<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Kereta-Cepat-Whoosh-Dery-Ridwansah-6JPG-1098967350-2710582336.jpg" alt="Kereta Cepat Whoosh tiba di Stasiun Halim, Jakarta, Sabtu (5/4/2025). Rute kereta cepat ini akan dilanjutkan hingga ke Surabaya dengan waktu tempuh 3 jam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kereta Cepat Whoosh tiba di Stasiun Halim, Jakarta, Sabtu (5/4/2025). Rute kereta cepat ini akan dilanjutkan hingga ke Surabaya dengan waktu tempuh 3 jam. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). &ldquo;Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Selain itu, Budi mengatakan KPK saat ini sedang mengusut dugaan penggelembungan anggaran terkait pengadaan lahan tersebut. &ldquo;Ini masih terus didalami,&rdquo; katanya. Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau&nbsp;mark up&nbsp;di proyek Whoosh. "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya. Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu&nbsp;mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini." Pada 16 Oktober 2025, KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Setelah itu, Mahfud MD dan KPK saling respons mengenai hal tersebut. Hingga pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi terkait Whoosh. Sementara itu, KPK pada 27 Oktober 2025, mengumumkan dugaan korupsi terkait Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPK menyatakan sedang mengusut jumlah tanah milik negara yang dijual kembali ke negara terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Usut Jumlah Tanah Negara yang Dijual kembali ke Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/JKT_Mudik-Lebaran-Kereta-Cepat-Whoosh_SALMAN-TOYIBI-05JPG-336625383-2142002640.jpg" alt="Kereta cepat whoosh sudah bikin KAI merugi nyaris Rp 1 triliun, namun pemerintah masih percaya diri untuk melanjutkan rute kereta cepat hingga ke Surabaya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kereta cepat whoosh sudah bikin KAI merugi nyaris Rp 1 triliun, namun pemerintah masih percaya diri untuk melanjutkan rute kereta cepat hingga ke Surabaya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah modus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta&ndash;Bandung (KCJB) atau Whoosh. Modus-modus tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembebasan lahan, termasuk praktik mark up harga yang diduga merugikan keuangan negara. &ldquo;Misalnya, harga wajar lahan seharusnya Rp 10, tapi kemudian dinaikkan menjadi Rp 100. Itu jelas tidak wajar dan menimbulkan kerugian negara. Seharusnya negara membeli di harga Rp 10, tapi malah harus membayar Rp 100. Ini yang sedang kami dalami di proses pengadaan lahan,&rdquo; kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11). Selain mark up harga, Asep mengungkap adanya modus lain berupa penjualan tanah negara ke pihak Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Dalam modus ini, sejumlah oknum diduga mengklaim tanah milik negara sebagai tanah pribadi, kemudian menjualnya kembali ke negara untuk kepentingan proyek kereta cepat tersebut. &ldquo;Ada oknum-oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara sendiri. Jadi kami bukan mempermasalahkan proyek Whoosh-nya, tapi fokus pada laporan yang menunjukkan adanya barang milik negara yang dijual kembali kepada negara,&rdquo; tegas Asep. Asep memastikan, penyelidikan yang dilakukan KPK tidak akan mengganggu kegiatan operasional maupun pelayanan kereta cepat Whoosh. KPK hanya berfokus pada penelusuran dugaan praktik korupsi, khususnya dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan. &ldquo;Kami tidak mengganggu operasional Whoosh. Namun jika benar ada pihak yang membuat negara membayar lebih mahal dari seharusnya, maka uang itu harus dikembalikan agar negara tidak dirugikan akibat praktik semacam ini,&rdquo; tuturnya. Sebelumnya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan proses penyelidikan lembaganya berfokus pada dugaan korupsi dalam proses pengadaan proyek Whoosh, bukan pada kebijakan atau keberlanjutan proyek. &ldquo;KPK fokus di proses hukumnya, khususnya terkait pengadaannya. Kami sedang berupaya menemukan dugaan peristiwa pidananya, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan,&rdquo; ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/11). Budi menegaskan, penyelidikan yang dilakukan KPK merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, KPK berupaya memastikan agar tidak ada penyalahgunaan dana publik dalam proyek strategis nasional tersebut. &ldquo;Kami menyadari bahwa korupsi dapat menggerus efektivitas pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah harus benar-benar digunakan sesuai tujuan,&rdquo; ujar Budi. Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa tim penyelidik KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui informasi penting terkait proyek Whoosh. Namun, karena masih dalam tahap penyelidikan, detail proses dan nama-nama pihak yang dimintai keterangan belum dapat dipublikasikan. &ldquo;Tim masih terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui soal pengadaan proyek ini. Tapi karena tahapnya masih penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail,&rdquo; pungkasnya.

KPK mengungkapkan modus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh, termasuk markup harga dan penjualan tanah negara.

Modus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, dari Markup Pembelian Lahan hingga Tanah Negara Dibeli Negara

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rl:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Kereta-Cepat-Whoosh-Dery-Ridwansah-4JPG-3762613447-1-4227698427.jpg" alt="Tampilan Whoosh, kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencana pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya masih menanti regulasi, yakni Perpres. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tampilan Whoosh, kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencana pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya masih menanti regulasi, yakni Perpres. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta&ndash;Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menanggung beban utang proyek warisan pemerintahan sebelumnya. Tanak menegaskan, pernyataan politik tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di lembaganya. Ia menuturkan, penyelidikan merupakan langkah awal untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek tersebut. &ldquo;Sifat penyelidikan itu hanya untuk mengetahui apakah ada perbuatan tindak pidana. Kalau tidak ada, ya case closed,&rdquo; kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11). Menurutnya, jika hasil penyelidikan menemukan adanya indikasi korupsi, KPK akan menyampaikan hasil tersebut kepada Presiden. Ia pun yakin Prabowo akan menghormati hasil penyelidikan lembaga antirasuah itu. &ldquo;Kalau ada, kita bisa sampaikan kepada Presiden. Ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima,&rdquo; tegas Tanak. Tanak menilai, Prabowo merupakan sosok yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita poin ketujuh yang menekankan penguatan upaya antikorupsi. &ldquo;Saya yakin Presiden Prabowo adalah orang yang pro terhadap pemberantasan korupsi,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut, Tanak menegaskan bahwa KPK berwenang menyelidiki segala dugaan tindak pidana tanpa terkecuali. Ia menyebut penyelidikan justru penting untuk memberikan kepastian hukum kepada publik. &ldquo;Alangkah bagusnya kalau ada penyelidikan, supaya ada kepastian hukum. Ketika hasilnya memang tidak ada, ya masyarakat tahu bahwa memang tidak ada indikasi tindak pidana korupsi,&rdquo; jelasnya. Meski begitu, Tanak enggan merinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek Whoosh tersebut. &ldquo;Sejauh ini memang sudah ada beberapa pihak yang dipanggil, tapi yang lebih tahu detailnya itu Pak Deputi. Kami pimpinan hanya menangani teknisnya saja,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak dipolitisasi. Ia memastikan, akan bertanggung jawab soal permasalahan Whoosh yang belakangan ini menyita perhatian publik. &ldquo;Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,&rdquo; ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Kepala negara menyatakan dirinya sudah mempelajari persoalan Whoosh. Ia memastikan, akan bertanggung jawab sepenuhnya. &ldquo;Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, rakyat kita layani. Kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggungjawab bersama. Dan itu diujungnya itu tanggungjawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggungjawab Whoosh,&rdquo; tegasnya. Ia menekankan, proyek kereta cepat di seluruh dunia tidak bisa dikalkulasikan untung dan rugi. Menurutnya, transportasi umum harus dihitung manfaat bagi masyarakat. &ldquo;Whoosh itu semua public transport diseluruh dunia jangan dihitung untung rugi, rugi nggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu. Jadi namanya public service obligation,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

KPK memastikan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh

KPK Tegaskan Tetap Usut Dugaan Korupsi Whoosh Meski Prabowo Bilang Siap Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/aLRkgXzqqoJnI7BeU6enOPZvL6Xu3ULbEY4IoA2q-2997800371.jpg" alt="Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi sorotan karena persoalan utang. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi sorotan karena persoalan utang. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta&ndash;Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berjalan. Bahkan, tim penyelidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk menggali lebih dalam terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Whoosh. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan proses permintaan keterangan ini dilakukan untuk menelusuri berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut. "Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/10). Menurut Budi, setiap keterangan yang disampaikan akan menjadi bahan penting bagi tim penyelidik untuk menelusuri dugaan adanya penyimpangan dalam proyek transportasi strategis nasional tersebut. "Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya. Namun, Budi belum dapat membeberkan secara rinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan. Ia menegaskan, detail pemeriksaan dan materi penyelidikan masih bersifat tertutup karena masih berada pada tahap awal.&nbsp; "Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan," jelasnya. Budi menambahkan, penyelidikan terhadap proyek KCIC ini terus menunjukkan perkembangan. Tim penyelidik tengah menelusuri berbagai dokumen dan data yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.&nbsp; "Namun, kami pastikan ya teman-teman, bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres, tim terus melakukan penelusuran, melakukan pengumpulan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui perkara ini," tuturnya. KPK juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan sesuai prosedur hukum. Lembaga antirasuah akan terus menggali informasi dari berbagai sumber untuk memastikan seluruh fakta yang relevan dapat terungkap. Oleh karena itu, Budi mengimbau seluruh pihak yang diundang untuk dimintai keterangan agar bersikap terbuka dan membantu proses penyelidikan. "Sehingga kami tentunya juga mengimbau kepada siapa saja pihak-pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC ini, agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan," pungkasnya.

KPK terus menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh, pihak-pihak terkait diperiksa untuk mengumpulkan informasi.

KPK Ungkap Telah Periksa Sejumlah Pihak untuk Gali Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

dugaan korupsi whoosh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan korupsi whoosh

Berita Terkini

Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Usut Jumlah Tanah Negara yang Dijual kembali ke Negara

Modus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, dari Markup Pembelian Lahan hingga Tanah Negara Dibeli Negara

KPK Tegaskan Tetap Usut Dugaan Korupsi Whoosh Meski Prabowo Bilang Siap Tanggung Jawab

KPK Ungkap Telah Periksa Sejumlah Pihak untuk Gali Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh

Download Aplikasi JawaPos.com