<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/Screen-Shot-2025-10-06-at-164111-2631571507.png" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). (Isimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). (Isimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP, antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan PPP yang berkepanjangan, setelah Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9). Supratman menjelaskan, pihaknya telah menerima surat dari PPP yang berisi pemberitahuan tentang perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal antara dua kubu yang sebelumnya sempat berselisih.&nbsp; Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenkumham resmi menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai struktur kepengurusan PPP hasil kesepakatan.&nbsp; &ldquo;Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, dimana Pak Haji Muhamad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal dan Fauzan menjadi Bendahara Umum," kata Supratman di kantor Kemenkum, Jakarta, Senin (6/10). Supratman berharap, keputusan ini dapat membawa suasana sejuk di internal partai dan mengakhiri ketegangan yang sempat mencuat.&nbsp; &ldquo;Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,&rdquo; ujar Supratman. Ia juga meminta pengurus PPP yang baru segera melengkapi susunan kepengurusan secara penuh, agar proses administrasi di Kemenkum dapat diselesaikan tanpa hambatan.&nbsp; &ldquo;Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap, dan Kementerian Hukum siap untuk segera mungkin menerbitkan SK yang baru juga,&rdquo; tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga mengingatkan pentingnya soliditas internal PPP menjelang agenda politik nasional ke depan. Ia menilai, partai dengan sejarah panjang seperti PPP memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik nasional. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa PPP di bawah kepengurusan baru akan segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah konsolidasi.&nbsp; &ldquo;Saya sampaikan bahwa PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini. Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan,&rdquo; pungkasnya. </div>

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memediasi konflik internal PPP , antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus  Supratman

Tak Ingin Polemik Dualisme PPP Berkepanjangan, Menkum Tegaskan Mardiono Ketua Umum dan Taj Yasin Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-3JPG-2938008439.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik kepemimpinan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan berakhir setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025&ndash;2030. Menanggapi hal itu, sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Provinsi Banten, termasuk DPC PPP Pandeglang, menegaskan dukungan penuh dan menyerukan seluruh kader untuk menghormati keputusan hukum tersebut. &ldquo;Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bahagia kami menyambut resmi ditetapkannya Bapak Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025&ndash;2030. Semoga kepemimpinan beliau menjadi awal baru bagi PPP untuk semakin kokoh, solid, dan mampu menjawab harapan umat serta bangsa,&rdquo; kata Ketua DPC PPP Pandeglang, E. Supriadi, Sabtu (4/10). Supriadi menambahkan, keluarnya keputusan pemerintah menandai berakhirnya polemik dualisme yang sempat membayangi partai berlambang Ka'bah tersebut. Karena itu, ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi kader maupun simpatisan untuk memperpanjang konflik internal. &ldquo;Keputusan hukum dari pemerintah sudah jelas mengesahkan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum PPP 2025&ndash;2030. Kami mengajak seluruh kader untuk taat dan patuh terhadap keputusan tersebut. Mari kita bersatu, jangan mau dipecah belah lagi,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Supriadi mengajak seluruh kader menjadikan momentum pengesahan Mardiono sebagai penguat semangat persatuan, kebersamaan, dan loyalitas dalam tubuh PPP.&nbsp; Ia menekankan, fokus utama partai saat ini adalah menjaga marwah, memperkuat basis umat, serta menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. &ldquo;Mari kita jadikan momen ini untuk memperkokoh semangat persatuan dan pengabdian seluruh kader PPP di seluruh Indonesia. Kita harus terus berjuang menjaga marwah partai, mengabdi kepada umat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Bersatu, berkhidmat, dan berjuang demi Transformasi PPP untuk Indonesia,&rdquo; ujarnya. Sementara, Ketua Umum PPP terpilih periode 2025-2030, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya. Hal ini setelah PPP menggelar Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10). Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030. "Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta," ucap Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10). "Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah," sambungnya. Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Ka'bah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030. "Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu," tuturnya. Mardiono tak memungkiri terdapat perdebatan dari hasil Muktamar X PPP. Ia mengajak kubu Agus Suparmanto yang sebelumnya mengklaim kemenangan hasil Muktamar X PPP untuk bersama-sama membangun masa depan partai. "Bahwa kemudian di dalam arena muktamar itu terjadi perbedaan pendapat. Tentu saatnya lah sekarang karena PPP dalam hasil mutamar itu sudah disahkan oleh Kemenkum. Oleh karena itu mari saatnya kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membesarkan PPP kembali untuk terus berperan aktif bersama-sama dengan seluruh komponen Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia untuk kita mulai bekerja," imbuhnya. Adapun, susunan pengurus DPP PPP periode 2025-2030 dalam surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 sebagai berikut:&nbsp; - Ketua Umum: Muhamad Mardiono - Wakil Ketua Umum: Epyardi Asda, Ermalena, Rusli Effendi, - Sekretaris Jenderal: Imam Fauzan A Uskara - Wakil Sekretaris Jenderal: Atik Heru Maryanti - Bendahara Umum: Arya Permana Graha - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Patrika Susana&nbsp; Diketahui, Mardiono mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum), sejak Selasa (30/9). Penyerahan berkas itu dilakukan lebih dulu, setelah kemudian kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar ke Kemenkum, pada Rabu (1/10).&nbsp;

Kader PPP menegaskan kepemimpinan Mardiono terjamin setelah SK Kemenkum, tidak ada lagi dualisme lagi.

Kader PPP Tegaskan SK Kemenkum Terhadap Ketua Umum Mardiono Final, Tak Ada Dualisme Kepemimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-5JPG-2431979518.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku telah mengesahkan salah satu hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia mengaku telah mengesahkan surat keputusan (SK) terhadap kepengurusan PPP kubu Muhamad Mardiono. "Khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Ketua Umum PPP terpilih hasil Muktamar X Ancol kubu Mardiono terlebih dahulu mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum), sejak Selasa (30/9). Penyerahan berkas itu dilakukan lebih dulu, setelah kemudian kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar ke Kemenkum, pada Rabu (1/10) kemarin. "Kemudian setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum, kami lakukan penelitian sebagaimana yang telah dilakukan teman-teman di Ditjen AHU, maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan rumah tangga hasil Muktamar ke IX, di Makassar lalu dan itu tidak berubah," tegasnya. Supratman menyatakan, penandatanganan SK terhadap kubu Mardiono disahkan sekitar pukul 10.00 WIB, pada Rabu (1/10) kemarin. Sementara, kubu Agus Suparmanto baru menyerahkan dokumen kepengurusan pada Rabu sore. "Saya belum tahu (penyerahan hasil muktamar kubu Agus Suparmanto). Karena saya tidak pernah bertemu. Intinya SK Menteri Hukum tentang pengesahan kepengurusan hasil Muktamar PPP saya sudah tandatangani kemarin sekitar jam 10 atau 11," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto. &nbsp;

Menkum Supratman mengesahkan kepengurusan PPP kubu Mardiono, menandai langkah penting dalam konflik internal partai.

Menkum Supratman Akui Sudah Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/ppp-2752976001.jpg" alt="Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan menggelar konferensi pers menyikapi kondisi internal partai usai Muktamar X Ancol, di Plataran Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu malam (1/10). (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan menggelar konferensi pers menyikapi kondisi internal partai usai Muktamar X Ancol, di Plataran Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu malam (1/10). (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah. Penegasan ini disampaikan Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan menyikapi kondisi internal partai setelah gelaran Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9). "Mencermati Muktamar PPP yang digelar 27-29 September di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta telah memilih dan menetapkan secara aklamasi terpilihnya bapak Haji Agus Suparmanto," kata Ade Irfan Pulungan dalam konferensi pers di Plataran Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu malam (1/10). Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menilai, Muktamar X PPP secara aklamasi menetapkan Agus Suparmanto telah berjalan sesuai aturan. "Kami melihat itu melalui proses yang sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, yakni memenuhi jadwal acara dan tata tertib yang telah disepakati oleh para peserta," ucap Irfan. Ia menjelaskan, proses Muktamar X telah memenuhi tata cara yang telah disepakati oleh para muktamirin. Menurutnya, proses tersebut berlangsung secara bertahap, dimulai pada persidangan pleno 1 sampai dengan 8 yang disetujui oleh muktamirin. Menurutnya, terkait munculnya klaim kemenangan dari kubu Muhamad Mardiono merupakan dinamika internal yang berjalan secara demokratis. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh kader PPP untuk bersama-sama membangun partai dalam rangka menyukseskan agenda Pemilu 2029 mendatang. "Kami juga mengajak semua unsur, semua insan kader Partai Persatuan Pembangunan mari kita bersama-sama untuk membangun partai ini, mari kita bersama-sama untuk membesarkan partai ini. Sehingga pada Pemilu 2029 nanti PPP kembali ke Senayan, PPP kembali masuk dalam kancah politik nasional," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto. Kedua kubu tersebut saat ini telah menyerahkan berkas hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Namun, Pemerintah belum secara resmi menyatakan siapa kubu yang sah menggelar muktamar. &nbsp;

Mahkamah PPP menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan usai Muktamar X, menyoroti kondisi internal partai dan agenda Pemilu 2029.

Mahkamah PPP Tegaskan Tak Ada Dualisme Kepemimpinan usai Muktamar X Ancol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-1JPG-318758610.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Situasi politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanas setelah muncul upaya dari pihak tertentu untuk merebut kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta. Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020&ndash;2025, Andi Surya, menegaskan hingga saat ini Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang sah masih tercatat atas nama Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. &ldquo;Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,&rdquo; kata Andi kepada wartawan, Selasa (30/9). Andi mengecam keras langkah pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor partai tanpa dasar hukum.&nbsp; &ldquo;Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,&rdquo; ucapnya. Ia menekankan, untuk mencegah terjadinya bentrokan, PPP kubu Mardiono telah meminta dukungan keamanan dari Polres Jakarta Pusat.&nbsp; &ldquo;Kami sudah bertemu dan meminta dukungan polisi bila ada aksi-aksi ilegal atau intimidasi,&rdquo; ujarnya. Menurut Andi, pihaknya juga telah menyerahkan bukti berupa video dan pesan ancaman yang beredar di media sosial kepada aparat kepolisian.&nbsp; &ldquo;Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP. Dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh kader dan pihak terkait agar menjaga kondusivitas, serta menyelesaikan perbedaan secara musyawarah.&nbsp; &ldquo;Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.&nbsp;

Kubu Mardiono di PPP meminta dukungan keamanan untuk mencegah bentrokan terkait perebutan kantor DPP.

Kubu Mardiono Tempati Kantor DPP PPP di Tengah Dualisme, Minta Kepolisian Beri Pengamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ingin-minahasa-merdeka-dpr-itu-separatisme_m_130704.jpeg" alt="Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha." width="100%">
<figcaption>Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), berujung saling klaim kemenangan. Hal itu memunculkan dualisme kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Sejumlah politikus senior partai berinisiatif membentuk Tim Penyelamat PPP, sebagai respons atas dualisme kepemimpinan yang kembali mencoreng citra partai politik berlambang Ka&rsquo;bah tersebut.&nbsp; Politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha menyatakan pihaknya telah menghubungi sejumlah senior partai untuk membentuk Tim Penyelamat PPP. Ia menegaskan, Tim Penyelamat PPP akan diisi oleh mereka yang tidak tergabung dalam dua kubu. "Saya merasa perlu adanya tim penyelamat partai untuk menyelesaikan konflik ini, yang terdiri atas para senior PPP yang tidak terlibat dari kedua kubu tersebut," kata Syaifullah Tamliha dihubungi JawaPos.com di Jakarta, Selasa (30/9). Ia memastikan, Tim Penyelamat PPP diharapkan akan membawa kesejukan dan jalan penengah atas polemik dualisme kepemimpinan dari partai berlambang Ka'bah. Sebab, ia khawatir dari kedua kubu tersebut jika dimenangkan tidak akan mendapat simpati rakyat. "Kubu manapun yang dimenangkan, PPP tetap tidak mendapat simpati rakyat, terutama yang milenial atau gen Z. Kisruh saling adu fisik pada pemilu 2029 yang akan datang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk diviralkan kembali menjadikan PPP tidak diminati lagi oleh pemilihnya," cetusnya. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP ini mengapresiasi sikap pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang tidak akan mengesahkan dua kubu tersebut. "Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang disampaikan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra untuk tidak mengesahkan SK bagi kedua kubu tersebut. Sikap pemerintah tersebut sudah dalam rel yang benar untuk tidak memihak di era demokrasi saat ini, yaitu mesti netral dan tidak memihak," tegasnya. Lebih jauh, Tamliha menyebut terdapat tiga opsi untuk menyelamatkan PPP dari kecerobohan dua kubu tersebut. Ia menuturkan, menggelar Muktamar Luar Biasa, Islah atau mengganti lambang dan nama partai, sebagaimana telah dilakukan PDI menjadi PDI Perjuangan. "Opsi islah mungkin perlu dikesampingkan, sebab kedua kubu adalah biang keruk pecahnya partai," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, kondisi internal PPP memanas. Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pad Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Senior PPP membentuk Tim Penyelamat untuk menyikapi dualisme kepemimpinan dan klaim kemenangan di Muktamar X.

Senior PPP Bakal Bentuk Tim Penyelamat Partai Sikapi Dualisme, Isinya Tokoh Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/Xf48UWZq02K2ozdnJWAHdQorcBGlZy7IZWXVQNVe-3841117040.jpg" alt="Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik internal PPP sudah sampai ke telingan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur urusan tersebut. Dalam pengesahan susunan pengurus partai politik (parpol), pemerintah hanya menggunakan pertimbangan hukum sebagai dasar.&nbsp; Secara tegas Yusril menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun. Baik kubu Muhammad Mardiono maupun kubu Agus Suparmanto yang sama-sama menyatakan telah terpilih sebagai ketum PPP secara aklamasi. Dia pun memastikan bahwa pemerintah akan sangat berhati-hati dalam pengesahan susunan pengurus baru parpol. &rdquo;Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai manapun,&rdquo; kata dia kepada awak media pada Senin (29/9).&nbsp; Yusril menegaskan hal itu karena kubu Mardiono maupun Agus Suparmanto sama-sama bersikeras telah terpilih sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP melalui Muktamar X PPP di kawasan Ancol, Jakarta Utara (Jakut). Kedua kubu juga menyatakan akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru setelah menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris. Sesuai prosedur pendaftaran susunan pengurus baru parpol, permohonan pengesahan harus diajukan oleh pengurus lama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Yusril mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. &rdquo;Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Yusril memastikan bahwa dalam negara demokrasi, parpol memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi. Pemerintah ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, baik melalui musyawarah, mahkamah partai, maupun forum pengadilan. Karena itu, pengesahan pengurus PPP nanti akan menggunakan dasar pertimbangan hukum. &rdquo;Dalam mengesahkan pengurus parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum,&rdquo; ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Dalam konflik internal PPP, Yusril Ihza Mahendra menegaskan netralitas pemerintah dan gunakan pertimbangan hukum dalam pengesahan pengurusan

Tak Campuri Urusan Internal PPP, Menko Yusril: Pemerintah Hanya Gunakan Pertimbangan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/Xf48UWZq02K2ozdnJWAHdQorcBGlZy7IZWXVQNVe-3841117040.jpg" alt="Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak akan memihak salah satu kubu dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar terbaru. "Pada pokoknya, pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," tegas Yusril, dalam keterangannya, Senin (29/9). Sebagaimana diketahui, Muktamar PPP di Ancol pada akhir September menghasilkan dua ketua umum terpilih, yaitu, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya mengklaim dipilih secara aklamasi dan akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru ke Kementerian Hukum setelah dituangkan dalam akta notaris. Yusril mempersilakan kedua kubu mendaftarkan kepengurusan masing-masing sesuai prosedur. "Pemerintah wajib mengkaji dengan seksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak," ujarnya. Dia menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri konflik internal partai. "Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," kata Yusril. Lebih jauh, Yusril menekankan pentingnya kemandirian partai politik dalam sistem demokrasi. "Dalam mengesahkan pengurus parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," jelasnya. "Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun," pungkasnya.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah netral dalam dualisme kepemimpinan PPP dan tidak akan mengintervensi konflik internal partai.

Tegaskan Pemerintah Netral, Menko Yusril Tidak Akan Sahkan Kepengerusuhan PPP Akibat Dualisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PPP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah berseteru saling klaim kepengurusan. Par‎tai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menggelar islah antara kubu Humprey Djemat dengan Suharso Monoarfa.  Saat dikonfirmasi, Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengatakan akan ada musyawarah kerja nasional atau mukernas partai berlogo Kakbah ini. Agendanya adalah islah antara dua kubu yang selama ini berseteru soal kepengurusan.  "Jadi akan ada islah atau penyatuan PPP. Itu menjadi agenda dalam mukernas," ujar Humphrey saat dihubungi awak media, Selasa (19/11).  Kesepakatan islah ini menurut Humphrey setelah dirinya bertemu dengan Suharso Monoarfa. Sehingga pembahasan islah PPP menjadi salah satu agenda penting dalam mukernas nanti.  "Jadi adanya pertemuan antara saya dan Pak Suharso Monoarfa," katanya.  Sementara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Suharso Monoarfa, Achmad Baidowi mengatakan sudah tidak ada lagi dualisme di internal partai bernuansa hijau ini. Pembahasan islah rencanakan digelar 14-16 Desember 2019.  "Tidak ada dualisme, dualisme sudah selesai‎," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.  Dalam mukernas PPP yang salah satu agendanya adalah islah, turut melibatkan DPP, DPW dan juga kepengurusan lainnya. Sehingga islah ini bisa berjalan dengan baik.  "Kemarin kita dapat musibah sebelum pemilu, itu musibah yg sangat berat sekali tetapi alhamdulilah PPP masih lolos. Lalu kita selama lima tahun energi kita habis urus masalah internal, tapi belakangan mulai sadar, hikmahnya dari merosot suara PPP," katanya.  "Jadi kalau masih begini terus PPP akan tenggelam. Maka kemudian timbul kesadaran bersama semua elemen partai harus bersama sama menyelematkan partai ini," pungkasnya.  Sekadar informasi selama ini terjadi dualisme kepengurusan di dalam internal PPP. Kedua kubu Humphrey ‎Djemat mengklaim kepengusan PPP yang sah adalah miliknya. Sementara Suharso Munoarfa pengganti Romahurmuziy juga mengklaim PPP yang sah adalah kepengurusannya.

Setelah Dualisme Panjang, Akhirnya PPP Islah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/djan-faridz-demi-sk-mereka-rela-ppp-dirusak-oleh-orang-non-islam_m_191432.jpeg" alt="Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan dipastikan akan sulit menemui titik islah. Pasalanya, Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menegaskan, pihaknya tidak akan pernah mau menerima tawaran ishlah dari kubu Romahurmuziy. &ldquo;Sepanjang konsep ishlah hanya menjadikan PPP kubunya seperti pengemis, maka satu milimeter pun kita tidak akan mundur, sampai titik darah penghabisan jiwa raga saya ini akan saya abdikan untuk partai ini (PPP),&rdquo; ujar Djan Faridz dalam pidatonya di Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Nasional di kantor DPP PPP jalan Talang Jakarta, Minggu (25/02). Djan juga menegaskan, kalau Ishlah hanya membuat dirinya ibarat punya mobil tapi hanya jadi tukang cucinya, juga tukang lap mobilnya, maka haram baginya meneria tawaran islah itu. &ldquo;Itu bukan&nbsp;ishlah namanya tapi merendahkan kita," tegas Djan. Lebih lanjut Djan menghimbau agar kader PPP yang berada di barisannya tetap istiqomah melawan kedzhaliman yang menimpa partai. Pantang baginya menggadaikan kehormatan partai hanya demi materi. Karena semua itu tidak akan dibawa mati. "Kalau kita mau berpuasa dan istiqhamah insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah. Ingat, PDIP dulu di dzhalimi penguasa tapi mereka karena istiqhamah dan solid akhirnya mereka jadi pemenang. Kita pun harus seperti itu," tandasnya. Sangat disesalkan, kata dia, partai berlambang Ka'bah saat ini tengah dibawa kearah yang jauh dari nilai-nilai dana semangat Islam yang sesungguhnya. Padahal hal itu merupakan ruh PPP. &ldquo;Hanya karena demi SK mereka Rela PPP dirusak oleh&nbsp; orang yang notabenenya bukan orang Islam (Menkumham). Untuk itu, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah kader PPP yang masih tetap menjaga marwah dan martabat PPP," pungkasnya.

Djan Faridz: Demi SK Mereka Rela PPP Dirusak Oleh Orang Non Islam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dualisme ppp

Berita Terkini