<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/OK-Kehutanan-817958401.jpg" alt="Kementerian Kehutanan dan pemerintah Norwegia bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor kehutanan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan dan pemerintah Norwegia bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor kehutanan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menekan laju perubahan iklim. Diantaranya dengan menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kehutanan. Upaya ini dilakukan Kementerian Kehutanan dan pemerintah Norwegia. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di sektor kehutanan. Komitmen kerjasama itu dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dengan Duta besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin. Dalam pertemuan bilateral yang digelar Selasa (10/12) sore itu, membahas kerjasama kedua negara dalam bidang kehutanan. "Isinya tentang kemitraan dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya," ujar Raja Antoni. Dia mengatakan komitmen kerjasama itu akan dilanjutkan dengan MoU. Menhut Raja Antoni mengapresiasi Norwegia atas kerjasama yang telah dicapai. "Kami mengapresiasi Norwegia atas kerja sama luar biasa yang telah kami capai sejauh ini. Kami berdua berupaya mewujudkan Nota Kesepahaman ini dan mencapai tujuannya," tuturnya. Sementara itu Duta besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengaku mendukung program dan fokus Kementerian Kehutanan. "Kami sangat senang dengan MoU yang akan disiapkan. Senang bekerjasama dengan kementerian kehutanan," ujar Giverin. Untuk diketahui Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar USD 60 juta kepada Indonesia untuk pengurangan emisi yang terverifikasi pada periode tahun 2019-2020. Ini merupakan bentuk kerjasama result based contribution (RBC) Norwegia di tahap keempat. Giverin menilai Indonesia merupakan pemimpin global dalam mengurangi deforestas. Menurutnya upaya tersebut dinilai layak mendapatkan pengakuan di internasional. Upaya Indonesia layak mendapatkan pengakuan dalam kajian internasional. "Kami berharap dukungan dari Norwegia dapat berkontribusi untuk terus melakukan upaya tersebut. Indonesia akan terus mengambil posisi terdepan untuk memerangi perubahan iklim dalam melindungi hutan," tutur Giverin.&nbsp;

Pemerintah terus berupaya menekan laju perubahan iklim.
Diantaranya dengan menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari kehutanan.

Kementerian Kehutanan Ajak Dubes Norwegia Kolaborasi Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/WhatsApp-Image-2024-12-10-at-205954-1840370823.jpeg" alt="Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 &amp; SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta pada Selasa (10/12/2024). Sementara, dalam sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11&ndash;24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang - termasuk Indonesia - mencapai USD 300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD 100 miliar per tahun. Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerja Sama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC. Selanjutnya, disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD 731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions). Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah &ldquo;no complaints and no demands". Artinya, Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim. Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW. Dari jumlah itu, 75 persen menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500--700 Gigaton CO2. &ldquo;Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta ton CO2e, selain itu Indonesia menawarkan kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi&rdquo;, jelas Hashim. Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/WhatsApp-Image-2024-12-10-at-205954-2-1277996088.jpeg" alt="Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial. Terkait reforestasi tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis. &ldquo;Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,&rdquo; tambah Menteri Raja Juli. Pada kesempatan yang sama, Menteri LH Hanif Faisol menyampaikan bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 (empat puluh empat) talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 (dua ratus lima belas) pembicara. Selain itu, pada COP29, delegasi RI menghasilkan beberapa kerja sama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan Menteri LH Hanif Faisol bahwa delegasi RI harus aktif menjalin kerja sama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29. &rdquo;Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits," terang Menteri Hanif. Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerja sama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerja sama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerja sama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela. Kerja sama-kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak. Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin. Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019&ndash;2020. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016&ndash;2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017&ndash;2019 sebesar 20 juta ton CO₂e. &ldquo;Peluncuran Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,&rdquo; jelas Menteri Hanif. &ldquo;Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya. &rdquo;Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,&rdquo; ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4. Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut.

Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta pada Selasa (10/12/2024).

Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/WhatsApp-Image-2024-12-09-at-113400-1773986376.jpeg" alt="Dubes Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kr&uuml;ger Giverin, mengatakan pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional sangat berguna untuk pelestarian kekayaan biodiversitas di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dubes Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kr&uuml;ger Giverin, mengatakan pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional sangat berguna untuk pelestarian kekayaan biodiversitas di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Plasma Nutfah Nasional telah mulai pembangunannya sejak dilakukan groundbreaking pada Selasa (15/10/2024). Pusat Plasma Nutfah Nasional yang terletak di Kelurahan Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki luas 93,2 Ha dengan pembangunan fisik sebesar 2,02 persen (2,04 Ha) dari luas total. Pusat Plasma Nutfah Nasional ini merupakan salah satu upaya pengelolaan keanekaragaman hayati jangka panjang yakni melalui pengelolaan plasma nutfah atau pengelolaan sumber daya genetik. Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan tindakan korektif yang berbeda, namun saling terkait. Pertama, mengurangi risiko kepunahan, khususnya untuk flagship species yang berstatus terancam punah. Kedua, mempertahankan dan memulihkan keanekaragaman genetik dengan menjaga keanekaragaman dan kemurnian genetik spesies. Ketiga, mengelola secara intensif interaksi manusia dengan satwa liar yang bertujuan living in harmony with nature. Pusat Plasma Nutfah diyakini memiliki berbagai manfaat jangka panjang, antara lain pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian, mendukung ketahanan pangan dan membantu menghadapi perubahan iklim serta tantangan dalam pertanian. Selain itu, menjadi sumber penting bagi penelitian ilmiah, memungkinkan pengembangan varietas baru yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Pusat Plasma Nutfah juga berkontribusi pada restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan menyediakan bahan genetik untuk pemulihan spesies yang terancam punah. Fungsi lainnya yaitu sebagai tempat edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Secara keseluruhan, pusat plasma nutfah berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di masa depan. Isu konservasi juga menjadi salah satu concern Norwegia dalam kerja sama dengan Indonesia. Oleh karena itu, groundbreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional secara khusus mengundang Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kr&uuml;ger Giverin. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/WhatsApp-Image-2024-12-09-at-113401-2475282372.jpeg" alt="Groundbreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional secara khusus mengundang Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kr&uuml;ger Giverin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Groundbreaking Pusat Plasma Nutfah Nasional secara khusus mengundang Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kr&uuml;ger Giverin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Dalam sambutannya, Dubes Rut menyampaikan apresiasi pembangunan IKN yang disertai dengan upaya perlindungan hutan dan sumber daya alam. Melalui pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional, Dubes Rut yakin bakal sangat berguna untuk melestarikan kekayaan biodiversitas di Indonesia. Dubes Rut menambahkan bahwa Norwegia memiliki lembaga serupa, namanya Svalbard Global Seed Vault, yang menyimpan koleksi benih dari seluruh dunia. Lembaga tersebut bertindak untuk melestarikan keanekaragaman hayati global di bidang pertanian, serta melindungi berbagai macam benih tanaman pangan. Indonesia dan Norwegia telah membangun kolaborasi yang efektif dalam pengendalian iklim khususnya sektor hutan dan lahan. Melalui kebijakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030, Dubes Rut yakin Indonesia dapat terus menjadi pemimpin dunia dalam upaya penurunan emisi khususnya dari perlindungan hutan tropis. "Pelestarian biodiversitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya ini," kata Dubes Rut. Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional ini dibagi menjadi 4 zona yaitu Zona A (Kawasan Utama, terdiri dari: Biobank, Seedbank, Hub Center, dan Kantor Pendukung), Zona B (Perkampungan Tradisional), Zona C (Kawasan Wisata Edukasi dan Rekreasi), dan Zona D (Kawasan Pendukung Untuk Aktivitas Publik). Pendekatan teknologi dalam upaya konservasi juga terus dikembangkan, misalnya Assisted Reproductive Technology (ART) dan Biobank, yang pengembangannya dilakukan melalui Kerjasama KLHK dengan IPB, tepatnya di Sekolah Kedokteran Hewan IPB. Pusat ART dan Biobank Nasional ini sangat mendukung dan relevan dengan Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir. Pusat ART dan Biobank di SKH IPB dapat mendukung material koleksi Biobank Fauna dan menjadi media kerjasama para ahli ART dan Biobank nasional dan internasional, dalam pengembangan metoda dan teknologi terkini serta untuk preservasi material biologi dan genetik satwa terancam punah Indonesia yang mutakhir. Pada akhirnya berkontribusi terhadap pencegahan kepunahan spesies satwa di Indonesia melalui preservasi materinya di Pusat Plasma Nutfah Nasional di Mentawir. Begitu juga halnya dengan pengembangan teknologi Seed Bank yang terus dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) tepatnya di Fakultas Kehutanan, UGM. Pembangunan Pusat Plasma Nutfah Nasional di IKN diharapkan dapat berperan sebagai wadah untuk koleksi Plasma Nutfah Indonesia, wahana edukasi, dan riset kehati Indonesia, center of excellence aplikasi teknologi reproduksi, menjadi hub training dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan ART, Biobank, Seed Bank, serta sebagai pusat data dan informasi plasma nutfah Indonesia.

Pusat Plasma Nutfah diyakini memiliki berbagai manfaat jangka panjang, antara lain pelestarian keanekaragaman hayati.

Pusat Plasma Nutfah Nasional di Kalimantan Timur Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Dubes Norwegia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dubes Norwegia

Berita Terkini

Kementerian Kehutanan Ajak Dubes Norwegia Kolaborasi Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global

Pusat Plasma Nutfah Nasional di Kalimantan Timur Dukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com