<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure><h3>Penjelasan soal Penyisipan Pasal TWK Tidak Klir</h3> JawaPos.com – Keberatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) disorot tim 57 pegawai KPK. Para pegawai yang masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai ASN itu menilai BKN telah menjadi pembela pimpinan KPK.  Perwakilan tim 57 pegawai KPK Hotman Tambunan menyatakan, jawaban BKN atas temuan ORI tentang polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut sama sekali tidak mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia (HAM). Jawaban BKN yang disampaikan Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf itu mirip dengan argumen pimpinan KPK terkait hal yang sama.  Hotman menggarisbawahi jawaban BKN terkait penyisipan pasal TWK yang tidak klir. Menurut dia, wajar BKN tidak memahami pasal sisipan tersebut karena pembahasan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN berlangsung di internal. ”Dalam poin ini, BKN sangat terlihat membela pimpinan KPK,” jelasnya kemarin (14/8).  Sebelumnya, BKN menyebutkan bahwa pelaksanaan asesmen TWK sudah sesuai dengan pasal 5 ayat (4) Perkom Nomor 1 Tahun 2021. Tugas dan kewenangan menilai kompetensi ASN juga dimandatkan dalam pasal 48 huruf b UU 5/2014 tentang ASN. BKN juga menilai penunjukan lembaga penilaian kompetensi dan penggunaan asesor adalah tindakan yang sah.  Menurut Hotman, BKN tidak melihat substansi dari temuan ORI yang menyebutkan bahwa ada penyisipan pasal TWK yang mengubah rezim alih status menjadi seleksi ASN. Nah, proses penyisipan pasal itulah yang mestinya menjadi perhatian bersama. Termasuk prosedur dalam penyisipan pasal tersebut. ”Penyisipan pasal ini jelas terbukti oleh Ombudsman,” tegas dia.  Terkait jawaban BKN yang berdalih telah melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo, Hotman menilai BKN tidak melihat arahan tersebut secara utuh. Sebab, jika arahan kepala negara itu ditindaklanjuti secara serius, tidak mungkin ada keputusan 51 pegawai tidak dapat dibina. ”Presiden mengatakan bahwa 75 pegawai TMS tidak dapat diberhentikan melalui proses asesmen TWK.”

Tim 57 Pegawai KPK Pertanyakan Keberatan BKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-temukan-maladministrasi-kasus-novel-begini-jawaban-polisi_m_.jpg" alt="Polisi siap tindaklanjuti temuan maladministrasi kasus Novel dalam 30 hari" width="100%">
<figcaption>Polisi siap tindaklanjuti temuan maladministrasi kasus Novel dalam 30 hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengaku telah merespon temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait adanya dugaan maladministrasi, atas proses penyidikan kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan. Polisi berjanji akan mempelajari kasus maladministrasi itu selama 30 hari ke depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono mengatakan, pihaknya siap mempelajari dugaan maladministrasi penyidikan itu. Proses perbaikan maladministrasi itu akan dijawab sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) selama 30 hari dari waktu temuan itu. "Kemarin Ombudsman sudah menyerahkan ke Polda Metro. Kemudian diterima Irwasda (Inspektur Pengawas Daerah). Temuan itu nanti akan dipelajari. Temuannya apa saja, nanti akan dijawab dalam waktu 30 hari," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (7/12). Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyebut maladministrasi itu terkait penanganan perkara yang ditangani penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa Gading. Meliala juga meminta Kepolisian RI serius menangani kasus yang menimpa Novel. "Temuan maladministrasi proses penyidikan Laporan Polisi Nomor. LP/55/K/lV/2017/PMJ/Res JU/S GD tanggal 11 April 2017 merupakan investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman," ungkapnya pada awak media, dikantornya, Kamis (6/12). Lebih lanjut, dia menuturkan ada empat poin temuan maladministrasi yang didapati Ombudsman. Peristiwa teror air keras yang menimpa Novel Baswedan hingga kini belum terungkap pelakunya. Novel diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 usai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku menyiramkan air keras mengarah ke bagian wajah. Akibatnya, mata kiri Novel tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan. Sebelumnya, pada awal 2018, Polda Metro Jaya sudah mengumumkan dua sketsa wajah yang diduga kuat sebagai pelaku. Akan tetapi belum ada hasil dari penyebaran sketsa wajah tersebut.

Ombudsman Temukan Maladministrasi Kasus Novel, Begini Jawaban Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/acta-laporkan-dugaan-maladministrasi-pertemuan-psi-dan-jokowi_m_193494.jpeg" alt="ACTA melaporkan dugaan maladministrasi pertemuan PSI dan Presiden RI Jokowi, Kamis (1/3)." width="100%">
<figcaption>ACTA melaporkan dugaan maladministrasi pertemuan PSI dan Presiden RI Jokowi, Kamis (1/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan dugaan maladministrasi pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ke Ombudsman Republik Indonesia. &ldquo;Hari ini kami dari ACTA mendatangi Ombudsman ingin melaporkan suatu peristiwa terkait dengan dugaan maladministrasi, yaitu salah satu partai mendatangi atau bersilahturahmi dengan bapak Presiden RI yaitu bapak Joko Widodo di istana,&rdquo; kata Wakil Ketua Dewan Pembina ACTA Ali Lubis di Gedung Ombudsman Republik Indonesia Senin (5/3). Laporan yang disampaikan ACTA ke Ombudsman RI disertai dengan bukti-bukti berupa salinan berita. Ali menjelaskan, laporan ACTA dibuat dengan payung hukum Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ketentuan tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. &ldquo;Terkait laporan di sini, kami melihat adanya maladministrasi terkait penyalahgunaan fasilitas negara,&rdquo; kata Ali. Setelah menyerahkan laporan,&nbsp; Ali mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Ombudsman RI temuan dari dugaan maladministrasi, apakah dilakukan oleh PSI atau penyelenggara negara. &ldquo;Nanti Ombudsman yang menentukan itu,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, sejumlah petinggi PSI sowan ke istana kemarin Kamis (1/3) melangsungkan pertemuan dengan Presiden RI Jokowi. Pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi Presiden dengan partai politik pendukung.

ACTA Laporkan Dugaan Maladministrasi Pertemuan PSI dan Jokowi