<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hamdan-zoelva-dukung-jokowi-terbitkan-perppu-terorisme_m_212847.jpeg" alt="Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Hamdan Zoelva mengatakan partai berlogo mercy ini memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Kemenkumham yang menolak pengesahan hasil Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum.  “Upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB illegal tersebut diselenggarakan,” ujar Hamdan di Pengadilan TUN Jakarta, Kamis (7/10).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga memastikan pada sidang dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan empat saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V PD 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. Hal ini penting untuk meluruskan pemuutar balikan fakta yang selama ini kubu Moeldoko katakan sebagai alasan diselenggarakannya KLB illegal Deli Serdang 2021 yang lalu.  “Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur pimpinan sidang, peserta kongres, dan penyelenggara kongres V PD 2020. Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke majelis hakim pada sidang sebelumnya,” katanya.  Selain itu Hamdan juga menyatakan, di depan Majelis Hakim pihaknya juga akan meminta izin untuk memutar video prosesi Kongres V Partai Demokrat 2020. Ini untuk menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan kongres telah disepakati oleh peserta kongres secara aklamasi.  Adapun para saksi fakta yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat di antaranya, Hinca Pandjaitan (Anggota Komisi III DPR RI), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), dan Suhardi Duka (Anggota Komisi IV DPR RI).  Sebagaimana diketahui pada 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly telah mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deli Serdang dikarenakan pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB, termasuk membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Punya Banyak Bukti, Hamdan Zoelva Siap Patahkan Gugatan Moeldoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hamdan-zoelva-dukung-jokowi-terbitkan-perppu-terorisme_m_212847.jpeg" alt="Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Hamdan Zoelva mengatakan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun (JAM) tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly aas keputusannya yang telah menolak mengesahkan KLB ilegal di Deli Serdang. Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap objektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.  "Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang. Jadi, jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham," ujar Hamdan dalam keterangannya, Selasa (13/7).  Menurut Hamdan, sidang gugatan tersebut semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang notabene pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menggugat pembantu kepala negara yang lain, yakni Menkumham. Ini menjadi semakin kontras, karena baru akhir pekan lalu KSP Moeldoko mengimbau semua pihak agar jangan mau menang sendiri saja.  Hamdan juga menegaskan surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. "Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum," katanya.  Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktupun sudah terlewat jauh. Karena batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN.  "Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN" tegas Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) ini.  Sebagai akademisi maupun praktisi hukum, Hamdan juga mengingatkan bahwa gugatan yang diajukan KSP Moeldoko kabur karena gugatannya yang tidak jelas antara dalil gugatan dengan substansinya.  "Dalil gugatan tentang keberatan surat jawaban Menkumham, namun substansi gugatannya mempersoalkan hasil kongres 2020 tentang AD/ART dan keterpilihan AHY sebagai Ketum Demokrat. Gugatan ini kabur dan tidak jelas," ungkapnya.  Hamdan juga menegaskan, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan tersebut, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini.  Sidang PTUN ini digelar sebagai tahap persiapan PTUN mengadili gugatan Moeldoko dan Jonni Allen Marbun terhadap Menkumham atas surat jawaban Menkumham yang menolak permohonan pengesahan KLB yang diselenggarakan pada 5 Maret 2021 yang lalu.  Dalam surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, Menkumham telah menegaskan bahwa pihak Moeldoko cs tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi sesuai Permen Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum partai politik.

Hamdan Zoelva: Gugatan Moeldoko terhadap Yasonna Tak Berdasar Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/YHL-2.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Senin (26/4). Dokumen Kemenkumham" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Senin (26/4). Dokumen Kemenkumham</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang secara resmi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang Saiful Huda Ems, mengungkapkan bahwa gugatan tersebut bukanlah langkah pribadi dari ketua umumnya yang juga Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. "Gugatan Partai Demokrat KLB Sibolangit Deli Serdang ke PTUN Jakarta, bukanlah langkah pribadi KSP Moeldoko, meskipun KSP Moeldoko di Partai Demokrat KLB ini menjadi ketua umumnya," ujar Saiful kepada wartawan, Sabtu (26/6). Saiful menjelaskan bahwa langkah tindakan gugatan yang dilakukan adalah murni dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. "Ini semua murni merupakan gugatan dari DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Jadi sangat tidak tepat jika ada pihak yang mengatakan ini langkah pribadi ketum Partai Demokrat KLB Moeldoko yang juga merupakan KSP RI," katanya. Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko masih tidak terima dengan keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak mengesahkan kepengurusan partai berlambang bintang mercy lewat KLB di Deli Serdang. Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rusdiansyah, mengatakan pihaknya mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tergugat adalah Menkumham Yasonna H Laoly. Materi gugatan meminta pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Demokrat 2021-2025. Menurut Rusdiansyah gugatan tata usaha yang dilayangkan Partai Demokrat kubu Moeldoko teregistrasi dengan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT. Dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa Partai Demokrat kubu Moeldoko harus disahkan. Pertama, KLB tersebut konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat kabupaten dan kota maupun provinsi. Kemudian, kedua KLB tersebut dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com">Yasonna Laoly Sebut Berkas KLB Demokrat Deli Serdang Belum Lengkap</a> Oleh sebab itu, Rusdiansyah berharap nantinya PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif. "Sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deli Serdang yang memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat," ungkapnya.

Yasonna Digugat, Demokrat Versi KLB: Bukan Langkah Pribadi Moeldoko
Yasonna Digugat, Demokrat Versi KLB: Bukan Langkah Pribadi Moeldoko

Yasonna Digugat, Demokrat Versi KLB: Bukan Langkah Pribadi Moeldoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AHY-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan terkait Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Penundaan dilakukan selama satu pekan, karena pihak penggugat kubu Partai Demokrat Deli Serdang tidak menghadiri persidangan.  Sidang akan digelar kembali sampai pihak penggugat hadir di ruang persidangan. Sehingga akan kembali digelar pada Selasa (27/4) mendatang.  "Kita tunda, kita panggil sekali lagi," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di PN Jakarta Pusat, Selasa (20/4).  Tim kuasa hukum Demokrat kubu AHY, Mehbob meminta majelis hakim bisa tegas terhadap para penggugat. Selayaknya, sebagai penggugat bisa hadir di ruang persidangan.  Terlebih ketiga penggugat, yakni penggugat III, Jefri Prananda yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara; penggugat IV Laode Abdul Gamal, Ketua DPC Partai Demokrat Muna Barat; dan penggugat V Muliadi Salenda, Ketua DPC Buton Utara menyampaikan tidak pernah memberikan kuasa kepada para tim kuasa hukum.  "Para penggugat itu sudah memberikan surat kepada kami, surat pencabutan gugatan. Karena mereka merasa tak pernah memberikan kuasa dan kemudian surat pernyataan ketiga penggugat tersebut," beber Mehbob.  Dia menyampaikan, ketiga Ketua DPC Partai Demokrat itu juga telah melaporkan tim kuasa hukum kubu Moeldoko ke Polda Metro Jaya. Langkah hukum ini dilakukan karena ketiganya merasa tanda tangan mereka telah dipalsukan oleh tim kuasa hukum kubu Moeldoko.  "Ketiga penggugat pada hari Minggu telah melaporkan para lawyer kepada Polda Metro Jaya. Karena mereka menduga tanda tangan mereka dipalsukan. (Dilaporkan dengan) Pasal 263 (KUHP). Surat tersebut akan kami serahkan ke Majelis Hakim," tegas Mehbob.  Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat AD/ART Partai Demokrat 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam gugatan tersebut, meminta AD/ART Partai Demokrat 2020 dan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dibatalkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/04/2021/kubu-moeldoko-anggap-aneh-somasi-yang-dilayangkan-ahy/">Kubu Moeldoko Anggap Aneh Somasi yang Dilayangkan AHY</a>  Meminta juga Partai Demokrat kubu AHY membayar ganti rugi sebesar Rp 100 miliar untuk diberikan kepada kader Partai Demokrat di daerah yang ditagih setoran oleh DPP Partai Demokrat selama ini.  "Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU baik formil dan materil. Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP," cetus juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rahmad, Selasa (6/4).

Kubu AHY Serahkan Bukti Pemalsuan Tanda Tangan 3 Ketua DPC ke Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan somasi terhadap kubu Moeldoko untuk melarang memakai logo, simbol dan atribut Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Darmizal mengaku heran atas somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. “Bukankah Kubu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), AHY dan kaum musketir di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum. Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang di somasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi, itulah SBY yang lagi dikejar KLB (Karma Luar Biasa),” ujar Darmizal kepada wartawan, Selasa (20/4). Menurut Darmizal, SBY dan AHY sedang mencari sipamti masyarakat terkait polemik Partai Demokrat. Harusnya somasi terbuka ini dilayangkan sebelum mereka mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri. "Kini SBY bersama kroninya senang sekali memanipulasi opini agar rakyat simpati, bahwa mereka adalah pihak yang dizalimi. Jadi sejatinya, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan,” katanya. Darmizal berujar, somasi terbuka yang disampaikannya ke Moeldoko dan teman-teman yang pernah mengikuti KLB Partai Demokrat di Sibolangit, hanyalah intrik provokasi terbaru yang hanya ingin mengganggu harmonisasi di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami sangat yakin dan percaya, tak ada lagi masyarakat yang percaya dengan intrik atau model drakor ala kubu SBY,” ungkapnya. Oleh sebab itu, Darmizal berpesan agar kubu SBY dan AHY tidak lagi membuat dagelan konyol dan hanya menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat. Apalagi somasi tersebut menurutnya tak memiliki dasar hukum. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/04/2021/sekjen-fkpd-berang-sby-daftarkan-lambang-demokrat-atas-nama-pribadi/">Sekjen FKPD Berang SBY Daftarkan Lambang Demokrat Atas Nama Pribadi</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">“Sengketa Partai Demokrat kedua belah pihak masih berlangsung, dan belum memiliki keputusan inkrach dari pengadilan. Karena itu, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tutupnya.</div> </div> </div> </div> Diketahui, DPP Partai Demokrat kubu AHY melakukan somasi terbuka kepada kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun sejumlah nama disomasi seperti Moeldoko hingga Jhoni Allen Marbun. Dalam somasi tersebut, salah satu poinnya adalah kubu Moeldoko dilarang menggunakan lambang, logo, simbol serta atribut Partai Demokrat.

Kubu Moeldoko Anggap Aneh Somasi yang Dilayangkan AHY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ahy-sby-tunggu_sikap.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendaftarkan merek atau lambang Partai Demokrat dan sebuah lukisan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas nama pribadi.  Pendaftaran ini memancing reaksi dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD). Sekretaris Jenderal FKPD Sahat Saragih meminta supaya Dirjen HAKI bisa menolak pendaftaran merek Demokrat tersebut.  "Jadi sikap dari pada FKPD dengan tegas menyatakan akan menggugat menyampaikan kepada Dirjen HAKI supaya ditolak dan FKPD seluruh di Republik Indonesia ini menyatakan dengan keberatan," ujar Sahat Saragih dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (9/4).  Saragih mengaku baru kali ini dia mendengar lambang Partai Demokrat didaftarkan oleh SBY ke pemerintah. Sehingga dia mengaku tidak habis pikir yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ke-6 ini.  "Saya khawatir Pak SBY lagi pusing kali, lagi galau kali, sehingga dia bisa-bisanya dia mendaftarkan merek pada lambang Partai Demokrat ini," katanya.  Lebih lanjut, Saragih menuturkan Partai Demokrat dibentuk berupa dengan lambangnya bukan atas nama pribadi. Demokrat terbentuk dari 99 pendiri dan deklarator. Sehingga tidak bisa diatasnamakan sebagai milik pribadi.  "Karena tidak ada yang masuk akalnya persoalan warna menjadi hak patennya orang namanya bendera kok. Kok nama partai Demokrat begitu banyak para pendiri itu duduk diskusi," ungkapnya.  Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat yang juga kubu Moeldoko, Hencky Luntungan mendapatkan informasi bahwa SBY mendaftarkan merek atau lambang Demokrat ke Direktorat Jenderal Kemenkumham.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/03/2021/kemenkumham-tolak-sahkan-kepengurusan-demokrat-kubu-moeldoko/">Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko</a>  Hencky menyebut, SBY mendaftarkan Demokrat ke HAKI atas nama pribadi dan dilakukan secara diam-diam.  "Tahukah anda bahwa secara diam-diam SBY telah mendaftarkan Demokrat sebagai miliknya atas nama pribadinya pada lembaga kekayaan intelektual Kemenkumham," ujar Hencky.  Hencky menyebut dari informasi yang ia dapatkan tersebut, SBY mendaftarkan Demokrat atas nama pribadi dilakukan pada 19 Maret 2021 lalu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r_EjeO3KtoU

Sekjen FKPD Berang SBY Daftarkan Lambang Demokrat Atas Nama Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Hukum-dan-HAM-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menolak hasil kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko. Ihwal hal ini dikatakan Menkumham  Yasonna H Laoly  dalma konferensi pers yang digelar bersama Menkopolhukam Mahfud MD.  Adapun sebelumnya, Partai Demokrat lewat Jhoni Allen Marbun cs menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya.  "Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak," ujar Yasonna dalam jumpa pers, Rabu (31/3).  Yasonna menjelaskan alasan tidak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko lantaran masih adanya administrasi yang tidak terpenuhi.  "Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelegkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPP DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," katanya.  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/prahara-partai-demokrat-dari-moeldoko-jadi-ketum-sampai-sby-menyesal/">Prahara Partai Demokrat, Dari Moeldoko Jadi Ketum Sampai SBY Menyesal</a>  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96bzRM5Hc8I

Kemenkumham Tolak Sahkan Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/moeldoko-antara.jpg" alt="Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib status kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko bakal ditentukan hari ini, Rabu (31/3). Status hukum tersebut akan ditentukan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.  Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Demokrat kuby Moeldoko, Muhammad Rahmad mengaku enggan berspekulasi terhadap keputusan Yasonna Laoly siang nanti.  "Biarkan Kemenkumham bekerja dengan tenang dan nyaman. Jangan didesak desak. Kita tunggu saja hasilnya dengan sabar," ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (31/3).  Mengenai skenario jika kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko ditolak oleh pemerintah. Rahmad menyerahkan semuanya kepada Menkumham Yasonna Laoly.  "Kita tunggu saja hasilnya dengan sabar," katanya.  Sebelumnya, Demokrat KLB Deli Serdang memberikan permohonan pendaftaran pengurus yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sementara kubu Demokrat AHY yakin permohonan itu bakal ditolak lantaran KLB tidak memenuhi persyaratan sesuai AD/ART Demokrat.  Sementara, Menkumham Yasonna Laoly juga berjanji mengambil keputusan secara profesional dan mengkaji sesuai hukum permohonan Demokrat kubu Moeldoko.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/prahara-partai-demokrat-dari-moeldoko-jadi-ketum-sampai-sby-menyesal/">Prahara Partai Demokrat, Dari Moeldoko Jadi Ketum Sampai SBY Menyesal</a>  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96bzRM5Hc8I

Menkumham Putuskan Nasib Demokrat Kubu Moeldoko Siang Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sum" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kubu Moeldoko abal-abal. Hal ini dilontarkan kubu AHY menyusul klaim kubu Moeldoko yang selalu menyebut Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah sah dan tidak melanggar AD/ART.  Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan, yang sesungguhnya abal-abal adalah partai berlogo bintang mercy di bawah komando AHY.  "AHY jadi ketua umum dengan cara melanggar semua ketentuan kongres. Terpilih tanpa ada tata tertib. Tanpa ada laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan oleh ketua umum SBY," ujar Rahmad kepada wartawan, Sabtu (27/3).  "Terpilih dengan cara mengusir peserta kongres yang memiliki hak bicara. Terpilih dengan mengabaikan ketentuan AD/ART 2015 yakni syarat jadi ketua umum adalah kader yang sudah aktif 5 tahun," tambahnya.  Menurut Rahmad, produk AD/ART 2020 itu abal abal karena tidak dibahas dalam kongres. Peserta kongres tidak tahu siapa yang membuat AD/ART 2020 siluman itu. Sehingga tiba-tiba muncul AD/ART 2020 yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham).  "SBY tak pernah mendirikan Partai Demokrat dan itu fakta sejarah, lalu tiba-tiba di dalam AD/ART 2020 dibuatkan seolah olah SBY yang mendirikan Partai Demokrat. Cara-cara brutal untuk mengkudeta kepemilikan partai. Sungguh tak ada rumus itu kita temukan didalam kamus demokrasi," katanya.  Oleh sebab itu, hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang sah menurut hukum. Bahkan menurut Rahmad pendapat para pakar hukum KLB tersebut adalah sah.  "Itu sudah dikaji secara akademis oleh pakar-pakar hukum tata negara Indonesia. Baik melalui kajian perorangan maupun melalui diskusi publik secara terbuka maupun melalui kajian simposium dan seminar," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/03/2021/andi-mallarangeng-sarankan-moeldoko-bikin-partai-baru/">Andi Mallarangeng Sarankan Moeldoko Bikin Partai Baru</a>  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96bzRM5Hc8I

Serang Balik, Kubu Moeldoko Sebut AHY Cacat jadi Ketum Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng menyarankan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan koleganya untuk membentuk partai baru.  Hal ini dikatakan Andi, setelah Moeldoko dan Jhoni Allen cs melakukan kudeta terhadap AHY dengan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.  "Terserah mau kasih anama apa. Itu lebih elegan dan kesatria," ujar Andi kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini menambahkan, jika sudah membuat partai baru tersebut barulah beradu kuat antara Moeldoko dengan AHY mana yang lebih diminati rakyat Indonesia.  "Biar kita lihat siapa yang lebih unggul di mata rakyat Moeldoko yang jenderal purnawirawan atau AHY mayor purnawirawan," katanya.  Andi mengatakan, saat ini jangan beradu pangkat di mata rakyat. Melainkan beradu partai mana yang lebih bisa merebut hati masyarakat ini.  "Karena dalam politik pangkat formal tidaklah penting. Yang penting adalah kepercayaan dan rakyat pemilik suara," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/prahara-partai-demokrat-dari-moeldoko-jadi-ketum-sampai-sby-menyesal/">Prahara Partai Demokrat, Dari Moeldoko Jadi Ketum Sampai SBY Menyesal</a>  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96bzRM5Hc8I

Andi Mallarangeng Sarankan Moeldoko Bikin Partai Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dualisme Partai Demokrat

Berita Terkini