<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/10/1000742696-2020173580-3706048296.jpg" alt="Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menerima eggi Sudjana dan Hari damai Lubis di kediamannya di Solo, Kamis (8/1). (Silvester Kurniawan/Radar Solo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menerima eggi Sudjana dan Hari damai Lubis di kediamannya di Solo, Kamis (8/1). (Silvester Kurniawan/Radar Solo)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan kembali mendampingi Presiden Prabowo Subianto di periode keduanya jika kembali menang pada 2029 mendatang. Hal itu dia sampaikan menanggapi isu yang mencuat bahwa nama Gibran berpotensi mencalonkan diri sebagai Calon Presiden RI pada 2029 mendatang. "Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran dua periode," ucap Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (30/1). Jokowi tak berkomentar lebih lanjut terkait langkah Gibran selanjutnya dalam kontestasi Pemili 2029 mendatang. "Sudah, itu saja," singkatnya. Sebelumnya, hasil Kongres Luar Bias (KLB) Partai Gerindra pada Kamis (13/2) mendorong Prabowo Subianto kembali maju dalam pemilu presiden (pilpres) 2029. Dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2), Prabowo meminta kader Partai Gerindra tidak terus memaksa dirinya bila memang tidak berhasil memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di hadapan ribuan kader Partai Gerindra yang hadir secara langsung ke Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (Jabar). Dia mengakui bahwa KLB Partai Gerindra beberapa hari lalu memang sudah mengamanatkan dirinya maju kembali menjadi calon presiden (capres) pada pemilu selanjutnya. &rdquo;Memang sebetulnya aneh, baru seratus hari bekerja sudah dipaksa untuk mencalonkan untuk 2029,&rdquo; imbuhnya. (*)

Jokowi tegaskan Prabowo-Gibran akan dua periode di Pilpres 2029. Prabowo siap maju lagi, Gibran siap dampingi,

Respons Kemungkinan Gibran Jadi Capres 2029, Jokowi: Prabowo-Gibran 2 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_Sidang-Tahunan-2025-tambahan_SALMAN-TOYIBI-2JPG-1970017971.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) memberikan hormat kepada Presiden RI ke 7 Joko Widodo (kanan). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) memberikan hormat kepada Presiden RI ke 7 Joko Widodo (kanan). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Presiden RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal arah dukungan politiknya ke depan. Ia mengaku sejak awal sudah memberi arahan kepada relawan agar mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia dua periode. Jokowi menegaskan, sikap itu bukan sesuatu yang baru. Ia sudah menyampaikan pesan tersebut jauh-jauh hari kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) maupun pendukung lainnya. "Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo-Gibran memimpin dua periode)," ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (19/9). Ketika ditanya lebih jauh soal kemungkinan Prabowo-Gibran maju kembali pada Pilpres 2029, Jokowi tidak menampik. Ia menegaskan sikapnya konsisten mendukung kepemimpinan dua periode. "Ya memang sejak awal, saya katakan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Gibran," katanya. Menurut Jokowi, pesan ini juga disampaikan langsung kepada relawan agar mereka punya pegangan jelas. "Saya sampaikan itu ke relawan karena ada yang bertanya ke mereka," kata dia.

Jokowi tegaskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia dua periode.

Jokowi Blak-blakan: Sejak Awal Arahan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/presiden-jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan di media massa terkait isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menjabat dua periode, boleh mencalonkan diri lagi sebagai calon wakil presiden (cawapres). Hal itu untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono.  "Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, yang sekaligus menjalankan fungsi kejurubicaraan, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut, pertama, pernyataan mengenai isu dimaksud (presiden 2 periode boleh jadi cawapres) bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," tulis rilis resmi MK, Kamis (15/9).  Kedua, pernyataan Fajar Laksono tersebut merupakan respons atau jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui pesan WhatsApp. Karena itu, pernyataan Fajar tersebut tidak disampaikan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk membahas topik presiden Jokowi 2 periode boleh menjadi cawapres.  Ketiga, di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi. Dalam beberapa kesempatan, Fajar Laksono memang selama ini kerap membuka ruang diskusi bagi wartawan yang ingin bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui pesan WhatsApp atau sambungan telepon.  Hal ini guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.  "Keempat, sehubungan dengan itu, pada saat menjawab pesan WA dimaksud, tidak terlalu diperhatikan bahwa jawaban tersebut dimaksudkan untuk tujuan pemberitaan, sehingga jawaban disampaikan secara spontan, singkat, informal, dan bersifat normatif," tandas pernyataan resmi dari MK tersebut. (*)  &nbsp;

MK Sangkal Pernyataan Humasnya Tentang Jokowi Boleh Jadi Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/1607347960041.jpg" alt="Proses pembangunan jembatan Joyoboyo. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Proses pembangunan jembatan Joyoboyo. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2 periode atau 10 tahun terakhir Tri Rismaharini menjabat sebagai wali Kota Surabaya, tercatat ada pembangunan 128 jembatan baru. Jembatan tidak hanya menjadi akses jalan yang memperlancar arus lalu lintas, namun juga menjadi ikon baru.  Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati menjelaskan, pada masa kepemimpinan Wali Kota Risma, pembangunan jembatan baru sebanyak 128 unit. Sejak 2011, Wali Kota Risma terus membangun berbagai jembatan setiap tahun.  Saat itu, ada 2 jembatan yang dibangun, sehingga pada 2011 sudah ada 8 jembatan di Surabaya, karena sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Risma, sudah ada 6 jembatan.  ”Pada 2012, pemkot membangun 8 jembatan, sehingga totalnya ada 16 jembatan. Lalu pada 2013 membangun 34 jembatan hingga total 50 jembatan. Pada 2014 membangun 22 jembatan hingga total 72 jembatan. Dan pada 2015 membangun 16 jembatan hingga totalnya 88 jembatan,” papar Erna pada Senin (7/12).  Pembangunan terus dilanjutkan pada periode kedua. Erna mencatat pada 2016, Pemkot Surabaya membangun 13 jembatan. Sehingga totalnya 101 jembatan. Tahun berikutnya, terdapat pembangunan 8 jembatan hingga totalnya 109 jembatan. Pada 2018 membangun 12 jembatan hingga totalnya 121 jembatan. Dan tahun lalu membangun 12 jembatan hingga totalnya ada 133 jembatan.  ”Nah, tahun ini, kami fokus membangun Jembatan Joyoboyo. Pembangunan jembatan ini multiyears dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Jadi, total jembatan di Surabaya hingga 2020 sudah ada 134 unit, dengan rincian 6 jembatan sudah ada sebelumnya dan 128 jembatan dibangun pada masa Bu Risma,” papar Erna.  Erna menjelaskan, proses pembangunan Jembatan Joyoboyo mencapai 96 persen. Pihaknya sedang mengerjakan pemasangan kabel sling (wire rope), pemasangan lantai teraso, pemasangan railling kaca, mechanical electric lampu PJU, lampu sorot, dan nozzle air mancur.  ”Sekarang progres pengerjaannya sudah sekitar 96 persen, tinggal menyelesaikan itu saja,” kata Erna.  Dia menjelaskan, Jembatan Joyoboyo yang terus dikebut pembangunannya itu memiliki panjang 150 meter dengan lebar 17 meter dan tinggi pilonnya 20 meter. Sedangkan struktur jembatan berasal dari beton bertulang dan voided slab.  ”Di area jembatan itu, nanti ada taman dan air mancur warna-warni. Bahkan, nanti juga ada tempat di tengah-tengah jembatan yang bisa melihat dan menikmati suasana Surabaya,” tutur Erna.  Sementara itu, Risma berharap jembatan Joyoboyo menjadi ikon baru Surabaya. Dia menyatakan turut terlibat dalam desain jembatan tersebut.  ”Beberapa jembatan itu saya sendiri yang mendesain dibantu teman-teman PD (Perangkat Daerah). Kami selalu mendesain berbeda-beda setiap jembatan, sehingga bisa dijadikan wisata juga,” tutur Risma.  Beberapa jembatan yang didesain khusus dan menjadi ikon Surabaya antara lain Jembatan Suroboyo, Jembatan Ujung Galuh, dan Jembatan Joyoboyo yang ditargetkan selesai tahun ini.  ”Jembatan Joyoboyo ini akan menjadi ikon baru Kota Surabaya. Nanti bisa melihat keindahan Surabaya dari jembatan ini,” ujar Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qvikmtFJ4V0

Pembangunan Jembatan Joyoboyo Tinggal Finishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Yusril-ke-MK.jpg" alt="Tim Hukum Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Tim Hukum Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Soal kabar penambahan jabatan Presiden Republik Indonesia makin ramai diperbincangkan. Ada yang mengusulkan penambahan tiga periode. Ada juga yang mengusulkan satu periode namun bukan lima tahun melainkan tujuh tahun.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan mengatakan jabatan kepala negara cukup dua periode saja. Dia menyebut jangan ditambah menjadi tiga periode .  "Jadi, cukup dua periode saja," ujar Ade Irfan Pulungan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (30/11).  Menurut Pulungan, biarkan orang baru bisa meneruskan jabatan kepala negara. Sebab dirinya meyakini masih banyak anak muda di luar sana yang punya kemampuan mumpuni menjadi kepala negara.  "Jadi biarkan orang baru yang meneruskan, saya percaya ada orang yang mampu. Masa sih dari 250 juta rakyat indonesia ini tidak ada," katanya.  Sebelumnya muncul wacana penambahan jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode.  Sementara itu, Ketua DPP ‎PSI Tsamara Amany mengusulkan jabatan presiden satu periode namun bukan lima tahun melainkan tujuh tahun. Tidak ada lagi jabatan dua periode.  Menurut Tsamara‎, jika Presiden Republik Indonesia jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja semaksimal mungkin. Fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu berikutnya.‎

Terkait Jabatan Presiden Republik Indonesia, PPP: Cukup Dua Periode

dua periode

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dua periode

Berita Terkini

Respons Kemungkinan Gibran Jadi Capres 2029, Jokowi: Prabowo-Gibran 2 Periode

Jokowi Blak-blakan: Sejak Awal Arahan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

MK Sangkal Pernyataan Humasnya Tentang Jokowi Boleh Jadi Cawapres

Pembangunan Jembatan Joyoboyo Tinggal Finishing

Terkait Jabatan Presiden Republik Indonesia, PPP: Cukup Dua Periode

Download Aplikasi JawaPos.com