, tapi yang bersangkutan tidak hadir sehingga dilayangkan lagi surat panggilan kedua,” terang Yuliar Kus Nugroho.  Dalam dugaan kasus itu, kata dia, terkait dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3), tentang informasi dan transaksi elektronik.  Yuliar mengatakan, untuk sementara pemeriksaan sebagai saksi dulu dan memberikan keterangan terkait dengan laporan itu untuk menjelaskan konteks postingannya. ”Nanti ditindaklanjuti, digelar, kalau ada kita lanjutkan, kalau tidak ya kita hentikan,” ujar Yuliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iYNk8Lpegh8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VtZryA9CL0o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D3ZqQT4Keww

Polda Bali Periksa Tiga Saksi Dugaan Kasus Pencemaran Nama Baik IDI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/097-polda.jpg" alt="Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama istri almarhum Salim Kancil saat memenuhi panggilan Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Kamis (9/7). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama istri almarhum Salim Kancil saat memenuhi panggilan Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Kamis (9/7). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Lumajang Thoriqul Haq memenuhi panggilan Polda Jatim pada Kamis (9/7). Pemanggilan itu berkaitan dengan laporan PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS) atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut terkait kemunculan Thoriq di salah satu video yang diunggah Lumajang TV. Dalam video tersebut, terdapat penyebutan penyerobotan lahan milik almarhum Salim Kancil. Rupaya, pihak terkait keberatan dengan video tersebut. Menurut Kasubdit V Cyber Polda Jatim AKBP Catur Cahyono Wibowo, pemanggilan Thoriq terkait dengan UU ITE dari video yang diunggah Lumajang TV. ”Video yang diunggah sejak 2019 tersebut beredar di YouTube. Dan ternyata kasusnya belum tuntas,” tutur Catur. Sejak 2015 cukup ramai pemberitaan tentang Salim Kancil. Publik menuntut pemerintah memperhatikan polemik yang berkaitan dengan tambak udang PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera (LUIS). Dalam kasus ini, almarhum Salim Kancil dan keluarga menolak kompensasi dan masih memperjuangkan lahan yang diakui PT LUIS. Sementara itu, Thoriq memenuhi panggilan Polda Jatim bersama istri dan anak almarhum Salim Kancil, Tijah dan Ike. Thoriq akan memberi keterangan soal batas-batas lahan Salim Kancil dan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT LUIS. ”Hari ini saya dipanggil Polda, atas laporan pihak yang merasa dirugikan atas istilah penyerobotan tanah. Dalam bahasa saya, tanah garapan almarhum Salim Kancil,” ujar Thoriqul Haq di Polda Jatim Surabaya pada Kamis (9/7). Dalam pemeriksaan yang berlangsung lebih dari 2 jam itu, Thoriq menampik anggapan yang mengatakan dia sebagai terlapor. ”Saya hanya dimintai keterangan mengenai istilah penyerobotan tanah dalam kasus ini. Keterangan ini juga akan dijelaskan istri almarhum,” tutur Thoriq. Terkait masalah tersebut, Bupati Lumajang langsung meninjau ke Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian. Ternyata, masalah tersebut belum tuntas hingga kini dan berujung pada pemanggilan Thoriq untuk dimintai keterangan polisi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

Sebut Penyerobotan, Bupati Lumajang Diperiksa Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditangkap-setelah-tulis-copot-kapolda-yusro-tuntut-keadilan_m_.jpg" alt="Tangkapan layar percakapan Yusro yang dituding mencemarkan nama baik Kapolda Sumut. Dia pun dotangkap karena percakapan itu. " width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar percakapan Yusro yang dituding mencemarkan nama baik Kapolda Sumut. Dia pun dotangkap karena percakapan itu. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang aktivis organisasi mahasiswa di Kabupaten Batubara ditangkap polisi. Aktivis bernama M Yusro Hasibuan itu, diringkus setelah mengirim kata-kata 'Copot Kapolda' di dalam sebuah percakapan grup Whatsapp. Kini M Yusro Hasibuan menuntut keadilan karena merasa tidak mencemarkan nama baik institusi bravo coklat itu.&nbsp; Kasus penangkapan terhadap Yusro, berawal pada 27 September 2018 lalu. Dimana saat itu Yusro mengirim sejumlah foto-foto unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Siantar-Simalungun mengecam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa di Kota Medan ke dalam grup percakapan Whatsapp 'Berita Batubara (Online)'. Lalu foto itu pun dikomentari. Ada yang bertanya dimana aksi itu dilakukan.&nbsp;"Pertanyaan tersebut lantas dijawab dengan tulisan 'siantar simalungun, GMNI, GMKI, HMI, Himmah, BEM dan lain lain. Mengutuk tindakan represif oknum Polri. Copot Kapoldasu'. Atas jawaban itu pula, Yusro hingga saat ini mendekam dalam tahanan Polda Sumatera Utara," kata Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara&nbsp; (KontraS Sumut), Amin Multazam Lubis, Rabu (21/11).&nbsp; Namun belakangan, kasus penangkapan itu terlihat ganjil. Yusro dituduh melakukan pencemaran nama baik Kapolda Sumatera Utara melalui jerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Yusro dilaporkan ke Polda Sumut pada 7 November 2018. Ada rentang waktu yang cukup lama, antara isi chat dengan pelaporan. Artinya laporan pengaduan tersebut dilakukan setelah 40 hari kemudian.&nbsp;Yusro diamankan oleh beberapa orang polisi yang mengaku berasal dari Polda Sumatera Utara, Senin (6/11).&nbsp; "Penangkapan dan penahanan terhadap Yusro adalah satu langkah reaksioner dan cenderung berlebihan," kata Amin.&nbsp; Mantan Aktivis HMI ini juga mengatakan, Yusroh belum pernah diperiksa. Apalagi, dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Yusroh masih cukup rancu dan bukan satu hal yang dinilai sangat mengancam. Sehingga kepolisian harus segera menahan Yusro. "Berbagai temuan dan kejanggalan tadi semakin mengindikasikan bahwa, bukan saja ada dugaan upaya pemidanaan yang dipaksakan. Tapi juga ada upaya kriminalisasi terhadap Yusroh," ungkapnya.&nbsp; Dari hasil temuan lapangan, Yusro memang beberapa kali pernah dilaporkan ke polisi. Namun tidak terbukti dengan beberapa tuduhan.&nbsp; "KontraS Sumatera Utara berharap pihak kepolisian Polda Sumatera Utara bisa arif dan bijaksana dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Kita tentu tidak menginginkan kepolisian justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang memiliki conflict of interest terhadap aktifitas Yusro selama ini," tandasnya.&nbsp; Kini kasus itu didampingi KontraS. Mereka sudah menyiapkan strategi untuk mengawal kasus. KontraS juga akan menyurati berbagai lembaga Negara seperti Komnasham, LPSK, Kompolnas dan DPRD Sumatera Utara. "Semoga dengan segala upaya yang ditempuh, hukum bisa ditegakkan serta berjalan hanya demi dan atas nama keadilan," pungkasnya.&nbsp;

Ditangkap Setelah Tulis 'Copot Kapolda', Yusro Tuntut Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dipolisikan-begini-respons-kuasa-hukum-ahmad-dhani_m_211987.jpeg" alt="MEDSOS: Postingan status Ahmad Dhani yang dipermasalahkan lantaran mengandung opini dan penggiringan publik." width="100%">
<figcaption>MEDSOS: Postingan status Ahmad Dhani yang dipermasalahkan lantaran mengandung opini dan penggiringan publik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani seolah tidak bisa lepas dari masalah. Belum kelar kasus dugaan ujaran kebencian yang dituduhkan kepadanya, suami Mulan Jameela ini kembali dilaporkan terkait penggiringan opini publik dan dugaan pencemaran baik. Saat dikonfirmasi, penasehat hukum Dhani, Ali Lubis mengaku telah mendengar kabar jika kliennya itu dilaporkan kembali oleh Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ali menuturkan, apa yang ditulis oleh Dhani di Facebook-nya tidak mengandung unsur fitnah. "Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE," katanya, Sabtu (12/5). Menurut dia, laporan Jack Boyd Lapian yang terdaftar dengan nomor LP/25778/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tersebut aneh dan janggal. Dia mengatakan bahwa pelapor tidak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk melaporkan Dhani. &rdquo;Jadi sekali lagi, pasal yang dilaporkan terhadap klien saya itu tidak memenuhi unsur pidana,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, untuk kasus dugaan ujaran kebencian yang juga dilaporkan Jack kepada Dhani kini memasuki tahap putusan sela di persidangan. Ali menyebutkan, Senin (14/5), Dhani akan menghadapi putusan sela. &rdquo;Pekan depan, Senin (14/5), pembacaan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; pungkasnya. Untuk diketahui, Jack kembali melaporkan Dhani terkait postingan musisi 46 tahun tersebut di Facebook-nya pada 13 April silam sekitar pukul 10.07 WIB. Isi status Facebook Dhani yakni terkait kriminalisasi terhadap Rocky Gerung dengan mencari ahli bahasa yang bisa disetir, masih kata Jack. "Ini yang saya laporkan kitab suci itu bukan fiksi, yang saya laporkan tanggal 16 April, laporan tentang Rocky ya. Yang kedua, Ahmad Dhani membuat opini, penggiringan opini perintahkan ahli pidana yang bisa memberatkan Buni Yani, Asma Dewi, dan lain-lain kita semua itu dilakukan niscaya Rocky Gerung menjadi tersangka," kata Jack. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dia menambahkan, padahal, kasus Buni hingga Asma Dewi berujung di persidangan. Menurut Jack, unggahan status Dhani merupakan bentuk penggiringan opin kepada publik. &rdquo;Singkat cerita, saya lihat ada fitnah di sini, penggiringan opini. Saya selaku pelapor Rocky Gerung juga pelapor Saudara Ahmad Dhani sangat tersinggung, seolah-olah membuat polisi tidak profesional, seolah-olah, ya," pungkasnya.

Kembali Dipolisikan, Begini Respons Kuasa Hukum Ahmad Dhani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan pencemaran nama baik

Berita Terkini