<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/i0aZAk9JvpI5HstEdgtKhSgNEvLmeckqpw2ffKlF-1379092522.jpg" alt="Menkop Budi Arie Setiadi menjelaskan langkah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkop Budi Arie Setiadi menjelaskan langkah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi. Hal ini sejalan dengan tingginya kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan palm oil atau minyak sawit. Pernyataan tersebut disampaikan Menkop usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan delegasi di Jakarta, Jumat (11/4). "Pertemuan ini membahas proyek kerja sama yang potensial didanai oleh Uni Eropa untuk penguatan dukungan koperasi sebagai instrumen pengembangan komoditas berkelanjutan khususnya program peningkatan ketertelusuran dan keberlanjutan minyak sawit (palm oil),&rdquo; kata Menkop Budi Arie. Lebih lanjut, Menkop juga menjelaskan bahwa Uni Eropa merupakan mitra strategis Indonesia untuk mendukung pengembangan koperasi melalui pembelajaran praktik terbaik pengembangan koperasi di Eropa termasuk juga potensi kerja sama atau funding. Bagi Menkop, kolaborasi ini membuka peluang besar bagi koperasi di Indonesia untuk menembus pasar Eropa melalui produksi yang berkelanjutan dan berbasis koperasi. Terlebih, kata Menkop, langkah ini juga mendukung program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, lanjut Menkop, langkah ini juga sebagai tindak lanjut dari program pemerintah untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA). "Koperasi mempunyai potensi untuk menggarap berbagai hilirisasi mulai dari mineral seperti nikel, lithium, bauksit, dan tembaga, termasuk sawit," jelas Menkop. "Koperasi modern semakin berperan penting dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menguatkan industri menengah nasional," sambungnya. Dalam pertemuan itu, Menkop juga mengungkapkan soal langkah koperasi yang mampu mengolah bahan mentah menjadi produk berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan nilai tambah. "Dengan adanya pabrik yang dikelola oleh koperasi, maka petani mendapat nilai tambah dari kebun sawitnya. Bukan hanya dijual tandan buah segar (TBS), tetapi bisa diolah," tutup Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie menjelaskan langkah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi sawit berbasis koperasi untuk memenuhi permintaan pasar eropa.

Bertemu Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Menkop Soroti Penguatan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Menko-Airlangga-dan-Dubes-1867185791.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (15/08).&nbsp; Kunjungan Dubes Vincent kali ini menjadi momentum perpisahan sekaligus apresiasi atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama masa tugasnya di Indonesia.&nbsp; Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Dubes Piket atas kontribusinya dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan berharap kerja sama ini dapat terus berkembang untuk masa depan, dimana masih terdapat potensi besar yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh kedua pihak.&nbsp; Sebagaimana diketahui, total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2022 mencapai jumlah 33,16 miliar USD. Angka tersebut mengalami peningkatan 14 persen dari total perdagangan kedua negara pada tahun 2021. Sementara itu, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dari Uni Eropa pada kuartal pertama tahun 2023 meningkat 87 persen (yoy).&nbsp; Dubes Piket juga menyampaikan apresiasi kepada Menko Airlangga atas dukungan dalam meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012445546/uni-eropa-berikan-beasiswa-erasmus-kepada-78-mahasiswa-indonesia">Uni Eropa Berikan Beasiswa Erasmus kepada 78 Mahasiswa Indonesia</a> "Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan hubungan yang harmonis selama ini, terutama atas kepemimpinan Pak Airlangga dalam menangani kebijakan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Menko Airlangga juga senantiasa bersedia dan terbuka untuk berdialog mengenai ragam isu kerja sama ekonomi yang berkaitan dengan hubungan ekonomi bilateral," ungkap Duta Besar Piket.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011772248/uni-eropa-miliki-rencana-konkret-untuk-perangi-islamofobia">Uni Eropa Miliki Rencana Konkret Untuk Perangi Islamofobia</a> Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan komitmen untuk terus mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa IEU-CEPA merupakan instrumen penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa.&nbsp; Menko juga menyatakan akan terus bersikap optimis sekaligus realistis dalam mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak HM.4.6/286/SET.M.EKON.3/02/2023.&nbsp; &ldquo;Kedua Kepala Negara sudah menyampaikan komitmen penyelesaian Perundingan IEU- CEPA pada akhir tahun ini atau paling lambat pada awal tahun 2024. Kedua pihak perlu mengedepankan langkah-langkah kreatif dan fleksibel guna mencari titik keseimbangan dari kesepakatan perundingan,&rdquo; tegas Menko Airlangga.&nbsp; Selain itu, Dubes Piket dan Menko Airlangga menyambut baik perkembangan pertemuan pertama Joint Taskforce terkait EU Deforestation Regulation (EUDR) yang diselenggarakan pada awal bulan ini. Keduanya sepakat bahwa kerja sama tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan rantai pasok komoditas strategis seperti minyak sawit, kopi, karet, kayu, dan kakao.&nbsp; Mengakhiri pertemuan, Dubes Piket menyampaikan dukungan terhadap rencana aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dubes berharap bahwa proses ini dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas kebijakan publik dan Tata Kelola Pemerintahan.&nbsp; Duta Besar Vincent Piket yang menjabat sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sejak 2019 akan mengakhiri masa tugasnya pada akhir Agustus 2023. Posisinya akan digantikan oleh Duta Besar Denis Chaibi, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Srilanka dan Maladewa.&nbsp;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket

Terima Kunjungan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Menko Airlangga Apresiasi Capaian dari Kolaborasi yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-05-at-09.52.42.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertemu Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Jateng, Selasa (4/10). Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menawarkan potensi investasi di berbagai kawasan industri yang ada di wilayah Jateng.  "Ini potensi yang bagus antara Indonesia dan Jawa Tengah dengan Uni Eropa maka kita harapkan kita bisa mengundang lebih banyak. Maka tadi kita tawarkan beberapa kawasan Industri yang menarik untuk bisa datang," kata Ganjar di lokasi.  Saat ini Jateng memiliki sejumlah kawasan Industri yang potensial untuk investasi. Seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Wijayakusuma, Jatengland Industrial Park Sayung, Tanjung Emas Export Processing Zonez dan masih banyak lagi.  Ganjar mengatakan, berbagai kawasan industri tersebut menawarkan banyak hal kepada investor. Oleh sebab itu, Ganjar menyebut akan mengajak calon investor dari Uni Eropa untuk melihat kawasan industri tersebut.  "Jadi list of productnya ada, insentifnya kita ada, lokasinya kita ada, dan abis ini kita akan ajak mereka tour untuk melihat beberapa kawasan industri," imbuh Ganjar lewat keterangan tertulisnya, Rabu (5/10).  Ganjar mengatakan, peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jateng cukup pro-aktif dalam menumbuhkan lebih banyak investasi asing ini. Ganjar juga meminta Kadin Jateng menindaklanjuti pertemuan dengan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia.  "Kawan-kawan Kadin cukup proaktif ya untuk bisa bekerja sama. Maka kita sampaikan kepada kawan-kawan Kadin juga untuk menindaklanjuti pertemuan ini," katanya.  Ganjar berharap, Jateng bersama Uni Eropa bisa menjalin kerja sama yang dapat membangun perekonomian menjadi lebih baik. Ganjar berharap, ke depannya investasi akan semakin banyak berdatangan ke Indonesia, khususnya Jateng.

Bertemu Dubes Uni Eropa, Ganjar Tawarkan Investasi Berbagai Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211029_174847-1.jpg" alt="Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket (tengah) saat di titik nol calon IKN baru di Kabupaten PPU, Rabu. Humas Dubes UE untuk Indonesia/Antara" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket (tengah) saat di titik nol calon IKN baru di Kabupaten PPU, Rabu. Humas Dubes UE untuk Indonesia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengaku kagum dengan luasan hamparan untuk pembangunan calon ibu kota negara (IKN). Itu disampaikannya saat mengunjungi lokasi calon pembangunan IKN baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  ”Kami kagum dengan luasnya lahan yang terhampar. Termasuk kagum dengan titik-titik perkantoran calon IKN sehingga investor dari Uni Eropa tertarik berinvestasi dalam pembangunan perkantoran IKN,” ujar Dubes UE untuk Indonesia Vincent Piket seperti dilansir dari Antara, Jumat (29/10).  Khusus luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan fisik seperti kawasan istana negara, gedung MPR, pusat pemerintahan, dan lainnya seluas 5.600 hektare.  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 490.000 hektare untuk kawasan ibu kota dan penyangga. Yakni melalui Pergub Kaltim Nomor 6/2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan di Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga.  Saat berada di lokasi calon pembangunan calon IKN baru tersebut, Vincent Piket mengatakan, investor tertarik berinvestasi dalam pembangunan perkantoran IKN dan membuktikan kantor baru di lokasi itu. Namun, pihaknya akan tetap mempelajari lebih dulu mengenai undang-undang tentang IKN yang akan disahkan.  ”Lahannya sangat luas dan bagus karena ada perbukitan dan lembah. Saya berharap pembangunan kawasan perkantoran untuk IKN mendatang, dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, supaya alam tidak rusak,” ucap Vincent.  Kehadiran Vincent ke titik nol calon IKN baru tersebut diantar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi bersama tim pada Rabu (27/10).  Di menara pantau titik nol calon IKN baru, Muliadi menjelaskan tentang rencana lokasi gedung MPR, gedung-gedung kementerian dan lembaga, serta gedung lain yang akan dibangun. Sebelum mengunjungi titik nol calon IKN di Kecamatan Sepaku tersebut, Vincent Piket sempat bertemu dengan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud di lantai 3 Kantor Bupati PPU di Penajam.  Saat bertemu dengan bupati, Vincent menyampaikan, kunjungan itu untuk meningkatkan pemahaman perjanjian kerja sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Termasuk untuk membahas peluang perdagangan dan investasi dengan para pemangku kepentingan.  Dalam pertemuan itu bupati menyampaikan rencana kerja sama bisnis dan kesiapan Pemkab PPU sebagai IKN baru. PPU memiliki potensi besar untuk kerja sama ekonomi dan investasi berbagai lini ekonomi.  ”Diperlukan sinergi di semua sektor untuk mendukung rencana pemerintah dalam rencana pemindahan IKN dan pembangunan berbagai bidang, baik infrastruktur, pengembangan teknologi, hingga investasi dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten PPU,” ujar Bupati Abdul Gafur Mas'ud.

Dubes Uni Eropa Kagumi Hamparan Lahan Calon Ibu Kota Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bertemu-ppp-dubes-uni-eropa-bahas-soal-politik-identitas-dan-isu-tka_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy berfoto bersama dengan para Dubes Uni Eropa, Jakarta, Selasa (25/9)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy berfoto bersama dengan para Dubes Uni Eropa, Jakarta, Selasa (25/9)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melakukan pertemuan dengan 21 duta besar Uni Eropa. Pembicaraan politik pun banyak dilakukan antara mereka. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan para duta besar tersebut menanyakan mengenai stabilitas politik lantaran Indonesia di 2019 mendatang bakal melakukan Pemilu yang terdiri dari Pileg dan Pilpres. Khususnya isu mengenai politik identitas. "Tadi saya sampaikan saya jamin politik identitas tidak akan semarak pada tahun 2014. Saya tidak bisa memastikan bahwa itu akan hilang tapi berkurang," ujar pria yang akrab disapa Rommy usai melakukan pertemuan dengan para duta besar Uni Eropa di DPP PPP Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (5/9). Menurut Rommy&lrm;, isu politik identitas bakal berkurang karena pendamping Joko Widodo (Jokowi) adalah Ma'ruf Amin yang diketahui Ketua Umum MUI nonaktif dan juga mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Jadi Ma'ruf Amin adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin," katanya. Selain itu, para duta besar tersebut juga menanyakan mengenai adanya isu tenaga kerja asing di Indonesia. Menurut Anggota Komisi XI DPR ini adanya tenaga kerja asing adalah isu yang sengaja dibuat oleh oknum jauh dari angka yang dimiliki pemerintah. "Jadi ini adalah semata-mata politikal isu. Jauh dari angka yang diperselisihkan. Kita hanya ada 78 ribu tenaga kerja asing. Kalau dibandingkan dengan jumlah TKI Indonesia di Taiwan bisa 250 ribu, 14 juta di Malaysia," ungkapnya.

Bertemu PPP, Dubes Uni Eropa Bahas Soal Politik Identitas dan Isu TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ue-minta-lgbt-tidak-dipidana-fadli-enggak-usah-didengar-repot-amat_m_188510.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hukuman pidana terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ternyata ditentang oleh para duta besar negara Uni Eropa yang ada di Indonesia.&nbsp; Sejumlah perwakilan Uni Eropa itu sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR. Mereka merayu supaya tidak ada pemidanaan terhadap LGBT. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan apabila para duta besar maksud dan tujuannya untuk mengintervensi terhadap Revisi KUHP yang saat ini tengah di bahas DPR, maka Komisi III DPR tidak perlu pusing. Cukup abaikan permintaan itu saja. &ldquo;Enggak usah didengar, repot amat sih," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2). Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga mengaku, para duta besar yang meminta tidak dipidananya kaum LGBT itu juga sangat &lrm;tak etis. Karena biasanya hal itu komunikasinya melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Bukan langsung ke DPR menemui Komisi III. "Itu tidak etis menurut pendapat saya, tapi hak mereka berpendapat," katanya. Fadli juga mengaku mereka juga tidak suka apabila negara lain mencampuri hukum di negaranya. Apalagi sampai melakukan intervensi&lrm; terhadap hukum. "Jadi kalau ada aspirasi jangan sampai mencampuri dalam negeri kita. Mereka kan juga tidak suka kalau dalam negerinya dicampuri," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa membenarkan adanya pertemuan dengan para duta besar negara Uni Eropa tersebut. Itu dilakukan sebagai tugas dan fungsi kedewanan, yakni mendengarkan masukan dari masyarakat. "Itu dalam rangka mendengarkan pendapat bersama untuk mempertimbangkan soal itu," ujar Desmod saat dihubungi, Selasa (13/2). Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, pihaknya tidak bisa setuju dengan masukan dari para duta besar tersebut. Kata dia, itu harus dibicarakan dahulu dengan pemerintah dan berbagai pihak. &lrm;Seperti diketahui, Panja Revisi UU KUHP akan memperluas pidana dalam persoalan LGBT dan Perzinaan. Pasal yang diperluas di antaranya pidana zina, yakni tidak hanya dikenakan pada pelaku yang sudah menikah saja, melainkan juga dikenakan kepada pelaku yang masih bujangan ataupun gadis. Sementara dalam hal LGBT, pidana juga dikenai pada pelaku LGBT yang sudah dewasa. Mereka akan dikenai pidana jika masuk ke unsur-unsur pidana. Seperti, melakukan perbuatan LGBT di tempat umum, memublikasikan, dan melakukan dengan ancaman.&lrm;

UE Minta LGBT Tidak Dipidana, Fadli: Enggak Usah Didengar, Repot Amat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/para-dubes-uni-eropa-dukung-lgbt_m_188375.jpeg" alt="Ilustrasi LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LGBT</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi KUHP menjadi polemik, khususnya mengenai pemidanaan bagi para kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Pasalnya belum lama ini, duta besar Negara Uni Eropa di Indonesia telah menemui Komisi III DPR, menolak adanya pasal pemidanaan kepada LGBT. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa membenarkan adanya pertemuan dengan para duta besar negara Uni Eropa tersebut. Itu menurutnya, dilakukan sebagai tugas dan fungsi kedewanan, yakni mendengarkan masukan dari masyarakat. "Itu dalam rangka mendengarkan pendapat bersama untuk mempertimbangkan soal itu," ujar Desmod saat dihubungi, Selasa (13/2). Terkait adanya penolakan dari Dubes Uni Eropa, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, pihaknya tidak bisa setuju dengan masukan dari para duta besar tersebut. Kata dia, itu harus dibicarakan dahulu dengan pemerintah. "Itu akan dibawa dulu dengan pemerintah dalam pembahasannya," katanya. DPR diungkapkan Desmond, tidak bisa setuju atau tidak setuju setelah adanya pertemuan tersebut. Pasalnya semua masukan yang ada perlu dirapatkan dulu di DPR, setelah itu baru akan dibicarakan dengan pemerintah. "Kami itu hanya dalam rangka menampung aspirasi saja secara bersama," pungkasnya. &lrm;Seperti diketahui, Panja Revisi UU KUHP akan memperluas pidana dalam persoalan LGBT dan Zina. Pasal yang diperluas di antaranya pidana zina, yakni tidak hanya dikenakan pada pelaku yang sudah menikah saja. Tetapi juga dikenai kepada pelaku yang masih bujangan ataupun gadis. Sementara dalam hal LGBT, pidana juga dikenai pada pelaku LGBT yang sudah dewasa. Mereka akan dikenai pidana jika masuk ke unsur-unsur pidana. Seperti, melakukan perbuatan LGBT di tempat umum, memublikasikan, melakukan dengan ancaman.&lrm;

‎Para Dubes Uni Eropa Dukung LGBT?

dubes uni eropa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dubes uni eropa

Berita Terkini