<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/e595ef0c-727a-414d-b935-42612074aba3-1577803375.jpeg" alt="Ilustrasi kawasan tepi barat di Palestina. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tepi barat di Palestina. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengecam keras atas pernyataan Duta Besar&nbsp;Amerika Serikat Mike&nbsp;Huckabee, yang menyatakan pendudukan Israel di Tepi Barat merupakan langkah yang dapat diterima. Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu RI melalui pernyataan yang dikeluarkan bersama pada Minggu dengan Kemlu Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Lebanon, Suriah, dan Palestina, serta sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Negara-Negara Arab (LNA), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). &ldquo;Menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yang mengindikasikan bahwa tindakan Israel untuk mengambil alih wilayah-wilayah milik negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki, dapat diterima,&rdquo; bunyi pernyataan bersama tersebut, dilansir dari Antara, Jumat (27/2). Pernyataan bersama tersebut menegaskan penolakan tegas terhadap pernyataan yang dinilai berbahaya dan provokatif, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Negara-negara Arab dan Muslim, menekankan bahwa pernyataan Dubes AS yang mendukung pendudukan Israel, justru bertentangan degan visi yang disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump serta Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza. &ldquo;Rencana tersebut bertumpu pada penguatan toleransi dan hidup berdampingan secara damai, dan bahwa pernyataan yang berupaya melegitimasi penguasaan atas tanah pihak lain justru merusak tujuan tersebut, memicu ketegangan, dan merupakan bentuk hasutan alih-alih mendorong perdamaian,&rdquo; kata pernyataan bersama. Mengulangi mengulangi penolakan tegas terhadap setiap upaya aneksasi Tepi Barat atau pemisahannya dari Jalur Gaza, negara-negara Arab dan Muslim menentang keras perluasan aktivitas permukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki, serta menolak secara mutlak segala ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab. &ldquo;Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah Palestina yang Diduduki maupun wilayah Arab lain yang diduduki,&rdquo; tegas mereka. Kementerian-kementerian tersebut turut memperingatkan bahwa kelanjutan kebijakan ekspansionis dan langkah-langkah melanggar hukum oleh Israel hanya akan memperburuk kekerasan dan konflik di kawasan serta merusak prospek perdamaian, dan menyerukan penghentian pernyataan-pernyataan yang menghasut tersebut. Mereka juga menegaskan kembali komitmen teguh terhadap hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967, serta pengakhiran pendudukan atas seluruh wilayah Arab.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengecam keras atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee

Kemlu Ri dan Negara OKI Kecam Keras Pernyataan Dubes AS soal Israel Boleh Duduki Tepi Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/YDQteZC1jzPpTJ4PzFeUQcNDNeXSxbT2zSoItkpx-3130234298.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Pelantikan tersebut berlangsung khidmat, dengan prosesi pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Pelantikan kedelapan Dubes ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Mereka sebelumnya telah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI. Dalam prosesi sumpah jabatan, Presiden Prabowo mengingatkan para Dubes agar senantiasa setia kepada konstitusi dan mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,&rdquo; ucap Prabowo yang diikuti para Dubes. Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga etika jabatan dan menjalankan setiap arahan pemerintah pusat.&nbsp; &ldquo;Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Kiranya Tuhan menolong saya,&rdquo; tutup sumpah jabatan tersebut. Pelantikan ini sekaligus mengisi sejumlah posisi Dubes yang sebelumnya kosong, termasuk posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Dengan dilantiknya Indroyono Soesilo sebagai Dubes AS, kini Indonesia memiliki perwakilan penuh di Washington D.C.&nbsp; Adapun delapan Duta Besar yang dilantik yaitu: 1. Dubes RI untuk Meksiko: Toferry Primanda Soetikno 2. Dubes RI untuk Amerika Serikat: Indroyono Soesilo&nbsp; 3. Dubes RI untuk Brasil: Andhika Chrisnayudhanto 4. Dubes RI untuk Jerman: Abdul Kadir Jaelani 5. Dubes RI untuk Uni Emirat Arab: Judha Nugraha 6. Dubes RI untuk Ekuador: Imam As&rsquo;ari 7. Perwakilan Tetap RI di New York: Umar Hadi 8. Wakil Tetap RI di Jenewa: Sidharto Reza Suryodipuro

Presiden Prabowo Subianto melantik 8 Duta Besar RI, mengisi posisi yang sebelumnya kosong, termasuk Duta Besar untuk AS.

Presiden Prabowo Resmi Lantik 8 Duta Besar RI, Kini Posisi Dubes AS Tak Lagi Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memastikan proses pengisian posisi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) saat ini terus berjalan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah mempertimbangkan sejumlah nama untuk posisi strategis tersebut. &ldquo;Mohon ditunggu, karena prosesnya sedang berjalan. Saat ini sudah ada sekitar empat sampai lima nama yang sedang dibahas oleh Bapak Presiden,&rdquo; kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (23/5). Ia menjelaskan, penunjukan duta besar, terutama untuk negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, membutuhkan pertimbangan yang matang.&nbsp; &ldquo;Banyak hal yang menjadi pertimbangan, mulai dari kemampuan diplomasi, pengalaman, pemahaman ekonomi, hingga rekam jejak. Ini posisi yang sangat penting, jadi harus benar-benar tepat,&rdquo; ucap Prasetyo. Meskipun belum disebutkan siapa saja kandidat yang dimaksud, Prasetyo menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur. &ldquo;Yang jelas, Presiden ingin memastikan bahwa perwakilan Indonesia di Washington DC nantinya bisa menjalankan peran strategis dalam memperkuat hubungan bilateral,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat ke permukaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto enggan berspekulasi terkait santernya isu reshuffle. Airlangga juga enggan berspekulasi terkait kekosongan dan kabar penunjukan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).&nbsp;"Nggak paham," singkat Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/5).

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan beberapa nama untuk posisi Duta Besar AS.

Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Presiden Prabowo Sudah Kantongi Nama untuk Jabat Dubes AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/psg4U3WEYxcm8a0BgGfIu7vJHRhuxCnOC1C8r0mB-848099139.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) H.E Kamala S. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) H.E Kamala S. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) H.E Kamala S. Lakhdhir. Pertemuan itu tidak lain untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 32 persen. Sebab, tarif resiprokal sebesar 32 persen kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut. &ldquo;Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,&rdquo; kata Airlangga kepada wartawan, Rabu (9/4). Airlangga memastikan, Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal. "Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional," tegasnya. Sementara, Dubes Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. &rdquo;Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,&rdquo; pungkas Kamala. &nbsp; &nbsp;

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahas tarif 32 persen AS terhadap Indonesia, upaya negosiasi dan insentif fiskal.

Menko Airlangga Hartarto Bahas Tarif Impor 32 Persen terhadap Indonesia dengan Dubes AS Kamala

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/KEMENAG-4-3561779899.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar dan Dubes AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1). (HUMAS KEMENAG)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar dan Dubes AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1). (HUMAS KEMENAG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) dan pemerintah Amerika Serikat (AS) menandatangani MoU program Fulbright di Indonesia. Kerja sama cukup luas, tidak sekadar beasiswa. Tetapi, bisa sampai mengundang guru bahasa Inggris dari AS untuk mengajar di pesantren dan lembaga pendidikan lainnya di Indonesia. Penandatanganan MoU itu dilakukan Menag Nasaruddin Umar dan Dubes AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir di kantor Kemenag Jakarta kemarin (8/1). Nasaruddin mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bagian upaya mereka memperluas akses beasiswa. Khususnya bagi siswa dan santri pada lembaga pendidikan menengah binaan Kemenag. Serta untuk sivitas akademika perguruan tinggi keagamaan (PTK) untuk kuliah di AS. &rsquo;&rsquo;Saya termasuk salah satu penerima Fulbright Scholar dan merasakan langsung manfaat program ini,&rsquo;&rsquo; kata Nasaruddin. Dia menjelaskan, lewat MoU itu, akan terbuka kesempatan bagi para siswa, santri, mahasiswa, dan akademisi di lembaga pendidikan menengah atau tinggi binaan Kemenag untuk mendapat beasiswa studi atau penelitian di AS. &rsquo;&rsquo;Baik studi yang bergelar atau nongelar,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dubes Kamala sangat gembira dengan kemitraan tersebut. &rsquo;&rsquo;Saya sudah tidak sabar mengundang mereka (penerima beasiswa) makan malam di tempat saya. Khususnya kepada Menag,&rsquo;&rsquo; katanya lantas tertawa. Untuk diketahui, program Fulbright adalah program pertukaran akademik dari pemerintah AS, yang didirikan dan beroperasi sejak 1947. Program itu aktif di lebih dari 160 negara. (wan/bas)

Kemenag memperluas akses dan kesempatan pendidikan bagi santri di pesantren. Selain menambah peluang beasiswa juga guru bahasa Inggris.

Menag Nasaruddin Umar Perluas Akses Beasiswa untuk Santri, Pesantren Bisa Datangkan Guru Bahasa Inggris dari AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik komentar Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) Sun Yong Kim yang mengkritik keras larangan zina atau kumpul kebo dan LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Wakil Ketua MPR ini meminta agar Dubes AS menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia apalagi bila itu intervensi atas kedaulatan hukum Indonesia.  “Mestinya Dubes AS masih ingat, Indonesia negara demokrasi, berdaulat dan negara hukum yang konstitusinya mengatur hak asasi manusia (HAM) dengan jelas. Jadi, seharusnya Dubes AS melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Duta Besar dan karenanya menghormati negara di mana dia bertugas," kata Hidayat dalam keterangannya, Senin (12/12).  Hidayat mengatakan, konstitusi yang berlaku di Indonesia menghadirkan ketentuan yang spesifik terkait Agama dan HAM, dinyatakan di Pasal 29, juga Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa terdapat batasan-batasan HAM yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah nilai-nilai agama.  “Ketentuan larangan berbagai bentuk zina atau kumpul kebo atau laku LGBT yang disepakati oleh Pemerintah dan seluruh Fraksi di DPR tanpa kecuali itu, antara lain merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 28J ayat (2) tersebut,” ujarnya.  Anggota Komisi VIII DPR ini menambahkan, Dubes AS untuk RI seharusnya menghormati dan tidak mengintervensi, apalagi menakuti-nakuti dengan isu investasi. Menurutnya, setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri dan akan melaksanakan atau memproteksi secara konstitusional nilai apa yang diyakni oleh masyarakatnya.  “Contohnya Rusia yang membuat UU melarang LGBT. Apakah AS juga mengkritik keras kebijakan Putin yang sahkan UU Anti LGBT, dan menakut-nakuti nya dengan isu HAM dan investasi?” tegasnya.  Hidayat menyatakan, sudah tidak zamannya lagi pemaksaan nilai kepada negara lain, seperti yang dilakukan oleh AS. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan imperialisme HAM yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan penerapan HAM yang perlu dilakukan melihat aspek lokalitas.  Hidayat menuturkan, seharusnya AS dapat mencontoh FIFA yang menghormati nilai-nilai yang diyakini dan berlaku di masyarakat Qatar dalam perhelatan piala dunia, terkait aturan minuman keras dan larangan kampanye LGBT. Dia mengungkapkan, jika dilaksanakan termasuk oleh tim sepakbola AS, hasilnya positif untuk mewujudkan HAM dengan saling menghormati HAM pihak yang lain.  “Jadi, daripada sibuk mengurusi urusan negara lain, lebih baik dubes AS fokus untuk mengkritisi negerinya sendiri, seperti kekhawatiran pemuka agama di sana terkait dengan konsekuensi diakuinya perkawinan sejenis, sehingga menimbulkan beberapa pastor protection act di beberapa negara bagian," paparnya.  Oleh karena itu, Hidayat berharap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera memanggil Dubes AS tersebut. Karena sudah melampaui kewenangan dan tugas diplomatiknya, dengan secara terbuka mencampuri urusan domestik Indonesia.  “Apabila ada mekanisme investasi di Indonesia yang memaksakan nilai yang bertentangan dengan kebudayaan masyarakat dan hukum Indonesia, seperti yang diancamkan oleh Dubes AS tersebut, maka itu adalah bentuk lain dari neo kolonialisme, hal yang dikoreksi dengan disahkannya UU KUHP yg mengubur KUHP lama warisan kolonialis Belanda,” ujarnya.  “Maka sudah sewajarnya bila dalam rangka membela kemerdekaan bangsa san negara Indonesia, dan menjaga kedaulatan hukum Indonesia, Presiden Jokowi bisa melanjutkan sikap Presiden Soekarno yang menolak nekolim segala bentuk (neokolonialisme), dan menyatakan ‘Go To Hell with Your Aid. Itu akan jadi legacy positif Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Dubes AS Kritik Pasal Kumpul Kebo, PKS: Kritisi Saja Negara Sendiri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RKUHP-Resmi-Disahkan-Jadi-UU-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyerahkan pandangan terait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyerahkan pandangan terait RKUHP kepada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco didampingi Wakil Ketua DPR, Lodewijk Freidrich Paulus saat Rapat Paripuran DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim berharap pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP (RUU KUHP) ditinjau ulang. Kim khawatir beberapa pasal dalam RKUHP yang telah menjadi UU akan berdampak pada investasi di Indonesia.  Salah satu isi RKUHP menyebutkan adanya ancaman pidana kepada setiap orang yang hidup bersama di luar perkawinan. Aturan terkait ‘kumpul kebo’ tersebut tercantum dalam pasal 411 hingga 413. DPR resmi menyetujui RKUHP sebagai UU dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.  Kim menyebutkan AS sudah melakukan investasi dalam infrastruktur, inovasi, teknologi, dan energi terbarukan yang akan memastikan posisi AS untuk memimpin ekonomi global abad ke-21. Ia menyebut bahwa Presiden Joe Biden sudah menandatangani Undang-Undang Infrastruktur, investasi, dan pekerjaan setahun yang lalu, dan sudah lebih dari USD 185 miliar investasi telah dilakukan di lebih dari 6.900 proyek yang telah memperkuat sistem transportasi AS dan memperluas solusi ramah lingkungan untuk angkutan umum.  "Amerika Serikat dan Indonesia bersama-sama memobilisasi investasi untuk pembangunan berkelanjutan di kedua negara kita. Investasi sektor swasta AS di sini terus tumbuh dengan Amerika Serikat naik menjadi negara investor terbesar keempat di Indonesia tahun lalu," kata Kim.  Kim juga mengakui kesuksesan Indonesia sebagai presidensi G20 semakin menunjukkan betapa pentingnya investasi. "Kami juga senang Indonesia berpartisipasi penuh dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. Empat pilar IPEF tentang perdagangan, ketahanan rantai pasokan, ekonomi bersih dan ekonomi yang adil memberikan peta jalan bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat dapat memaksimalkan investasi yang telah dilakukan dan menarik investasi baru ke kedua negara kita," ujarnya.  RKUHP Berdampak pada Iklim Investasi  AS saat ini mencermati pembahasan hukum pidana di Indonesia. Ia mengaku prihatin bahwa pasal-pasal moralitas yang mencoba mengatur ranah privat.  "Mengatur ranah apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang saling menyetujui dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Mengkriminalkan keputusan pribadi individu akan menjadi bagian besar dalam matriks keputusan banyak perusahaan yang menentukan apakah akan berinvestasi di Indonesia," jelasnya.  Ia menilai hasilnya dapat mengakibatkan berkurangnya investasi asing, pariwisata, dan perjalanan. Keberhasilan G20 telah menunjukkan lintasan positif bagi masa depan Indonesia.  "Penting untuk melanjutkan dialog dan memastikan saling menghormati satu sama lain, termasuk kelompok LGBTQI+. Negara-negara seperti Indonesia dan AS dapat saling belajar tentang cara memastikan masyarakat inklusif untuk semua," jelasnya.  Ia menilai KTT investasi tahun ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk merenungkan isu dan perkembangan penting ini. Ia justru mendorong pemerintah bersama-sama menentukan langkah selanjutnya untuk lebih memperkuat kemitraan ekonomi.  "Saya yakin membuka dialog antara bisnis dan pemerintah AS dan Indonesia akan membawa kemakmuran yang lebih besar bagi kedua negara kita di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang," jelas Kim.

Alasan Dubes AS Sebut Pengesahan RKUHP Berdampak pada Iklim Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ambassador-Satterfield.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ’’Kata-kata tidak bisa mengubah atau menulis ulang sejarah.’’ Itu adalah penggalan cuitan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu untuk menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sabtu (24/4) Biden secara resmi menyatakan bahwa pembunuhan orang-orang Armenia oleh pasukan Ottoman pada 1915 sebagai genosida.  Pernyataan itu langsung membuat Turki berang. Mereka memanggil Duta Besar AS untuk Turki David Satterfield untuk memprotes pernyataan Biden. Negeri yang terletak di dua benua itu menegaskan bahwa pengakuan Biden telah menorehkan luka yang dalam pada hubungan dua negara. Cavusoglu menegaskan bahwa mereka tidak perlu mempelajari sejarah negerinya dari orang lain. Dia tegas menolak pernyataan Biden.  ’’Pernyataan itu adalah kesalahan besar yang merusak rasa saling percaya dan persahabatan dua negara,’’ bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip Politico. Turki dan AS sama-sama merupakan anggota NATO.  Biden adalah presiden AS pertama yang memberikan pernyataan resmi bahwa peristiwa 106 tahun lalu itu adalah genosida. Mendiang Presiden AS Ronald Reagan juga pernah membuat pernyataan serupa, tapi tidak resmi.  ’’Kami mengenang setiap orang yang tewas dalam genosida Armenia di era Ottoman dan berkomitmen untuk mencegah kekejaman seperti itu terjadi lagi,’’ ujar Biden seperti dikutip Agence France-Presse.  Presiden AS ke-46 itu menyatakan bahwa itu adalah fakta sejarah. Menurut Biden, AS tidak membuat pernyataan untuk menyalahkan tapi guna memastikan tidak ada pengulangan sejarah.  Langkah Biden langsung disambut baik oleh Kementerian Urusan Luar Negeri Armenia. Mereka menegaskan bahwa pernyataan Biden menunjukkan tradisi AS yang memegang teguh kebenaran dan keadilan. Namun bagi sebagian penduduk Armenia, sikap Biden kurang tegas.  ’’Itu adalah jalan tengah karena Biden tidak menyebut Turki secara langsung,’’ terang Yvette Gevorkian, salah satu diaspora Armenia di AS. Dia dan sekitar 400 orang lainnya melakukan aksi di New York City untuk memperingati insiden di era Perang Dunia Pertama (PD I) tersebut. Meski belum tegas, tapi mereka tetap menganggap pernyataan Biden adalah kemajuan.  Sekitar 1,5 juta warga Armenia diperkirakan telah dibunuh dari tahun 1915-1917 di era kekaisaran Ottoman. Kala itu penduduk minoritas Kristen Armenia diduga berkonspirasi dengan Rusia dalam PD I. Banyak penduduk Armenia yang ditangkap dan dikirim ke Syria.  Ketika Kekaisaran Ottoman hancur, ia bangkit lagi sebagai negara republik sekuler Turki. Pemerintah Turki mengakui bahwa ada sekitar 300 ribu warga Armenia yang tewas di periode tersebut. Tapi mereka selalu menolak dengan tegas bahwa itu adalah genosida.

Buntut Pernyataan Joe Biden, Turki Panggil Dubes AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/usut-kasus-e-ktp-penyidik-dan-jaksa-kpk-dapat-penghargaan_m_.jpg" alt="Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr saat memberikan penghargaan ke pimpinan KPK, Selasa (26/2)" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr saat memberikan penghargaan ke pimpinan KPK, Selasa (26/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan kedatangan Donovan untuk menyerahkan penghargaan terhadap para penyidik dan jaksa KPK yang mengusut kasus korupsi proyek e-KTP. "Yang paling penting, (Donovan) menyerahkan penghargaan kepada 8 penyidik dan jaksa dan yang dari kerja sama internasional atas kerja sama yang baik dengan FBI dan Department of Justice di AS dalam pengusutan kasus e-KTP," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/2). Namun, Syarif tidak bisa merici nama-nama penyidik maupun jaksa yang mendapatkan penghargaan itu. "Namanya kami enggak bisa kasih tahu, tapi ada delapan orang," imbuhnya. Pertemuan itu dilakukan antara pimpinan KPK dengan Dubes Donovan bersama rombongannya. Pertemuan dilakukan secara tertutup, sesudah itu Syarif dan Donovan memberikan keterangan pers. "Kami datang untuk memuji kerja yang luar biasa dan sulit dari KPK yang sangat dihormati," ucap Donovan di tempat yang sama. "Kami mengapresiasi kerja sama dan kami akui semangat dan komitmen dari para penyidik, jaksa dan para spesialis kerja sama di KPK, dan saya harap kerja sama yang kami bina bisa jadi model dari pihak-pihak lain dalam upaya memerangi korupsi global," sambung Donovan. Dalam pengusutan perkara e-KTP, KPK memang bekerja sama dengan sejumlah negara untuk menelusuri aliran uang yang berada di luar negeri. Meski telah menetapkan beberapa tersangka termasuk Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Namun, saat ini KPK masih terus mengusut kasus ini.

Usut Kasus e-KTP, Penyidik dan Jaksa KPK Dapat Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duta-besar-as-di-pbb-nikki-haley-mengundurkan-diri_m_.jpg" alt="Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Halley tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa, (9/10). Bertemu Haley di Oval Office, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia telah melakukan pekerjaan fantastis" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Halley tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa, (9/10). Bertemu Haley di Oval Office, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia telah melakukan pekerjaan fantastis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Halley tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa, (9/10). Bertemu Haley di Oval Office, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia telah melakukan pekerjaan fantastis. Duduk di samping Trump, Haley mengatakan tugasnya selama 18 bulan di PBB adalah kehormatan seumur hidup. Pengganti Halley akan diumumkan namanya dalam dua atau tiga minggu ke depan. Laporan media AS mengutip pejabat pemerintah yang mengatakan secara pribadi bahwa kepergian Haley adalah kejutan bahkan untuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Sementara itu, muncul spekulasi bahwa Haley memiliki ambisi untuk menantang Trump dalam pemilihan tahun 2020. Dia mungkin dilihat sebagai alternatif Partai Republik yang lebih moderat untuk masa kepresidenannya. Tapi Haley langsung membantah rumor itu. "Tidak, aku tidak mencalonkan diri," katanya dilansir dari AFP Rabu (10/10). Trump mengatakan, Haley sudah menyampaikan kepadanya sekitar enam bulan yang lalu bahwa dia berpikir untuk meninggalkan jabatannya pada akhir tahun untuk mengambil sedikit waktu luang. Trump kemudian mengatakan ia memiliki lima orang dalam daftar pendeknya untuk menggantikan Haley, termasuk mantan penasihat keamanan nasionalnya Dina Powell. Dia tidak memberikan empat nama lain yang ada dalam pikirannya. Sementara Richard Grenell, duta besar AS saat ini untuk Jerman dan mantan juru bicara AS di PBB, tidak ada dalam daftar, Trump mengatakan dia bersedia mempertimbangkannya untuk jabatan itu.

Duta Besar AS di PBB Nikki Haley Mengundurkan Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dubes as

Berita Terkini