<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/1700481785-1081300133.jpeg" alt="Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Sumber: Kemenag" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Sumber: Kemenag</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memperkuat hubungan bilateral dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M. Pertemuan tersebut dilaksanakan setelah adanya pembicaraan antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Pasca pertemuan tingkat tinggi tersebut, Kementerian Agama mendapatkan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Haji Arab Saudi. Tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia pada 2024. Dikutip dari laman Kemenag, Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa instruksi ini merupakan respons terhadap arahan langsung dari hasil pertemuan antara Presiden Jokowi dan Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam kunjungannya ke kediaman Dubes Arab Saudi di Menteng pada Senin (20/11), Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa semua persiapan dan upaya yang dikerahkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan ibadah haji 2024 mendapat perhatian dari Kerajaan Saudi. Dubes Faisal bin Abdullah Al-Mudi menegaskan, semua pernyataan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia menjadi perhatian utama bagi Kerajaan Arab Saudi. Ia juga menyoroti hubungan bilateral antara kedua pemimpin negara sangat istimewa dan akrab. "Saya ingin meyakinkan bahwa semua yang jadi harapan atau permintaan dari pemerintah Republik Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah kami," terang Dubes Arab Saudi. Dalam konteks ini, Dubes Al-Mudi menjelaskan bahwa Pangeran Mohammed bin Salman sangat memperhatikan isu-isu yang berkembang di Indonesia terkait ibadah haji. Ia juga mengajak Menag Yaqut untuk bersama-sama menjaga narasi positif terkait persiapan dan kelangsungan ibadah haji 2024 di mata masyarakat. "Pangeran Mohammed bin Salman memberi arahan kepada kami bahwa haji adalah hal yang strategis,&rdquo; ungkap Dubes Arab Saudi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013308796/the-body-shop-indonesia-donasikan-rp-1-miliar-untuk-bantuan-kemanusiaan-palestina">The Body Shop Indonesia Donasikan Rp 1 Miliar untuk Bantuan Kemanusiaan Palestina</a> &ldquo;Ia sangat memberi perhatian kepada isu yang berkembang di Indonesia. Jadi saya kira persoalan-persoalan penting bisa kita selesaikan dengan cara persaudaraan," tutupnya.

Menag Yaqut memperkuat hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Dubes Arab Saudi terkait persiapan penyelenggaran haji 2024.

Menag Yaqut Perkuat Hubungan Bilateral dengan Dubes Arab Saudi Dalam Persiapan Haji 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/IMG-20230606-WA0047-783795890.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin pada Selasa (6/6) siang menghadiri undangan jamuan makan siang Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 90 menit itu, Ma&rsquo;ruf Amin banyak mengapresiasi layanan haji yang sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Ma&rsquo;ruf Amin memberikan apresiasi terhadap layanan fast track untuk jemaah yang berangkat dari bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya layanan tersebut, jemaah menjadi lebih mudah ketika sudah mendarat di Saudi. &rsquo;&rsquo;Wakil Presiden juga mengapresiasi penambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dengan demikian tahun ini kuota haji Indonesia secara total berjumlah 229 ribu jemaah. Selain itu, Saudi juga sudah memberikan akses kemudahan visa umrah bagi masyarakat Indonesia. Masduki juga menyampaikan, dalam pertemuan itu Dubes Faisal menaruh harapan kepada Pemerintah Indonesia, agar para pengusaha asal Indonesia bisa berinvestasi di Madinah, Mekkah, Jeddah, Riyadh, ataupun destinasi-destinasi wisata baru yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Arab Saudi. &ldquo;Yang lebih penting lagi kata dia (Dubes Arab Saudi) adalah di destinasi-destinasi wisata baru. Itu misalnya di daerah utara Madinah, banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang menarik seperti Mada&rsquo;in dan macam-macam tempat. Diharapkan para investor Indonesia bisa datang ke sana. Kira-kira seperti itu yang dibicarakan oleh Dubes Arab Saudi,&rdquo; ujarnya. Masduki menambahkan, Dubes Faisal juga mengungkapkan, meskipun jumlah Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Arab Saudi dan Indonesia tercatat cukup banyak, namun baru sedikit yang dapat direalisasikan untuk sekarang ini. MoU itu, lanjutnya, bersentuhan dengan berbagai bidang, seperti kesehatan, kebudayaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, saintifik dan pendidikan tinggi, urusan Islam, kelautan dan perikanan, serta pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, ungkap Masduki, pihak Dubes Faisal berharap kesepakatan tersebut agar dapat segera direalisasikan dalam upaya memperkuat kerja sama investasi antara kedua negara. &ldquo;Selama ini hubungan Arab Saudi dengan China sangat baik, investasi juga baik. Begitu juga, hubungan Indonesia dengan China juga sangat baik. Kalau investasi Indonesia dan China baik, investasi Arab Saudi dengan China baik, tapi kenapa investasi antara Arab Saudi dengan Indonesia tidak,&rdquo; ujar Masduki mengutip ucapan Dubes Faisal. Menanggapi hal ini, Masduki menjelaskan bahwa Wapres merespons positif keinginan Dubes Faisal dan pihaknya akan mengadakan rapat secara khusus dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait, termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), demi mendorong kerja sama ekonomi yang lebih baik, tidak sekadar hubungan yang berjalan selama ini pada tataran hubungan people to people dan hubungan dalam ibadah haji/umrah. &ldquo;Akan dicari sebab musababnya, latar belakangnya, dan akan diurai supaya ada sebuah kebijaksanaan baru ke depan dan supaya investasi antara Arab Saudi dan Indonesia bisa berjalan baik semuanya,&rdquo; tuturnya. Namun, ungkap Masduki, Wapres tetap meminta hubungan timbal balik di antara kedua negara, sehingga para pengusaha Arab Saudi pun perlu didorong untuk berinvestasi di Indonesia. &ldquo;Wapres sebaliknya juga berharap resiprokal, supaya ada juga Pemerintah Arab Saudi bisa mendorong para pengusahanya, investornya untuk juga bisa berinvestasi di sini, terutama di bidang yang berhubungan dengan pariwisata dan lain-lain. Itu juga harapan Wakil Presiden,&rdquo; pungkasnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung 90 menit itu, Ma’ruf Amin banyak mengapresiasi layanan haji yang sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi

Bertemu Dubes Arab Saudi, Wapres Ma'ruf Amin Sampaikan Apresiasi Terkait Tambahan Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/saudi_ingin-668398674.jpg" alt="Faisal Abdullah Al-Amudi" width="100%">
<figcaption>Faisal Abdullah Al-Amudi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi berupaya memperkuat perekonomiannya melalui peningkatan kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat. Salah satunya adalah Indonesia. Itulah yang disampaikan langsung oleh Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi saat berkunjung ke Graha Pena Jakarta kemarin (19/5). "Kami ingin meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara. Peran media sangat baik untuk terjalinnya hubungan yang lebih baik," katanya. Faisal menjelaskan, hubungan Indonesia dan Saudi selama didominasi urusan haji dan umrah. Bagi dia, hubungan kedua negara sejatinya bisa lebih besar lagi di luar urusan rukun Islam kelima. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kedua negara terus berkembang. Faisal berharap media-media di Indonesia bisa memberikan informasi yang lebih luas terkait dengan Saudi. Termasuk dengan geliat pembangunan infrastruktur di negara yang dipimpin Raja Salman tersebut. "Kontribusi (investasi, Red) perusahaan Indonesia di Arab Saudi belum banyak," ujarnya. Demikian halnya dengan sektor pariwisata. Menurut dia, jumlah wisatawan Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia jauh lebih banyak ketimbang wisatawan Indonesia yang pergi ke Saudi. (wan/c14/bay)

Pemerintah Arab Saudi berupaya memperkuat perekonomiannya melalui peningkatan kerja sama bilateral dengan negara-negara sahabat.

Saudi Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Sektor Wisata dan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/wapres-04.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Panjangnya antrean haji di Indonesia menjadi salah satu topik pertemuan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Dubes Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi. Pertemuan itu sekaligus perkenalan bagi Faisal yang baru saja mendapatkan tugas sebagai Dubes di Indonesia.  ”Wapres berharap tentang kuota haji karena haji di Indonesia antusiasmenya luar biasa. Indonesia juga negara muslim terbesar di dunia,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi seusai mengikuti pertemuan kemarin (27/2).  Dengan kuota normal sebanyak 221 ribu jemaah, lanjut dia, ada daerah yang antrean hajinya sampai 40 tahun. Karena itu, Ma’ruf berharap melalui Dubes Faisal supaya kuota haji untuk Indonesia ditambah ke depannya. ”(Usulan tersebut) disanggupi dalam pengertian bahwa akan dilaporkan ke kerajaan dan kepada MBS (Putra Mahkota Muhammad bin Salman Al Saud),” ungkapnya.  Dubes Faisal, menurut dia, memahami persoalan yang terjadi di Indonesia. Persoalan antrean haji juga tidak hanya dialami Indonesia. Hampir semua negara pengirim jemaah haji berharap ada kuota tambahan. Tetapi, Masduki mengatakan, permintaan Indonesia itu akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Saudi.  Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menjelaskan persiapan masa pelunasan biaya haji. Pelunasan biaya haji menunggu keluarnya keputusan presiden (keppres).

Wapres Minta Kuota Haji Ditambah lewat Dubes Baru Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/wapres-terima-kunjungan-dubes-arab-saudi-antara.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan tambahan kuota haji bagi Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, karena antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke tanah suci sangat besar.  Hal itu disampaikan Wapres saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI Faisal Abdullah H. Amodi, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin, sebagaimana diungkapkan juru bicara Wapres Masduki Baidlowi. "Wapres berharap tentang (penambahan) kuota haji. Karena haji di Indonesia itu antusiasme luar biasa," kata Masduki dalam keterangannya secara daring di Jakarta, Senin.  Dia mengatakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki masalah terkait antrean haji, di mana ada satu daerah yang antrean untuk berangkat haji mencapai 40 tahun. "Itulah kemudian diharapkan Wapres ke Dubes Arab Saudi, bagaimana agar kuota Indonesia terus ditambah ke depan," kata Masduki.  Dia mengatakan pada kesempatan itu Dubes Arab Saudi menyatakan akan melaporkan harapan Wapres kepada Kerajaan Arab Saudi. "Walaupun juga diketahui memang banyak animo orang ingin berhaji dari berbagai negara yang lain, termasuk Indonesia. Tapi saya kira permintaan Indonesia sebagai negara terbesar penduduk Muslim akan sangat diperhatikan," kata Masduki.  Adapun Wapres pada pertemuan tersebut juga menyampaikan harapan agar ada peningkatan investasi dari Arab Saudi di Indonesia. Menurut Wapres investasi Arab Saudi di Indonesia cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, Dubes Faisal Amodi menyatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan hubungan kedua negara. (*)

Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi, Wapres Minta Tambahan Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/f8155f3d76298807cc681bf367b053c5-1.jpg" alt="Pertemuan Dubes Arab Saudi bersama pimpinan DPRD. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Dubes Arab Saudi bersama pimpinan DPRD. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abid Althagafi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jatim. Kunjungan itu ditujukan untuk mempererat hubungan, sekaligus mengabarkan bahwa kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat akan membuka kembali umrah dan haji.  Kedatangan Dubes Kerajaan Arab Saudi disambut Ketua DPRD Jatim Kusnadi didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Anwar Sadad, Achmad Iskandar, dan Sahat Tua Simanjuntak di ruang VIP DPRD Jatim.  Usai pertemuan, Anwar Sadad mengatakan, tujuan kunjungan Dubes Arab Saudi ke DPRD Jatim adalah untuk menginformasikan bahwa warga Jatim bisa melakukan umrah dan haji lagi. Artinya, pintu umrah dan haji akan buka kembali secara bertahap. Pembukaan kembali umrah dan haji dilakukan sambil menyesuaikan diri menyiapkan tempat dan fasilitas sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum tuntas.  ”Dalam tahap awal dari kapasitas 30 juta orang per tahun, Arab Saudi akan membuka 10 juta tamu tapi saat ini baru dibuka 4–10 juta. Ke depan itu bisa saja minggu depan atau bulan depan,” kata Anwar Sadad, politikus Partai Gerindra Jatim itu.  Sadad menjelaskan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tahu betul sebagian besar penduduk Indonesia termasuk Provinsi Jatim adalah muslim. Mereka sangat rindu untuk bisa ziarah ke tanah suci.  ”Saya kira kabar ini patut disyukuri karena selama pandemi warga muslim tak bisa melaksanakan umrah dan haji,” ujar Sadad.  Ketua DPRD Jatim Kusnadi menambahkan, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, termasuk di Provinsi Jatim. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan akibat pandemi Covid-19, warga muslim tidak bisa melaksanakan umrah dan haji.  ”Kabar gembira karena Arab Saudi akan membuka 10 juta tamu ke tanah suci secara bertahap,” jelas Kusnadi, politikus PDI Perjuangan itu.  Kusnadi menambahkan, Dubes Arab Saudi kagum dengan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Bahkan dalam satu keluarga agamanya bisa beragam namun mereka tetap hidup rukun berdampingan.  ”Islam besar di Indonesia termasuk di Jatim karena masuk dengan akulturasi budaya. Sehingga, Islam rahmatan lilalamin tumbuh subur di Indonesia bisa diterima semua kalangan,” kata Kusnadi.

Dubes Arab Saudi Pastikan Warga Jatim bisa Haji dan Umrah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211012-WA0019-1.jpg" alt="Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (11/10) malam. Pertemuan di Gedung Negara Grahadi itu membahas rencana pembukaan konsulat Arab Saudi di Surabaya dan pelaksanaan umrah.  ”Kedutaan dan rombongan dijamu dengan baik. Kami membicarakan banyak hal. Insya Allah pembukaan haji dan umrah, pembukaan konsulat di Surabaya. Kami akan ketemu dengan pengusaha Jatim dan Saudi Arabia,” ujar Essam.  Essam menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan rencana realisasi pembukaan konsulat dengan Pemprov Jatim. Selain itu, pihaknya juga akan berusaha meningkatkan kerja sama bidang pendidikan dengan Jatim.  Dia berharap agar realisasi kerja sama bisa terselenggara secepatnya. ”Kami berdoa supaya pandemi Covid-19 ini bisa segera mereda dan semua bisa pulih normal dan sehingga kegiatan tidak terhambat,” tutur Essam.  Dalam diskusi itu, kepada Khofifah, Essam menjelaskan, bahwa Arab Saudi menggunakan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Jhonson &amp; Jhonson. Khofifah menerangkan bahwa jenis vaksin itu juga banyak digunakan oleh warga Jatim.  Sementara itu, Khofifah mengatakan, warga Jatim banyak yang mengunakan vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi Covid-19. Hampir 1,5 juta masyarakat Jawa Timur sudah menggunakan vaksin tersebut ketika provinsi lain belum menggunakan.  ”Beliau juga sampaikan vaksin Sinovac juga sudah disetjui WHO, jadi tidak masalah. Kemenkes Saudi akan koordinasi dengan Kemenkes RI,” terang Khofifah.  ”Harapan untuk dibukanya ibadah umrah dan haji itu sangat tinggi. Kemarin saya ke Magetan dan hari ini ke Blitar, banyak yang menanyakan dan juga berterima kasih terkait rencana dibolehkannya kembali ibadah umrah dan haji,” tambah dia.  Gubernur juga menyambut baik rencana Dubes Arab Saudi untuk membuka konsulat di Kota Surabaya.

Dubes Arab Saudi Akan Buka Konsulat di Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/khofifah-dan-dubes-arab.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) bersama Dubes Arab Saudi Essam bin Abed al-Thaqafi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (11/10). Pokja Pemprov Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) bersama Dubes Arab Saudi Essam bin Abed al-Thaqafi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (11/10). Pokja Pemprov Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membahas vaksinasi virus korona (Covid-19) bagi jamaah umrah saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi.  ”Beliau menyampaikan bahwa dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan kita. Supaya bisa dibangun koneksi bagaimana vaksinasi Covid-19 yang telah diterima masyarakat di Indonesia bisa terkoneksi dengan aplikasi di Arab Saudi,” kata Khofifah seperti dilansir dari Antara.  Dubes Essam mengungkapkan di Arab Saudi menggunakan vaksin merek AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Jhonson &amp; Jhonson.  Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menjelaskan, masyarakat Jawa Timur juga banyak yang menggunakan vaksin AstraZeneca, yaitu sekitar 1,5 juta orang. Masyarakat di Jawa Timur telah terlebih dahulu menggunakan vaksin AstraZeneca sebelum digunakan provinsi lain.  ”Tapi, beliau tadi juga menyampaikan secara spesifik bahwa vaksin Sinovac juga sudah disetujui Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi sudah tidak ada masalah. Tapi, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI,” ujar Khofifah.  Essam mengaku senang kunjungannya di Jawa Timur mendapatkan sambutan yang luar biasa. ”Alhamdulillah, kita hari ini rombongan dari kedutaan dijamu dengan baik. Kami tadi telah membicarakan banyak hal,” kata Essam.  Selain membahas tentang rencana pembukaan haji dan umrah, dalam pertemuan dengan Gubernur Khofiah, Essam menyampaikan keinginannya untuk membuka kantor konsulat Arab Saudi di Surabaya. ”Kami ingin segera merealisasikan pembukaan kantor konsulat di Surabaya. Kami juga akan berusaha meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan. Semoga pandemi Covid-19 segera mereda dan semua bisa pulih dan normal, sehingga realisasi kegiatan yang telah kami bicarakan tidak terhambat,” ucap Essam.

Gubernur Khofifah Bahas Vaksin Jamaah Umrah dengan Dubes Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/menanti-umrah.jpg" alt="Jamaah umrah sedang tawaf di Masjidillaharam. (BANDAR AL DANDANaI/AFP)" width="100%">
<figcaption>Jamaah umrah sedang tawaf di Masjidillaharam. (BANDAR AL DANDANaI/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief bertemu dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi belum lama ini. Pertemuan itu membahas penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Hadir mendampingi Hilman, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman, dan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid.  “Kepada Dubes, saya menyampaikan bahwa jamaah Indonesia sudah merindukan proses umrah yang indah dan proses haji yang khusyuk. Mereka betul-betul menunggu angin segar yang bisa memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji,” ujar Hilman dalam keterangannya, Jumat (8/10).  Hilman juga menyampaikan situasi penanganan Covid-19 di Indonesia yang terus membaik. Tren pandemi di hampir seluruh kota sudah menurun drastis. Kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan pandemi juga terus meningkat.  “Harapannya, ini bisa dijaga dengan disiplin agar pandemi terus menurun, keadaan menjadi lebih baik lagi, dan jemaah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk beribadah umrah,” katanya.  Hilman juga menyinggung soal mitigasi penyelenggaraan umrah di saat pandemi Covid-19. Menurutnya, perlu ada skema khusus dalam penyelenggaraan ibadah umrah di saat pandemi.  Pihaknya saat ini terus bersinergi dan berkoordinasi dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, Maskapai Penerbangan serta instansi terkait lainnya dalam menyusun mitigasi dan skema penyelenggaraan umrah di masa pandemi.  “Mudah-mudahan dalam waktu dekat semakin clear dan skema tatacara serta penanganan pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi bisa diterbitkan. Tentu dibutuhkan juga kedisiplinan jamaah dalam menaati prokes,” paparnya.  “Insya Allah, sebagai Dirjen PHU yang baru saya akan berkoordinasi dengan semua stakeholders dalam waktu dekat agar harapan untuk bisa memberangkatkan jemaah umrah Indonesia bisa kita akselerasi,” sambungnya.  Hilman mengapresiasi respons Dubes Essam bin Abed. Dubes Essam juga menegaskan keinginan Pemerintah Saudi agar jamaah Indonesia bisa kembali menunaikan ibadah umrah. Namun, di tengah pandemi, regulasi yang diterapkan sangat ketat demi kenyamanan dan keamanan jamaah yang datang dari berbagai negara.

Bertemu Dubes Saudi, Kemenag: Jamaah Indonesia Rindu Umrah yang Indah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-2.png" alt="Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jamah haji sedang melakukan tawaf. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberangkatan haji 1442 H/2021 M resmi dibatalkan pemerintah Indonesia. Guna meluruskan informasi yang beredar terkait penyelenggaraan haji, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi yang memberikan klarifikasi.  Diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi, Syekh Essam telah mengunjungi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menjelaskan bahwa pembatalan haji tak terkait dengan persoalan diplomasi. Hubungan Indonesia dan Saudi selama ini berjalan baik.  Essam juga menjelaskan bahwa pembatalan keberangkatan tidak ada hubungannya dengan penggunaan merek vaksin tertentu. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengumuman apapun terkait dengan penyelenggaraan haji. Saudi saat ini belum mengirimkan undangan haji ke negara lain, termasuk Indonesia.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/06/2021/haji-2021-batal-ini-prosedur-pengembalian-setoran-lunas-bipih-reguler/">Haji 2021 Batal, Ini Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Bipih Reguler</a>  "Langkah Dubes sangat positif dan patut kita apresiasi. Dubes dalam kewenangannya tentu punya otoritas untuk menjelaskan informasi seputar haji, terutama dari perspektif Saudi," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6).  Menurut Wamenag, penjelasan Dubes telah mengafirmasi apa yang selama ini disampaikan pemerintah terkait alasan kebijakan pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun ini. Kebijakan itu didasarkan pada kajian mendalam terkait pandemi dan belum ada informasi resmi dari Saudi.  "Penjelasan Dubes semakin menjernihkan informasi. Pembatalan ini bukan masalah diplomasi, bukan masalah vaksin, dan lainnya. Ini sangat kita apresiasi," tegas Wamenag.  Wamenag mengajak para pihak untuk tidak menjadikan masalah haji sebagai komoditas politik. "Mari bersama menenangkan para calon jamaah dan menciptakan suasana yang kondusif dengan tidak menebar hoaks dan informasi yang tidak jelas kebenarannya," tutup Wamenag.

Wamenag Ungkap Penjelasan Dubes Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dubes arab saudi

Berita Terkini