<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/Kantor-Basarnas-Usai-OTT-KPK-Fedrik-Tarigan-5JPG-156092703.jpg" alt="Suasana loby gedung Basarnas Pasca OTT KPK, Jakarta, Kamis (27/7)." width="100%">
<figcaption>Suasana loby gedung Basarnas Pasca OTT KPK, Jakarta, Kamis (27/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mabes TNI mengingatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak melanggar hukum dalam menyelesaikan kasus dugaan suap pengadaan barang di Basarnas. Hal itu menyusul adanya pelanggaran prosedur dalam penetapan Kepala&nbsp;Basarnas&nbsp;Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. &rdquo;Hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum. Apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum,&rdquo; kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono kepada wartawan, Sabtu (29/7). Julius mengatakan, komitmen TNI dalam pemberantasan korupsi begitu kuat. Namun, penegakan hukum harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Penetapan tersangka terhadap anggota TNI sendiri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. &rdquo;Pada prinsipnya bahwa reward and punishment yang diterapkan terhadap segenap Prajurit TNI bagi beliau (Panglima TNI) sangat konsisten dan jelas,&rdquo; ujar Julius Widjojono. Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala&nbsp;Basarnas&nbsp;Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di&nbsp;Basarnas&nbsp;tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka itu, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7). Selain Kabasarnas Henri Alfiandi, KPK juga turut menetapkan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, Komisaris Utama PT Multi Gtafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, dan Marilya Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. &rdquo;Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7). Alex menjelaskan, keempat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang, pada penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pengondisian pemenang tender proyek di&nbsp;Basarnas. Dalam operasi senyap itu, KPK seluruhnya mengamankan 11 orang. Bahkan, KPK juga turut mengamankan uang tunai senilai Rp 999,7 juta.

Mabes TNI ingatkan KPK agar tidak melanggar hukum dalam menyelesaikan kasus dugaan suap pengadaan barang di Basarnas

Soal Salah Prosedur Jadikan Kabasarnas Tersangka, Mabes TNI Minta KPK Tak Langgar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220823-WA0080.jpg" alt="Tim penyidik KPK usai lakukan penggeledehan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila). Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik KPK usai lakukan penggeledehan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (Unila). Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper yang diduga berisi sejumlah barang bukti usai melakukan penggeledahan di Gedung Dekanat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung (Unila). Penggeledahan itu terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 yang menjerat rektor dan sejumlah pejabat kampus tersebut.  Usai melakukan penggeledahan di Gedung A Dekanat Fakultas Kedokteran, delapan orang tim penyidik KPK langsung bergegas menaiki kendaraannya. Penggeledahan di Fakultas Kedokteran tersebut dilakukan penyidik KPK sejak pukul 09.00 hingga 14.13 WIB.  Sebanyak empat mobil berpelat nomor polisi Jakarta (B) telah terparkir di halaman Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Unila sejak pagi. ”Ya itu, tim KPK tadi pukul 09.00 WIB sudah ada di sini dengan dikawal beberapa anggota kepolisian,” kata Faeri, seorang petugas satpam di Fakultas Kedokteran seperti dilansir dari Antara.  Dia pun tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dilakukan tim penyidik KPK di dalam Gedung Dekanat tersebut sebab tidak diperbolehkan masuk. ”Kami tidak tahu ngapain saja mereka karena kami tidak boleh naik. Polisi juga tidak boleh naik, hanya berjaga,” ujar Faeri.  Usai melakukan penggeledahan di Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran, tim penyidik KPK pun langsung bergerak melakukan penggeledahan ke Gedung Dekanat Fakultas Hukum.  Sebelumnya, pada Senin (22/8), tim penyidik KPK juga telah melakukan pemeriksaan selama sekitar 12 jam di Gedung Rektorat Unila. Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan penetapan Rektor Unila Karomani sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 oleh KPK.  Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat orang tersangka, masing-masing sebagai penerima Rektor Unila Karomani (KRM) bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi (HY), dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri (MB). Sementara pemberi adalah pihak swasta Andi Desfiandi (AD).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, KRM yang menjabat sebagai Rektor Unila Periode 2020-2024 memiliki wewenang salah satunya terkait mekanisme dilaksanakannya Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022.  Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga KRM aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY dan Budi Sutomo, dan melibatkan MB untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa. Apabila ingin dinyatakan lulus dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas.

Penyidik KPK Bawa Dua Koper Usai Geledah Fakulas Kedokteran Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-07-at-2.23.34-PM_1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan tiga terdakwa perkara dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.  Tiga terdakwa, yaitu hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti PN Surabaya nonaktif Hamdan sebagai penerima suap serta pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono selaku pemberi suap.  ”Hari ini (7/6), jaksa KPK Gina Saraswati telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Itong Isnaeni Hidayat dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/6).  Untuk penahanan para terdakwa, kata dia, saat ini sudah beralih menjadi wewenang pengadilan tipikor. Terdakwa Itong dititipkan penahanannya di Rutan Kelas 1 Surabaya, Hamdan di Rutan Kejati Jatim, dan Hendro di Rutan Polda Jatim.  ”Tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ucap Ali.  Sebagai pemberi, Hendro didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai penerima, Itong dan Hamdan didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada Kamis (20/1). KPK menjelaskan, Itong selaku hakim PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Hendro sebagai kuasa hukum perusahaan itu.  Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Hendro dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim. KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara itu berkisar Rp 1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan Mahkamah Agung (MA).  Untuk memastikan persidangan perkaranya berjalan sesuai dengan harapan, Hendro diduga menjalin komunikasi dengan Hamdan menggunakan istilah upeti demi menyamarkan maksud dari pemberian uang. Setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamdan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Itong.  KPK menyebutkan, putusan yang diinginkan Hendro adalah agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar. Hamdan lantas menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong yang kemudian menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang.  Pada 19 Januari, uang imbalan diserahkan Hendro kepada Hamdan Rp 140 juta untuk Itong. Selain itu, KPK menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya. Sehingga, hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Itong ke Pengadilan Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_4859-1_1.jpg" alt="Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Hamdam Pongrewa mengatakan, layanan pemerintahan tetap lancar meski bupati ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (12/1).  ”Secara umum pelayanan pemerintahan tetap aman dan lancar setelah penangkapan oleh KPK. Tapi memang aktivitas di Sekretariat Kabupaten PPU (Kantor Bupati) agak terganggu karena ada ruang yang disegel. Seperti pintu koridor menuju ruang bupati,” kata Hamdam seperti dilansir dari Antara di Penajam.  Atas kejadian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) oleh KPK, dia mengaku prihatin. Namun, dia mengimbau semua pejabat, aparatur sipil negara (ASN), dan para tenaga harian lepas (THL) tetap melakukan tugas-tugasnya.  ”Saya mengimbau kepada semua pejabat, ASN, dan THL untuk tetap bekerja seperti biasa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lakasanakan semua tugas dengan baik seperti biasa,” ucap Hamdam Pongrewa.  Ditanya mengenai siapa saja yang ditangkap KPK selain bupati, Hamdam mengaku tidak mengetahui persis. Sebab, belum ada pemberitahuan dari KPK.  Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Hamdam Pongrewa berharap segera mendapatkan informasi resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di daerah itu. ”Saya tidak tahu persis kasus apa yang tengah terjadi,” ujar Hamdam Pongrewa pada Kamis (13/1).  ”Mudah-mudahan kami segera dapat informasi yang resmi dari KPK terkait OTT itu,” tambah dia.  Berdasar informasi, KPK melakukan penggeledahan di Rumah Jabatan Bupati Penajam Paser Utara, Kamis (13/1) sekitar pukul 01.00 wita. Kemudian KPK melanjutkan penggeledahan ruang kerja bupati dan sekretaris daerah di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar pukul 02.00 wita.  KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara.  Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Bupati PPU AGM ditangkap KPK saat berada di Jakarta bersama beberapa pihak lain. Tim KPK juga menangkap beberapa pihak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan di Mapolda Kaltim. Mereka segera dibawa ke Jakarta.  Abdul Gafur Mas'ud atau yang akrab disapa AGM merupakan Bupati PPU periode 2018–2023. Dia bersama wakilnya, Hamdam Pongrewa dilantik pada Rabu, 19 September 2018 oleh Gubernur Kalimantan Timur saat itu Awang Faroek Ishak.

Layanan Pemerintahan Tetap Lancar meski Bupati PPU Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210603_152608_6_800x524.jpg" alt="Lima orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang kasus suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah oleh terdakwa pengusaha Agung Sucipto di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (3/6). Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Lima orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang kasus suap Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah oleh terdakwa pengusaha Agung Sucipto di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (3/6). Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan ajudan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus suap oleh terdakwa kontraktor Agung Sucipto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Syamsul Bahri mengakui telah menerima uang titipan miliaran rupiah dari pengusaha yang dikemas dalam kardus.  ”Saya hanya diperintah (Nurdin Abdullah) untuk mengambil titipan ke sejumlah nama-nama, kemudian saya bawa ke rumah jabatan,” ujar Syamsul Bahri seperti dilansir dari Antara di hadapan Majelis Hakim Tipikor Makassar yang diketuai Ibrahim Palino, di Makassar, Kamis (3/6).  Dia mengatakan, bersama ajudan lainnya yakni Salman Nasir sering bergantian mengawal Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Termasuk menjadi penghubung terhadap para pejabat maupun relasinya.  Syamsul Bahri mengungkapkan, pada Januari 2021, pernah diminta menemui Robert untuk mengambil uang titipan yang dikemas dalam kardus, kemudian dibawa ke kamar pribadi Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, Makassar.  Usai mengambil dan membawa uang itu ke kamar pribadi Nurdin Abdullah, Syamsul yang sudah 10 tahun lebih mendampingi Nurdin, kemudian melaporkan jika titipan sudah diletakkan di atas tempat tidur.  Beberapa hari kemudian, dia kembali disuruh bertemu dengan Khaeruddin di rumahnya, di Perumahan The Mutiara, Jalan A.P. Pettarani untuk mengambil kardus berisi uang yang selanjutnya dibawa kembali ke ruang kerja Nurdin Abdullah.  ”Saya hanya diminta menemui orang-orang itu untuk mengambil titipan. Isinya uang, tapi berapa jumlah pastinya saya tidak tahu, kemungkinan masing-masing itu Rp 1 miliar,” ucap Syamsul Bahri.  Setelah melaporkan dan menyerahkan semua uang dalam kardus itu, Syamsul kemudian diminta menemui kontraktor lain, Ferry Tandiadi, untuk mengambil uang. Uang dari Ferry Tandiadi sekitar Rp 2,2 miliar sesuai dengan konfirmasi penyidik saat dia menjalani pemeriksaan di KPK. Usai bertemu Ferry, dia pun menemui kontraktor keempat Haji Momo dan menerima amplop.  ”Kalau titipan dari Haji Momo itu amplop. Saya ambil saat waktu sudah larut malam. Nanti keesokan harinya saya melapor ke Bapak dan menyerahkannya,” terang Syamsul Bahri.  Ajudan lainnya, Salman Natsir, juga mengaku pernah dititipi Agung Sucipto untuk memberikan koper kepada Nurdin Abdullah. ”Saya diminta menemui Pak Agung dan saya diberi koper. Saya tidak tahu isinya. Nanti saya tahu isinya uang, setelah Ibu Sari (Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel) mengantar koper itu ke Bank Mandiri KCP Panakkukang,” tutur Salman.  Salman mengaku, uang dalam koper kuning itu ditukar dengan uang baru di Bank Mandiri KCP Panakkukang. Saat itu, stok uang baru hanya ada Rp 400 juta.  ”Saya diminta bawa itu uang ke bank untuk ditukar dengan uang baru. Saya serahkan kopernya itu ke Pak Ardi (Kepala KCP Mandiri Panakkukang) di depan teller. Saya diajak ke ruangannya,” ujar Salman.  Salman menyatakan saat itu, uang sejumlah Rp 400 juta kurang Rp 1,6 juta. Dia melaporkan kekurangannya kepada Sari Pujiastuti dan diminta menggenapkan menggunakan uang pribadi.  ”Pakai uang saya Rp 1,6 juta kemudian saya bawa ke rujab. Setelah itu saya pergi melapor ke Pak NA di rumah pribadinya di Perumdos. Setelah melapor kemudian kembali ke KCP Mandiri Panakkukang mengambil lagi uang Rp 400 juta dan serahkan ke Nurdin Abdullah di rujabnya. Setelah tuntas, saya ketemu Ibu Sari dan uang saya yang Rp 1,6 juta digantikan Rp 10 juta,” etrang Salman.  Sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Jalan Sultan Hasanuddin terkait dugaan suap, usai menerima laporan pada Jumat (26/2) malam. Direktur Utama PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto diketahui kala itu memberikan uang melalui Edy Rahmat, sekretaris Dinas PUTR Sulsel.  Tim selanjutnya menjemput Nurdin Abdullah, karena disebut-sebut terlibat kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Uang dua koper yang disita dari operasi tersebut senilai Rp 2 miliar.

Mantan Ajudan Nurdin Abdullah Akui Terima Uang Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kejaksaan-PDAM-1.jpg" alt="Direktur PDAM Kudus Ayatullah Humaini usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kudus pada Senin (15/6). Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur PDAM Kudus Ayatullah Humaini usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kudus pada Senin (15/6). Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memeriksa Direktur PDAM Kudus Ayatullah Humaini. Direktur PDAM bersama tujuh orang lainnya itu dimintai keterangan terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan menerima uang dalam penerimaan pegawai baru di lingkungan PDAM.  ”Selain saya yang dimintai keterangannya oleh Kejaksaan Negeri Kudus, juga ada enam pegawai PDAM Kudus dan satu orang dari luar PDAM,” kata Direktur PDAM Kudus Ayatullah Humaini seperti dilansir dari Antara usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kudus pada Senin (15/6).  Menurut dia, pihak kejaksaan profesional dan tidak ada tekanan apapun selama diperiksa. Total pertanyaan yang diajukan, sebanyak 25 pertanyaan, seperti nama, alamat, gender, dan pendidikan. ”Pertanyaan lainnya, yakni terkait apakah mengetahui ada OTT pegawai PDAM Kudus di sebuah bengkel, saya jawab mengetahui informasi tersebut dari awak media. Hal-hal lain saya jawab secara normatif dan tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat,” ujar Ayatullah Humaini.  Selain itu, dia juga ditanya soal kepegawaian dijelaskan bahwa sudah sesuai peraturan yang ada. Terkait dengan uang sitaan sebesar Rp 65 juta, dia mengatakan tidak mengetahui, sedangkan pertanyaan terkait kedekatannya dengan tersangka berinisial T seperti apa dijawab karena sebagai anak buahnya tentu mengetahuinya. Dia menyatakan tetap kooperatif jika pihak kejaksaan kembali meminta keterangan dan akan tetap hadir.  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Rustriningsih mengatakan, jadwal pemeriksaan saksi hari ini (15/6) ada delapan orang. Terkait dengan kemungkinan adanya tambahan tersangka, dia mengatakan, tahapnya masih dalam pemeriksaan saksi. ”Kami masih melihat keterangan saksi, nanti konstruksi hukumnya seperti apa,” ujar Rustriningsih.  Menurut dia, kasus tersebut termasuk tindak pidana yang menyangkut pasal 5, pasal 11 atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 menyangkut pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada PNS atau penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dalam jabatannya, sedangkan pasal 11 terkait PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.  ”Pasal 12 terkait posisi PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” terang Rustriningsih.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9fNEVgHvb2w  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HNKBjmCWEyk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc

Kejaksaan Periksa Direktur PDAM Kudus Terkait OTT Pegawai PDAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/20200603_093657-1.jpg" alt="Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah sesaat sebelum menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Indra/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah sesaat sebelum menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Indra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Sidoarjo Jawa Timur nonaktif Saiful Ilah menjalani sidang perdana kasus suap di Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp 1,4 miliar. Sidang berlangsung Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu (3/6).  Jaksa KPK Arif Suhermanto mengatakan, terdakwa Saiful Ilah bersama dengan sejumlah ASN di Pemkab Sidoarjo menerima suap dari dua pengusaha kontraktor, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi, untuk memenangkan beberapa tender sejumlah proyek infrastruktur di Pemkab Sidoarjo.  ”Uang tersebut sebagai hadiah dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi atas pemenangan paket paket pembangunan di Pemkab Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 di Pemkab Sidoarjo,” kata JPU KPK Arif Suhermanto seperti dilansir dari Antara saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di PN Tipikor Surabaya.  Menurut jaksa, selain ke Saiful Illah, tiga orang ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo juga didakwa menerima suap pada kasus yang sama. Mereka adalah Kadis PUBM Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PUBM SDA yang juga Ppkom Judi Tetrahastoto, dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji.  ”Saiful Ilah menerima Rp 550 juta, Suharti menerima Rp 227 juta, Tertahstoto menerima Rp 350 juta, dan Sangadji menerima Rp 330 juta,” kata jaksa Arif Suhermanto.  Arif Suhermanto mengatakan, Saiful Ilah ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 350 juta pada 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.10 WIB. ”Saat menerima uang dari Ibnu Gofur, KPK melakukan operasi tangkap tangan. Uang diberikan di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo,” kata Arif Suhermanto.  Atas dakwaan tersebut, Saiful Illah melalui tim penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi. ”Setelah mendengar isi dakwaan, uraian dakwaan, kami mengajukan keberatan,” kata Samsul Huda, ketua tim penasehat hukum terdakwa.  ”Persidangan hari ini dinyatakan selesai dan dilanjutkan Senin (8/6) dengan agenda pembacaan eksepsi,” ujar hakim Cokorda Gede Arthana menutup persidangan.  Usai persidangan, Samsul Huda menilai perbuatan Saiful Ilah bukan termasuk tindak pidana korupsi. ”Lengkapnya akan disampaikan di nota keberatan kalau saya sampaikan disini nanti KPK sudah siap siap memberikan tanggapan, nggak lucu kan,” ucap Samsul huda.  Dalam kasus itu, Saiful Ilah didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, tiga terdakwa lain yaitu Kadis PUBM Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PUBM SDA yang juga Ppkom Judi Tetrahastoto, dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji, juga turut disidangkan pada Rabu (3/6).  Jaksa KPK Arif Suhermanto mengatakan, jika dakwaan yang diberikan kepada tiga terdakwa itu sama dengan yang didakwakan kepada Saiful Ilah. ”Uang total suap sebanyak Rp 1,4 miliar. Namun untuk ketiga terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan langsung pada pembuktian,” ujar Arif Suhermanto usai persidangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Bupati Sidoarjo Nonaktif Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/14-anggota-dprd-kota-malang-tersangka-suap-kembalikan-uang_m_222304.jpeg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang suap dari 14 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Namun, masih ada empat orang lagi yang belum mengembalikan uang suap tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari penyidik mengenai pengembalian uang dari sejumlah tersangka. "Sampai saat ini sekitar 14 orang dari 18 tersangka tersebut telah mengembalikan uang ke KPK. Untuk jumlahnya, kami update menyusul ya," ujarnya Sabtu (23/6). Febri menyampaikan, penyidik menyita uang tersebut sebagai barang bukti dalam kasus dugaan suap tersebut. Meski demikian, pihak penyidik masih belum merinci nama-nama anggota legislatif yang sudah atau yang belum mengembalikan uang. "Nama tidak bisa kami sebut saat ini, nanti semua akan dibuka pada saatnya di persidangan," terangnya. Dia menerangkan, pihaknya menghargai sikap koperatif tersebut. Pasalnya, selain dapat membantu proses hukum juga dapat bermanfaat bagi para tersangka. "Juga dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan (tuntutan)," jelasnya. Namun, Febri menegaskan, jika pengembalian uang tersebut tidak menghapus tindak pidana seseorang. Dia pun menghimbau kepada anggota dewan lain untuk turut bersikap kooperatif dengan memberi pengakuan maupun pengembalian uang suap yang diterima. Sementara itu, dari 18 tersangka tersebut, Febri mengatakan jika belum ada yang mengajukan diri sebagai justice colaborator (JC). "Belum ada. Jika memang ada yang ingin mengajukan, itu hak tersangka. Tapi tentu harus kami pertimbangkan lebih dulu apa memenuhi syarat atau tidak," paparnya. Menurut Febri, menjadi JC akan memberi dampak yang lebih baik bagi para tersangka. "Yang pasti, jika JC dikabulkan, maka akan dipertimbangkan tuntutan lebih ringan dan nanti di lapas bisa mendapat potongan hukuman hingga pembebasan bersyarat sebelum masa pidana selesai," pungkasnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap seluruh tersangka tersebut. Mereka akan meneruskan penahanan selama 30 hari ke depan guna merampungkan berkas perkara penyidikan. Nama 18 tersangka tersebut yakni Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani, Bambang Sumarto, Syaiful Rusdi, Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti, dan Suprapto. Juga ada Ya'qud Ananda Gudban, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Heri Pudji Utami, Rahayu Sugiharti, Abdulrahman, Hery Subianto, dan Sukarno.

14 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap Kembalikan Uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan kasus suap

Berita Terkini