<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/JKT_Nadiem-Makarim-Usai-Menjalani-Pemeriksaan_SALMAN-TOYIBI-2JPG-1484427540.jpg" alt="Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Pemanggilan itu&nbsp; terkait kasus dugaan korupsi pemgadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 triliun. Pemeriksaan lanjutan itu dijadwalkan pada Selasa (15/7) mendatang. "Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu kuasa hukumnya meminta penundaan pemeriksaan, kalau tidak salah hari Selasa yang lalu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar di Kompleks Kejagung, Jumat (11/7). Menurut Harli, setelah permintaan penundaan itu, penyidik melakukan koordinasi internal dan akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Nadiem pada Selasa mendatang.&nbsp; "Dari situ maka penyidik setelah melakukan rapat-rapat maka berketetapan akan melakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pada Selasa yang akan datang di tanggal 15 Juli 2025," ungkapnya. Harli berharap Nadiem Makarim dapat memenuhi panggilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. "Kita mengharapkan kehadiran yang bersangkutan sesuai dengan surat pemanggilan," imbaunya. Dalam pengusutan kasus itu, Kejagung telah mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri. Pencekalan itu dilakukan Kejagung sejak Kamis, 19 Juni 2025 untuk enam bulan ke depan. Pencekalan terhadap Nadiem Makarim dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. Nadiem sendiri telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di lingkungan Kemendikbudristek, pada Senin (23/6) lalu.

Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook minggu depan.

Kejagung Jadwalkan Lagi Pemanggilan Pemeriksaan Nadiem Makarim Terkait Dugaan Kasus Korupsi Selasa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/KPK-Tahan-Mantan-Menteri-Pertanian-Dery-Ridwansah-5JPG-961928519.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK usai konferensi pers penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK usai konferensi pers penahanan dirinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK menahan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) tadi malam. SYL disangka melakukan upaya pemerasan dan gratifikasi selama menjabat, sedangkan MH turut serta membantunya. SYL yang dijemput paksa pada Kamis (12/10) malam juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, MH baru diperiksa kemarin (13/10) sore sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi, SYL memerintahkan KS (Sekjen Kementan Kasdi Subagyono yang juga menjadi tersangka dan telah ditahan) serta MH untuk melakukan pungutan dan setoran kepada ASN di lingkungan Kementan selama 2020&ndash;2023. Pungutan itu dilakukan setiap bulan. Dan, ada paksaan dari SYL kepada ASN tersebut. "Di antaranya dimutasi ke unit kerja lain hingga difungsionalkan status jabatannya," paparnya. Sementara untuk uang hasil dugaan korupsi itu, KPK menemukan, SYL, KS, MH, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementan menggunakannya untuk umrah dengan nominal miliaran rupiah. &rsquo;&rsquo;Khusus SYL juga ditemukan aliran uang untuk kepentingan Partai Nasdem hingga miliaran rupiah,&rsquo;&rsquo; paparnya. Uang tersebut juga diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, perbaikan rumah, tiket pesawat, hingga perawatan wajah bagi keluarga. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Dalam kasus itu, SYL, MH, dan KS dijerat Pasal 12 Huruf e dan 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus SYL juga dikenai tambahan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Setelah diumumkan penahanannya ke publik oleh KPK, SYL meminta agar dirinya tidak dihakimi lebih dahulu. &rsquo;&rsquo;Saya memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki,&rsquo;&rsquo; paparnya. Mengenai Firli yang tidak tampak muncul ke publik dan konferensi pers, Alexander Marwata menegaskan bahwa mantan Kapolda Sumatera Selatan itu ada di ruangannya selama dua hari terakhir. &rsquo;&rsquo;Nggak ke mana-mana. Jangan khawatir,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Pada saat SYL ditahan KPK, Polda Metro Jaya juga berencana memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Tapi, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto belum menyebut kapan persisnya pemeriksaan itu akan dilakukan. Karyoto menambahkan, penyidiklah yang akan menentukan harinya. &rsquo;&rsquo;Itu penyidik, nanti saya tanya penyidik. Nanti penyidik akan menjelaskan kalau ada jadwal-jadwal, saya enggak tahu secara detail,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut Irjen Karyoto, pemanggilan pimpinan KPK itu akan dilihat dari perkembangan penyidikan. &rsquo;&rsquo;Kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi, ya kita panggil. Nanti kita panggil,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Kemarin (13/10) Kevin Egananta, ajudan atau aide-de-camp (ADC) Firli, yang lebih dulu diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. &rsquo;&rsquo;Enggak ada arahan apa-apa. Saya jawab saja,&rsquo;&rsquo; kata Kevin ketika tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak menyebut pemanggilan Kevin merupakan kali kedua. Pemeriksaan seharusnya telah dilakukan pada Rabu (11/10), tapi yang bersangkutan mangkir dan mengajukan penundaan pemeriksaan. Ade menambahkan, sementara ini total saksi yang telah diperiksa dalam kasus tersebut berjumlah 12 orang pada tahap penyidikan. Sebelumnya, penyidik memeriksa mantan Mentan SYL, sopir SYL, ajudan SYL, dan Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar. (ygi/elo/c7/ttg)

KPK menahan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH).

Uang Hasil Dugaan Gratifikasi dan Pemerasan SYL Untuk Umrah, Cicilan Mobil, hingga Perawatan Wajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/oke_JKT1-FEBRI-DIANSYAH-LEPAS-JUBIR-KPK-ali9.jpg" alt="Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum" width="100%">
<figcaption>Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengusutan kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berlanjut. Kemarin (2/10) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pengacara sebagai saksi, yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz. Namun, hanya Febri dan Ramasala yang hadir. Febri dan Rasamala adalah mantan pegawai KPK. Febri pernah menjabat Kabag Pemberitaan KPK atau juru bicara (jubir) KPK. Sedangkan Ramasala adalah mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Hukum KPK. Mereka tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.20 WIB. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Febri menegaskan bahwa mereka datang atas inisiatif sendiri. Sebab, KPK belum mengirimkan surat panggilan kepada dirinya maupun Ramasala. Febri menjelaskan, dirinya dan Ramasala memang pernah menerima surat kuasa dari SYL. Namun, saat itu status kasus tersebut baru penyelidikan. &rdquo;Untuk proses penyidikan, kami belum diberi surat kuasa,&rdquo; ucapnya. Febri juga menanggapi isu mengenai upaya penghilangan barang bukti yang mengarah kepada dirinya. Dia membantah isu itu. Sebagai advokat, Febri mengaku bekerja profesional sesuai dengan undang-undang (UU). &rdquo;Upaya-upaya seperti obstruction of justice sudah saya tentang sejak dulu,&rdquo; paparnya. Hingga pukul 16.08, Febri dan Ramasala masih menjalani pemeriksaan. Pada pukul 20.50, Febri dan Rasamala akhirnya keluar dari gedung KPK. Artinya, mereka menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. Febri menyatakan, penyidik melakukan tugasnya dengan baik. Menurut dia, tidak ada pertanyaan penyidik yang mengarah pada dugaan penghilangan alat bukti. &rdquo;Tidak ada satu pun tentang itu. Pemeriksaan terkait dengan draf pendapat hukum,&rdquo; paparnya. Dia menjelaskan, pihaknya mendapat surat kuasa khusus dari SYL pada 15 Juni 2023. Sebagai penasihat hukum, mereka lantas merancang pendapat hukum dan memberikan masukan perbaikan tata kelola untuk menghapus titik-titik rawan korupsi di Kementan. &rdquo;Draf pendapat hukum itulah yang ditanyakan penyidik,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, ketiganya dipanggil bukan sebagai advokat salah satu tersangka. Namun sebagai saksi terkait dokumen-dokumen yang ditemukan selama proses penggeledahan di rumah dinas menteri pertanian maupun kantor Kementan. Apakah ketiganya terlibat dalam proses penghilangan alat bukti? Ali tidak memberikan penjelasan secara pasti. Dia menyebutkan, hasil itu bisa disampaikan jika proses pemeriksaan rampung. Ali lalu menerangkan, dalam proses penggeledahan, utamanya di kantor Kementan, khususnya di ruang menteri dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, memang ada upaya penghilangan alat bukti. &rdquo;Dengan cara menyobek dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti,&rdquo; paparnya. Seorang pengacara pun, tegas Ali, bisa dijerat hukum jika terbukti merintangi penyidikan. Dia lantas mencontohkan pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini ditahan KPK. Terkait update kasus, Ali mengatakan, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di Jagakarsa pada Minggu (1/10). Penggeledahan itu dilakukan di rumah salah satu tersangka. Di sana tim menemukan setumpuk dokumen dan uang rupiah serta dolar senilai Rp 400 juta. Ali juga menegaskan, KPK tidak hanya mengusut kasus dugaan korupsi di Kementan. Pihaknya juga menemukan indikasi pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). &rdquo;Untuk update-nya akan kami sampaikan lagi setelah proses penyidikan rampung,&rdquo; tuturnya. (elo/c9/c14/oni)

KPK memanggil tiga pengacara sebagai saksi, yakni Febri Diansyah, Ramasala Aritonang, dan Donal Fariz.

Dugaan Korupsi Kementan, Mantan Jubir KPK Diperiksa Lembaga Antirasuah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Menkoinfo-Johnny-G-Plate-Di-Periksa-Kejagung-Fedrik-Tarigan-19.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan usai diperiksa di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur ba" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan keterangan usai diperiksa di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sesuai janjinya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (14/2). Dia memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus). Mereka memeriksa Plate dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Bakti) Kominfo tahun anggaran 2020–2022.  Plate yang juga Sekjen DPP Partai Nasdem tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 09.00. Oleh penyidik, Plate diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menkominfo. Berdasar pantauan Jawa Pos, Plate keluar dan memberikan keterangan kepada awak media sekitar pukul 18.00. Kepada Kejagung, dia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa hadir pada pemanggilan sebelumnya.  Plate menyatakan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk terkait dengan kasus dugaan korupsi Bakti Kominfo. ”Saya telah memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejaksaan Agung,” ungkap dia. Meski tidak diperinci, secara keseluruhan ada 51 pertanyaan yang diajukan penyidik. Plate memastikan bahwa seluruh pertanyaan itu dijawab dengan penuh tanggung jawab dan sesuai aturan.  Menurut Plate, keterangan yang dia sampaikan lebih banyak soal tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Menkominfo. Dia memastikan bakal kembali hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik apabila dibutuhkan. Dia berharap proses hukum yang tengah berlangsung dapat berjalan dengan baik. Namun, Plate tidak bersedia menjawab pertanyaan awak media tentang pemeriksaan adiknya, Gregorius Alex Plate, dalam kasus yang sama.  Menurut Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Kuntadi, pihaknya masih terus mendalami keterkaitan antara Gregorius dan Kemenkominfo. Sebab, yang bersangkutan tidak ada dalam struktur di Bakti Kominfo.  Kuntadi mengakui, Gregorius sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik. ”Namun, memang masih sebagai saksi dan masih kami dalami,” imbuhnya. Kepada Plate, lanjut dia, penyidik meminta keterangan terkait dengan pertanggungjawabannya sebagai pengguna anggaran.  ”Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan, pengendalian kegiatan BLU (badan layanan umum, Red) yang berada di bawah tanggung jawabnya,” beber dia. Sesuai keterangan Plate, penyidik juga mendalami pelaksanaan fungsi dan tugas Menkominfo.  Penyidik menilai, hal itu penting untuk didalami lantaran Plate juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengevaluasi serta mengawasi penggunaan anggaran Kementerian Kominfo.

Penuhi Janji ke Kejagung, tapi Plate Tak Merespons soal Kasus Adiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/c59dd60b-880e-483b-950b-b8f8d7e3ac83.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar di masyarakat baik di media massa maupun siaran pers Kejaksaan Tinggi Banten perihal dugaan kasus korupsi Bank Banten pada tahun 2017 silam, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DKI, agar tidak terjadi kekeliruan informasi, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan beberapa poin penting untuk meluruskan kabar yang beredar di masyarakat terkait kasus ini.  “Bahwa dapat kami sampaikan kasus ini terjadi pada periode 2017 silam saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial dan Plt. Kepala Kanwil DKI. Saat ini Saudara Satyavadin Djojosubroto tidak lagi menjabat di PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, (“Bank Banten“) sejak dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 045/SK-PHK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, karena telah melanggar peraturan perusahaan," tutur Agus.  Agus juga mengapresiasi upaya penegakan hukum oleh Kejati Banten di bawah kepemimpinan Kajati Banten, Leonardus Eben.  "Kami mengapresiasi langkah Pak Kajati Banten dalam upaya penuntasan kasus dugaan korupsi di Bank Banten. Bank Banten akan bekerjasama dan kooperatif serta mengikuti prosedur untuk apapun yang dibutuhkan pihak berwenang agar persoalan ini dapat dituntaskan di tingkat penyidikan dan dapat diungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya," tegas Agus.  “Sebagai perusahaan yang patuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Bank Banten sangat menjunjung tinggi keterbukaan informasi serta senantiasa memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan zero tolerance terhadap praktik tindak pidana korupsi," tutur Agus.  Pernyataan itu terbukti dengan pencapaian Bank Banten dalam meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 yang merupakan standar internasional terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari PT British Standard Institutions Group Indonesia.  “Bank Banten senantiasa melakukan perbaikan dengan selalu berpedoman pada prudential banking principal. Proses hukum yang sedang berjalan merupakan tanggung jawab pribadi Saudara Satyavadin dan tidak berpengaruh terhadap layanan dan kegiatan operasional perbankan," pungkas Agus.

Klarifikasi Bank Pembangunan Daerah Banten Soal Dugaan Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220408-WA0143.jpg" alt="Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro. Septian/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro. Septian/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Suryanbodo Asmoro menyatakan, sedang menelusuri indikasi pencucian uang atas dugaan kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka petinggi Kamar Dagang dan Industri, berinisial JI.  ”Untuk indikasi ke TPPU juga ada arahnya, sehingga tim penyidik kami terus melakukan pengembangan dan penyidikan dalam hal ini,” kata Asmoro seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Sabtu (9/4).  Dia menjelaskan, saat ini JI masih dalam proses penyidikan sejak ditahan di sel Markas Polda Kalimantan Barat pada 29 Maret. Proses kasusnya memerlukan waktu. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari tim ahli, termasuk juga dari BPK.  ”Sekarang tinggal menunggu dari pihak kejaksaan sebagai JPU, dalam hal menggambarkan bahwa dalam kasus ini masuk tindak pidana korupsi (tipikor) atau mau ke tindak pidana lain, salah satunya TPPU itu,” terang Suryanbodo Asmoro.  Dia menilai, tersangka juga termasuk menyulitkan penyidik dan tidak kooperatif. Sebelumnya, JI ditangkap di Jakarta Barat, sekitar pukul 19.00 WIB Senin (28/3) malam di suatu kafe. Namanya sempat dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).  Polda Kalimantan Barat memasukkan namanya ke dalam daftar itu atas kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tebas, Kabupaten Sambas, pada 2019. Saat itu, dia menjadi direktur PT BAB, pelaksana proyek pembangunan jalan tersebut.  JI sempat beberapa kali mangkir ketika dipanggil polisi sehingga dinilai tidak kooperatif dan mempersulit proses penyidikan. ”Hal itulah yang membuat Polda Kalbar menerbitkan status DPO terhadap JI,” ucap Suryanbodo Asmoro.  Kasus dugaan korupsi itu mulai terkuak saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat menggeledah satu ruangan di Dinas PUPR Kalimantan Barat pada 30 September 2020. Hingga kini Polda Kalimantan Barat sudah menahan empat tersangka termasuk JI dengan kerugian negara sekitar Rp 8,7 miliar.

Polda Kalimantan Barat Telusuri Indikasi Kasus Cuci Uang Ketua Kadin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220225-WA0013_1.jpg" alt="Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Romadu Novelino. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) temukan Rp 5,9 miliar lebih kerugian keuangan negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi salah satu perbankan di Kabupaten Barito Kuala (Batola).  ”Adanya kerugian keuangan negara, kami temukan setelah melalui kurang lebih satu bulan tahap penyelidikan,” kata Asisten Intelijen Kejati Kalsel Abdul Rahman seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (25/2).  Atas temuan tersebut, Kejati Kalsel mulai hari ini (25/2) resmi menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Sehingga nanti ada tersangka yang ditetapkan.  Rahman menyebut, berdasar hasil kesimpulan gelar perkara dan arahan pimpinan, status penanganan sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.  Terkait modus operandinya Rahman menjelaskan, ada tompengan pada pemberian kredit menggunakan data yang direkayasa. Yakni pemberian kredit kepada debitur Kantor Cabang Marabahan melalui perantara dengan menggunakan legalitas usaha dan data pribadi fiktif.  ”Praktik curang itu diduga dilakukan pada sejumlah produk kredit termasuk pada kredit investasi dan kredit refinancing pada 2021,” terang Rahman.  Dia menambahkan, pendalaman masih terus dilakukan jaksa penyidik sebelum menetapkan siapa saja yang dijadikan tersangka dalam perkara tersebut. ”Kita tunggu saja perkembangan penyidikannya. Kalau sudah ada yang ditetapkan tersangka kami sampaikan,” kata Rahman didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalsel Romadu Novelino.

Kejati Kalsel Temukan Rp 5,9 M Kerugian Negara Korupsi Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bank-jatim.jpg" alt="Dari kiri ke kanan:Glemboh Priyambodo, Sekretaris Perusahaan Rizyana Mirda, Direktur Risiko Bisnis Ferdian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan Busrul Iman, Direktur Komersial dan Korporasi Hermanto, Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Si" width="100%">
<figcaption>Dari kiri ke kanan:Glemboh Priyambodo, Sekretaris Perusahaan Rizyana Mirda, Direktur Risiko Bisnis Ferdian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan Busrul Iman, Direktur Komersial dan Korporasi Hermanto, Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi dan Si</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan kasus korupsi di PT Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo senilai Rp 25 miliar.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rohman menginformasikan, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank Jatim itu. Masing-masing tersangka bernama Yuniwati Kuswandari, 60 tahun, warga Desa Sepande, Sidoarjo; dan Ario Ardianzah, 38, warga Kecamatan Sukolilo, Surabaya.  ”Malam ini (5/1) langsung kami tahan,” ujar Fathur Rohman seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (5/1) malam.  Tersangka Yuniwati merupakan pengelola kantin di PT Astra Sedaya Finance Surabaya I. Namun, dia sebelumnya tercatat sejak 1993, pernah bekerja sebagai staf finance and banking di PT Astra Sedaya Finance Surabaya I hingga pensiun pada 2016. Sedangkan, tersangka Ario Ardianzah adalah analis pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.  Penyidik Kejati Jatim mengungkap tersangka Yuniwati mengajukan pembiayaan multiguna kepada PT Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo menggunakan nama-nama karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya I. Persyaratan pembiayaan disediakan Yuniwati dengan meminta salinan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan kartu identitas karyawan yang mengajukan permohonan.  Sejumlah dokumen sebagai persyaratan kelengkapan permohonan pembiayaan, di antaranya slip gaji dan surat rekomendasi diperoleh tersangka Yuniwati melalui Hendrik selaku Manajer Cabang PT Astra Sedaya Finance Surabaya I. Fathur memastikan Manajer Cabang PT Astra Sedaya Finance Surabaya I Hendrik telah ditetapkan sebagai tersangka dengan status daftar pencarian orang (DPO) atau buron.  ”Dokumen kelengkapan permohonan pembiayaan, seperti rekening gaji Bank Permata, surat pengangkatan sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya I, semuanya tidak sesuai. Diduga semuanya dipalsukan,” ucap Fathur Rohman.  Beberapa tanda tangan pemohon pembiayaan juga tidak ditandatangani karyawan bersangkutan. Bahkan, terdapat nomor kartu identitas karyawan yang diajukan dalam permohonan pembiayaan tidak terdaftar dalam sistem data PT Astra Sedaya Finance Surabaya I.  Menurut Fathur, proses pembiayaan multiguna kepada karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya I tidak sesuai dengan ketentuan pemberian pembiayaan yang diatur Pedoman pembiayaan Bank Jatim.  ”Tersangka Ario Ardianzah tidak melaksanakan tugasnya sebagai analis PT Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut mengakibatkan kredit macet dengan outstanding per 31 Agustus 2021 sebesar Rp 25.573.332.149,00 atau Rp 25 miliar lebih,” terang Fathur Rohman.  Kasus itu merupakan perkara korupsi kedua di Bank Jatim dengan modus kredit fiktif yang ditangani Kejati Jatim dalam kurun waktu setahun terakhir. Sebelumnya, Kejati Jatim mengungkap kasus korupsi kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Kepanjen, Kabupaten Malang, yang menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim telah merugikan negara sebesar Rp 170 miliar.  Dalam perkara tersebut, Kejati Jatim menetapkan enam tersangka. Beberapa tersangka di antaranya saat ini telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kejaksaan Ungkap Dugaan Korupsi Bank Jatim Rp 25 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211018-WA0074_1-1.jpg" alt="Tersangka DKP didampingi petugas Kejati Bali dalam mobil tahanan menuju LP Kelas IIA Kerobokan, Bali, Senin (18/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka DKP didampingi petugas Kejati Bali dalam mobil tahanan menuju LP Kelas IIA Kerobokan, Bali, Senin (18/10). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali tahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Bali, berinisial DKP. Sebab, dia diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 16 miliar.  ”Penyidik melakukan pemanggilan terhadap DKP dan pukul 10.00 wita tadi (18/10) sudah tiba menemui penyidik terkait penerimaan sejumlah penanganan pembangunan di Buleleng dengan jumlah kerugian sebesar Rp 16 miliar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali A. Luga Harlianto seperti dilansir dari Antara di Kejati Bali, Senin (18/10).  Dia mengatakan, setelah dinyatakan tes Covid-19 PCR negatif, selama 20 hari ke depan tersangka DKP ditahan di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali.  ”Alasan penahanan pada hukumnya kewenangan kami ada syarat objektif yang mana seluruh pasal-pasal ini semua adalah pasal yang dapat dilakukan penahanan kemudian syarat subjektif ditakutkan melarikan diri menghilangkan barang bukti. Itu yang dianggap penyidik terpenuhi pada diri DKP,” jelas Luga.  Selanjutnya menurut dia, pemberkasan dan penyerahan berkas tahap pertama kepada jaksa yang mengikuti perkembangan penyidikan dari Kejati Bali.  Saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, tersangka DKP diduga telah menerima uang untuk pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng pada 2018. Penyerahan uang terkait permintaan DKP tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pembayaran pada 2018 dan 2019.  Selain itu, DKP juga diduga telah menerima uang untuk pengurusan izin pembangunan terminal penerima LNG Celukan Bawang dari perusahaan, kemudian terkait penyewaan lahan tanah Desa Yeh Sanih, Kabupeten Buleleng, yang dilakukan perusahaan sejak 2015 sampai 2019.  Dalam perkara itu, tersangka diduga melanggar pasal 11 atau pasal 12 huruf e atau huruf a atau huruf b atau huruf g UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait penerimaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dugaan Kasus Korupsi, Kejati Bali Tahan Mantan Sekda Buleleng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20200313-WA0036-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengembalikan mahasiswanya, Frans Napitu, kepada orang tuanya. Sebelumnya Frans melapor ke KPK terkait dugaan korupsi rektor Unnes.  ”KPK menyayangkan Rektor Unnes yang telah mengembalikan pembinaan mahasiswa kepada orang tua karena yang bersangkutan telah melaporkan rektor ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Dia menilai, Frans Napitu mempunyai hak untuk melapor kepada KPK jika mengetahui dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilindungi oleh hukum sebagaimana pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  ”Secara jelas menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Ghufron.  Bahkan, lanjut dia, negara telah menyiapkan penghargaan atas pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  ”Karena itu, jika ada PNS yang memberikan sanksi atas pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam berperan serta dalam pemberantasan korupsi hal tersebut sangat disayangkan,” ucap Ghufron.  Sebelumnya, Fakultas Hukum Unnes mengembalikan Frans Napitu kepada orang tuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter. Dekan Fakultas Hukum Unnes Rodiyah mengatakan, bersamaan dengan keputusan itu, perguruan tinggi itu juga menunda seluruh kewajiban Frans Napitu sebagai mahasiswa Unnes untuk enam bulan ke depan.  ”Surat pemberitahuan sudah kami kirimkan kepada orang tua yang bersangkutan melalui PT Pos serta pemberitahuan melalui Whatsapp,” kata Rodiyah.  Dalam laporan ke KPK, Frans Napitu menyebutkan, ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan/anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di Unnes. Sehingga, memunculkan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang didasarkan pada hasil observasi yang dilakukannya.  Komponen yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan di tengah pandemi Covid-19. Frans Napitu juga menegaskan tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan terlebih korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang dilakukan pada situasi bencana (pandemi Covid-19) dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=weS9CsNCnyM

KPK Sayangkan Mahasiswa Pelapor Rektor Dikembalikan ke Orang Tua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dugaan kasus korupsi

Berita Terkini