<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221128_195001.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat, menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan makar pada aksi puluhan warga memperingati hari jadi West Papua New Guinea (WPNG) di kawasan Terminal Wosi Manokwari, Minggu (27/11).  "Dari 15 orang yang diperiksa, tiga orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan yakni AN, YK, dan AB dengan penetapan Pasal 106 KUHP tentang makar," ujar Kepala Polres Manokwari Ajun Komisaris Besar Polisi Parasian Herman Gultom kepada wartawan di markas Mapolres Manokwari, Senin (28/11).  Kapolres mengatakan ketiga tersangka memiliki peranan berbeda dalam aksi yang bertentangan dengan aturan hukum. Tersangka AN adalah aktor utama yang berperan sebagai penghubung antara Manokwari Papua Barat dengan oknum yang disebut sebagai presiden kelompok WPNG tersebut.  "Tersangka AN akui punya hubungan langsung dengan salah seorang oknum di negara Belanda yang dianggap sebagai presiden, tersangka YK berperan sebagai koordinator aksi di Terminal Wosi Manokwari, dan tersangka AB berperan sebagai penghubung masyarakat lokal Papua Barat," kata Kapolres.  Hasil pemeriksaan diketahui bahwa puluhan orang yang hadir dalam aksi kelompok WPNG merupakan warga asal Kabupaten Kaimana, Fakfak dan Maybrat yang berkumpul dan menggelar aksi bersama di Terminal Wosi Manokwari.  "Jadi, kelompok ini mengakui tanggal 27 November merupakan hari bersejarah mereka sehingga perayaan tahun 2022 ini digelar di Manokwari. Namun, hal itu bertentangan dengan ideologi NKRI karena ada teriakan Papua merdeka hingga pembentangan simbol-simbol yang dilarang di negara kita," ujar Kapolres.  Dalam kesempatan itu, Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat Manokwari agar turut menciptakan suasana kondusif menjelang 1 Desember 2022 dan menghindari berbagai ajakan kelompok yang tidak bertanggung jawab.  "Kami pastikan tidak ada kegiatan dari kelompok mana pun yang bertentangan ideologi pada momen 1 Desember karena pasti ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku di NKRI," kata Kapolres Manokwari.

Polres Manokwari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Unjuk-Rasa-Mahasiswa-Papua-Anti-Rasisme-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto:" width="100%">
<figcaption>Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komnas HAM mengunjungi enam mahasiswa Papua yang ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, kemarin (21/9). Keenamnya adalah Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Erina Elopere, dan Surya Anta Ginting. Mereka dijerat pasal makar setelah melakukan demonstrasi yang berujung pengibaran bendera bintang kejora di depan Istana Negara 22 Agustus lalu.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar. Dia menuturkan bahwa enam mahasiswa itu mendapatkan perilaku yang baik. Tidak ada tanda kekerasan maupun tekanan psikologis dari petugas kepolisian. Dengan begitu, dapat diartikan, secara umum tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).  Kepada Komnas HAM, mahasiswa itu mengaku bahwa bukan mereka yang mempersiapkan bendera bintang kejora. Ahmad mengatakan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan. Namun, menurut dia, penahanan enam mahasiswa itu memberi implikasi negatif terhadap upaya perdamaian di Papua. Karena itu, Komnas HAM meminta Presiden Jokowi untuk membebaskan mereka. ”Perlu pandangan yang luas dalam menyikapi Papua,” terangnya.

Mahasiswa Papua Yang Ditahan di Mako Brimob Diperlakukan dengan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/20190520_1013580.jpg" alt="Lieus Sungkharisma diamankan polisi atas kasus dugaan makar. (sabik)" width="100%">
<figcaption>Lieus Sungkharisma diamankan polisi atas kasus dugaan makar. (sabik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya kembali melakukan penangkapan kepada terduga pelaku makar. Kali ini aktivis Lieus Sungkharisma yang dikabarkan diamankan oleh petugas.  "Iya benar, yang bersangkutan diamankan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/5).  Meski begitu, Argo belum merinci lebih jauh soal diamankannya Lieus ini. Dia mengatakan, yang bersangkutan dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.  "Silakan ke Krimum," imbuhnya.  Pantauan JawaPos.com, pukul 10.15 WIB Lieus sudah tiba di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dia dibawa oleh beberapa petugas dengan kondisi tangan terborgol.  Sebelum digelandang ke ruang penyidik, Lieus mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Namun, dia merasa aneh mengingat ia baru saja mendapat panggilan kedua untuk pemeriksaan. Tapi sebelum adanya panggilan ketiga, sudah dijemput paksa.  "Ditahan, nggak apa-apa saya ikuti saja, padahal baru panggilan kedua. Saya akan hadapi semua," kata Lieus di Polda Metro Jaya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/20190520_101355-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Lieus Sungkharisma diborgol.  "Saya langsung ditarik, diangkat, diobok-obok. Jadi, nggak adil lah. Ini apa sih, aduh, dituduhnya makar," lanjutnya.  Adanya kejanggalan penangkapan tersebut, membuat Lieus akan bungkam saat diinterogasi oleh penyidik. "Pertanyaan polisi nggak akan saya jawab satu patah kata pun. Terserah mereka mau menulis apa," imbuhnya.  Diketahui, Lieus dilaporkan seseorang bernama Eman Soleman. Laporan tersebut teregister di Bareskrim Polri bernomor STTL/296/V/2019/Bareskrim. Kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.  Dalam laporan itu, Lieus disangka melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terkait tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dan Pasal 107 juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 dan atau Pasal 163 juncto Pasal 107 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang ancaman keamanan negara atau makar.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/20190520_101355-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Lieus Sungkharisma Ditangkap Polisi Terkait Kasus Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya rencananya akan memeriksa mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Ustad Bachtiar Nasir (UBN), Kamis (16/5). Namun, karena berada di luar negeri, UBN berhalangan menjadi saksi kasus dugaan upaya makar dengan tersangka Eggi Sudjana.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah mengagendakan pemeriksaan itu. "Iya Kamis, hari ini kita mengagendakan," ujar Argo Yuwono, Kamis (16/5).  Akan tetapi, Argo belum bisa merinci apa yang hendak digali dari penyidik dalam pemeriksaan ini. Pihak kepolisian masih menunggu konfirmasi kehadiran Bachtiar. "Kita tunggu saja (kehadiran Bachtiar)," katanya.  Bachtiar sendiri sudah tiga kali tidak hadir dalam panggilannya sebagai tersangka terkait kasus dugaan TPPU yang ditangani Bareskrim Mabes Polri. Terakhir, Bachtiar tak hadir karena disebut tengah menghadiri Liga Muslim di Arab Saudi.  "Beliau lagi di Arab Saudi ada kegiatan liga muslim dunia," ujar kuasa hukum UBN, Aziz Yanuar saat dikonfirmasi.  Aziz mengaku sudah memberikan keterangan ketidakhadiran UBN kepada penyidik kepolisian. Sehingga, dipastikan UBN tidak bisa hadir dalam pemeriksaan tersebut.  Diketahui, Eggi mulai ditahan sejak Selasa (14/5). Dia masuk Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sekitar pukul 23.00 WIB dan akan ditahan sampai 20 hari ke depan. Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar oleh Polda Metro Jaya.  Penetapan itu berdasarkan setelah proses gelar perkara pada 7 Mei 2019, dengan kecukupan alat bukti seperti enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, beberapa dokumen, petunjuk, dan kesesuaian alat bukti. Dia dilaporkan oleh caleg PDIP, S. Dewi Ambarawati alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar.  Dewi melaporkan Eggi, berkaitan dengan beredarnya video ketika Eggi menyerukan people power dalam sebuah orasi. Atas pernyataan itu, Eggi juga dilaporkan oleh Supriyanto, yang mengaku sebagai relawan dari Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Polri, Jumat, 19 April.  Laporan Supriyanto teregister dengan nomor LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan penghasutan. Terkait status tersangkanya ini, Eggi telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berada di Arab Saudi, Ustad Bachtiar Nasir Batal Penuhi Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eggy-sudjana.jpeg" alt="Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas BPN) urut 02, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka. (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan upaya makar, Eggi Sudjana disebut tak bisa keluar dari ruang penyidik usai menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Bahkan, Eggi belum boleh meninggalkan Mapolda Metro Jaya, selama proses penyidikan.  Diketahui, Eggi diperiksa sejak Senin (13/5) pada pukul 16.30 WIB. Hingga kini, dia masih berada di ruang penyidikan.  Kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni Nasution menyebut kliennya telah ditangkap oleh polisi dengan dasar surat penangkapan B/7608/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum.  Eggi tidak boleh Meninggalkan Polda Metro Jaya selama 1x24 jam sejak hari ini. "Ditangkap 05.30 WIB," kata dia di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (14/5).  Dia menyebut penangkapan tersebut janggal dan aneh. Sebab, bagaimana mungkin penangkapan dilakukan di ruangan penyidik. "Kalau yang namanya penangkapan kan biasanya di luar daripada ruang penyidik. Ini gak ada yang mau lari, dia kooperatif, dia tidak pernah menghindar," ujarnya.  Penangkapan yang dilakukan penyidik diruangannya sendiri menurutnya tidak menjunjung nilai Hak Asasi Manusia. Ia merasa ini adalah bentuk penerapan hukum yang tidak adil.  "Terhadap penangkapan Eggi Sudjana sangat aneh. Saat ini beliau belum diperbolehkan pulang sejak dibacakan surat penangkapannya oleh petugas kepolisian," pungkasnya.  Kriminalisasi  Sebelumnya, Eggi menjelaskan jika dirinya ditahan usai pemeriksaan hari ini maka polisi telah melakukan kriminalisasi. Presiden Jokowi disebutnya bisa mencegah dirinya ditahan. "Kalau ditahan ini kriminalisasi terjadi, Polri tidak promoter dan Jokowi bisa perintahkan ke Kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi yang bener," kata Eggi di Polda Metro Jaya, Senin (13/5).  Eggi menolak anggapan bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum. Presiden, menurut Eggi, boleh mengintervensi karena menjabat sebagai pemimpin negara. "Jadi jangan lagi pakai alasan wah itu tidak boleh intervensi, Anda jangan lupa pemimpin di negeri ini, Anda itu pimpinan Kapolri, TNI dan semua angkatan perang, Anda panglimanya jadi bisa diperintah. Itu adalah instruksi," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/RILIS-KASUS-ANCAMAN-PEMBUNUHAN-TERHADAP-PRESIDEN-DERY-RIDWANSAH-3-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kanan) dan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indradi (kiri) menunjukkan foto tersangka HS saat memberi keterangan terkait kasus video dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5). (DERY RIDWANSAH/ JAWA POS)  Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus dugaan upaya makar, Eggi Sudjana.  "Telah dilakukan penangkapan tersangka atas nama saudra Eggi Sudjana berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1012/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei 2019," kata  Argo.  Kata dia berita acara penangkapan telah ditandatangani pada pukul 06.25 WIB. Surat pemberitahuan penangkapan dan tembusan surat perintah penangkapan sudah diberikan ke istri Eggi, Asmini Budiani.  Namun Argo tak merinci lebih jauh soal dimana Eggi ditangkap. Dia menyebut hingga kini Eggi masih diperiksa. "Telah diterima oleh istri tersangka," katanya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/RILIS-KASUS-ANCAMAN-PEMBUNUHAN-TERHADAP-PRESIDEN-DERY-RIDWANSAH-3-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Diperiksa 13 Jam, Pengacara Sebut Eggi Sudjana Ditangkap Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kivlan.jpeg" alt="Mayjen (Purn) Kivlan Zen usai diperiksa di Bareskrim Polri. (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mayjen (Purn) Kivlan Zen usai diperiksa di Bareskrim Polri. (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai aksi kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar , Senin (13/4). Selama dicecar 26 pertanyaan oleh Bareskrim, Kivlan membantah melakukan aksi makar. Seusai pemeriksaan Kivlan buka suara soal tuduhan dugaan makar.  "Saya anggap ini sudah selesai dan Insya Allah ini baik-baik saja, saya percaya kepada Polri sebagai profesi dan dalam perjuangan sama, teman perjuangan saya untuk melindungi bangsa dan negara Polri dan TNI adalah kawan saya," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (13/4).  Kivlan Zen membantah jika dirinya akan melakukan makar seperti yang dilaporkan kepada polisi. Dia menyebut dirinya hanya memberikan pendapatnya di muka umum. Karena kebebasan berpendapat sudah diperjuangkan sejak tahun 1998. Dia juga menyebut jika Habibie telah membuat Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang kebebasan berpendapat. "Jadi merdeka untuk memberikan pendapat bukan merdeka untuk mendirikan negara," ujarnya.  Kivlan pun membantah soal makar. Dia mengatakan tidak memiliki keinginan menggulingkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Kivlan mengatakan dia juga tidak pernah menyebutkan ada pasukan dalam pidatonya. "Tidak benar makar. Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri, nasional yang baru pengganti jokowi, tidak ada," tuturnya.  Kivlan mengaku dirinya bukanlah inisiator demonstrasi. Dia hanya datang karena diundang dan ingin menyatakan pendapat melalui unjuk rasa yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dia pun menilai demokrasi kebebasan berpendapat sudah mati saat ini. Bahkan dia merasa telah dikriminalisasi.  Dapat 26 Pertanyaan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pitra-pengacara-Kivlan-640x441.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pitra Romadhoni menjadi kuasa hukum Kivlan Zen. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos)  Sementara itu, Kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni Nasution mengatakan dalam pemeriksaan itu kliennya mendapatkan 26 pertanyaan berkaitan dengan dugaan makar, penyebaran berita bohong dan penghasutan.  "Telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain yang pertama bahwasanya kita enggak ada upaya untuk gulingkan pemerintah sebagaimana pasal makar tersebut, kita hanya protes, kita hanya unjuk rasa terhadap kecurangan-kecurangan dan itu hanya dilakukan di Bawaslu dan KPU," tuturnya.  Pitra pun mengaku telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik berupa video soal kecurangan pemilu. Seperti laporan polisi, berita-berita tentang dukungan aparatur sipil negara (ASN) berupa 12 bupati di Jawa Barat dukung paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.  Selanjutnya, Pitra meminta supaya Jalaludin mau mencabut laporannya. Menurut Pitra, tuduan yang dilayangkan kepada kliennya tidak benar dan tidak memenuhi unsur. "Pak Kivlan Zen juga menjawab keterangan daripada penyidik sesuai dengan dasar dan ada dasar hukumnya sesuai dengan UU juga kan gitu, bukan mengarang-ngarang atau membuat suatu keonaran atau kerusuhan," tuturnya. "Saya rasa penyidik Polri kooperatif dan profesional lah dan mereka bisa menilai perkara ini tidak bisa dilanjutkan, karena mereka paham unsur makar itu apa saja," ucapnya kemudian.  Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.  Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo pasal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 bis jo pasal 107.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pitra-pengacara-Kivlan-640x441.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dicecar 26 Pertanyaan, Kivlan Zen Bantah Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/diduga-makar-polisi-tangkap-aktivis-minahasa-merdeka_m_135028.jpeg" alt="Bendera" width="100%">
<figcaption>Bendera</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Polda Sulawesi Utara bersama Kodam XIII/ Merdeka akhirnya bersikap tegas menangkap RO alias Rocky (35), Jumat (2/6) malam, di rumahnya di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Bitung. Rocky ditangkap terkait dugaan pemufakatan jahat dan upaya makar. Upaya pelaku mendeklarasikan referendum Minahasa sejak beberapa waktu lalu, berbuah pencidukan terhadapnya lewat surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/17/VI/2017/Dit Reskrimum, tertanggal 2 Juni 2017. Penangkapan Rocky dipimpin Kepala Unit Tindak Kejahatan dan Kekerasan Manguni Polda Sulut Ajun Komisaris Agung Sitepu bersama delapan personel Reserse Mobil Manguni, serta anggota Den Intel Kodam XIII Merdeka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, penangkapan dan penahanan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana (TP) makar, pasal 110 KUHP dan 106 KUHP. Selain menangkap Rocky, kata Tompo, aparat menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit laptop merek HP, satu buah telepon seluler merek Asus, satu buah megafon, satu buah bendera Minahasa Land, dua buah baliho, dan satu buah modem. Lanjutnya, Polda Sulut telah mengantongi banyak bukti, terkait dugaan tindakan pemufakatan jahat dan makar yang dilakukan Rocky, yang juga kontributor salah satu stasiun TV nasional. Dikatakan Tompo, pihak kepolisian memutuskan menjerat Rocky dengan pasal 110 KUHP dan 106 KUHP, setelah meningkatkan penyidikan pada 1 Juni 2017, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Pada tanggal tersebut, Rocky dan dua temannya melakukan aksi di Perpustakaan Minahasa AZR Wenas, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Tomohon. &ldquo;Saat istirahat makan siang Kegiatan Dialog Publik, Rocky bersama dua rekan lainnya meminta waktu untuk memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari gerakan Grup Minahasa Land,&rdquo; ujar Tompo sebagimana dilansir dari Manado Post (Jawa Pos Group). Grup Minahasa Land terdiri dari Rocky Oroh dari Bitung, Alfis Sumilat, serta seorang wanita yang tidak memperkenalkan diri. Mereka meminta dukungan pada Majelis Adat Minahasa atas aksi mereka yaitu Referendum untuk Minahasa Merdeka. "Kata si Rocky, mereka telah melakukan aksi Referendum Minahasa Merdeka pada 1 Desember 2016 dan dilanjutkan 15 Desember 2016 di depan Kantor Gubernur. Tujuannya untuk mempertegas eksistensi orang Minahasa atas kejadian yang sementara atau telah terjadi selama ini," sebut Tompo. Dijelaskan Tompo, kesempatan tersebut Rocky juga menyampaikan saat ini Minahasa Land sedang bergerak. Mulai dari menggelar aksi meminta Referendum dengan pengumpulan identitas. Untuk disampaikan kepada Presiden, MPR, DPD, dan DPR RI. &ldquo;Mereka juga akan menggelar aksi di Watu Pinabetengan. Selesai menyampaikan maksud tersebut langsung meninggalkan tempat kegiatan karena sudah ada yang menunggu. Penyampaian ini sendiri sepertinya tidak digubris oleh peserta dialog," tutur Tompo. Setelah menyampaikan maksud itu, Rocky juga banyak meng-upload di media sosial tentang referendum Minahasa. "Dari info inilah kemudian dilidik. Dan setelah didalami dengan pemeriksaan dan penggeledahan, didapatkan bukti-bukti pidana makar," kata Tompo kembali, sembari menambahkan, saat ini Rocky masih menjalani pemeriksaan intensif di markas Polda Sulut.(ctr-26/har/sad/JPG)

Diduga Makar, Polisi Tangkap Aktivis Minahasa Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/polisi-perpanjang-masa-penahanan-al-khaththath_m_133009.jpeg" alt="Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath ketika menjalani perawatan di RS Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath ketika menjalani perawatan di RS Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya berencana memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan makar, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath. Menurut Kabid Humas PMJ Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, perpanjangan masa penahanan lantaran pihaknya masih membutuhkan keterangan dari tersangka. "Kami perpanjang kembali kalau memang penyidik masih menganggap itu masih kurang dalam penyidikan," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (27/5). Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan perpanjangan penahanan terhadap Al Khaththath akan dilakukan. "Saya masih belum mendapatkan informasi," tukas Argo seperti dilansir dari RMOL Jakarta. Sekjen FUI Al Khaththath ditangkap polisi di Hotel Kempinski Jakarta, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (31/3). Penangkapan Al&nbsp;Khathath dilakukan pagi menjelang Aksi 313. Aksi 313 sendiri bertujuan untuk menuntut pemerintah memberhentikan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena&nbsp;terjerat kasus penodaan agama.(rus/rmol/mam/JPG)

Polisi Perpanjang Masa Penahanan Al Khaththath?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/jatah-makanan-pimpinan-aksi-313-dibatasi-begini-jawaban-polisi_m_124951.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lima tersangka dugaan makar Aksi 313 hingga kini masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mereka adalah Muhammad Al Khaththath, Zainudin Arsyad, Irwansayah, Dikho Nugraha, dan Andry. Belum lama ini, berhembus kabar jika keduanya hanya diberi jatah makan dua kali sehari.&nbsp; Lantas bagaimana jawaban Polisi?&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono tak menampik hal itu. Menurut Argo, kebijakan itu sudah sesuai aturan. Dengan kata lain, negara memang hanya memberikan porsi dua kali dalam memberikan jatah makan untuk tahanan.&nbsp; "Ya negara itu memberinya terbatas, hanya untuk makan siang dan malam. Paginya snack," kata dia, Kamis (20/4). Dalam kesempatan itu, Argo juga mengatakan bahwa untuk Al-Khaththath, pihaknya telah melakukan perpanjangan masa tahanan. "Sementara saksi-saksi sudah ada delapan yang kami periksa, dan ahli ada dua dari ahli pidana dan bahasa," paparnya. Saat disinggung apa alasan dari penyidik memperpanjang masa penahanan, menurut Argo hal itu tak bisa diberitahukan ke publik karena memang materi dari pemeriksaan. Sementara untuk desakan membebaskan para pelaku makar ini, menurut Argo, kepolisian tak bisa diintervensi. Apalagi dalam hal penegakkan hukum. "Ya hukum tidak bisa diintervensi lah ya," pungkas dia.(elf/JPG)

Jatah Makanan Pimpinan Aksi 313 Dibatasi, Begini Jawaban Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ketua-mpr-hati-hati-gunakan-pasal-makar_m_122443.jpeg" alt="Ketua MPR, Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR, Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meminta Polisi tidak sembarangan mengenakan pasar makar terhadap seseorang. Sebab ada aturannya dalam UU. "Hati-hati menggunakan pasal makar," kata Zulkifli kepada wartawan saat berkinjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Cintawana, di&nbsp;Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (10/4). Bekas Menteri Kehutanan itu menjelaskan, hukuman bagi pelaku makar sangatlah berat karena bisa kehilangan kewarganegaraan. "Dan itu bisa dikatakan subversif," kata dia seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL. Diketahui, polisi menangkap Sekjen Forum Ulama Islam, Muhammad Al-Khaththath jelang aksi Bela Islam 313 lalu atas tuduhan&nbsp;upaya makar. Al-Khaththath ditangkap bersama empat orang aktivis. Sebelumnya ada aktivis Sri Bintang Pamungkas, Hatta Taliwang, dan tokoh nasional Rahmawati Soekarnoputri juga dituduh makar&nbsp;oleh kepolisian. (ipk/rmol/mam/JPG)

Ketua MPR: Hati-hati Gunakan Pasal Makar!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan makar

Berita Terkini